Secara formal, kegiatan ini bukan sekadar seremoni keagamaan di Bulan Ramadan. Melainkan, manifestasi dari Public-Private Partnership (PPP) yang bertujuan untuk menyentuh lapisan masyarakat paling bawah, termasuk komunitas ojek online, pedagang kaki lima dan petugas kebersihan.

Dalam sambutannya, Bupati Fawait memberikan apresiasi tinggi terhadap peran REI sebagai mitra strategis pemerintah. Dirinya menekankan, bahwa sektor properti memiliki multiplier effect yang besar terhadap ekonomi daerah. Namun, di balik dukungan tersebut, Bupati Fawait memberikan garis bawah yang tegas mengenai kepatuhan regulasi.

“Pemerintah Kabupaten Jember sedang berada dalam tahap finalisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kami menginstruksikan kepada seluruh pengembang yang tergabung dalam REI untuk menjadikan dokumen ini sebagai panglima dalam setiap proyek pembangunan,” jelas Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Salah satu poin krusial yang ditekankan, adalah mitigasi bencana melalui tata ruang. Di sini, Bupati Fawait memperingatkan dengan tegas agar tidak ada lagi izin pembangunan hunian di area resapan air atau bantaran sungai. Hal ini, merupakan langkah preventif pemerintah untuk memutus rantai bencana banjir tahunan yang kerap menghantui wilayah pemukiman padat penduduk.

Selain aspek lokal, pertemuan ini juga membahas sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional. Gus Fawait menyatakan kesiapan penuh Kabupaten Jember, dalam mengawal program strategis Presiden RI terkait penyediaan 3 juta rumah bagi rakyat. Sinergi antara Pemkab Jember, REI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dianggap sebagai kunci utama dalam penyediaan lahan yang legal dan layak huni.

Ketua REI Jember, Cak Salam, dalam momen ini menyambut baik arahan tersebut. Dirinya menegaskan komitmen organisasi untuk bertransformasi menjadi pengembang yang lebih patuh aturan dan mengedepankan aspek kemanusiaan.

“Kami sepakat bahwa hunian bukan sekadar komoditas bisnis, melainkan hak dasar warga yang harus dijamin keamanan lingkungannya,” kata Cak Salam.

Pelaksanaan acara sendiri, ditutup dengan pembagian paket Sembako secara simbolis dan diskusi teknis mengenai percepatan perizinan yang transparan di lingkungan Pemkab Jember. (rio/gie/adv)

Sertifikat tersebut, berasal dari pengembang perumahan maupun perorangan yang telah difasilitasi proses pensertifikatannya oleh Kantor Pertanahan Kota Probolinggo.

Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menegaskan bahwa pensertifikatan aset ini memiliki dampak strategis terhadap tata kelola aset daerah, khususnya bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Selain itu, juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wali Kota Aminuddin juga menyoroti mengenai manfaat langsung pensertifikatan Fasum dan Fasos, dalam mendukung pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum, terutama di tengah kondisi musim hujan. “Dengan terbitnya 141 sertifikat ini, mudah-mudahan akan mempermudah perbaikan dan pemeliharaan Fasum, khususnya di kawasan perumahan yang memang sudah membutuhkan penanganan. Apalagi saat ini musim hujan, sehingga fasilitas yang bermasalah bisa segera kita perbaiki,” katanya.

Wali Kota Aminuddin juga menekankan, akan pentingnya sinergi lanjutan dengan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, terutama dalam penataan batas wilayah, sempadan laut, serta pemutakhiran data pertanahan dan aset daerah berbasis teknologi pemetaan yang terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR PKP Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti, menegaskan bahwa penyediaan dan penyerahan Fasum serta Fasos merupakan kewajiban pengembang perumahan sejak awal proses pembangunan. “Pada prinsipnya, setiap pengembang perumahan wajib menyediakan persentase tertentu untuk Fasum dan Fasos, dan selanjutnya harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo. Sejak awal perizinan selesai, kami mendorong agar segera dilakukan pemecahan sertifikat untuk lahan yang akan menjadi aset pemerintah kota,” jelasnya.

Baca juga :

Dirinya mengakui, bahwa hingga kini masih terdapat beberapa perumahan yang menghadapi kendala, terutama perumahan yang sudah lama berdiri. Namun, pihaknya terus melakukan penelusuran terhadap pengembang terkait.

