Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwanto, menyampaikan jika melalui pertemuan tersebut pihaknya dapat mengetahui progres dari PKS kedua belah pihak tersebut. Sebab, sebelumnya saat Komisi B DPRD Kota Malang melakukan kunjungan, hal tersebut masih belum dilakukan.

“Kita akhirnya tahu dari sisi-sisi PKS yang disampaikan tadi. Memang sudah ada skemanya, jadi selama 20 tahun akan miliknya Perumda. Kalau harga memang dijual Rp 1.600 per meter kibik. Kemudian juga sistemnya sudah diatur. Jadi skemanya, di tahun ini bisa 200 liter persecond (lps), kemudian tahun depan naik menjadi 300 lps, sampai di tahun 2027 itu 500 lps,” jelas Trio, seusai melakukan audiensi.

Kemudian, ditambahkannya jika pada 17 Agustus 2023 mendatang, akan dilakukan soft launching 100 lps. Sehingga, upaya-upaya mekanisme dalam pembangunan tersebut akan segera dipercepat.

“Makanya kita optimis, asal nanti perizinannya bisa clear dan cepat. Karena tadi disampaikan juga, membutuhkan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan sebagainya, itu bisa beres di Juni ini. Sehingga, Agustus itu bisa soft launching untuk 100 lps dan Desember bisa 200 lps,” tuturnya.

Pihaknya berharap, kedua belah pihak tersebut nantinya dapat mengawal WTP itu dengan baik. Sebab, permasalahan air di Kota Malang masih menjadi persoalan utama. Sehingga, dengan dilakukan audiensi tersebut, juga ingin memastikan timeline dari keduanya sudah sesuai apa belum.

“Harapannya ini bisa selesai berbarengan dengan SPAMnya yang ada di Sawojajar. Sehingga, kita akan ada tambahan SPAM 40 di akhir tahun ini, jadi harapannya bisa mengatasi permasalahan air supaya tidak bergantung ke Sumber Pitu yang gampang jebol pipanya,” lanjutnya.

Baca juga :

Senada dengan itu, Direktur Utama Perum Jasa Tirta, Fahmi Hidayat, mengatakan jika dukungan dari Komisi B DPRD Kota Malang tersebut, sangat kuat untuk memastikan bahwa proyek yang akan dikembangkan tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Namun, mengenai kendala pembangunan tersebut, masih ada beberapa izin yang harus diselesaikan.

“Izin ini kita upayakan segera mungkin, sehingga bisa selesai cepat dan proses kontruksi tidak terkendala dengan izin yang belum. Kalau dengan izin pemanfaatan sumber daya air, kita masih proses. Nanti dari sisi perkembangan teknis itu Jasa Tirta I yang akan mengeluarkan. Kemudian rekomendasi teknis dari BBWS dan selanjutnya nanti izin dikeluarkan dari Kementerian PUPR,” ucap Fahmi.

Pihaknya menargetkan, jika dalam waktu satu hingga dua bulan kedepan prosesnya akan dipercepat. Sehingga, harapannya progres tersebut sesuai dengan jadwal.

“Jadi kita akan upayakan bisa mempercepat ini dari kementerian PUPR, jadi bisa segera turun. Insyaallah, on schedule dan masih bisa dikejar, nanti kita upayakan soft opening 100 pada 17 agustus,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai pembebasan lahan, pihaknya mengaku jika tidak ada dalam proyek tersebut. Pihaknya akan menggunakan lahan yang ada, dan akan menyewa lahan sekitar 600 meter persegi, hanya untuk akses kontruksi saja.

“Jadi Pemkot Malang yang akan memfasilitasi tempatnya, tapi untuk akses kontruksi ini kita akan sewa. Untuk nilai sewanya yang 600 meter tadi ada di kontraktor,” katanya.

