Kuasa hukum para penggugat, Fathurrosi, mengatakan bahwa gugatan ini dilakukan sebagai jalan terakhir setelah sebelumnya proses mediasi tidak berhasil. “Hari ini sidang pemeriksaan. Ini jalan terakhir, usai sebelumnya mediasi dengan DPR, lapor Mas Wapres, namun tidak membuahkan hasil. Sudah mendatangi Perumdam, namun tidak ditemui karena alasan direktur keluar kota,” katanya.

Fathurrosi menjelaskan, gugatan ini menyangkut gaji mereka yang diduga dipermainkan. Menurutnya, mereka mengetahui adanya surat dari Dana Pensiunan Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Dapenma Pamsi), yang menyatakan defisit anggaran pensiunan.

“Dari 27 pensiunan, tidak dalam satu periode. Ada yang periode 2021, 2022, 2023, 2024. Pada periode 2025, gaji pensiunan mereka lancar, tetapi periode sebelumnya tidak,” jelasnya.

Baca juga :

Rosi-sapaan akrabnya mencontohkan, gaji pensiunan kliennya bernama Tajus, yang hanya menerima Rp 608.146. Padahal, secara usulan Penghasilan Dasar Pensiun (PHDP) sebesar Rp 2.596.331.

“Besaran usulan bergantung grade mereka. Kalau ditotal nominal keseluruhan 27 pensiunan, gaji yang belum dicairkan sebesar Rp 6 miliar,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Perumdam Tirta Jaya Pamekasan, Syamsul Arifin, menyampaikan bahwa dirinya masih baru menduduki direktur perusahaan tersebut. Akan tetapi, Syamsul Arifin menyatakan, secepatnya menindaklanjuti keluhan 27 pensiunan ini.

“Saya direktur baru dan sudah ditindaklanjuti,” ujarnya. (azm/gie)

Dalam gelaran ini, hadir langsung Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Nul Albar, beserta jajarannya, Asisten II Setdakab Jombang, Syaiful Anwar, serta Dewan Pengawas Perumdam Tirta Kencana, Joko Murcoyo. Sementara rombongan, diterima langsung Direktur Perumdam Tirta Kencana, Khoirul Hasyim, beserta jajarannya di Aula Perumdam Tirta Kencana Jombang, Selasa (12/08/2025) tadi.

Direktur Perumdam Tirta Kencana, Khoirul Hasyim, menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat menjadi pedoman memperkuat tata kelola perusahaan guna pencegahan dan mitigasi permasalahan hukum, khususnya di ranah perdata dan tata usaha negara. “Kerja sama ini merupakan momentum yang sangat penting dalam pengimplematasian sinergi antara Perumdam Tirta Kencana dan Kejaksaan Negeri Jombang. Utamanya, dalam bidang pendampingan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, hal ini dilaksanakan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang professional dengan mengedepankan transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency) dan kewajaran (fairness) sebagaimana prinsip-prinsip yang diamanatkan pada GCG. “Ke depan kegiatan ini akan kami susul dengan beberapa kegiatan lanjutan. Sehingga, perwujudan GCG pada Perumdam Tirta Kencana Jombang semakin kuat guna terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Jombang berkait dengan kebutuhan air aman,” ungkapnya.

Baca juga :

Di tempat sama, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, Nul Albar, menegaskan bahwa kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum serta pertimbangan hukum kepada Perumdam Tirta Kencana. “Kerja sama ini diharapkan menjadi pemicu meningkatnya kerja sama kita kedepannya dalam rangka saling memberikan dukungan sinergi dan optimalisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” ujarnya.

Selain itu, dengan kerja sama ini dapat meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sekaligus menjadi bentuk nyata komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dalam pengelolaan suatu BUMD air minum yang modern, maju dan sejahtera. “Kegiatan kerja sama ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, dalam setiap kegiatan operasional perusahaan. Sehingga, dapat meminimalisir potensi penyimpangan atau permasalahan hukum di masa mendatang,” jelasnya.

