“Limpasan itu, terjadi pada tanggal 17 Oktober 2022, yang diperkirakan sekitar pukul 3 pagi hingga 5 pagi. Dimana, penyebab dari limpasan tersebut karena Sungai Bogel, mendapatkan aliran air yang luar biasa, karena hujan yang terjadi sepanjang malam,” kata Raymond Valiant Ruritan, Selasa (18/10/2022) tadi.

Raymond menambahkan, Perum Jasa Tirta I telah memantau curah hujan yang jatuh di sekitar Sungai Bogel dan juga Sungai Bacem. Informasi yang didapat, bahwa curah hujan terukur dalam sehari (24 jam) di stasiun penangkar hujan Bogel mencapai 300 milimeter dalam sehari dan stasiun Birowo tercatat 203 milimeter.

“Jadi, bisa kita bayangkan hujan yang jatuh di aliran Sungai Bogel, itu cukup tebal yaitu kurang lebih 30 centimeter. Curah hujan setebal itu, tentunya melimpah sehingga melampaui kapasitas pengaliran Sungai Bogel dan Sungai Bacem,” imbuhnya.

Lebih lanjut Raymond menyampaikan, fenomena yang terjadi adalah aliran tersebut kemudian keluar dari penangkal sungai dan kemudian menimbulkan banjir di Blitar Selatan. “Intinya, curah hujan yang besar setabal 300 milimeter dalam sehari di stasiun Bogel dan hujan sebesar 203 milimeter dalam sehari di stasiun Birowo, telah mengakibatkan Sungai Bogel dan Sungai Bacem meluap, hingga mengakibatkan banjir,” jelasnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirut Perum Jasa Tirta I menambahkan, pelepasan debit air di Bendungan Serut tidak menyebabkan banjir. Justru, debit air dari Sungai Bogel yang masuk penampang Sungai Brantas, harus dikeluarkan secara bertahap dan terkendali dari bendungan Serut.

“Jadi, Bendungan Lodoyo (Serut) dengan Sungai Bogel tidak berhubungan. Justru, debit dari Sungai Bogel itulah masuk ke penampang Sungai Brantas dan harus dikeluarkan secara bertahab dan terkendali pada tanggal 17 Oktober pagi, sekitar pukul 06.00. Itu sudah mencapai kondisi siaga hijau dan meningkat menuju siaga kuning. Debit yang masuk ke bundung Lodoyo sekitar 900 meter kubik per detik. Debit air tersebut sebagian besar berasal dari Sungai Bogel yang masuk sungai Brantas antara bendung Lodoyo dan bendung Wlingi,” terangnya.

Raymond menegaskan, saat debit di Bendungan Lodoyo (Serut) mencapai 900 meter kubik per detik, debit yang dilepaskan dari Bendungan Wlingi tidak melebihi 200 meter kubik per detik. Sehingga, diperkirakan debit yang masuk Bendungan Lodoyo itu, sebagian besar dari Sungai Bogel yaitu antara 500 – 600 meter kubik per detik.

“Perum Jasa Tirta I berusaha mengendalikan debit banjir yang melintas di Sungai Brantas. Sehingga, kami membuka bendung Lodoyo secara bertahab, dengan memperhatikan keamanan dibagian hilirnya,” paparnya.

Untuk mengendalikan banjir, saat ini Perum Jasa Tirta I sedang berkoordinasi dengan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, juga dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sungai Brantas. (jar/sit)

“Ini kali pertama PJT I menggelar mudik gratis. Semoga kedepannya lebih bermanfaat dan lebih banyak lagi bagi masyarakat sekitar. Kuota yang kami berikan 300 penumpang dalam 5 armada bus. Kegiatan ini sebagai rangkaian HUT BUMN ke-21, sekaligus menjalankan amanah Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno, agar menggelar mudik gratis,” jelas Raymond Valiant Ruritan, Direktur Utama PJT I, kepada memontum.com

Perwakilan pemudik berfoto bersama sebelum berangkat. (rhd)

Ditambahkan Raymond, keempat rute tersebut dapat mengakomodir beberapa kota tujuan mudik terbesar di wilayah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Seperti rute Malang – Banyuwangi dapat diikuti oleh pemudik tujuan Pasuruan, Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi. Sedangkan rute Malang – Purwokerto dapat mengakomodir pemudik tujuan Madiun, Sragen, Solo, hingga Purwokerto.