Sementara itu, Direktur Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M Noor Muhlas, menyampaikan jika WTP tersebut tentu sebagai antisipasi atau cadangan jika nantinya terjadi pipa pecah, kebocoran dan sebagainya. “Insyaallah dengan adanya ini nanti produksi air kita akan bertambah. Tentu ini juga sebagai cadangan, jadi aman kalau terjadi pipa pecah dan sebagainya. Ini nanti akan mencukupi kebutuhan di wilayah buring bawah,” imbuh Muhlas. (rsy/sit)

Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, M Nor Muhlas, menyampaikan jika titik tersebut diantaranya berada di Jalan Bulutangkis, Kelurahan Tasikmadu, Kota Malang, dengan debit inlet 25 lps, dengan kapasitas water tank 1.000 meter kubik. “Dari reservoir ini diproyeksikan bisa mencakup layanan 2.500 sambungan rumah (SR). Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi beban Water Tank Dawuhan dan layanan Wendit 2 (wilayah Griya Damai Sejahtera, Graha Kencana dan sekitarnya). Jumlah pelanggan saat ini mencapai lebih dari 175.000 SR, maka iddle capacity harus mencukupi,” kata Muhlas, Jumat (14/03/2023) tadi.

Menurutnya, berjalannya Water Treatment Plan (WTP) dan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) baru merupakan strategi back up, tanpa harus lepas dari air sumber yang selama ini sudah dikelola. Karenanya, meski sudah menjalin kerja sama WTP dengan Perum Jasa Tirta 1, pihaknya memastikan tetap memanfaatkan layanan yang sudah ada dari sumber-sumber mata air dan reservoir yang tersebar, sehingga ketersediaan suplai aman dan layanan optimal.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Untuk titik lainnya, ada di Merjosari, Pisangcandi hingga Kebonsari. Dengan memanfaatkan Sumber Air Clumprit,” katanya.

Pihaknya juga menjelaskan, jika Water Tank Merjosari berkapasitas 1.000 meter kubik dengan debit inlet 100 lps. Dari reserovir Merjosari itu, diproyeksikan dapat mengcover kurang lebih 10.000 SR di wilayah Merjosari hingga DMA Raya Langsep, Mertojoyo dan sekitarnya. “Memang harapannya, jika air baku sudah stabil, maka kami bisa menyediakan layanan untuk lebih banyak SR,” lanjut Muhlas.

Sedangkan untuk mengcover pelayanan wilayah Kebonagung, Kepuh, Sukun dan sekitarnya, akan disiapkan Reservoir Kebonsari berkapasitas 1.000 meter kubik, dengan jumlah rencana pelayananannya mencapai 2.500 SR.

Diakhir, Muhlas berharap, agar seluruh proses pembangunan dan persiapan SPAM baru tersebut, bisa tuntas tepat waktu, karena sejauh ini pengerjaannya juga on track alias sesuai jalur sebagaimana mestinya. (rsy/gie)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan jika gelaran tersebut tentunya sebagai penguatan Dewas dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tentu, dengan sikap profesionalisme harus terus dikuatkan.

“Tentunya harus tetap profesional dan harapannya juga ada penguatan. Kemudian, juga saling sharing (berbagi, red) pengalaman kepada Perumda lain agar bisa saling mengisi dan menerapkan di daerah masing-masing,” kata Wali Kota Sutiaji.

Senada dengan itu, Ketua Dewas Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Handi Priyanto, menyampaikan jika dalam Rakernis tersebut dari masing-masing direksi memaparkan trobosan dan inovasi. Dengan harapan, ke depan nantinya bisa diterapkan di daerah lain.

“Jadi dalam Rakernis kita berbagi pengalaman dan sifatnya umum. Dalam Rakernis ini juga tidak hanya in class tapi juga out class. Datang di tiga lokasi, pertama di PDAM Kota Surabaya, kemudian PDAM Kabupatan Pasuruan, dan PDAM Kota Malang,” ujar Handi.

Ditambahkan Handi, jika yang menjadi bahan evaluasi di PDAM Tugu Tirta Kota Malang, yakni masalah rencana Restrukturisasi (manajemen organisasi perusahaan) Dewas. Untuk saat ini, hal tersebut sedang dilakukan kajian akademis.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Saat ini sedang dilakukan kajian akademis terkait dengan rencana restrukturisasi, sehingga itu nanti akan ada pendampingan organisasi yang dampaknya akan semakin mensolidkan Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Itu tidak berimbas pada layanan, justru akan berdampak pada beberapa bagian yang kosong sehingga banyak fungsi yang dilakukan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Asdepamsi, Dody Rosyadi, mengatakan jika dalam Rakernis tersebut tidak membahas mengenai organisasi perusahan. Sebab, di masing-masing daerah menurutnya berbeda. “Jangankan organisasinya, istilahnya pun sudah berbeda. Ada yang namanya manajer, kemudian ada yang kepala cabang dan ini masih belum sama. Karena peraturannya juga belum rampung, masih dibahas ditingkat pusat, tidak penting itu,” katanya.

