Udang sendiri, untuk wilayah Kabupaten Situbondo, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan ekspor. Seperti, udang Windu dan udang Vaname.

Apalagi, komoditas udang Indonesia berkontribusi cukup besar terhadap total ekspor perikanan Indonesia, yakni sebesar 55,41 persen. Bahkan, berdasarkan data olahan dari IEB Institute, selama Januari hingga Mei 2022, ekspor udang dan olahannya mengalami peningkatan hingga 17,56 persen atau mencapai USD 1,27 miliar dengan negara tujuan ekspor utama yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Vietnam dan Thailand.

Melihat kontribusi dan potensi yang signifikan terhadap ekspor nasional, LPEI atau Indonesia Eximbank sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan RI bersama Pemerintah Kabupaten Situbondo, bersinergi memberikan pelatihan dan juga pendampingan bagi para petambak udang di enam desa di Kabupaten Situbondo. Beberapa waktu lalu, LPEI telah meresmikan Desa Devisa Kluster Udang pada 15 Juli 2022.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sinergi lintas kelembagaan ini, sebagai perwujudan aksi negara hadirkan pembinaan ekspor melalui LPEI dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan kapasitas dan meningkatkan daya saing komoditas unggulan di suatu wilayah. Sebagai tindaklanjutnya, LPEI bersama Pemerintah Kabupaten Situbondo menyelenggarakan pelatihan manajemen ekspor kepada 20 pembudidaya udang di Desa Devisa Klaster Udang yang berlokasi di Aula UPT Perikanan Budidaya, Dusun Pathek, Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Situbondo.

Pelatihan ini, dilaksanakan secara hybrid dan juga dihadiri secara fisik oleh Plt Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, perwakilan Kantor Wilayah III (Surabaya) LPEI dan perwakilan PT Panca Mitra Multi Perdana sebagai mitra bisnis para petambak udang.

“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajemen Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) dan petambak menyempurnakan standar prosedur dan kualitas udang serta meningkatkan kemampuan petambak untuk mengelola limbah dengan baik,” jelasnya.

Plt Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, Kholil, mengapresiasi atas terwujudnya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dan LPEI melalui program Desa Devisa Klaster Udang Situbondo. “Kami berharap, selain dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam membudidaya udang, pelatihan ini juga dapat menjadi role model bagi daerah lain di Kabupaten Situbondo dalam hal peningkatan kapasitas usaha baik untuk sektor UKM maupun desa,” kata Kholil. (her/gie)

Berdasarkan keterangan Kepala BPBAP Situbondo, Nono Hartanto, target produksi tambak MSF di Situbondo ini sebanyak 1,5 ton per kolam atau 30 ton per hektare per siklus. Nono menjelaskan bahwa pihaknya berupaya mewujudkan usaha budidaya rakyat dalam bentuk klaster dengan skala ekonomi. 

“Minimal 60 unit kolam dengan 60 pembudidaya, dan hal itu diharapkan dapat menjamin peningkatan kesejahteraan pembudidaya dengan pendapatan Rp 5 juta per bulan,” jelas Nono, Selasa (16/03) saat panen tambak milenial yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. 

Selain itu, BPBAP Situbondo juga membentuk kelembagaan usaha profesional (corporate farming) dimana shareholdernya adalah rakyat atau pembudidaya, yang tergabung dalam Koperasi, BUMDES dan Swasta Profesional. 

MSF Situbondo ini menerapkan inovasi teknologi budidaya kolam bundar dengan diameter 20 m yang dapat dibongkar pasang dengan padat tebar mulai dari 250 ekor per meter persegi. 

Lebih lanjut, Nono menjelaskan bahwa MSF Situbondo berinovasi melalui digitalisasi tambak yang meliputi penyediaan CCTV, pengukur kualitas air, automatic feeder serta ruang data. 

“Inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi berbasis industri 4.0, terdapat automatic feeder, water quality monitoring, nanobuble, oksigen murni yang dilengkapi aplikasi budidaya berbasis data atau smart farming,” terang Nono.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto menegaskan bahwa konsep tambak milenial ini memiliki beberapa keunggulan dengan tetap memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan juga keberlanjutan usaha.