Raymond menjelaskan, kegiatan Mudik Gratis 2019 merupakan bentuk kehadiran PJT I bersama masyarakat sekitar. Mengingat tingginya kebutuhan masyarakat mudik ke kampung halaman, tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli tiket pulang.

“Ada sebagian masyarakat di sekitar area kerja perusahaan tidak dapat menikmati ritual mudik setiap tahunnya. Lantaran, sulitnya mencari moda yang nyaman dan aman dengan harga dengan harga terjangkau khususnya dengan tingkat ekonomi rendah. Untuk itu kami hadir memfasilitasi mudik gratis ini,” jelas Raymond.

Keberangkatan mudik gratis dilaksanakan bersama-sama dan dilepas langsung oleh Direktur Utama PJT I, Rabu (2 9/5/2019). Setelah melakukan tahap verifikasi akhir dan penukaran tiket, para pemudik diberangkatkan dari Kantor Pusat PJT I di Jl. Surabaya 2 A Malang. Tepat pukul 15.00 WIB, Direktur Utama PJT I mengayunkan bendera pelepasan sebagai bentuk seremonial keberangkatan lima bus secara beriringan.

Mudik gratis ini dirasakan sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang menempuh perkuliahan di Kota Malang. Salah satunya, Noufal Attallah, mahasiswa semester 2 jurusan Akuntansi prodi Internasional Universitas Brawijaya yang ikut jalur Malang-Purwokerto.

“Saya baru pertama kali ikut mudik bareng, nanti turunnya di Solo. Cukup menghemat, karena biasanya saya naik kereta atau bis, dengan tarif biasanya Rp 230-250 ribu (kereta), dan Rp 115 ribu (bis). Sekarang malah gratis,” ungkap Nouval.

Selain mendapatkan tiket gratis, para peserta juga memperoleh sejumlah souvenir, diantaranya kaos, topi, dan makanan minuman selama perjalanan. Untuk mendapatkan ini semua, para peserta hanya perlu melakukan registrasi secara online sejak tanggal 1 – 28 Mei 2019 dengan mengisikan data pribadi seperti nama dan nomor induk kependudukan melalui web portal mudik bareng BUMN.

Kegiatan Mudik Gratis Lebaran 2019 ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan BUMN Hadir Untuk Negeri yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Dimana kegiatan ini juga dilaksanakan oleh 104 BUMN di seluruh pelosok Indonesia, dari 56 titik keberangkatan dan 136 titik tujuan mudik kabupaten/kota. Sedangkan target pemudik secara nasional yang diharapkan dapat terakomodir yaitu 250.000 orang. (adn/yan)

Command Centre PJT I sebagai ruang pusat kendali banjir di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas telah diujicobakan. Sebagai awal pengoperasian Command Center secara resmi, Perum Jasa Tirta (PJT) I meresmikan Command Center di kantor pusat PJT I, jalan Surabaya 2A, Kota Malang, Kamis (31/1/2019).

Petugas Command Center memantau 24 jam sehari. (rhd)

Dengan dioperasionalkanya Command Centre PJT I, kini menjadi pusat data dan informasi terkait kondisi lima sungai di Indonesia tersebut. Adapun data yang dapat terpantau, selain titik elevasi permukaan sungai dan debit air, ruang kontrol yang terintegrasi secara realtime dan online, serta mampu mengetahui kondisi kualitas air.

“Kalau dulu kan sistem analog plat for casting and worry system, sekarang sudah berubah menjadi sistem digital yang riil time. Datanya menjadi akurat, langsung terkoneksi dengan prasarana di lokasi. Harapannya, perubahan ini menjadikan kinerja PJT I lebih baik. Karena memiliki tanggung jawab dan peningkatan wilayah sungai dan bendungan dalam tataran nilai ekonomis, sosial, lingkungan hidup dan lainnya, dimana menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu untuk mewujudkan BUMN Holding Nasional,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Dr Ir Hari Suprayogi, M.Eng.

Direktur Utama Perum Jasa Tirta I, Raymond Valiant Ruritan, ST, MT, menjawab pertanyaan awak media. (rhd)

Peresmian Command Center ini menjadi kado istimewa dalam ulang tahun ke-29 PJT I. Transformasi teknologi informasi merupakan bentuk revolusi industri 4.0 yang telah dilaksanakan oleh PJT I.

“Tak hanya DAS Brantas, kami juga bisa memantau kondisi 4 dari 5 sungai lainnya. Seperti ini tadi pak Dirjen SDA Kementrian PUPR bisa komunikasi dengan Toba Asahan. Atau rekan-rekan bisa memantau untuk data bagaimana kondisi sungai lainnya,” jelas Direktur Utama Perum Jasa Tirta I, Raymond Valiant Ruritan, ST, MT.