“Memang masih ada perumahan yang bermasalah, khususnya perumahan lama. Namun kami tetap telusuri pengembangnya dan alhamdulillah sebagian sudah ditemukan dan saat ini dalam proses penyerahan kepada pemerintah kota,” ujarnya.

Rini juga menegaskan, bahwa Pemerintah Kota Probolinggo tidak segan memberikan surat teguran kepada pengembang yang belum memenuhi kewajibannya, terutama sejumlah perumahan lama dan lahan kavling yang harus ditelusuri status kepemilikannya terlebih dahulu. Dengan diserahkannya 141 bidang bersertifikat, maka nilai aset Pemerintah Kota Probolinggo akan meningkat dan secara teknis Dinas PUPR PKP dapat melakukan pemeliharaan secara optimal. Selain itu, sebagian aset berupa ruang terbuka hijau (RTH) akan menambah luasan RTH Kota Probolinggo agar sesuai dengan standar nasional.

Di tahun 2026, Pemerintah Kota Probolinggo tetap menganggarkan dana sebesar Rp 150 juta untuk memfasilitasi pensertifikatan Fasum dan Fasos, termasuk membantu kelurahan yang masih terkendala status kepemilikan lahan.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, Siswoyo, menjelaskan bahwa 141 sertifikat yang diserahkan mencakup luas sekitar 5,8 hektar dan tersebar di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Wonoasih, Mayangan, Kedopok, Kanigaran dan Kademangan. “Penyerahan Fasum dan Fasos ini merupakan hibah dari pengembang maupun perorangan, sehingga Pemerintah Kota tidak perlu melakukan ganti rugi. Aset ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai rencana pembangunan pemerintah kota ke depan,” terangnya.

Siswoyo juga mengungkapkan bahwa kontribusi sektor pertanahan terhadap pendapatan daerah sangat signifikan. Pada tahun 2025, penerimaan BPHTB dari kegiatan pertanahan di Kota Probolinggo tercatat mencapai sekitar Rp 20,8 miliar atau hampir 10 persen dari total PAD.

Selain itu, Kantor Pertanahan Kota Probolinggo terus mendorong terwujudnya basis data terintegrasi antara NOP dan NIB guna mendukung sinkronisasi data aset dan pertanahan yang lebih akurat dan mutakhir. (kom/pro/gie)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Heru Mulyono, mengatakan bahwa tim operasi semula melaksanakan tugas sesuai surat peringatan yang sudah diberikan. Akan tetapi, saat di lapangan banyak warga yang menghalangi sehingga petugas fokus pada keselamatan personel dan warga.

“Kita operasi penertiban hari ini melihat kondisi masyarakat. Banyak warga yang menghalangi, kami mengedepankan keselamatan, baik untuk personel kami, gabungan, maupun warga setempat. Kami tidak mau terjadi luka,” ujar Heru.

Dikatakannya, bahwa penertiban masih tetap akan dilaksanakan, tetapi dalam hal ini harus menyesuaikan langkah jika kondisi dinilai berisiko. Apabila warga mengajukan gugatan, Satpol PP siap melayani proses hukum tersebut, namun hal itu tidak otomatis menghentikan proses penertiban administrasi.

“Kalau mereka menyampaikan gugatan, akan kami layani. Tapi gugatan itu tidak menghalangi penertiban kami. Saat ini kondisi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena kekhawatiran akan keselamatan dan kelelahan personel. Ini sudah kami laporkan ke pimpinan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua RW 12 Mojolangu, Perumahan Griya Shanta, Yusuf Toyib, mengaku kecewa dan mempertanyakan dasar penertiban itu dilakukan. Sebab, dinding tersebut menurutnya sudah ada selama sekitar 40 tahun dan dibangun oleh developer (Waskita Karya), bukan oleh warga.

Baca juga :

“Dinding itu sudah 40 tahun milik kami. Yang membangun developer, bukan kami. Kami hanya merawat dan mempertahankan dinding itu,” kata Yusuf.

