Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa panen cabai tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah, mengingat komoditas cabai masih menjadi penyumbang utama kenaikan harga di Kota Malang. Menurutnya, tanaman cabai di lahan seluas sekitar 7.000 meter persegi tersebut mampu dipanen hingga 15 kali dalam setahun dengan estimasi produksi mencapai enam ton.

“Cabai ini baru empat bulan sudah panen dan dalam setahun bisa sampai 15 kali panen. Harapannya produksi lokal ini bisa membantu memenuhi kebutuhan cabai masyarakat dan menekan harga di pasaran,” kata Wali Kota Wahyu.

Namun, Wali Kota Wahyu juga menyoroti adanya selisih harga cukup besar antara harga yang diterima petani dan harga jual di pasar. Itu karena, petani menjual cabai di kisaran Rp 40 ribu hingga Rp 50 ribu perkilogram, sementara harga di pasar masih berada di atas harga tersebut. Sehingga, kondisi itu dinilai menunjukkan adanya rantai distribusi yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Baca juga :

“Kita akan cek jalur distribusinya, mulai dari pembelian di petani, masuk ke Pasar Induk, hingga ke distributor dan pasar-pasar. Karena ada selisih harga yang cukup tinggi, ini yang akan kita telusuri,” terangnya.

Selain panen cabai, Pemkot Malang juga menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian kepada 12 kelompok tani, sebagai upaya meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah perkotaan. Meski berstatus kota, namun masih memiliki potensi produksi bahan pangan seperti cabai, padi dan jagung yang dapat mendukung ketahanan pangan daerah.

Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diharapkan mampu menyerap hasil pertanian lokal secara langsung dari petani. Meski begitu, Pemkot Malang tetap fokus mengendalikan harga cabai di pasar umum agar inflasi daerah tetap terkendali.

“Kalau untuk MBG bisa langsung dari petani. Tetapi yang kita petakan sekarang adalah harga di pasar yang masih tinggi, supaya daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi Kota Malang bisa dikendalikan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit/adv)

Anggota Kelompok Tani Sido Makmur, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Sunarto, mengatakan bahwa harga tinggi memang membawa keuntungan. Namun, keuntungan itu tidak datang tanpa risiko.

“Petani memang sangat diuntungkan dengan harga yang tinggi. Tetapi dengan adanya musim hujan yang terjadi saat ini, hama juga sangat banyak,” kata Sunarto, Rabu (04/03/2026) tadi.

Menurutnya, hujan yang hampir turun setiap malam, mempercepat perkembangan hama thrips dan kutu kebul, yaitu musuh utama tanaman cabai. Sehingga, penyemprotan pestisida juga intens dilakukan. Jika pada musim kemarau cukup sekali dalam sepekan, kini harus menyemprot dua hingga tiga kali seminggu.

Baca juga :

“Kalau musim biasa seminggu sekali cukup. Sekarang bisa dua sampai tiga kali. Obatnya juga lebih banyak, hampir 100 persen lebih banyak dibanding musim tidak hujan. Sehingga, biaya produksi ikut melonjak. Keuntungan dari harga tinggi, sebagian terserap untuk membeli obat dan perawatan tambahan. Karena memang curah hujan lebat,” jelasnya.

Perjuangan itu, tambahnya, belum berhenti sampai di sana. Untuk mencapai panen puncak, petani harus bersabar. Dari lahan 2 ribu meter persegi tersebut, panen pertama hanya menghasilkan 19 kilogram. Panen kedua naik menjadi 80 kilogram. Produksi maksimal baru bisa dirasakan pada panen ke-9 hingga ke-11, dengan potensi mencapai 350 kilogram sekali petik.

“Kalau sudah puncak bisa sampai 350 kilo sekali panen. Tapi itu nanti di panen ke sembilan sampai sebelas,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sekedar diketahui, hasil produksi dari Mesin Kebi ini bisa mencapai angka 2 sampai 3 ton untuk persatu jam produksi. “Bantuan mesin dari Bank Indonesia ini untuk meningkatkan nilai produktivitas dan nilai pendapatan bagi para petani, karena ada selisih harga senilai seribu rupiah perkilogram, dari yang sudah dipoles kelas premium dengan yang belum dipoles kelas medium. Beras yang sudah dipoles jadi lebih bersih dan putih, sehingga digemari masyarakat. Dipasarkan ke Kabupaten Malang dan luar wilayah jika produksi lebih. Beras dari Desa Senggreng ini juga dipasarkan ke Bulog dan SPPG,” jelas Bupati Malang.

Baca juga :

Saat ini, ujarnya, Pemerintah Kabupaten Malang juga baru memiliki satu Mesin Kebi, yang dioperasikan oleh petani di Kecamatan Singosari. Jika dibutuhkan, Bupati Malang menegaskan akan menambah pengadaan Mesin Kebi untuk mendukung produktivitas dan produksi beras premium dari Kabupaten Malang.

