Wali Kota Eri juga menyampaikan, bahwa sebenarnya ingin bertemu langsung dengan para pendamping untuk bersama-sama mencari solusi tentang kemiskinan di Surabaya. “Saya tahu, bahwa teman-teman ini langsung berada di bawah Kemensos. Namun, yang perlu saya sampaikan adalah, warga yang tinggal di Surabaya itu tidak hanya warga yang ber-KTP Surabaya. Tetaapi yang bukan KTP Surabaya, juga banyak tinggal di Surabaya,” kata Wali Kota Eri.

Baca juga:

• Sambut Ramadan, BRI Regional 13 Malang Gelar Bazar UMKM Binaan Plus Beragam Promo Menarik
• Soroti Gangguan Layanan Air, Komisi B DPRD Kota Malang Hearing Evaluasi Operasional WTP Sungai Bango
• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK

Dirinya juga mengatakan, bahwa para pendamping PKH dan BPNT itu, juga melakukan survei ke bawah hingga menghasilkan sebuah data. Sementara Pemkot Surabaya sendiri, juga melakukan survei ke bawah untuk mencari data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Sehingga, saya berharap data ini bisa dikomunikasikan dengan kami dan bisa menjadi satu. Jadi, nanti ke depan semua data menjadi satu bagian sebagai rumah besar atau rumah bersama yang ada di bawah naungan Dinsos,” ujarnya.

Sehingga, tambahnya, akan lebih gampang untuk menentukan keluarga ini dapat apa dan keluarga itu dapat apa. Mulai hari ini, tidak terkesan ada yang jalan sendiri-sendiri di Surabaya. “Semuanya menjadi satu untuk umat Surabaya,” lanjutnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, ingin di setiap kelurahan ada pendamping PKH, pendamping BPNT, LPMK serta jajaran Dinas Sosial Surabaya. Mereka menjadi satu kesatuan, sebagai tim untuk mencari data warga tidak mampu sekaligus bersama-sama menyejahterakan warga tersebut.

“Jadi, semuanya ini jadi tim di tingkat kelurahan. Sehingga, apabila ada 100 warga di kelurahan tertentu yang tidak mampu, maka bisa didiskusikan dalam tim ini. Termasuk, seperti warga ini cocoknya dikasih PKH, warga ini dikasih BPNT, termasuk juga bantuan dari Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Dengan cara ini, kata Wali Kota Surabaya, maka pemberian bantuan dari pemerintah akan bisa merata dan tidak bertumpu di satu keluarga saja. “Saya sudah konsultasi kepada Bu Mensos (Menteri Sosial Tri Rismaharini), jika keluarga itu sudah mendapatkan PKH, jangan sampai mendapatkan lagi BPNT atau pun bantuan dari daerah. Supaya, keluarga yang lain juga dapat. Ayo bersama-sama menjadi satu bagian sehingga ke depannya bisa bermanfaat bagi warga Surabaya,” ucapnya.

Wali Kota Eri juga memastikan, bahwa pemerintah dan tim itu dikatakan berhasil, apabila warga yang berpenghasilan rendah itu sudah lulus dan lepas dari kelompok warga yang berpenghasilan rendah.

“Insyallah dengan kekuatan gotong-royong dan kebersamaan ini, kemiskinan di Surabaya bisa kita atasi,” katanya.

Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari pertemuan virtual, dirinya meminta jajaran untuk segera mengumpulkan mereka menjadi satu tim. Lalu dibuatkan SoP yang jelas tentang klasifikasi warga berpenghasilan rendah beserta bantuan yang akan diberikan.

Yang lebih penting lagi adalah data warga yang masuk dalam MBR, sekaligus targetnya berapa lama mereka harus lulus dari MBR.

“Tujuan saya hanya satu, yaitu ingin menyejahterakan warga Surabaya. Mari kita berjuang habis-habisan untuk berbuat amal jariyah. Ini amal jariyah kita bersama,” paparnya. (ade/sit)