Dirinya mengurai, bahwa konflik muncul setelah pengembang sebelah, mengajukan izin untuk membuka akses jalan tembus. Menurut Yusuf, usulan itu masuk ke DPUPRPKP namun tidak disosialisasikan ke warga. Dirinya juga mempertanyakan kelengkapan dokumen lingkungan seperti Amdal dan Andalalin yang menurut warga belum dipenuhi.

“PUPR menyetujui set plan yang diajukan. Padahal kelengkapan Amdal dan Andalalin tidak dilakukan dan tidak disosialisasikan kepada kami. Akses jalan ini memang fasilitas perumahan, bukan jalan umum,” ucapnya.

Lebih lanjut Yusuf menyebut, warga telah mengajukan surat protes hingga ke Wali Kota dan Forkopimda, namun merasa tidak mendapat respons memadai. Karena itu, warga menunjuk kuasa hukum dan telah mendaftarkan gugatan perdata ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa secara hukum.

“Kami sudah menunjuk pengacara dan mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Sampai putusan inkrah, mari kita selesaikan di pengadilan secara hukum,” lanjut Yusuf.

Sebagai informasi, sebelumnya Satpol PP Kota Malang telah memberikan surat peringatan 1 dan 2 dengan tenggat tujuh hari, serta peringatan ketiga dua hari. Tenggat terakhir berakhir dan pihak petugas menjalankan eksekusi, namun terkendala penghalangan warga. Penertiban itu tentunya juga dilandasi penetapan status jalan oleh Pemkot sebagai jalan umum sehingga dinding dianggap berada di area yang harus dibuka. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut positif kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi tersebut sangat penting agar masyarakat memahami peluang dan manfaat program pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah.

“Hari ini terbukti, respon masyarakat cukup baik. Karena sebagian belum memahami sepenuhnya tentang FLPP dan KUR sektor perumahan. Ini diharapkan bisa meningkatkan realisasi program FLPP di Kota Malang,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dirinya tidak menampik, masih terdapat sejumlah hambatan dalam pembangunan rumah subsidi di Kota Malang. Karena harga tanah yang tinggi dan keterbatasan lahan.

“Memang tantangannya di situ, harga tanah di Kota Malang tinggi dan lahan terbatas. Tapi dengan adanya Kabupaten Malang dan Kota Batu, kita sepakat untuk memperkuat infrastruktur agar aksesibilitas antarwilayah semakin baik,” tuturnya.

Sehingga dalam hal ini menurutnya integrasi wilayah Malang Raya menjadi solusi. Agar para pekerja yang berdomisili di kabupaten tetap mudah beraktivitas di Kota Malang. “Kita akan fasilitasi semua. Jadi yang tinggal di Kabupaten Malang dan kerja di Kota Malang tidak perlu khawatir. Akses kota–kabupaten akan terus kita tingkatkan,” tambahnya.

Terkait keterbatasan lahan di perkotaan, Wali Kota Wahyu juga membuka peluang pengembangan hunian vertikal sebagai solusi masa depan. “Kalau ingin tinggal di kota, ya harus siap dengan konsep rumah vertikal. Ke depan, SLPP juga bisa diarahkan ke pembiayaan rumah susun. Di Kemayoran sudah ada dua tower yang menggunakan skema itu,” jelasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, mengatakan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari peluncuran KUR Perumahan oleh Menteri Perekonomian. Program tersebut, menyasar pelaku usaha di sektor perumahan, baik dari sisi suplai maupun permintaan.

“Untuk sisi suplai, KUR ini bisa dimanfaatkan oleh pengembang, kontraktor atau pedagang toko bangunan dengan plafon antara Rp 5 hingga Rp 20 miliar. Pemerintah memberikan subsidi bunga lima persen,” lanjutnya.

Sedangkan dari sisi permintaan, pelaku UMKM di sektor perumahan dan kawasan kota juga bisa mengakses pembiayaan hingga Rp 500 juta dengan bunga hanya enam persen. “Contohnya seperti di Kayutangan, rumah yang digunakan sebagai tempat usaha bisa dibiayai melalui skema ini. Ada lebih dari 17 bank yang menyalurkan,” ujarnya.

Secara nasional, target KUR sektor perumahan mencapai Rp 117 triliun untuk suplai dan Rp 13 triliun untuk permintaan. Pihaknya berharap, agar Malang Raya nantinya menjadi salah satu daerah dengan serapan tertinggi di Jawa Timur.