Untuk harganya sendiri, persatu unit Mesin Kebi kisaran Rp 185 sampai Rp 250 juta. Harga itu, belum termasuk intalasi listrik. Sementara biaya instalasi listrik, ditanggung oleh Gapoktan penerima mesin kebi. (pro/sit)

Dalam prosesi itu, Bupati berharap agar bantuan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan home industry, tidak sebatas keperluan konsumtif. Sehingga, bisa sedikit membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Misalnya, bisa buat kripik nangka dan lain-lain. Ini namanya produktif, menghasilkan uang bukan hanya menghabiskan uang,” ungkapnya.

Baca juga :

Dikatakannya, tembakau telah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Pamekasan yang unggul, ekonomi para petani dapat terangkat setiap musim panen. “Oleh karena itu, Pemkab Pamekasan berusaha maksimal agar tembakau yang dihasilkan memberikan manfaat ekonomi yang tinggi,” ujar mantan Anggota DPR RI itu.

Pengasuh Pondok Pesantren Matsaratul Huda ini meminta para petani, untuk bisa mensyukuri bantuan yang didapat meskipun dengan nominal yang tidak banyak. Sebab menurutnya, sesuatu yang sedikit apabila disyukuri akan terasa banyak dan lebih bermanfaat.

“Karena tidak ada uang Rp 1 miliar, kalau tidak ada uang Rp 5 ribu, Rp 10 ribu, Rp 50 ribu dan pecahan Rp 100 ribuan. Kami menyampaikan terima kasih kepada para petani, berkat sampean kita bisa mengelola pertanian,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan itu untuk kesejahteraan para petani. “Bantuan ini untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau,” katanya. (azm/gie)

Diuraikan Bupati Fawait, penyaluran secara tepat kepada para petani menjadi salah satu kunci sukses kejayaan pertanian di Kabupaten Jember. “Jember adalah lumbung pangan di Jawa Timur. Dahulu kita juara, kini kita berada di Juara 4, kita kejar lagi tapi perlu waktu,” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pertanian, telah menurunkan harga pupuk subsidi. Oleh sebab itu, masyarakat diminta turut mengawasi distribusinya.

“Presiden Prabowo telah menurunkan harga pupuk. Karenanya, bantu kami untuk mengawasi,” paparnya.

Baca juga :

Bupati Fawait juga menyampaikan, jika menemukan informasi ada pihak-pihak yang berusaha memanipulasi harga dan penggunaan pupuk bersubsidi, masyarakat agar melaporkan ke saluran Wadul Gus’e. “Kalau ada yang tidak nurut, laporkan ke Wadul Gus’e nanti akan kami teruskan kepada pihak berwajib,” ujarnya.

Selain pengawasan distribusi pupuk, pengairan lahan pertanian juga sangat penting untuk mengembalikan kejayaan pertanian. Dirinya telah meminta kepada para petani membantu mendata infrastruktur pengairan.

“Kami meminta para petani mendata infrastruktur pengairan,” katanya.

Bupati Fawait juga menyampaikan, pihaknya telah bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia untuk pemeriksaan kualitas tanah dan analisis kebutuhan pupuk. Pihaknya juga akan membantu para petani melalui sistem digitalisasi dan pelibatan anak muda yang melek teknologi. Sedangkan terkait distribusi, salah satu penyebab permasalahan karena adanya kesalahan saat menginput data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). (kom/rio/gie)

“Saya selalu mengenalkan diri sebagai petani saat ditanya apa pekerjaan saya,” ujar Dori.

Ada nada optimis dari pernyataan Dori, saat mengucapkan kata petani. Dori yang usianya masih 26 tahun, ini membuat tamu dari Timor Leste kagum. Tentunya, pernyataan Dori tentu ada dasarnya.

Pemuda asli Desa Sidomulyo ini mengatakan, penghasilan rata-rata petani kopi seperti dirinya, bisa mencapai Rp 8 juta hingga Rp 10 juta perbulan. Jauh lebih tinggi dari Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Jember, yang berkisar di angka Rp 2,6 juta. Itupun baru penghasilan dari kopi, belum penghasilan dari panen buah naga, alpukat, sengon dan atau ternak kambing.

Tidak heran, jika Dori dan kawan-kawannya tidak malu lagi menjadi petani. Keberhasilan Dori berkebun kopi, membuatnya jadi role model petani milenial oleh Bank Indonesia (BI). Bahkan, Minggu ini rencananya Dori diminta BI pusat ke Padang, untuk menjadi pembicara di kegiatan yang didukung oleh BI.