Baca Juga : 2 Ton Pupuk Urea Bersubsidi dari Bondowoso Diamankan di Tengah Jalan Berikut Pickup oleh Polres Situbondo

“MSF ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya konstruksi lebih murah kalau dibandingkan dengan tambak konvensional, operasionalnya juga mudah, manajemen risikonya lebih rendah, sudah menerapkan digitalisasi data operasional, dan yang tak kalah penting, memperhitungkan keberlanjutan usaha dan lingkungan. Karena dalam satu klasternya harus memiliki unit pengolahan limbah, kolam tandon dan juga kolam sedimentasi,” urai Dirjen Slamet.

Program tambak milenial tersebut sejalan dengan program Menteri Trenggono, yaitu pengembangan perikanan budidaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Diperlukan pengembangan perikanan budidaya yang didukung kajian ilmiah dan perencanaan bisnis yang matang. 

“Seperti kita ketahui, perikanan budidaya mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. KKP mendapat mandat untuk mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, sebanding dengan potensi yang dimiliki,” ujar Menteri Trenggono. 

Menteri Trenggono juga memaparkan bahwa KKP fokus pada produk ekspor komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu udang, lobster dan rumput laut. 

Menurutnya, komoditas udang dipilih menjadi prioritas berdasarkan data ekspor periode 2020. Diketahui, volume ekspor udang Indonesia mencapai 239.227 ton, dengan nilai US$2,04 miliar. 

“Diperlukan para kaum milenial yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi terutama dalam dunia industri 4.0. Kita ini punya potensi besar, sehingga perlu kita libatkan kaum milenial untuk mengenal dan terjun langsung dalam dunia akuakultur,” terang Trenggono.

Menanggapi hal tersebut, BPBAP Situbondo senantiasa berupaya mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, serta bertekad untuk mencetak semakin banyak petambak milenial yang diharapkan akhirnya dapat terus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar dan bisa menjadi percontohan bagi daerah lain. (her/ed2)

Mediasi terkait persoalan alih fungsi kelep yang difasilitasi oleh Muspika Gumukmas, menghadirkan para pihak yang berkonflik yakni PT DGS, Petani dan Petambak tradisional serta Dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Alam Kabupaten Jember serta tokoh masyarakat setempat.

Alhasil 3 poin kesepakatan ini telah ditandatangani bersama yang tertuang dalam surat berita acara.Ketiga poin tersebut berbunyi, Kelep yang berjumlah 8 akan difungsikan lagi, mensurvey lapangan untuk menentukan panjang sungai yang akan dinormalisasi dan PT DGS siap membantu pembiayaan normalisasi dan pengadaan pompa air jika diperlukan.

Juru bicara PT DGS Helmi, usai acara mengaku puas dengan hasil mediasi dan pihaknya siap membantu apapun kesepakatan yang dihasilkan antara petani palawija dan petambak tradisional.Hal ini demi kemanfaatan bersama.

Helmi mengatakan, dalam mediasi kali ini dari beberapa solusi yang paling masuk akal, yang paling minim resikonya dan yang paling cepat bisa dilaksanakan ada 2 yakni memfungsikan kembali kelep utama dari fungsi awalnya, disertai dengan normalisasi sungai yang sudah banyak endapan lumpurnya.

“Teknisnya nanti kita didampingi oleh pemprov pengairan, ” ujar Helmi, ” katanya.

Selain itu, terang Helmi, pihaknya juga siap untuk membantu pengadaan sumur bor bagi petani tambak.Pasalnya, untuk budi daya udang paname tidak harus dengan air asin, air tawar dengan komposisi tertentu pun bisa untuk kebutuhan air dalam budi daya udang.

Dia melanjutkan, jika selama ini selalu saja ada timbul permasalahan dan gesekan antar warga baik petani, petambak dan PT DGS sendiri maupun dengan warga lainya, menurutnya hanya kurang komunikasi saja, selebihnya tidak ada.