Senada, Asisten II Setdakab Jombang, Syaiful, menyambut baik terlaksananya penandatangan MoU ini. Dirinya menyampaikan bahwa MoU yang dilakukan oleh Perumdam Tirta Kencana dan Kejaksaan Negeri Jombang merupakan pendampingan dalam ruang lingkup perdata dan tata usaha yang ranahnya lebih kepada upaya pencegahan. Dirinya berharap, ke depan upaya pencegahan ini dapat menghindarkan Perumdam dari pelanggaran admistratif yang dapat merugikan negara.

“Kerja sama ini tidak boleh dijadikan bumper berkait legalitas penyimpangan. Melainkan, mencegah terjadinya penyimpangan dalam mal admistrasi dan hal-hal lain yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum. Sehingga, Perumdam Tirta Kencana manakala mendapati kegamangan dalam hal-hal berkaitan dengan hukum yuridis, dapat berkonsultasi dengan Kejari Jombang,” imbaunya. (azl/gie)

Dalam sambutannya, Plt Direktur Utama Perumdam Tirta Mahameru, Khoirul Anam, menegaskan bahwa pembangunan kawasan hunian harus dibarengi dengan pemenuhan layanan dasar, seperti air bersih. Kolaborasi ini, menjadi bagian dari strategi memperluas cakupan pelayanan sekaligus mendukung kemajuan tata ruang wilayah.

“Kita tidak bisa bicara pembangunan, jika masyarakat belum dijamin akses air bersihnya. Sesuai arahan bupati, maka kami ingin memastikan mulai hari ini dan ke depan, tidak ada lagi pembangunan perumahan yang tidak terhubung dengan sistem air bersih Tirta Mahameru,” kata Anam.

Kerja sama ini, ujarnya, juga untuk mewujudkan perumahan yang layak huni dan terlayani air bersih secara legal dan berkelanjutan. Menyelaraskan rencana pengembangan kawasan dengan infrastruktur pelayanan publik menjadikan air bersih sebagai standar utama dalam pengembangan properti di Lumajang.

Baca juga :

“Manfaatnya bagi developer, yaitu kepastian sambungan air bersih yang meningkatkan nilai jual dan daya tarik properti. Efisiensi biaya dan waktu melalui perencanaan jaringan yang terintegrasi. Pendampingan teknis langsung dari Perumdam. Kemudahan pengurusan izin terkait utilitas dasar dan citra positif sebagai pengembang yang taat regulasi peduli masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, manfaat bagi Perumdam Tirta Mahameru yaitu untuk perluasan wilayah layanan dan peningkatan jumlah pelanggan, pengelolaan jaringan distribusi lebih efisien dan sistimatis, dukungan terhadap target universal akses air bersih. Kemitraan strategis jangka panjang dengan sektor swasta.

“Harapan kepada developer, koordinasi secara transparan sejak awal perencanaan site plan agar sistem air dapat dibangun efisien dan sesuai standar kepatuhan terhadap standar teknis dalam pembangunan jaringan pipa internal,” urainya.

Lebih lanjut Anam menyampaikan, komitmen untuk memastikan kualitas hidup penghuni tidak sekedar pembangunan rumah. Namun, kemitraan jangka panjang dalam pengembangan wilayah yang tertata.

“Kegiatan ini menandai komitmen kuat Perumdam Tirta Mahameru dalam mendorong pembangunan yang inklusif, dengan memastikan bahwa pertumbuhan sektor perumahan di Lumajang berjalan selaras dengan visi pelayanan publik yang prima. Karena air adalah hak dasar masyarakat,” tambahnya. (adi/gie)

Wakil Bupati Salmanudin dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian gemilang seluruh BUMD. “Saya berharap, penghargaan ini dapat memotivasi seluruh jajaran BUMD untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Jombang,” kata Wabup.

Gus Wabup Salmanudin juga menekankan, bahwa peningkatan kinerja BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang. Karenanya, melalui penghargaan yang diterima diharapkan menjadi motivasi. “Semoga penghargaan ini menjadi pemicu kita bersama untuk meningkatkan kinerja demi mewujudkan Kabupaten Jombang, lebih baik. Dengan peningkatan kinerja, tentu akan memberikan dorongan yang sangat luar biasa kepada PAD Kabupaten Jombang,” tambahnya.