“Untuk FLPP sendiri, targetnya sekitar 300 unit di Kota Malang dan 1.600 unit di Kabupaten Malang. Hingga akhir tahun, kami dorong bisa tembus 4.000 unit,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa program KUR dan FLPP ini menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap penyediaan rumah layak huni. “Ini adalah kebijakan pertama yang membuka akses KUR untuk sektor perumahan. Subsidi bunga lima persen diberikan selama empat tahun untuk modal kerja dan lima tahun untuk investasi. Harapannya, bisa meningkatkan kapasitas produksi rumah subsidi,” ujarnya.

Heru juga mengungkapkan, realisasi program FLPP di Malang Raya saat ini telah mencapai sekitar 1.900 unit. Artinya, itu menjadikan wilayah Malang Raya terbesar kedua di Jawa Timur.

“Kami berharap Pemda juga proaktif membina para pengembang agar bisa menyediakan rumah subsidi yang berkualitas, dengan dukungan fasilitas perumahan yang layak bagi masyarakat, ASN, maupun pelaku UMKM,” imbuh Heru. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Ara, itu mengatakan bahwa KUR Perumahan dirancang untuk membantu sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di bidang perumahan. Termasuk di dalamnya, kontraktor, pengembang (developer), serta toko bangunan yang masuk kriteria UMKM.

“Modalnya maksimal Rp 10 miliar, omzetnya maksimal Rp 50 miliar,” jelas Ara, Jumat (17/10/2025) tadi.

Kemudian, ditambahkannya bahwa pemerintah melalui KUR Perumahan akan memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen dari bunga normal bank. Diharapkan dengan bunga rendah, para pelaku UMKM hingga masyarakat kecil yang membuka usaha, seperti warung atau toko kelontong, dapat turut serta memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.

Baca juga :

“Kalau di bank biasanya 11 persen, disubsidi 5 persen, jadi cuma bayar 6 persen. Itu besar sekali, karena bisa menekan biaya pinjaman. Pinjaman sampai Rp 500 juta bunganya tetap 6 persen per tahun. Jadi tidak perlu lagi ke rentenir,” lanjutnya.

Mantan anggota DPR RI itu juga menekankan, akan pentingnya kecepatan layanan perbankan dalam menyalurkan program tersebut. Karenanya, dirinya mengingatkan agar prosesnya tidak berbelit.

“Saya minta banknya cepat, kenapa? Karena rentenir itu kelebihannya cepat dan mudah. Kekurangannya bunganya besar. Karena banyak rakyat kita yang penting kan cepat dan mudah. Masa negara kalah sama rentenir,” tegasnya.

Program KUR Perumahan, menurutnya bukan sekadar bantuan keuangan. Melainkan, wujud nyata kehadiran negara dalam mendukung ekonomi rakyat kecil, terutama di sektor perumahan dan usaha berbasis rumah tangga. “Kita harus buat program yang mudah, cepat dan murah agar rakyat bisa mandiri tanpa harus bergantung pada pinjaman yang mencekik,” imbuh Ara. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, Menteri PKP yang akrab disapa Ara, hadir bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, serta Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan jajaran OPD terkait. Menteri Ara menyampaikan, bahwa hingga 16 Oktober 2025, total rumah yang sudah dibangun dan diserahkan mencapai 202.267 unit, dari target nasional 350 ribu unit rumah bersubsidi. Selain itu, ada sekitar 47 ribu unit masih dalam proses pembangunan, sementara 2.045 unit siap huni (ready stock) menunggu akad kredit.

“Program ini luar biasa, karena bunganya disubsidi lima persen setahun. Bahkan tahun ini, tanpa bunga sesuai keputusan Presiden Prabowo. DP hanya 1 persen dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga dapat BPHTB serta PBG gratis,” jelas Menteri Ara.

Baca juga :

Menariknya, Menteri Ara juga mengajak para wartawan, untuk memanfaatkan program perumahan tersebut. Karena menurutnya, wartawan termasuk kategori MBR yang berhak memiliki rumah subsidi, asalkan memenuhi kriteria penghasilan.

