Puluhan petani porang dari berbagai desa di Madiun, itupun ditemui Bupati Madiun, Ahmad Dawami. Bupati dalam kesempatan itu kemudian mengajak para petani untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut.

Seorang petani porang dari Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Wisdianto, mengatakan bahwa kedatangannya untuk berkeluh kesah terkait harga porang yang saat ini tidak menentu. Dirinya berharap, harga porang bisa kembali stabil. Sehingga, petani bisa mendapatkan keuntungan dari menanam porang.

“Kami tidak minta harga porang seperti yang dahulu. Tetapi kami berharap harga porang bisa di angka Rp 5 ribu perkg. Itu saja, petani sudah untung,” ujarnya.

Meski harga porang merosot, tambah Wisdianto, namun saat ini jumlah petani porang di desanya masih tetap banyak. Hal ini, karena tanaman porang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi salah satu komoditas andalan warga setempat.

Kepala Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Didik Kuswandi, menyampaikan serupa yaitu bahwa petani porang di desanya juga mengeluhkan harga yang tidak stabil. Harapan petani porang, pemerintah bisa memperbaiki tata niaga komoditas.

“Alhamdulillah, Pak Bupati sudah memfasilitasi dan sudah menjembatani terkait permasalahan ini. Mudah-mudahan ke depan, tinggal menunggu tata niaga porang ini bisa berjalan dengan baik,” papar Kades.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Didik menambahkan, beberapa waktu lalu petani juga mengeluhkan hasil panen porang ditolak oleh salah satu pabrik pengolahan porang. Namun, setelah berkomunikasi dengan Bupati Madiun, kemudian ada solusi dan pihak pabrik mau menerima hasil panen tersebut.

Mendengar keluhan petani porang, Bupati Madiun, Ahmad Dawami, menyampaikan jika pihaknya telah memantau kondisi itu sejak beberapa waktu lalu. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait permasalahan ini.

“Kita sudah menyampaikan keluhan ini dan tim dari Jakarta (kementerian) akan turun terkait tata kelola ini,” paparnya.

Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini menegaskan, bahwa banyak kewenangan yang di luar kuasa bupati terkait permalasahan tata niaga porang. Untuk itu, pihaknya terus berkomunikasi dan memperjuangkan permasalahan tersebut ke pemerintah pusat.

“Untuk kewenangan di sini, kami sudah berkomunikasi pabrik pengolahan porang yang ada di Madiun,” ujar Kaji Mbing.

Pemkab Madiun, papar Kaji Mbing, akan menurunkan tim pengawasan di lapangan untuk melihat masalah-masalah terkait tata niaga porang. Tim ini akan mencari data yang sebenarnya terkait masalah porang ini.

Apakah permasalahan ini terkait supply dan demand, atau ada permainan harga yang dilakukan mafia.

“Kalau ini kaitannya supply demand, tentu akan kami siapkan antisipasinya. Sedangkan kalau kondisi ini bentuk kesengajaan (ada permainan), kita jelas ada agenda untuk menyikapinya,” terang Bupati.

Mengenai harga porang yang anjlok, Bupati juga menjelaskan bahwa itu di luar kemampuannya. Hal ini, karena harga porang sangat bergantung dengan harga pasar internasional dan melibatkan banyak negara dan pengusaha besar.

Namun, dirinya mengajak para petani untuk selalu menjaga kualitas porang Madiun. Selain itu, para petani diminta untuk menjaga kedisiplinan dalam menguatkan kualitas. (kom/sit)

Keterangan itu, disampaikan Kabid Pangan dan Holtikultura Disperta Bondowoso, Ir Wonarto. Menurutnya, dari total anggaran sekitar Rp 73 triliun, Bondowoso mendapat jatah Rp 500 miliar. Pinjaman itu, dengan bunga 6 persen per tahun, yang disalurkan melalui tiga Bank.

“Ada 3 Bank yang dipercaya Bu Gubernur untuk menyalurkan pinjaman KUR. Yaitu BNI, BSI dan Bank Jatim. Tapi ingat, Rp 500 miliar tersebut untuk KUR seluruh jenis pertanian,” kata Win, sapaannya, Kamis (18/11/2021).