“Kita juga sudah siap mendampingi petani tambak bisa lebih sukses kedepannya, ” tegas Helmi.

Helmi menambahkan, untuk jangka waktu kedepan agar terjaga sinergitas dan saling memberi manfaat, PT DGS dan Petani serta Petambak sudah sepakat akan membentuk sebuah forum bersama.

“Kita akan lebih sering berkomunikasi dan berkumpul bersama untuk membahas berbagai hal dan normalisasi dan kembali nya fungsi kelep akan menjadi prioritas utama dari perusahaan untuk saat ini, ” tuturnya.

Hal senada diungkapkan perwakilan petani H.Said bahwa, petambak sudah menerima keinginan petani meski dengan catatan – catatan tertentu dan pihak PT DGS juga sudah terbuka kepada petani dan petambak.Baginya hal ini merupakan suatu pencapaian yang bagus dan kemajuan bersama.

“Karena selama ini kita tidak pernah memiliki akses ke perusahaan, ” ujar Said.

Terkait normalisasi, Said optimis nantinya juga akan menguntungkan pihak petambak tradisional, karena rembesan air di wilayah sungai yang akan mengalami normalisasi, kebutuhan petambak akan air asin bisa tercukupi.

“Jika air rembesan itu tidak mencukupi kebutuhan petambak maka pihak perusahaan delta guna sukses bersedia untuk membantu suplai air asin ke petambak, ” lanjutnya.

Said berharap, Pemerintah dan Dinas terkait untuk mengawal dan melaksanakan kesepakatan ini.”Sehingga apa yang menjadi keinginan bersama akan terwujud, ” tambah Said.

Sementara itu, Camat Gumukmas Imam Sudarmaji mengaku puas dan lega dengan hasil mediasi kali ini, sebab masing-masing pihak telah menemukan solusi dan kata mufakat.

“Semoga ini sudah menyelesaikan kebutuhan antara air tawar bagi petani dan air asin untuk petambak, ” kata Imam.

Terkait perbaikan sungai tanggul yang jebol, Imam menjelaskan, itu sudah masuk program prioritas nasional, sesuai dengan perpres no 80/2019. (bud/tim)

Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan, yang saling tolak belakang. sama-sama ingin memanfaatkan fungsi dari kelep peninggalan kolonial Belanda, yang sejak awal pembangunannya memang difungsikan sebagai penahan air laut, sehingga ketika laut pasang datang, air asin tidak sampai masuk ke sungai lantas mengalir ke areal pertanian.

Dalam persoalan ini, petani palawija menuntut agar pintu kelep di fungsikan kembali seperti sedia kala. Sebab jika pintu kelep tetap dibuka, bisa berakibat matinya ratusan hektar tanaman palawija milik warga petani yang disebabkan oleh masuknya air asin menuju ke lahan pertanian.

Sebaliknya, para petambak ingin agar pintu kelep tetap dibuka saja.Agar kebutuhan air asin untuk budi daya udang panami, bisa terpenuhi dengan mudah.

Bagai makan buah simalakama, jika pintu kelep dibuka air laut akan membanjiri lahan pertanian dan akan menyebabkan kematian pada tanaman petani, sedangkan jika pintu kelep ditutup,petani tambak tidak bisa budi daya ikan dan udang, karena tidak ada pasokan air asin yang bersumber dari lautan.

Dalam pertemuan dua kelompok ini berjalan sangat alot. Sesekali diwarnai perdebatan sengit dan adu argumen dari masing-masing kelompok demi mempertahankan kepentingan masing-masing. Alhasil pertemuan yang difasilitasi pihak Muspika Gumukmas dan Dinas terkait berakhir deadlock tanpa menghasilkan apa-apa.

H Said salah satu Petani usai acara menyampaikan, Ia ingin semua kepentingan baik itu petani tambak maupun petani palawija, semua diakomodir oleh pemerintah. Katanya, jangan hanya salah satu, karena ini titik-titik perpecahan dan akan menjadi permasalahan besar kalau tidak segera diatasi.