Gus Wabup juga mengatakan, bahwa prestasi luar biasa ini menjadi tolok ukur keberhasilan pembinaan BUMD di Kabupaten Jombang, di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi. Sekaligus, tentunya menjadi penyemangat untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah.

Di tempat sama, Direktur Perumdam Tirta Kencana, Khoirul Hasyim, menyampaikan bahwa raihan itu menjadi bukti komitmen inovasi dan tata kelola perusahaan yang baik dalam memberikan layanan air aman secara profesional dan terjangkau bagi masyarakat. Hal ini, tentunya seperti yang selama ini terus digelorakan Perumdam Tirta Kencana Jombang.

Baca juga :

“Kami terus berusaha melakukan berbagai inovasi berbasis teknologi terkini serta pengolahan sumber daya air berbasis lingkungan, yang menjadi pendorong semangat dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Saat ini, terdapat beberapa produk pendukung sistem layanan Perumdam Tirta Kencana Jombang berbasis AI dan juga IoT yang terus dikembangkan, baik dalam mendukung manajerial maupun pelayanan pelanggan. Salah satunya, aplikasi super App bernama Layanan Perumdam Tirta Kencana yang dapat diunduh pada play store. Melalui aplikasi ini, Perumdam memberikan kemudahan bagi pelanggan maupun calon pelanggan untuk mengakses informasi. Mulai pemasangan baru, keluhan, berita terkini, informasi tagihan, baca meter mandiri hingga pembayaran online dapat dilakukan pada satu aplikasi tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut Hasyim menambahkan, tata laksana manajerial Perumdam Tirta Kencana juga tidak luput dari berbagai inovasi. Mulai sistem working flow dan juga teknologi IoT yang diaplikasikan pada sistem pengolahan dan pengendalian K4 air (kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan). Hal ini, semakin memantapkan langkah Perumdam Tirta Kencana untuk memberikan layanan air aman untuk masyarakat Jombang.

“Sebagai perusahaan umum daerah yang bergerak dibidang air minum, tiga tahun yang lalu kami juga telah meluncurkan Tiber (Tirta Berkah) yang mampu menjadi pendongkrak pertambahan laba perusahaan serta mampu menjadi produk air minum dalam kemasan lokal kebanggaan masyarakat Jombang,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Hasyim juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Jombang yang selalu mendukung arah bisnis Perumdam Tirta Kencana, untuk semakin maju. “Kami sangat berterima kasih atas segala arahan dan dukungan Bupati Jombang Abah Warsubi. Sehingga, Perumdam semakin bersemangat untuk maju dan semakin profesional dalam menjalankan pelayanan air minum aman untuk masyarakat Jombang,” paparnya.

Perlu diketahui, Penghargaan Top Pembina BUMD 2025 juga diraih oleh Bupati Jombang Warsubi, yang diwakilkan kepada Wakil Bupati Jombang. (azl/sit)

Kepala Bagian Perekonomian Aminatur Rokhiyah menegaskan bahwa diadakannya FGD diharapkan dapat menjalin sinergitas dan sinkronisasi data serta dukungan semua OPD terkait dalam percepatan perluasan wilayah cakupan layanan Perumdam Tirta Kencana Jombang. “Kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan sinergitas yang sudah terjalin antara OPD terkait dengan Perumdam Tirta Kencana Jombang. FGD ini sebagai tindak lanjut nyata guna mendukung lebih luasnya wilayah cakupan Perumdam Tirta Kencana Jombang. Kami berharap, rekomendasi-rekomendasi terbaik akan dihasilkan dalam FGD ini,” katanya.

Lebih lanjut Aminatur Rokhiyah mengatakan bahwa berbagai rekomendasi muncul pada FGD tersebut. Salah satunya, sinergi data dan program yang akan menyajikan kemudahan-kemudahan kepada calon pelanggan, baik rumah tangga maupun industri yang membutuhkan layanan air minum aman. Termasuk juga akan tersajinya akses jaringan perpipaan Perumdam Tirta Kencana, pada layanan integrasi perizinan di mall pelayanan publik Jombang.