“Teman-teman wartawan juga punya hak. Kalau penghasilan di bawah ketentuan, belum punya rumah dan silakan manfaatkan. Di Malang, batasnya untuk wartawan single maksimal Rp 8,5 juta, sedangkan yang sudah menikah Rp 10 juta,” tuturnya.

Menteri Ara menambahkan, rumah bersubsidi yang kini dibangun memiliki kualitas layak huni dan lokasinya strategis. “Di Malang contohnya, rumah tipe 66 meter dijual seharga Rp 166 juta, lengkap dan dekat dari kota,” katanya.

Dirinya juga menegaskan, program tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil, terutama di bidang perumahan. “Coba cek, pernah nggak ada presiden yang kasih BPHTB gratis dan kuota 350 ribu rumah untuk rakyat? Inilah bukti nyata keberpihakan Presiden Prabowo,” imbuh Menteri Ara. (rsy/sit)

Koordinator Lapangan Bapenda Kota Malang, Aji Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sejak pagi pukul 09.00 WIB hingga siang hari pukul 14.00 WIB. Memanfaatkan momen ini, warga pun turut berdatangan dengan membawa berkas dan bukti pajak. Tidak hanya bisa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), warga juga bisa membayar berbagai Pajak Daerah Lainnya (PDL) di lokasi tersebut.

“Kegiatan sambang perumahan ini, intinya untuk menjemput bola. Dalam sebulan, kami bisa tiga kali turun di lima kecamatan. Jadi, masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor,” ujar Aji-sapaannya.

Hingga pukul 12.18 WIB, ada sekitar 20 warga yang melakukan pembayaran dengan total mencapai Rp 3,1 juta. Menariknya, Bapenda juga memberikan berbagai souvenir seperti mug, jam, hingga payung bagi warga yang ikut membayar di tempat.

“Souvenir ini adalah bentuk apresiasi kami. Selain membayar PBB, ada juga warga yang melunasi pajak lainnya. Kegiatan ini juga tidak ada target, karena ini kan sifatnya pasif, kita menunggu orang bayar,” tambahnya.

Aji juga menjelaskan, kegiatan seperti ini memang digencarkan untuk memberikan kemudahan sekaligus edukasi kepada masyarakat. Termasuk bagi warga yang masih memiliki tunggakan pajak.

“Kalau ada yang menunggak, bisa langsung dicek dan dicicil. Pembayaran pun tidak harus lunas di tahun ini, kalau mau melunasi yang sebelumnya itu juga bisa,” lanjutnya.

Baca juga :

Berdasarkan data, capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Malang hingga triwulan ketiga tahun 2025 sudah tembus 91 persen. Targetnya, hingga akhir tahun bisa surplus.

“Kegiatan sambang seperti ini hasilnya cukup efektif. Sebelumnya pernah juga sampai tembus Rp 20 juta di Perum Bumi Palapa, Lowokwaru,” katanya.

Ke depan, Bapenda Kota Malang berencana akan menggandeng Samsat dalam kegiatan pemungutan pajak. Karena untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sudah diserahkan ke daerah.

“Mudah-mudahan nanti bisa jadi rutinan juga. Sebelumnya, untuk jenis pajak kendaraan itu sudah pernah dilakukan dua kali,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu warga, Siska Kartika, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan Singgah Perumahan. Bahkan, dirinya memanfaatkan momen itu untuk melunasi tunggakan PBB tahun sebelumnya sebesar Rp 196 ribu.

“Tahun 2025 ini saya sudah bayar lewat Sobo RW. Dengan adanya singgah perumaha ini enak, lebih mudah dan cepat,” imbuh Siska. (rsy/sit/adv)

Dalam acara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, nampak terlihat mendampingi Menteri PKP. “Jujur, saya senang sekali di sini. Kepala daerahnya, bupati dan wakil bupati sangat membantu, pengembang bagus kompak, banknya kompak, demandnya atau permintaan pasar tinggi. Jadi, perlu digas lagi nih Pak Wabup ya. Mari cetak sejarah bersama-sama,” kata Menteri PKP Ara.

Dijelaskan Ara, dari data yang didapat, di Pasuruan ada 150 ribu orang tidak punya rumah, atau sekitar 26 ribu keluarga di Kabupaten Pasuruan, yang belum memiliki rumah. Karenanya, Menteri PKP Ara meminta Wabup dan Pemkab Pasuruan, untuk menggenjot kinerja agar semua masyarakat punya rumah.

