Kepala DKPP Kota Kediri, Moh Ridwan, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan yang berlokasi di Pasar Setono Betek tersebut untuk memastikan bahwa Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dikonsumsi masyarakat Kota Kediri aman dari pestisida. Serta, agar Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) dan Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) terbebas dari formalin.

“Jadi kami melaksanakan uji test kit atas sepuluh komoditas yang terdiri dari delapan PSAT, satu PSAH dan satu PSAI untuk memastikan benar-benar aman dikonsumsi masyarakat,” kata Ridwan. Adapun 10 komoditas tersebut, antara lain seperti PSAT meliputi, cabai rawit, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, bawang bombai, wortel, kol, sawi hijau. Sementara untuk PSAH yakni daging ayam serta PSAI, yakni ikan kembung.

Baca juga :

Metode uji yang dilakukan, ujar Ridwan, seperti pada PSAT, PSAH dan PSAI, petugas melakukan uji rapid test menggunakan test kit dengan mengambil 10 sampel yang diperoleh dari pedagang. Hasilnya, diketahui dari delapan sampel PSAT hanya terdapat dua yang negatif pestisida. Yaitu, kol dan sawi hijau, keenam lainnya positif mengandung pestisida.

“Kalau yang ikan kembung dan ayam negatif tidak mengandung formalin,” terangnya.

Usai menggelar uji keamanan pangan, DKPP Kota Kediri akan menindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hasil uji bahwa sayur yang dibeli di pasar mengandung pestisida serta mengupayakan masyarakat agar melakukan optimalisasi pekarangan dengan menanam PSAT sendiri. “Setelah kita tahu bahwa hanya ada dua PSAT yang negatif pestisida, maka masyarakat perlu untuk mengupayakan sendiri PSAT minimal dalam rangka optimalisasi pekarangan untuk ditanami PSAT kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Terkait tingkat kandungan pestisida dalam PSAT, Ridwan menyampaikan bahwa pihaknya belum melakukan uji ambang batas. “Dengan adanya sosialisasi ini harapan kami masyarakat semakin termotivasi untuk menanam sendiri serta mengupayakan optimalisasi pekarangan sendiri, jadi untuk kebutuhan sayur sehari-hari tidak hanya mengandalkan beli di pasar tapi mereka lama kelamaan akan terkedukasi hasil dari test kit ini,” paparnya. (kom/pan/sit)

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Abd Majid, dalam Raker itu sampai-sampai meminta interupsi, untuk mengabsen satu persatu sembilan distributor pupuk yang dihadirkan atau diundang. Dan ternyata, setelah dilakukan pengecekan, secar keseluruhan tidak ada yang diwakilkan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, pun langsung berapi-api menjelaskan temuannya di lapangan ketika melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke sejumlah wilayah kecamatan. Yang intinya, distributor mengambil untung dari pupuk bersubsidi yang diberikan kepada petani.

“Kami tidak mempunyai kepentingan dengan para distributor. Jadi, tidak ada tujuan tertentu dalam hal ini. Kami hanya menginginkan, petani tidak kesulitan dalam mencari pupuk bersubsidi,” kata Andi-sapaannya, Senin (07/03/2022).

Politisi PDI-Perjuangan ini meminta, agar jangan memaksakan produknya pada petani yang tidak membutuhkan. Apalagi, penjualannya dipaksakan pada Kios Pupuk. Realita ini, yang juga menyebabkan harga pupuk bersubsidi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Harga Cabai Tinggi, Petani Lesanpuro Tetap Tertekan Biaya Obat Akibat Hama dan Hujan
• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif

Hal yang tidak kalah pedasnya, juga disampaikan Politisi PKB, A Mansur. Dirinya menemukan, ada dugaan indikasi di lapangan bahwa ada oknum distributor yang turut mempermainkan pupuk bersubsidi. Sehingga, yang dirugikan adalah petani.

“Sesuai laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, alokasi pupuk bersubsidi di Bondowoso, cukup. Tapi kenapa, di lapangan petani kesulitan untuk mendapatkannya,” kata Mansur, kesal.

Dalam Kunker Komisi II ke lapangan, tambah Mansur, menemukan data, pupuk bersubsidi berlebih hingga ribuan ton. Lalu, kemana pupuk tersebut dijual. Sementara petani sendiri, kesulitan untuk mendapatkannya.

Ditempat yang sama, seorang distributor yaitu H Syamsul Arifin, mengatakan bahwa distributor yang asli Bondowoso hanya tiga orang. Selebihnya, berasal dari luar kota. Ini, yang kemudian menyebabkan carut-marutnya distribusi pupuk bersubsidi.

Hal yang sama, disampaikan Suprapto. Pengalamannya menjadi distributor di Bondowoso, baru sekali ini dimarah anggota dewan. “Selama saya menjadi distributor, baru kali ini Komisi II DPRD, garang. Ini gara-garanya, distributor dari luar yang tidak amanah menjalankan tugasnya,” keluh Prapto-sapaannya. (zen/sit)

Memontum Surabaya – Memasuki musim penghujan, area persawahan di Jawa Timur mulai diserang hama tikus. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan pestisida untuk hama tikus. Namun, pestisida tersebut tidak bisa didistribusikan jika belum ada permintaan dari pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pertanian kabupaten/kota setempat.

“Hama tikus ini memang tidak bisa dihindari, untuk itu kami sudah mengimbau kepada kepala dinas kabupaten/kota jika membutuhkan pestisida agar menyurati kami sehingga bisa kami drop (kirim),” kata Hadi, Selasa (25/2).

Kementerian Pertanian pun juga telah memberikan arahan kepada Dinas Pertanian Provinsi agar menyurati Kementerian Pertanian jika stok pestisida untuk hama tikus menipis. “Jadi harus ada permintaan terlebih dahulu dari kabupaten/kota melalui kadis pertanian setempat atas laporan masyarakat di sana,” lanjutnya.

Selain pestisida, Hadi menerima laporan memang ada pemusnahan hama tikus melalui swadaya masyarakat. “Ada yang menggunakan burung hantu, ada yang ular sawah atau menanam tanaman tertentu untuk mengusir tikus, yang penting aman itu tidak masalah. Yang bahaya itu kalau menggunakan listrik, saya mengimbau agar tidak menggunakan itu (listrik),” pungkasnya. (ace/ono)