Bagi Doddy, saat ini yang paling penting yakni meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Terlebih, pihaknya juga mengapresiasi Pemkot Malang dalam melayani masyarakat Kota Malang dan efisien dalam penggunaan anggaran.

“Tidak semua kepala daerah seperti Wali Kota Malang, karena Pak Sutiaji ini salah satu kepala daerah yang concern atau fokus dalam pemenuhan kebutuhan air minum,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang menjadi salah satu perusahaan air minum di Indonesia yang jumlah non revenue water (NRW) nya terbilang kecil, yakni di bawah 20 persen. (hms/rsy/sit)

Pasca penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di salah satu hotel di Kota Malang pada 6 Januari lalu, kini berbagai langkah percepatan tengah dikebut. Mulai desain rancang bangun, jadwal lelang, penyiapan lahan hingga tahapan sosialisasi.

Wali Kota Malang, H Sutiaji, menegaskan bahwa PKS ini sebagai wujud pemerintah hadir untuk rakyat. “Bukan untuk semata kepentingan Pemkot Malang, Perumda Tugu Tirta atau kepentingan Perum Jasa Tirta. Kebutuhan air minum mutlak kebutuhan dasar dan kepentingan bersama yang harus dioptimalkan dengan langkah-langkah percepatan,” tegasnya.

Sementara itu, Dirut Perumda Air Minum Tugu Tirta, M Nor Muhlas, memgatakan dengan timeline pengerjaan mulai Mei hingga November 2023, paling tidak layanan WTP sudah bisa berjalan sebelum tutup tahun. “Pada tahap awal, program WTP akan memanfaatkan air permukaan dari Sungai Bango dengan kapasitas 200 liter/detik (lps). Lokasinya berada di wilayah Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing,” ujarnya, Selasa (14/02/2023) tadi.

Sungai Bango dipilih karena kualitas air bakunya dianggap lebih baik, karena alirannya limpahan dari Sumber Wendit. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan ke depan bukan hanya memanfaatkan Sungai Bango, karena bisa juga Sungai Metro.

“Proses penjernihan menggunakan metode filtrasi dan dilakukan sesuai standar aturan SK Permenkes No. 492 Tahun 2010 tentang kualitas standar air minum. Ini sebagai jaminan bagi seluruh pelanggan bahwa air yang didistribusikan hingga ke kran rumah tetap aman dikonsumsi sekalipun diambil dari air permukaan,” jelasnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Masuknya 200 lps ke sistem layanan Perumda Tugu Tirta, ditargetkan membuat layanan ke pelanggan bisa lebih stabil di tahun 2023. Program ini bersifat investasi Build Operate Transfer (BOT) selama 20 tahun. Dalam jangka waktu lima tahun, kapasitas 200 lps diharapkan bisa meningkat sampai 500 lps. Dengan demikian, kemandirian air minum segera tercapai di Kota Malang.

“Rinciannya, setelah 200 lps di tahap awal, berikutnya bisa dilanjutkan pembangunan reservoir di tahun 2025 dengan kapasitas 100 lps. Pada tahap 3 akan ditambah lagi kapasitas sebesar 200 lps.

Mengenai sistem sewa lahan saat ini sedang dimatangkan antara Pemkot Malang, Perumda Tugu Tirta dan PJT 1. Lahan yang dijajaki saat ini adalah tanah milik Pemkot Malang dengan luasan hampir 8 hektar, tapi untuk pembangunan fasilitas WTP kemungkinan hanya memanfaatkan 20 persen dari luasan lahan.

Meski sudah memanfaatkan WTP, Perumda Tugu Tirta memastikan akan tetap memaksimalkan layanan yang sudah ada dari sumber-sumber mata air dan reservoir yang tersebar sehingga ketersediaan suplai aman dan layanan optimal.