“Kalau 1 ribu rumah pertahun, butuh waktu 25 tahun atau 5 ratus rumah pertahun bisa selesai 50 tahun. Saya bantu pak, mari sama-sama tuntaskan dan jamin masyarakat bisa punya rumah semua dalam 5 tahun, dengan skenario 5 ribu kepala keluarga dapat rumah setiap tahunnya,” urainya.

Menteri Ara juga mengatakan, pihaknya siap memberikan kuota 5 ribu FLPP di tahun 2026. Dirinya juga mengaku, akan mencoba periode pertama 2 ribu rumah di pertengahan tahun depan dan sisanya diserahkan akhir tahun depan.

Menteri Ara optimis, bahwa Pasuruan bisa menjadi kabupaten percontohan. “Kalau bisa, 5 tahun ke depan, sudah 0 persen. Tidak ada keluarga di Pasuruan, yang tidak punya rumah. Semuanya punya rumah dengan memanfaatkan program dari Presiden Prabowo. Di Pasuruan ini komplit, pemerintah mendukung, pengembangnya keren, permintaan tinggi,” imbuhnya.

Menteri Ara juga mengaku senang, karena malam ini di Pasuruan, sudah ada kebijakan konkret yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. “Kementrian akan support. Daerah tinggal siapkan lahan, regulasinya, pengembang membangun dan masyarakat bisa mendapat manfaat dalam program ini,” ujarnya.

Dalam acara penyerahan kunci itu, Menteri Ara sempat berkeliling ke lingkungan perumahan sebelum dirinya mengecek beberapa rumah subsidi yang sudah dimiliki masyarakat. Di perumahan ini, ada 118 rumah subsidi yang sudah laku terjual dalam waktu 2 bulan.

Baca juga :

Wakil Bupati Pasuruan, KH Shobih Asrori, mengaku akan berusaha maksimal menjalankan amanah dari Menteri PKP. Karenanya, pirantinya harus disiapkan. Mulai regulasi, lahan, kesiapan pengembang dan lainnya.

“Prinsipnya, kalau menyangkut program presiden atau program pusat, kami akan berusaha maksimal untuk menerapkan di daerah. Termasuk Program Rumah Subsidi untuk MBR ini. Kami sangat menyambut baik dan mendukung kesuksesan program ini,” kata Wabup Pasuruan.

Bahkan, lanjutnya, sebagai wujud komitmen menjalankan amanat ini, ada beberapa penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) untuk melancarkan program ini. Misal, pembebasan retribusi PBG, pembebasan BPHTB, pendataan untuk MBR dan lain sebagainya.

“Bagi penerima manfaat, saya ucapkan selamat. Semoga rumah ini menjadi tempat kebahagiaan. Selain itu, mejadi tempat membangun harapan baru untuk kesejahteraan masyarakat. Mendapat rumah layak, bisa hidup dan terus berkembang adalah hak seluruh warga negara,” imbuhnya.

Wabup Pasuruan juga melaporkan, di tahun 2025 ini, ada 157 perumahan dengan 111 pengembang yang akan dibangun di Pasuruan. Sebagian besarnya, pembangunan berada di barat Pasuruan. Diantaranya, 77 perumahan itu ditujukkan untuk MBR. Bahkan 1 bulan lalu, ada juga pengembang yang silaturahmi ke Bupati Pasuruan dan berniat membangun perumahan untuk ASN.

Salah satu penerima manfaat, Sri Sultonia, tidak kuasa menahan rasa bahagianya bertemu Menteri PKP Ara. Di hadapan menteri, Sri bercerita tentang cerita bahagianya bisa punya rumah perumahan.

Setiap hari, Sri mengatakan bekerja sebagai sales sebuah produk susu. Gajinya yang UMR, itu dirasa cukup untuk menjadi bekalnya memiliki rumah idaman. “Senang, pak. Bagus rumahnya. Allhamdulillah saya bisa rumah,” katanya.