“Kita sebagai petani juga memiliki harapan yang besar, memiliki cita-cita yang besar dari pertanian kami, kami juga mempertahankan kelangsungan hidup kami ke depan.Anak-anak kami juga ingin sekolah, masa depan kami sebagai petani bagaimana, tolong itu sama-sama diperhatikan, ” ujar Said.

Said memaparkan, sebenarnya awal mula dibangun kelep oleh Kolonial Belanda dahulu, guna untuk penahan air laut agar tidak masuk ke kawasan pertanian.Namun seiring perkembangan jaman, ada sebagian petani yang berpindah profesi menjadi petambak dan baru kemudian muncul permasalahan.

“Jadi sebenarnya kelep itu awalnya gak ada masalah, ketika ada sekelompok petani yang beralih profesi menjadi petambak maka mereka membutuhkan air asin, maka terjadilah konflik antara petani dan petambak, ” tambahnya.

Ketika kelep berfungsi secara penuh untuk kepentingan pertanian, akhirnya menjadi masalah bagi petambak.Tapi ketika petambak membutuhkan fungsi kelep karena membutuhkan air asin, maka jadi masalah bagi petani

“Dan selama ini bagi kita dengan adanya dibukanya kelep itu juga masalah, karena air asin itu masuk ke areal sawah. Berulang kali petani menanam padi atau pun jagung itu mati, jadi permasalahannya disitu, ” terang Said.

Permasalahan ini, lanjutnya, bukan berhenti sebatas kelep saja, konflik kepentingan 2 kelompok warga yang sudah berjalan selama bertahun-tahun belum ditemukan titik terang jalan tengah, semakin diperparah dengan jebolnya sungai tanggul yang terjadi tahun lalu yang hingga kini tidak segera diatasi.

“Sehingga air asin masuk, suplay air tawar yang dari hulu tidak pernah ada, padahal air tawar itu sangat dibutuhkan bagi para petani, ” ucapnya.

Said berharap normalisasi segera terwujud, sehingga kebutuhan air tawar untuk petani yang dari tanggul bisa masuk, tanggul kelep pun bisa segera ada solusi walaupun tidak ditutup total.Sehingga air asin dan air tawar bisa masuk secara teratur sesuai kebutuhan ke masing-masing lahan milik petani maupun petambak. (bud/tim)

Bantuan mesin ini, merupakan hasil kerjasama Komisi VII DPR RI, Kemenristek Dikti dan Universitas Narotama, Surabaya. Harapannya, para pembudidaya ikan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sejuah desa di Jabon itu mengembangkan produksi pakan ikan itu menjadi bisnis yang menguntungkan kelompok di masing-masing desa itu.

“Kami membawa mesin produksi pakan ikan menggunakan mesin tenaga surya ini berharap dimanfaatkan warga secara maksimal dan memberikan kontribusi untuk warga desa,” terang Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali kepada Memo X, Sabtu (22/09/2018).

Pria yang akrab dipanggil Gus Syaikhul ini mengungkapkan selama ini tambak di wilayah Kecamatan Jabon masih sangat luas. Akan tetapi, biaya yang dikeluarkan untuk menanam benih ikan terlalu besar karena harga pakan ikan mahal.

“Dengan mesin tenaga surya ini, kami harap bisa menurunkan biaya pembelian pakan iklan hingga 50 persen. Kemudian alat (mesin) produksi pakan ikan diatur pemakaiannya agar bisa memberdayakan ekonomi masyarakat desa di kawasan tambak. Syukur-syukur hasil produksi pakan ikan bisa dikomersialkan untuk menumbuhkan ekonomi warga desa,” imbuh anggota Fraksi PKB DPR RI ini.

Syaikhul mencontohkan seperti di kawasan Kecamatan Sukodono petani diberi alat produksi pupuk. Hasilnya biaya tanam dari pemupukan turun hingga 50 persen. Selain itu, hasil panen melimpah.