“Apalagi Program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) 1, 2 dan 3 terus berjalan. Program SPAM 1 diantaranya memanfaatkan suplai dari sumur bor di Tasikmadu, Joyoagung, Tidar, Betek dan Tlogomas. SPAM 2 berpusat di Sawojajar. Sedangkan SPAM 3 memanfaatkan suplai sumur bor di wilayah Merjosari, Mulyorejo, Pisangcandi dan Kebonsari,” jelasnya.

Dengan jumlah pelanggan Perumda Tugu Tirta saat ini mencapai 175.000 sambungan rumah (SR), maka kapasitas iddle harus mencukupi. Berjalannya WTP dan SPAM 1, 2 dan 3 merupakan strategi back up, tanpa harus lepas dari air sumber yang selama ini dikelola Perumda Tugu Tirta.

“Harapannya, jika layanan sudah stabil, maka Perumda Tugu Tirta bisa menyediakan layanan untuk lebih banyak SR atau pelanggan dan mendorong Pemkot untuk mengeluarkan regulasi baru terkait layanan air minum di Kota Malang,” imbuhnya. (gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika hal tersebut tentunya upaya untuk mencukupi kebutuhan air bersih di masyarakat. Selain itu, juga untuk menuju kemandirian air baku dan air bersih di Kota Malang.

“Alhamdulillah, kita diberikan penguatan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tugu Tirta Kota Malang. Saya kira, ini merupakan suatu keberanian dan upaya untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat kita,” kata Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, dikatakannya jika pasca kesepakatan bersama tersebut, nantinya akan dilakukan percepatan hal-hal teknis. Seperti yang segera dilakukan, yakni lewat skema Business to Business (B2B) antara Perumda Tugu Tirta dengan Perum Jasa Tirta I.

“Nanti, B2Bnya tergantung bahwa kami sepakat bekerjasama untuk menyiapkan bahwa masyarakat kita ke depan itu akan ada keterjaminan kebutuhan air,” lanjutnya.

Untuk menuju kemandirian air baku tersebut, paparnya, akan terus dikuatkan. Sebab, hal itu menjadi keinginan Pemkot Malang sejak lama. Sehingga, dirinya berharap agar kedepan masalah kebutuhan air dapat terpenuhi dengan baik.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Karena masih ada masyarakat kita yang masih belum teraliri PDAM, maka dengan hal ini kita kuatkan. Nanti juga kita harapkan adanya stimulasi di lain hal. Terus berkembang baik investasi, atau lainnya, dan seterusnya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Jasa Tirta I, Raymond Valiant Ruritan, mengatakan jika pengolahan air tersebut nantinya akan memanfaatkan Sungai Bango, yang berada di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Itu dipilih, karena menurutnya kualitas air lebih jernih.

“Kita pilih Sungai Bango, itu karena kualitas airnya lebih jernih. Nanti juga akan kita lakukan di sungai lainnya, seperti Sungai Metro. Untuk penjernihannya, pun lebih murah dan kualitasnya baik. Kita memakai sistem filtrasi dan kualitas airnya nanti sesuai standar permenkes,” ujar Raymond. 

Untuk kapasitas Water Treatment Plant itu, yakni sekitar 200 liter perdetik. Namun, untuk targetnya hingga 500 liter perdetik. Hal itu dilakukan, secara bertahap. Kemudian, untuk di tahun 2024 nanti juga akan ditingkatkan sampai 1500, bahkan 2000 liter perdetik.

“Nanti di awal kapasitasnya, 200 liter perdetik. Itu langsung masuk ke sistemnya perumda tugu tirta, untuk mencegah kekurangan air, yang selama ini banyak di rasakan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut Direktur Utama PDAM Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas, mengatakan jika yang menjadi fokus dalam pengaliran dan pemanfaatan WTP tersebut yakni nantinya di daerah Buring, Kota Malang. “Yang menjadi fokus kita di daerah Buring. Karena di situ, yang selama ini memang agak terganggu dengan menurunnya debit air, yang dikeluarkan oleh kabupaten, yang dari Sumber Pitu,” jelasnya.

WTP tersebut, ujarnya, juga sebagai cadangan untuk pemenuhan air dari kebutuhan selama ini. Ketika ada persoalan atau gangguan dan sebagainya WTP dapat dipilih untuk penyimpanan.