Salah satu penerima manfaat lainnya, Fajar Bima Restu, seorang ojek online (Ojol) juga mengaku bangga dan bersyukur karena bisa mendapat kesempatan punya rumah. “Gaji saya itu berkisar Rp 3 hingga Rp 4 jutaan perbulan. Kalau tidak ada program ini, punya rumah di perumahan itu hanya sebuah mimpi. Tapi, karena ada Program Rumah Subsidi, punya rumah di perumahan itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Alhamdulilah, saya bisa punya rumah di sini,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu perawat di RSUD Bangil, Sari, juga mengaku bersyukur punya rumah. Dirinya mengaku memilih rumah ini, karena dekat dengan lokasi kerjanya. Sehingga, dirinya hanya butuh waktu 10 hingga 15 menit, untuk sampai ke lokasi kerjanya dari rumah.

“Selain itu, angsurannya juga murah,” katanya. (kom/pas/gie)

Sekedar diketahui, harusnya pengerjaan rumah tersebut selesai Februari 2023. Namun kenyataanya, sampai sekarang belum dibangun dan masih berupa tanah.

Kuasa hukum Ayu, Burhanuddin, mengatakan bahwa peristiwa ini bermula pada 2021. Saat itu, kliennya melihat pameran perumahan di salah satu mall di Sidoarjo.

“Klien kami melihat ada penawaran perumahan dari PT Paramarta, yakni Perum The Aswrinda Hill di Kota Batu seharga Rp 1,5 miliar,” ujar Burhanuddin, Sabtu (26/07/2025) tadi.

Ditambahkannya, awalnya Ayu tidak tertarik dengan penawaran itu. Namun setelah berbicara dengan pihak marketing, diketahui ada diskon 50 persen jika pembelian dilakukan secara cash.

“Karena ada diskon 50 persen jika pembelian dilakukan secara cash, klien kami memutuskan membelinya dan sudah lunas membayar Rp 779 juta pada tahun 2021. Saat itu dijanjikan bahwa Fabruari 2023, rumah sudah jadi dan bisa ditempati,” jelasnya.

Namun, janji hanya tinggal janji, pada Februari 2023, rumah yang dijanjikan jadi masih berupa tanah. “Klien kami sudah menagihnya ke PT Paramarta. Namun tidak ada pertanggungjawaban dan uangnya juga tidak dikembalikan,” urainya.

Baca juga :

Karena merasa ditipu, Ayu akhirnya melaporkan Direktur PT Paramarta Property Development, Rahmad Alchafid, ke Polda Jatim pada Agustus 2025, dengan dugaan kasus Pasal 378 KUHP. Karena alamat PT Paramarta ada di Jalan Mayjen Sungkono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, laporan tersebut dilimpahkan ke Polresta Malang Kota.

Bahkan informasinya, Rachmad Alchafid sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya sudah Tahap II dan Rachmad Alchafid, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Malang pada Kamis (24/07/2025).

“Sudah ditahan oleh pihak Kejari Kota Malang. Meskipun saat ini sudah ditahan, namun kami tetap membuka perdamaian jika uang kami dikembalikan,” imbuhnya.

Ketua Tim Kuasa Hukum Ayu, yakni Fitra Bayu Lesmana, menambahkan bahwa sebelumnya pihaknya telah mengupayakan penyelesaian secara baik-baik, dengan meminta pengembalian uang kliennya. “Ditahap penyidikan, kami berharap PT Paramarta Property ini mau mengembalikan uang Klien Kami. Namun seperti tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang pokok, maupun memberikan kompensasi sesuai perjanjian jual beli,” ujarnya.

Ketika dimintai uangnya kembali, pengembang beralasan terus beralasan dan tidak ada penyeleesaian. “Alasannya cashflow, sedang diupayakan, ini itu. Kita pertanyakan kemana uang yang sudah dibayar itu. Masa uang sudah diserahkan tetapi bangunannya tidak ada,” tambahnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Malang, Haryanto, membenarkan bahwa kasus Rachmad Alchafid sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. “Sudah kamu kemarin. RA ditahan dan saat ini dititipkan ke Lapas Kelas 1 Malang,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Rachmad Alchafid, Agus S Sugianto, mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. “Kita ikuti proses hukumnya, sambil kita tetap mencari solusi yang terbaik untuk para user,” ujarnya. (gie)