“Kami juga akan mensosialisasikan pentingnya kualitas air minum aman bersama-sama. Salah satunya, dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang guna memberikan wawasan kepada masyarakat jombang,” ujarnya.

Baca juga :

Aminatur Rokhiyah menambahkan, dukungan integrasi data bersama Disperkim, PUPR, DLH juga menjadi rekomendasi kemudahan arah pengembangan cakupan wilayah layanan Perumdam Tirta Kencana Jombang. Sebagaimana Bappeda juga telah mengkaji pemenuhan air minum aman dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang telah tersusun.

“Kami sajikan data dan kondisi nyata terkini yang dihadapi Perumdam Tirta Kencana Jombang, salah satunya ekposisi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melayani kebutuhan air minum aman masyarakat. Perluasan cakupan wilayah layanan butuh dukungan semua pihak. Sehingga, maraknya pengembang perumahan dan tumbuhnya industri di wilayah Jombang dapat dilayani Perumdam Tirta Kencana dengan baik,” ungkapnya.

Direktur Perumdam Tirta Kencana, Khoirul Hasyim, menjelaskan bahwa FGD yang digelar tersebut juga membahas kepastian hukum yang mendukung perluasan wilayah cakupan layanan Perumdam, sebagaimana adanya penjelasan beberapa produk hukum Pemkab Jombang. Pembahasan ini, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Pemkab Jombang.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Wignyo Handoko, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas sinergitas yang terjalin selama ini. Termasuk juga, didapatkannya rekomendasi-rekomendasi guna perluasan wilayah cakupan layanan Perumdam Tirta Kencana Jombang. (azl/gie)

Dalam sambutannya, Wawan Soegyantono menyampaikan bahwa dengan pemetaan kompetisi Sumber Daya Manusia Perumda Air Minum Bayuangga Kota Probolinggo, diharapkan ke depan mampu memberikan warna dan pendorong terciptanya kesuksesan dalam menjalankan kedudukan dan fungsi. “Tentunya, ini harus didukung dengan kompetensi pegawai yang mumpuni dalam tuntutan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang harus diemban. Dengan hal itu, dapat menerapkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan prinsip tata kelola perusaan yang Good Corporate Governance,” katanya.

Lebih lanjut Wawan mengatakan, dalam hal peningkatan ini sangat banyak sekali artinya dan semua berawal dari Sumber Daya Manusia. Jika SDMnya sudah baik maka tentunya berpengaruh dengan hasil kinerja, otomatis nantinya juga akan mempengaruhi kondisi keuangan yang lebih sehat. Sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, jauh lebih baik dan kontribusi dengan Pemerintah Kota Probolinggo juga baik.

Baca juga :

“Tentunya kolobarasi yang baik inilah yang menjadi harapan kita bersama. Karena Perumdam Bayuangga merupakan suatu perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dengan pemerintah daerah,” paparnya. 

Ketua Panselnas Perumdam Bayuangga, Ina Lusilinawari, dalam laporannya menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan ini untuk mengisi kekurangan Pejabat Struktural dan melakukan pemetaan SDM untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik demi mewujudkan Perumdam Bayuangga lebih produktif sesuai dengan fungsinya sebagai jasa penyedia air minum sehat. “Sebanyak 25 peserta yang lolos dalam tahapan seleksi administrasi ini, dilanjutkan dengan tahapan seleksi Tes Psikologi dan Wawancara dengan menggandeng lembaga Tim Penguji dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,” jelasnya.

Mereka nantinya akan merebutkan 11 formasi jabatan di lingkungan Perumda Bayuangga. Rinciannya, 3 posisi Kabag dan 8 Posisi Kasubag. Diantaranya, Kabag Administrasi Keuangan, Kabag Teknis, Kabag Hubungan Pelanggan, Kasubag Umum, Kasubag Bendahara, Kasubag Rekening, Kasubag Produksi, Kasubag Transmisi dan Distribusi, Kasubag Menara dan PPI hingga Kasubag Graund Wonoasih.