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Di tempat yang sama, Ketua Pengusaha Komunitas Petani Porang, Gus Sholeh, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya bersama tim akan diutus ke China dan Malaysia oleh Gubernur. Tujuan kunjungan itu, untuk melakukan penjajakan kerja sama dengan dua negara tersebut.

Kalau ini berhasil, tambahnya, maka harga porang akan stabil. Dan hidup petani akan lebih sejahtera. Bahkan, kalau di Jepang porang ini dijadikan beras. Harganya bisa mencapai Rp 285 per kg. Karena terbukti, kandungan nasi porang bisa meremajakan kulit dan meningkatkan kecerdasan.

Ketua Petani Porang Bondowoso, Prapto, mengatakan karena di Bondowoso sudah ada Pengusaha Porang, maka petani tidak usah membeli bibit dan menjual hasil pertaniannya ke daerah lain. “Mas Richard menyiapkan bibit porang jika dibutuhkan. Bahkan, juga bersedia membeli hasil pertaniannya. Kemudian terkait dengan pinjaman KUR untuk porang di Bank Jatim, setiap petani boleh mengajukan Rp 30 juta,” kata Prapto. (sam/sit)

Memontum Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, mendesak Pemerintah Daerah (Pemkab) setempat agar mensiapkan strategi dalam membantu para petani agar serapan gabah bagi petani lebih maksimal dibanding musim-musim sebelumnya.

Menurut anggota Komisi II DPRD Sumenep, Ach Naufil MS, mengatakan pemerintah perlu menyiapkan strategi jauh-jauh hari. Agar pada saat waktunya menanam padi dan musim panen tidak lagi kebingungan mencari cara untuk membantu petani.

“Petani memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan pangan. Pemerintah juga perlu memperhatikan nasib mereka. Minimal dengan memberikan solusi ketika petani menghadapi persoalan,” ujar politisi muda PKB Sumenep itu.

Baca Juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurutnya, kebiasaan yang sering terjadi, ketika sudah musim panen harga beras cenderung tak stabil. “Nah, ketika itu terjadi, saya rasa Pemkab Sumenep harus hadir untuk membantu petani menyerap gabah. Tentunya dengan harga yang tidak membuat petani rugi,” imbuhnya.

Tak hanya persoalan serapan gabah, lanjut Naufil, ketersediaan pupuk juga harus menjadi atensi bagi kalangan eksekutif. Agar para petani tidak kebingungan menjelang masuk musim hujan. “Sehingga ketika sudah masuk musim tanam, para petani tidak kesusahan untuk mendapat pupuk,” terangnya.

Pihaknya berharap pemerintah memiliki strategi untuk membantu petani. “Harapan saya pemerintah harus punya strategi untuk membantu petani. Minimal ketika masuk musim tanam mereka tidak kesulitan mendapat pupuk. Kemudian ketika musim panen sudah ada yang bisa dan siap menyerap gabah mereka,” harapnya. (dan/edo/gie)

Sejumlah keterangan itu, disampaikan Kepala Dinas Pertanian (Disperta), Hendri Widitono, SPT, MP kepada memontum.com, Selasa (21/09/2021), seusai mengikuti Peresmian Pemanfaatan Lahan Perdana pada Petak 109 untuk Tanaman Aneka Buah (Miniatur Porang) di Desa Gunung Anyar Kecamatan Tapen.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

“Disperta sangat mendukung pengembangan pertanian porang. Bahkan, kami juga mensupport untuk sertifikasi bibitnya. Baik katak maupun umbi,” kata Hendri-sapaan Kepala Disperta. 

Ditempat yang sama, Administratur Perum Perhutani KPH Bondowoso, Ir Andi Ardian, mengatakan bahwa saat ini komoditi porang di Indonesia, sangat booming. Bahkan, porang Indonesia terbaik di dunia internasional.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan dukungan dengan menyiapkan lahan untuk sementara 18 ha. Yaitu, melalui program Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Ditambahkan, untuk menjadi anggota KUPS, sangat mudah sekali. Hanya menyiapkan KTP, KK dan SK dari Kepala Desa. Kalau syarat administrasi sudah dipenuhi, nanti akan mendapat pembagian lahan.