“Ketika ada persoalan, gangguan dan sebagainya. Kita masih punya saving. Nah sementara saat ini kita ndak punya. Ada pelanggan 175 ribu, tapi yang kita sediakan airnya cuma sekitar 158 ribu. Ini hanya untuk semacam cadangan dari kebutuhan selama ini,” imbuh Muhlas. (rsy/sit)

Bertempat di Surakarta, Jawa Tengah, atau Solo, pertemuan yang diinisiasi Tim Korsupgah KPK dengan melibatkan Bupati Malang, HM Sanusi serta Wali Kota Malang, Sutiaji, membahas penyelesaian pemanfaatan air. Bupati Sanusi, hadir bersama jajaran perangkat daerah terkait. Begitu pula Wali Kota Sutiaji, juga didampingi Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala OPD dan Direksi Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang.

Dari banyak hal yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama, telah disepakati mengenai mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber mata air diantaranya Sumberpitu dan Sumber Wendit. Termasuk di dalamnya, mengatur mengenai beban pengusahaan sumber daya mata air yang dimanfaatkan dan tarif kompensasinya. Lalu, tanggungan antara pihak ke satu dan ke dua juga masuk klausul untuk kemudian menjadi kewajiban yang harus diselesaikan.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Sedianya, perjanjian ini berjalan selama lima tahun. Hanya saja, pembaruan bisa dilakukan tiga bulan sebelum tenggat waktu kadaluwarsa.

Kesepakatan ini, disambut positif Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, M Nor Muhlas. Dikatakannya, bahwa hal ini menjadi kabar baik demi terjaminnya suplai layanan yang memanfaatkan sumber-sumber mata air dari wilayah Kabupaten Malang. “Tentu saja dengan adanya perjanjian kerja sama ini membuat kami bisa fokus bekerja lebih optimal tanpa dihantui kekhawatiran atas polemik-polemik terkait sumber mata air,” ujarnya.

Pihaknya meyakini, kesepakatan kedua pemerintah daerah adalah keputusan terbaik yang harus dihormati. Muhlas berharap, semua klausul bisa dijalankan sebaik mungkin, utamanya antara dua BUMD Air Minum terkait yakni Tirta Kanjuruhan dan Perumda Tugu Tirta. (rsy/sit)

Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, menyampaikan jika terpilihnya Dewas sudah melalui proses open bidding. Pemilihan itu, juga sudah sesuai dengan pemenuhan komposisi yang dibutuhkan.

“Pemilihan Dewas ini harus melalui open bidding, walaupun dari ASN sendiri. Saya kira, komposisinya sudah terpenuhi semua,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Dirinya berharap, dengan telah dikukuhkannya Dewas PDAM Tugu Tirta, maka persoalan air yang ada di masyarakat nantinya bisa segera teratasi. Apalagi, masalah ketersediaan air baku yang juga masih menjadi kendala.

“Selama ini kan air baku masih kurang, ini harus ada perombakan. Harapan kami persoalan yang ada di masyarakat, PDAM Tugu Tirta bisa segera teratasi,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, jika perusahaan tersebut sudah berprofit namun belum maksimal. Sehingga, pihaknya menekankan kinerja dan manajemen perusahaan PDAM Tugu Tirta juga harus terus dikuatkan.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Sementara itu, Ketua Dewas terpilih, Handi Priyanto, menyampaikan jika tugas dari Dewas yakni sebagai penasehat kinerja dari Direktur PDAM Tugu Tirta. Sehingga, hanya memberikan saran dan masukan, untuk dilaksanakan oleh direksi.

“Tentu eksekutornya adalah diresksinya. Kita tidak punya kewenangan. Semua hal yang dilakukan direksi, nanti tentu dengan hasil komunikasi dan persetujuan dengan Dewas, dengan KPM, tujuannya untuk memperbaiki kinerja PDAM,” tutur Handi.

Kemudian, dikatakan jika masih banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah (PR) dan catatan dari Wali Kota Malang. Sehingga, dirinya berharap kedepan bisa segera terselesaikan dan teratasi.