Direktur Perumdam Bayuangga, Indra Sofia, berharap pelaksanaan ini dapat memberikan warna dalam terciptanya pelayanan Perumdam Bayuangga yang baik. “Ya, sesuai harapan bapak penjabat wali kota yang diwakilkan oleh Bapak Asisten, tentunya Perumdam dapat memberikan warna yang berbeda dari tata kelola yang sebelumnya, dalam artian kami akan berusaha memberikan pelayanan yang baik serta mampu meberikan pelayanan publik yang berkualitas,” paparnya. (kom/pix/sit)

Dikatakan Wakil Direktur Utama PT AJI, Bambang Suyanto, saat didampingi kuasa hukum PT AJI, menyampaikan bahwa sejak ditandatanganinya PKS pada Agustus 2021 lalu, pihaknya telah menjalankan aturan sesuai dengan kesepakatan. “Kami sudah menjalankan ketentuan sesuai PKS. Misalnya, membayar kontribusi Rp 450 juta pertahun. Bahkan, di tahun pertama selain membayar kontribusi juga malah ditambah anggaran talangan gaji karyawan senilai Rp 490 juta. Tahun kedua, membayar Rp 250 juta dan untuk di tahun ketiga, memang belum dibayar. Itu karena, masih ada kekurangan Rp 200 juta dan ditahan pertama sudah memberikan talangan. Dari situlah, kemudian berkirim surat dengan harapan bisa melakukan pembayaran mundur sambil membahas dana talangan. Tetapi, ini tidak ada respon,” terangnya.

Bahkan, ujarnya, setelah diputuskan sepihak PKS oleh Perumda Jasa Yasa pada 20 Oktober 2023, pihaknya masih berupaya untuk berkirim surat. Itu dilakukan pada 30 Oktober 2023 dan surat disampaikan ke DPRD Kabupaten Malang.

“Kami ingin diberikan ruang untuk bicara. Dan, kami juga menginginkan untuk mengupas kembali secara detail bersama Perumda Jasa Yasa. Supaya, pihak Perumda Jasa Yasa sendiri memahami isi dari PKS yang dibuat bersama itu,” urainya.

Baca juga :

Diakui Bambang, bahwa untuk nilai investasi secara berkala senilai Rp 7 miliar pertahun, memang belum dilakukan. Sementara, sebenarnya dari semua aset yang bakal dikelola masih belum ada izin. Termasuk, salah satunya sumber air panas yang dikelola. “Sebenarnya, apa yang dipresentasikan Perumda Jasa Yasa save and clean untuk pengelolaan aset Songgoriti, ini juga tidak sesuai. Karena, perizinan belum ada. Setidaknya, Perumda Jasa Yasa memfasilitasi untuk membantu. Tapi, bukannya malah eksekusi seperti yang dilakukan Satpol PP (Kabupaten Malang, red),” ujarnya.

Imbas dari berhentinya PKS dengan Perumda Jasa Yasa, jelas Bambang, juga berhentinya rencana pengerjaan wisata belanja Songgoriti (WBS). Sedangkan, WBS yang dibangun itu rencananya berada di atas tanah seluas 7 hektar dan luas bangunan 2000 meter persegi. Sementara anggaran pembangunan sebesar Rp 7 miliar.

“Kalau WBS ini jadi dibangun, nanti kami berencana menyediakan 200 kios lebih yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Namun, ini malah dihentikan dan tentu saja berpengaruh. Apalagi, keinginan masyarakat untuk kembali dihidupkan wisata Songgoriti,” ujarnya.

Untuk itu, Bambang menegaskan, bahwa pihaknya siap dievaluasi. Dan, tentunya berharap ada ruang bicara dengan Perumda Jasa Yasa. “Kalau kerugian materi, kami sudah miliaran yang dikeluarkan. Tetapi, kami juga tidak ingin frontal dalam menyelesaikan permasalahan ini. Karena, ini semua untuk kepentingan masyarakat umum,” katanya. (put/sit)