“Kalau KUPS sudah clear, kami akan menerbitkan PKS yang bisa dijadikan syarat untuk mendapatkan pinjaman KUR pada BNI. KUPS hanya memberikan kontribusi 10 persen kepada Perhutani setelah dipotong Pnbp sebesar 6 persen,” katanya. (sam/sit)

“Dalam kesempatan tersebut, kami memaparkan fungsi BNI, Dinas Pertanian dan pihak terkait lainnya, dalam proses atau mekanisme pinjaman kredit KUR pada petani,” kata Lucki pada memontum.com.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Salah satu diantara yang dijelaskan pada Komisi II, kata Lucky, menggandeng off taker untuk membeli hasil produk petani paska panen. Rencananya, BNI, Disperta, Komisi II dan Kelompok Tani akan diajak ke off taker.

Ditambahkan, seluruh proses pencairan dan penggunaan pinjaman KUR dilakukan secara transparan dan bersama-sama. Oleh karena itu, Lucky minta agar saling menjaga diantara pihak terkait.

Agar kredit KUR betul-betul sampai pada petani dan petani memanfaatkan pinjaman sesuai peruntukannya, semua pihak untuk mengawasinya, termasuk media. Tujuan BNI, agar petani kesejahteraannya meningkat.

“Sudah ada lima Kelompok Tani Porang yang mengajukan KUR pada BNI. Dari 5 kelompok yang sudah tercover 117 petani. Pencairannya bertahap sesuai mekanisme yang berlaku,” terang Lucky.

Lucky pun meluruskan, mengenai informasi bahwa bibit, yang mengendalikan adalah BNI. Padahal yang benar, BNI merekomendasikan pada off taker yang mempunyai bibit bersertifikat. Untuk selanjutnya yang melakukan komunikasi petani dengan off taker.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi II Andi Hermanto, S.Sos mengatakan, setelah mendapat pemaparan dari BNI, pihaknya akan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan cek lokasi. (sam/sit)

Hasil investigasi memontum.com di lapangan, ada salah satu nama yang dicatut oleh salah satu Ketua Kelompok Tani, untuk dipakai pengajuan mendapatkan pinjaman. Sehingga, yang bersangkutan tercatat sebagai kreditur, tapi tidak menerima uang pinjaman.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

Salah satu korbannya adalah Riama, Warga Desa Sumber Salak, Kecamatan Curahdami, yang sama sekali tidak mengerti Bahasa Indonesia. Atas pengakuannya, dirinya mengatakan sempat diajak oleh seorang perempuan yang bernama AN.

“Saya dan beberapa orang diajak oleh Anis ke Bondowoso. Ketika saya tanyakan tujuannya ke mana, AN tidak memberitahu. Setelah sampai, baru Anis mengatakan kalau ini Kantor BNI,” kata Riama atau Bu Riama, Rabu (08/09) tadi.

Setelah dirinya menunggu, lanjutnya, lalu dipanggil dan diminta menandatangani berkas yang tidak dirinya pahami. Sebetulnya, dirinya tidak mau diajak ke Bondowoso. Tapi, karena AN terus memaksa dan merayunya, akhirnya dituruti.

“Oleh AN saya akan diberi uang Rp 500 ribu. Belakangan saya baru tahu. kalau saya sudah memiliki pinjaman sebesar Rp 49,500 juta,” ujarnya. Ketua Fraksi PDIP, Bambang Suwito, sangat menyayangkan terhadap pihak yang telah menggunakan kepandaiannya untuk membujuk orang. Sehingga, terjerumus pada lilitan hutang. (sam/ed2)

Karena masyarakat yang merasa dirugikan dengan pinjaman ini mengadu kepada wakilnya di Tenggarang. Mereka tidak merasa pinjam, tapi harus mengembalikannya. Nilainya Rp 49.500.000,00.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

Ketua Komisi II, Andi Hermanto S Sos, ketika dikonfirmasi memontum.com, Rabu (08/09), membenarkan dan akan meminta klarifikasi kepada BNI dan Dinas Pertanian (Disperta) atas aduan warganya.

