“Sejauh ini, masih belum ada yang menitipkan hewan di sini. Sementara untuk pendaftar penyembelihannya, masih tercatat 10 orang yang mendaftar. Dengan rincian, untuk jumlah hewan dan jenisnya yang bermacam-macam,” ucap Dodot kepada Memontum.com.

Menurutnya, sepinya peminat penitipan itu, diakibatkan karena masyarakat sudah mempunyai tempat lapangan atau kandang untuk menyimpan hewan kurban. Jika dititipkan di RPH, secara otomatis juga harus mengeluarkan biaya penitipan dan juga biaya transport.

“Kalau mereka harus menyimpan dan menitipkan di RPH butuh biaya transport, jadi akan menambah beban biaya lagi. Saya kira mereka punya tempat untuk menyimpan hewan kurbannya itu,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Untuk melakukan penyembelihan di RPH, masyarakat harus mendaftar terlebih dahulu. Itu dilakukan, agar masyarakat bisa tertib tidak berebut pelayanan yang diberikan. Karena per harinya juga dibatasi kapasitas untuk pemotongan hewan. “Biasanya kan jamaah minta duluan di hari pertama, nah supaya tidak berebut yang mendaftar dulu ya kita layani duluan. Sehingga nanti akan kami berikan nomer antrian,” katanya.

Kapasitas pelayanan pemotongan di RPH saat ini, per harinya bisa melakukan pemotongan dengan jumlah 100 ekor sapi dan 150 ekor kambing. Itu karena berkaca dari tahun sebelumnya, banyak sekali masyarakat yang melakukan pemotongan. “Karena berkaca dari tahun lalu ada 5 ribu sapi dan kambing, jadi tidak mungkin kami layani semua karena kapasitas terbatas,” tuturnya.

Sebagai informasi, untuk biaya tarif pemotongan hewan bermacam-macam. Mulai dari paket sapi A dengan harga Rp 805 ribu, paket B sapi Rp 1,195 juta dan paket C sapi Rp 1,695 juta. Sedangkan untuk paket A kambing Rp 200 ribu dan paket B kambing Rp 300 ribu. Tentu dengan harga yang ditawarkan itu, masyarakat bisa mendapatkan fasilitas yang berda-beda. (rsy/gie)

Memontum Malang Kota – Rapat paripurna DPRD Kota Malang, digelar secara virtual, Selasa (8/12) sore. Salah satu agenda yang dibahas, yakni mengenai pembahasan Pansus (Panitia Khusus) Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Aneka Usaha (Tunas) Kota Malang.

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, yang hadir mewakili Wali Kota Malang, menyampaikan tujuan Ranperda tentang Perumda Tunas adalah untuk memperkuat potensi yang awalnya berangkat dari PD RPH (Rumah Potong Hewan). Di sana, ada peluang untuk mengembangkan usaha yang selama ini sudah dijalankan oleh PD RPH.

“Perbedaan usaha dengan UMKM di masyarakat, menjadi perhatian bagi Pansus dalam merancang Ranperda ini,” katanya.

Ketua Pansus, H Wanedi, yang membacakan langsung Laporan Hasil Pembahasan Ranperda tentang Perumda Tugu Aneka Usaha Kota Malang, mengatakan bahwa Raperda tentang Perumda Tunas Kota Malang, secara materi telah memenuhi persyaratan.

“Tinggal dilanjutkan proses pembahasannya oleh DPRD Kota Malang, ditahap berikutnya,” ujar Wanedi.

Dengan selesainya pembahasan Ranperda tentang Perumda Tugu Aneka Usaha ini, diharapkan Pemerintah Kota Malang, segera mempersiapkan seluruh proses. Terkait dengan peralihan status dari Perusahaan Daerah menjadi Perumda. Baik anggaran dasar, struktur organisasi, rencana bisnis, dan segala hal yang diperlukan.

“Sehingga, peralihan status dapat segera dilakukan setelah Perda diundangkan. Semua tahapan harus dilakukan secara profesional dan terencana dengan baik, agar memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat,” imbuhnya.

Berkaitan dengan perluasan jenis usaha, tambahnya, diharapkan Pemkot dan Perumda Tunas, tetap bersinergi. Tidak hanya itu, perlu adanya kajian yang komprehensif. Hal itu, dimaksudkan supaya perluasan jenis usaha tidak overlop.

“Artinya, jangan sampai mengambil usaha yang sudah ada dan berjalan di masyarakat, khususnya UMKM,” tegasnya. (cw1/sit)

Datang bersama Sekkota Wasto dan Kabag Pengembangan Perekonomian Kota Malang, Rinawati, Sutiaji menegaskan bahwa kota Malang sebagai kota urban, selain aspek teknis pengendalian harga, pengaturan distribusi, hal yang krusial adalah mengubah mindset warga urban yang memiliki kecenderungan konsumtif.

“Itu (perilaku konsumtif), harus digeser menuju pola produktif. Karenanya kita juga getol menguatkan ekonomi kreatif, “ujar Sutiaji.

Rakornas TPID yang mengusung tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif, secara langsung dibuka oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla. Menurut Yusuf Kalla Menurut JK, tingkat inflasi yang terjaga, pendapatan negara, dan pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) menjadi indikator dari kemajuan suatu bangsa.

Inflasi juga akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Dia mengatakan bahwa kata kunci dari pengendalian (inflasi) adalah stabilitas.

“Untuk Indonesia, inflasi pada kisaran 3 itu bagus. Itu inflasi ringan. Tentu pengendalian harga harga harus tetap disertai dengan kebijakan distribusi barang yg bagus dan sistemik. Maka saya juga ingatkan, jangan panjang alur distribusi, karena itu penyumbang harga menjadi tinggi, “ujar JK.

Diibaratkan oleh Wapres, pengendalian inflasi itu seperti menjaga tensi darah. Tinggi tidak baik, rendah pun juga tidak bagus.

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, bertindak selaku Ketua Penyelenggara Rakornas menyatakan pentingnya mengembangkan perdagangan antar daerah. “Antar daerah harus saling melengkapi dan menguatkan. Kerjasama antar daerah akan menjadi salah satu items sekaligus solusi mengisi keterbatasan akan ketersediaan bahan bahan (pokok), “ujar Perry.

Ditambahkan pula oleh Gubernur BI, pengendalian inflasi harus disertai dengan pertumbuhan pembangunan. “Bi concern atas hal ini, diantaranya melalui strategi penurunan suku bunga, agar produksi tumbuh kembang, bersamaan strategi pengendalian angka inflasi.

Selaras dengan kebijakan yang dikembangkan BI, pemkot Malang seperti diutarakan Walikota Sutiaji sedang membangun Perumda yang diharapkan mampu mendorong sekaligus menstimulus produktifitas, melalui Perumda Tunas.(*/gie)