Salah seorang karyawan, Syamsul, Warga Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, mengaku kedatangannya ke Kantor Disnaker, hanya ingin mengadukan nasibnya yang sudah di PHK. Bahkan, jumlah yang di PHK, mencapai 53 orang.

Hanya saja, pada kedatangannya hari ini, diikuti sekitar 20 orang lebih, dengan membawa 4 unit mini bus. “Kami datang ke sini hanya ingin menuntut, agar dari sekian pekerja mendapatkan hak pesangon kami,” ujar Syamsul pada Memontum.com.

Menurut Syamsul, kerugian atau pesangon yang tidak dikeluarkan itu, terhitung satu tahun. Sehingga, tidak heran kalau dirinya dengan sejumlah karyawan yang lain, mempersoalkan kebijakan PT Feva Indonesia.

“Masak kami cuma disuruh bekerja tanpa mendapatkan bayaran. Masak sudah kerja tidak dapat pesangon,” ujarnya.

Kabid Hubungan Industrial Disnaker Situbondo, Ewilda Rubi, mengatakan bahwa kedatangan beberapa orang tersebut, ingin menanyakan hak-hak yang timbul akibat pemutusan kontrak dan juga yang non kontrak.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Sebenarnya, mereka hanya meminta solusi, jika nanti mereka tidak mendapatkan pesangon dari PT tersebut. Itu harus bagaimana dan biasanya kalau sudah diputus kontrak, itu dapat pesangon atau penghargaan apa,” ujar Rubi.

Tidak hanya itu yang disampaikan Rubi, pihaknya akan mengkoordinasikan kepada PT tersebut, terkait dengan apa yang sudah menjadi keluhan dari orang-orang tersebut. Setidaknya, pihaknya mengetahui bagaimana tanggapan dari PT tersebut.

“Kita masih menerima pengaduan saja. Ya selanjutnya, upaya kita akan meluruskan persoalan tersebut dengan menghubungi pihak perusahaan,” jelasnya.

Manager Operasional PT Feva Indonesia, Rizki, menjelaskan bahwa berkaitan dengan beberapa keluhan yang disampaikan beberapa karyawannya tersebut, sebenarnya mereka belum di PHK. Tetapi, pihaknya hanya memberikan pemberitahuan kalau masa kontraknya sudah akan berakhir pada 25 Januari 2022.

“Herannya, mereka sudah berhenti bekerja tiga hari sebelum 25 Januari 2022. Nah, sekarang kok malah membicarakan pesangon. Kan mereka belum selesai masa kontrak. Sebenarnya, mereka sudah menyalahi kontrak. Jadi, selama tiga hari mereka tidak bekerja kan sudah kami anggap mengundurkan diri dan itu tertuang dalam aturan,” ujar Rizki. (her/gie)

Edy menyampaikan, bahwa sebelumnya belasan karyawan PT Mutiara Halim, Pasca terjadinya penutupan Timbangan Pasir, pada Kamis (4/7/2019) datang berkonsultasi terkait pesangon yang diterima.

“Lima hari setelah penutupan, belasan perwakilan dari karyawan/ pekerja PT. MH, mendatangi Kantor Disnakertrans, pada Senin lalu”, kata Edy.

Belasan orang perwakilan pekerja PT. MH ke Disnakertrans kata Edy, mereka berkonsultasi berbagai hal terutama berkenaan dengan pesangon. Disnakertrans menyarankan kepada mereka untuk dimusyawarahkan di internal. Diselesaikan secara kekeluargaan dulu dengan pihak manajemen PT. Mutiara Halim.

Baca : Tegas ! Bupati Lumajang Hentikan KSO dengan PT Mutiara Halim
“Apabila tidak ada titik temu, monggo buat surat pengaduan. Kita akan fasilitasi dan menjembatani”, jelasnya.

Para karyawan tersebut juga menceritakan pada Disnaker selama kurang lebih 30 menit. Pihaknya, kata Edy, sempat menanyakan berapa tahun mereka bekerja di PT. Mutiara Halim.

“Ada yang menjawab masih 2 tahun, ada juga yang sudah 15 tahun. Itu yang paling lama masa kerjanya, mereka berkonsultasi, menceritakan, menanyakan, mengadukan berbagai hal. Terutama berkenaan dengan pesangon mereka menurut perundang-undangan setelah Timbangan Pasir PT. MH tutup”, pungkasnya. (adi/yan)

Satu persoalan, puluhan Eks karyawan hotel Panorama, Rabu (5/12/2018) siang saat diselenggarakannya peresmian Hotel Luminor, menggelar aksi demonstrasi. Mereka menuntut owner atau pihak Manajemen dari hotel Panorama memberikan hak uang pesangon.

“Kami minta hak pesangon yang belum diberikan pihak manajemen. Ini berdasarkan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tentang pengambilan alih atau lain sebagainya, jadi maksud dan tujuan kami menuntut hak pesangon,” kata Koordinator Aksi Eko Sumarjo kepada memontum.com.

Eko menyebut bahwa sebelumnya pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Jember telah mengadakan mediasi sebanyak empat kali, namun owner Agus Sugianto tidak hadir.

“Sebelumnya sudah ada komunikasi dengan owner Agus Sugianto, bahkan meminta masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, tapi, tidak ada hasilnya dan kami kecewa, tuntutan kami hanya hak atas uang pesangon,” imbuhnya.

Sehingga, lanjut Korlap Eko, jika tidak ada alternatif penyelesaian atau itikad baik dari pihak manajemen maka dirinya bersama 23 eks karyawan Hotel Panorama akan melakukan aksi demonstrasi tiga hari berturut-turut di depan hotel tersebut sampai tuntutan mereka terpenuhi.

Akihiro tidak terima anjuran Disnaker Sidoarjo untuk memberikan hak pesangon Djoko sesuai UU no.13 tahun 2003 dan UU no.2 tahun 2004.

Presdir pabrik sambungan pipa besi dan komponen kendaraan bermotor tersebut, tetap bersikukuh untuk membayar pesangon berdasar Surat Keputusan Direksi no.069/PR/IX/2017 tentang pemberian sanksi dan pemutusan hubungan kerja karyawan perusahaan modal asing (PMA) tersebut.

“Pemutusan hubungan kerja itu saya terima sepenuhnya, meski alasan-alasannya tidak masuk akal. Dan SK direksi tersebut sepertinya memang dibuat untuk mendepak saya. Karena PHK saya diputuskan cuma selisih 3 angka yakni melalui SK no.072/PR/IX/2017. Saya cuma meminta perusahaan untuk memberikan pesangon sesuai dengan aturan UU tenaga kerja yang berlaku di negara saya,” kata Djoko.

Perselisihan ketenaga kerjaan tersebut sebenarnya juga sudah di mediatori Disnaker kabupaten Sidoarjo melalui mekanisme tripartit.

Hasilnya Disnaker Sidoarjo memberikan anjuran melalui surat no.560/2285/404.5.7/2017 untuk mematuhi pemberian pesangon sesuai UU Tenaga Kerja no.3 tahun 2003.

Berdasar SK Direksi pesangon yang akan diberikan kepada Djoko hanya 2 x 4.820 = Rp.9.640.000. Padahal Djoko terhitung sudah bekerja selama hampir 12 tahun sejak Desember 2005.