Bupati Hendy, dalam kesempatan itu mengatakan dalam kesepakatan tersebut, Pemkab Jember mengikutsertakan 15.500 orang Ketua Rt dan Rw. “Ini merupakan wujud kepedulian Pemkab Jember dalam memberikan kepastian kepada para Ketua Rt dan Rw sebagai garda terdepan pemerintah kepada rakyat,” kata Bupati Hendy.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Adapun manfaat yang akan didapatkan para Ketua Rt dan Rw melalui program ini, adalah perlindungan kecelakaan kerja serta santunan kematian. Bupati berharap, agar nantinya juga diberikan kekuatan untuk mengikutsertakan seluruh ASN, staf honorer ke depannya.

“Tentunya menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia. Kami juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Jember supaya juga ikut BPJS Ketenagakerjaan ini,” papar Bupati Hendy. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember, R Edy Suryono, dalam kesempatan itu menyampaikan Jember menjadi Kabupaten pertama yang menjamin Rt/Rw di Jawa Timur. “Target kami seluruh pekerja formal maupun informal ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan ini dan kami sampaikan Jember ini yang pertama menjamin Rt/Rw di Provinsi Jawa Timur,” papar Edy. (kom/ed2)

Kehadiran mereka berlangsung damai walau tanpa pengawalan keamanan, 3 perwakilan RT/RW di terima oleh salah satu staf, dikarenakan kepala kantor dinas  Dispemades sedang tidak ada tempat.

Menurut Karimullah (38) salah satu ketua RW 12, Desa Cangkring mengatakan bahwa, tujuan mereka ke kantor Dipemades untuk mengklarifikasi tentang peraturan bupati tentang masa kerja RT-RW yang tidak sesuai dengan Surat keputusan (SK) yang di berikan kepala desa Cangkring Tohari yang kini ada Hotel Predeo.

“Kami tidak bisa menerima keputusan kepala desa, karena berdasarkan peraturan bupati masa kerja RT-RW itu 6  tahun sedangkan  SK yang diberikan kepala desa hanya 3, ” ujar karim sembari meunjukkan kertas salinan perbub dan SK yang diberikan kepala desa.

Diketahui karena merasa tidak mendapatkan jawaban sejumlah RT/RW tersebut kecewa dan berencana melanjutkan mengadukan masalah nya ke bupati.

“Kami akan mengadukan masalah ini ke bupati,  dan rencananya besok Jum’at pagi kami ramai-ramai ke pendopo ” tambah karim. (Cw-1/yud/oso)