Tak hanya, melalui Command Center dapat memantau dan memperingatkan akan terjadinya bencana yang bisa dideteksi lebih dini. Misal kondisi curah hujan lebih dari 50 mm dalam sejam, atau ada luapan dari air sungai ke bendungan dan itu masuk kategori kritis. Maka di layar akan nampak dari biru ke tanda siaga hijau, kuning, atau merah.

“Petugas memantau dan melaporkannya selama 24 jam sehari. Hanya dalam tataran air ya. Kecuali gempa bumi tak bisa terdeteksi,” tandas Raymond. (adn/yan)

Menurutnya,selama ini Pemkab Malang belum pernah menerima bagi hasil dari penarikan bea yang dikenakan kepada kendaraan bermotor yang melintasi di Bendungan Lahor Karangkates. “Setahu saya selama ini Pemkab Malang belum pernah menerima bagi hasil penarikan retsribusi yang dilakukan Perum Jasa Tirta 1 tersebut. Kalau dari pajak atau jumlah pengunjung yang masuk ke area wisata tersebut, kita memang menerima. Kalau untuk restribusi kendaraan yang lewat, kami belum menerima, namun untuk pastinya kami akan memeriksa lagi,” terang mantan Kadispenduk Capil Kabupaten Malang ini.

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Malang, Sutrisno Murdi, menjelaskan secara wilayah dan kepemilikan, daerah yang dikenai portal masuk tersebut memang milik Perum Jasa Tirta.

“Kebetulan kami dari Komisi III baru saja melakukan sidak ke Perum Jasa Tirta 1 Karangkates, terkait dengan masalah tersebut itu memang kewenangan Jasa Tirta untuk mengelola wilayahnya,” jelasnya.

Namun jika dilihat dari pembagian hasil pembagian, Sutrisno mengakui, dari data yang dipunyai, Pemkab Malang baru mendapat bagi hasil dari Perum Jasa Tirta 1 sejak tahun 2015.

“Sebelum tahun 2015 tidak ada bagi hasil, sejak 2015 baru ada bagi hasil ke Pemkab Malang, mungkin karena ada aturan hukum yangb berubah,” terang Sutrisno.

Namun pihaknya mengakui jika bagi hasil yang diterima oleh Pemkab Malang adalah bersifat global.

“Jadi merupakan angka total semuanya, disini terkait dengan restribusi kendaraan bermotor yang dilakukan Perum Jasa Tirta, di ikutkan atau tidak, kami sendiri tidak mengerti,” ungkapnya.

Disamping tidak jelasnya kemana aliran dana retribusi yang ditarik Perum Jasa Tirta 1, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kab Malang ini juga menyoroti kenaikan dari bea yang dikenakan.

“Dulu kan satu kali lewat hanya Rp 1000,- kemudian naik menjadi dua ribu dan sekarang tiga ribu, kenaikan ini kami nilai secara sepihak, karena dilakukan sendiri oleh Jasa Tirta tanpa berkoordinasi dengan Pemkab Malang yang mempunyai wilayah,” beber Sutrisno.

Besarnya tarif retribusi di portal Bendungan Lahor Karangkates memang terbagi dua jenis, untuk kendaraan bermotor dikenakan bea Rp 1.000,- sedangkan untuk kendaraan roda empat Rp. 3.000,- untuk satu kali lewat.Tarif yang Rp 3.000,- untuk sekali lewat oleh sebagianb penguna jalan yang bernama Toski Derma Leksana (40)
warga Kedung Kandang , Kota Malang mengaku keberatan untuk retribusi yang dibayarnya.

“Jumlah itu terlalu besar meski untuk kendaraan roda empat, ditempat lain saja tidak segitu,”ujarnya sambil menujukan karcis retribusi bendungan Lahor. Dalam karcis tersebut tertera tulisan Karcis Masuk Kawasan Wisata ‘ Bendungan Lahor’ dan sudah di porporasi, artinya dari sejumlah uang karcis tersebut sebagian harus masuk ke kas Pemkab Malang.

Selain itu dalam karcis berwarna putih berlogo Perum Jasa Tirta 1 juga disebutkan dasar hukum penarikan retribusi yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2010 dan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009. Dari pantuan dilapangan, diperkirakan untuk setiap harinya tidak kurang dari 500 kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat melintasi portal retribusi Bendungan Lahor Karangkates.(Sur)