“Banyak hal yang menjadi PR dan catatan sesuai intruksi Pak Wali. Tapi yang paling vital adalah ketersediaan sumber air. Mudah-mudahan ada jalan dan titik temu atas problem itu,” ujarnya.

Disamping itu, menurutnya juga ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Diantaranya, yakni peningkatan layanan, ketepatan, dan kecepatan layanan.

Selain itu, Direktur PDAM Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas, menuturkan jika dengan terpilihnya Dewas tersebut bisa membantu meringankan beban yang menjadi permasalahan PDAM.

“Tentu saja itu akan membantu beban yang selama ini harus kita pikirkan sendiri, dan semangat kami adalah semangat pelayanan publik. Sehingga, dengan adanya Dewas juga membuat kami semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” imbuh Muhlas. (rsy/sit)

Dijelaskan Muhlas, jika nantinya di akhir tahun 2022 atau paling lambat Januari 2023 mendatang, akan ada kerjasama untuk membangun water treatment plan. Di mana air baku yang menjadi kendala masyarakat Kota Malang, nantinya bisa ada tambahan dan teratasi.

“InsyaAllah kami akan menandatangani kerjasama itu dengan Perumda Jasa Tirta 1 lokasi di sungai di kota malang. Dengan itu, krisis air baku yang menjadi kendala InsyaAllah teratasi dari water treatment plan,” ucap Muhlas.

Tak hanya itu, di akhir bulan Desember 2022 ini juga telah ada kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, terkait dengan pemanfaatan beberapa mata air di Kabupaten Malang.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“InsyaAllah tahun depan sudah tidak lagi dihadapkan persoalan-persoalan sengketa sumber. Itu menjadi berita yang sangat penting karena selama ini menjadi problem kita ketika dalam keterbatasan air baku,” lanjutnya.

Kemudian dalam HUT tersebut, Perumda Tugu Tirta Kota Malang juga melaunchingkan sebuah lagu Hymne dan Mars Perumda Tugu Tirta. Menurutnya, lagu tersebut diciptakan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi karyawannya.

“Lagu tersebut kami ciptakan sendiri, dan itu menjadi semangat dan motivasi untuk teman-teman semuanya. Jadi dengan lagu itu, untuk menunjukkan spirit kita dalam melayani masyarakat,” ujarnya. 

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemberian penghargaan kepada para purna tugas Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kemudian penghargaan kepada para pemenang lomba-lomba, serta pemberian penghargaan kepada pelari sejauh 48 km. (rsy/gie)

Pimpinan Fraksi Damai, Lookh Makhfud, menyampaikan jika masyarakat menghendaki pergantian Dirut, maka pihaknya akan menyampaikan kepada Pimpinan Daerah Kota Malang, yakni Wali Kota Malang. “Gerakan (pergantian, red) yang sedang ramai, itu bergantung dari keputusan Wali Kota. Sejauh mana menilai kinerja direktur sampai saat ini, itu ada di pimpinan daerah. DPRD tidak ada kewenangan untuk memberhentikan,” kata Lookh Makhfud, melalui sambungan telepon kepada Memontum.com, Senin (19/09/2022) tadi.

Dikatakannya, PDAM (Perumda Tugu Tirta, red) harusnya bisa mengedepankan pelayanan prima untuk masyarakat. Apalagi, dengan dampak yang saat ini sedang terjadi, itu sangat luar biasa kepada masyarakat. Sehingga, sekarang sampai memunculkan seruan tagar pergantian Dirut.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Dampak dari PDAM ini sangat luar biasa kepada masyarakat. Sehingga, terhadap segala apa yang terjadi di direktur dan staf yang lain, itu tetap kewenangan Wali Kota. Saya rasa, Pak Wali juga sudah mendapatkan banyak masukan dari kita,” lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika masyarakat tetap memaksa untuk menghendaki sikap pergantian Dirut tersebut, tetapi Pimpinan Daerah atau Wali Kota yang berwenang tidak memiliki langkah ke arah sana, maka seruan itu tetap tidak bisa. “Tentunya, kita sudah menyampaikan ini ke Wali Kota. Keputusannya apa, tetap diserahkan ke Wali Kota. Jadi, kami melakukan tugas atau tupoksi sebatas kewenangan kita,” imbuhnya. (rsy/sit)