Cak Thoriq juga menyampaikan, permasalahan galian C tidak hanya di Kabupaten Lumajang. Namun, hampir semua daerah kabupaten yang punya potensi galian C atau pertambangan pasir, mempunyai masalah masing-masing.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Menurutnya, adanya rekomendasi khusus tersebut, sangat dibutuhkan. Karena, saat meninjau aktivitas pertambangan, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran truk yang muat pasir yang tidak ditutupi dengan terpal, dan tidak disertai dengan kelengkapan administrasi surat, terutama Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).

Untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut, Bupati langsung melakukan koordinasi dengan Kapolres Lumajang, untuk proses hukum. Baik dari pelanggaran pertambangan ilegal yang tidak memiliki SKAB dan penyalahgunaan SKAB, seperti tidak sesuai dengan lokasi dan bahkan tidak sesuai dengan kendaraan.

“Truk pasir yang melakukan pelanggaran, ada dua belas sopir truk pasir. Karenanya, sekarang sedang menjalani pemeriksaan di Polsek Pasirian,” tambahnya. (kom/adi/sit)

Sengaja hal itu disampaikannya kepada warga, agar tidak ada truk muatan pasir yang berpotensi merusak jalan yang baru saja selesai dibangun, melalui jalan wilayah kecamatan itu. Sehingga, usia jalan di wilayah kecamatan itu, tidak cepat rusak.

“Saya tegaskan, tidak ada pertambangan pasir di Tempursari. Saya tidak mau, jalan yang sudah dibangun itu rusak. Jadi, jalan itu harus tetap baik,” tegas bupati yang akrab disapa Cak Thoriq tersebut.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara untuk warga yang butuh pasir, tambahnya, diperbolehkan untuk mengambil pasir dengan catatan harus menggunakan mobil pick up. Itu pun, hanya untuk kebutuhan warga bukan untuk usaha pertambangan pasir.

“Boleh ambil pasir pakai pick up. Tetapi, itu untuk kebutuhan masyarakat dan tidak dikomersilkan. Kalau untuk usaha pertambangan pasir, maka tidak boleh,” imbuhnya.

Cak Thoriq juga menegaskan, bahwa armada pertambangan pasir harus memiliki jalan khusus. Sehingga, tidak merusak jalan yang digunakan oleh masyarakat umum.

“Saya inginnya, truk pasir harus punya jalan sendiri untuk akses jalan tambang yang langsung ke jalan nasional. Sehingga, jalan yang dibangun tidak rusak lagi. Ini yang masih ditata dan tahapannya sudah kami lakukan,” paparnya. (kom/adi/sit)

“Harapannya, kita berinovasi melayani masyarakat dengan baik tapi dengan tata cara yang baik dan benar. Kami ini mohon didampingi yang berkaitan dengan hal-hal inovasi kami. Terutama, tentang pertambangan pasir,” katanya.

Baca Juga:

• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Buka Puasa Bersama, Pemkab Lumajang Dorong Kolaborasi Pengusaha Stockpile dan Penambang Manual
• Stabilkan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok, Pemkab Lumajang Gelar Pasar Ramadan

Disampaikan Bupati Lumajang, bahwa saat ini ada sekitar 59 penambang pasir berizin. Dari jumlah itu, 50 diantaranya aktif, satu izinya mati, sementara sisanya tidak melakukan aktifitas pertambangan. Sementara potensi pendapatan pajak dari pertambangan pasir, diasumsikan mencapai Rp 35 milyar.

Guna memaksimalkan pendapatan pajak pertambangan pasir, Pemerintah Kabupaten Lumajang, saat ini sedang membangun stokpile terpadu. Hal itu, ditujukan untuk memperbaiki manejemen pengelolaan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang.

Mensikapi hal itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, menjelaskan bahwa kedatanganya di Kabupaten Lumajang, dalam rangka melakukan komunikasi dua arah baik dengan pemerintah daerah maupun instansi non pemerintah daerah, sesuai dengan fungsi pengawasan tata kelola pemerintah daerah.

“Bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah menghilangkan berbagai macam potensi tindakan korupsi,” ungkapnya. Dirinya menjelaskan, bahwa saat ini KPK tengah memetakan delapan area intervensi yang menjadi fokus pencegahan korupsi. Yakni, perencanaan dan penganggaran anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah, manejemen ASN, manajenen aset, penguatan pengawasan APIP, pengolaan dana desa dan pelayanan publik. (kom/adi/sit)