“Sebagai wakil rakyat kami harus menjalankan permintaan warga Bondowoso. Mereka mengadu pada wakilnya telah dicatut namanya untuk mendapatkan pinjaman di BNI”, kata Andi sapaannya.

Oleh karena itu, lanjutnya, setelah kegiatan DPR selesai, yaitu reses, pihaknya akan mengundang kedua lembaga ini untuk memberikan keterangan. Reses akan berahir hari Jumat.

Ditambahkan, dalam penyaluran kredit KUR pada petani porang, disinyalir ada yang ‘bermain’. Kartu Keluarga (KK) dan KTP mereka diajukan kepada BNI untuk mendapatkan pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Nantinya, hasil penjelasan dari BNI, akan dikomparasikan dengan turun ke lapangan. Disamping Komisi II minta penjelasan pada sejumlah petani juga akan melakukan pengecekan lahannya.

“Sebab informasinya, dari berita yang ada di memontum.com, BNI sudah mengucurkan pinjaman sebesar Rp 4M. Apa betul dana miliaran itu sudah sampai pada petani,” kata Politisi PDIP ini.

Jangan sampai, lanjutnya, dana tersebut hanya dinikmati oleh Ketua Kelompoknya atau segelintir orang saja. Kalaupun lahannya sudah ada, apakah sudah mulai digarap apa belum.

Dikatakan, perlu diingat pinjaman ini merupakan program dari Pemerintah. Bukan pinjaman komersial. Jangan sampai pihak Perbankan merugikan petani dalam program pinjaman ini. (sam/ed2)

“Kami mengapresiasi BNI karena telah memberikan modal tanpa agunan pada Petani Porang. Pak Luki, Kepala BNI sangat antusias mengembangkan pertanian porang,” kata Prapto-sapaannya, Minggu (05/09) tadi.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

Menurutnya, bantuan pinjaman modal dari BNI ini sangat besar manfaatnya pada petani porang. Dengan modal Rp 49 juta per 0,5 ha cukup untuk biaya produksi dari awal hingga panen.

Bahkan, lanjutnya, Administratur Perhutani juga sangat mendukung. Syarat untuk mendapatkankan pinjaman KUR (Kelompok Usaha Rakyat) sangat sederhana. KTP, KK, Kartu Nikah, Surat Keterangan Usaha, dan mendapat rekomendasi dari Kelompok dan Disperta.

Di Bondowoso, ada lima Kelompok Tani Porang. Kelompok milik Suprapto sudah berbadan hukum dan terdaftar di Bakesbangpol, Prapto tidak mengetahui, apakah 4 Kelompok lainnya sudah terdaftar atau belum. (sam/ed2)

Hal itu disampaikan Kepala BNI, Luki Perdana Yudistira, pada memontum.com, Jumat (03/09) usai mengikuti FGD (Forum Discusion Group) di Aula Dinas Pertanian (Disperta) Bondowoso.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

Sampai saat ini, lanjut Luki, sapaannya, sudah Rp 4 miliar dana yang dikucurkan BNI pada Petani Porang. Dengan bunga 6 persen per bulan. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BNI memberikan syarat kemudahan bagi petani Porang, dimana, syarat untuk mendapatkan KUR. Pemohon hanya menyiapkan KTP, KK, Surat Nikah bagi yang sudah keluarga serta mendapat rekomendasi dari Kelompok Tani Porang dan Disperta.

Salah satu upaya BNI merangsang petani untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dibuktikan, pinjaman KUR ini tanpa jaminan. Yang penting petani tersebut punya lahan.

Ketika dikonfirmasi bunga pinjaman yang harus dibayar, Luki mengatakan, bayar dibelakang. Padahal hasil investigasi memontum.com di lapangan, bunga ditarik diawal.

Lahan seluas 0,5 hektar, dapat pinjaman kurang lebih Rp 49 juta, tapi petani hanya menerima cash antara Rp 44 hingga Rp 45 juta. Petani menilai, tidak utuhnya pinjaman yang diterima karena bunga bayar di depan. (sam/ed2)