Keberhasilan Dori, memang tidak bisa lepas dari keberadaan Koperasi Ketakasi, yang berdiri sejak tahun 2007 lalu dan yang dibidani oleh Fakultas Pertanian Universitas Jember (UNEJ). Karena keberhasilan petani kopi di Desa Sidomulyo, tidak datang tiba-tiba alias melalui proses panjang sehingga bisa seperti saat ini. Ada kerja keras dan konsistensi yang tak pernah redup.

“Awalnya seperti anak muda Sidomulyo lainnya. Selepas lulus SMA, saya mengadu nasib ke luar Jember. Tak pernah terpikir bakal menekuni profesi petani kopi,” ungkap Dori.

Baca juga :

Maklum, saat itu siapa yang mau menjadi petani, jika harga kopi rendah. Namun lambat laun, berkat bimbingan dari para senior seperti Ketua Koperasi Ketakasi, H Suwarno, akhirnya mampu meyakinkan Dori dan kawan-kawan seusianya menekuni pekerjaan petani kopi.

Dori bisa dibilang generasi ketiga, dari petani kopi binaan UNEJ melalui Koperasi Ketakasi. Kopi yang tadinya dijual secara gelondongan, diolah dahulu jadi green bean.

Setelah mendapatkan pelatihan dari Fakultas Pertanian UNEJ, mereka mulai serius mengelola tanaman kopi dari hulu hingga hilir. Termasuk membangun kelembagaan, pendampingan hingga hingga menjadikannya produk siap konsumsi dan memberikan nilai tambah lebih tinggi, daripada dijual gelondongan saja.

“Kami anak-anak muda Sidomulyo terus berusaha belajar, sebab kopi bisa menjadi sumber penghidupan kami. Apalagi prinsip saya, sukses sendiri itu biasa, namun sukses bersama itu baru luar biasa,” imbuh Dori.

Sementara itu, penanggung jawab unit proses hilirisasi sekaligus merangkap penangungjawab pengembangan pasca panen kopi Arabika, Sunari, kepada tamu dari Timor Leste, menjelaskan jika proses penanaman kopi jenis Robusta langsung di lahan. Dari proses penanaman, proses stek dua jenis tanaman kopi, tanaman naungan hingga pemrosesan kopi setelah dipanen.

Saat ini, harga Green Bean Kopi Robusta Sidomulyo dihargai Rp 65 ribu rupiah perkilogramnya. Sementara untuk Kopi Arabika bisa 2 kali lipatnya. “Bahkan kalau saya olah menjadi Kopi Wine, maka saya sendiri yang menetapkan harganya. Saya jual Rp 300 ribu perkilogram pun, ada yang mau beli. Sebab, Kopi Wine ini soal rasa,” ujar Sunari.

Saat ini, ada 127 petani didominasi anak muda, yang aktif bergabung di Koperasi Ketakasi. Desa Sidomulyo juga jadi jujugan petani lain untuk belajar, bahkan Juni lalu ada mahasiswa dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang magang tentang kopi. Kini anak muda Sidomulyo yang mengambil peranan. (Kom/rio/gie)

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, menyampaikan bahwa untuk mencegah penyimpangan penyaluran pupuk yang dapat merugikan petani, sebagaimana arahan Mas Dhito, pemerintah daerah menyiapkan surat edaran mengenai HET pupuk bersubsidi. Itu karena, berdasarkan informasi di lapangan, ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam penjualan pupuk subsidi di atas harga yang telah ditentukan. Dalam surat edaran itu pula, disebutkan larangan penjualan pupuk subsidi dengan cara dipaketkan dengan pupuk non subsidi, obat pertanian atau yang lain.

“Arahan Mas Dhito jelas, selain menjaga ketersediaan pupuk, penyaluran pupuk subsidi kepada petani juga harus sesuai HET dan ketentuan perundangan yang berlaku,” katanya, Rabu (24/09/2025) tadi.

Baca juga :

Diuraikan Sukadi, dalam kasus yang ditemukan petani, itu mendapatkan pupuk subsidi melalui perantara Poktan atau Gapoktan yang telah menjalin kesepakatan dengan kios. Meski praktik penjualan di atas HET itu dilakukan sebagai pengganti transportasi, namun hal itu tidak dibenarkan.

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/Kpts/SR.310/M/09/2025, telah ditetapkan HET pupuk subsidi yakni, pupuk Urea Rp 2.250 perkg atau Rp 112.500 persak. Kemudian, NPK Phonska Rp 2.300 perkg atau Rp 115.000 persak, pupuk ZA Rp 1.700 perkg atau Rp 85.000 persak dan pupuk organik Rp 800 perkg atau Rp 32.000 persak.

“Meski telah ada kesepakatan, tapi bertentangan dengan aturan diatasnya tetap tidak boleh, sanksinya selain pencabutan izin, pelanggaran itu bisa masuk pidana,” ungkapnya.

Surat edaran tersebut, lanjut Sukadi, nantinya akan dikirim ke tiap distributor dan pengecer pupuk subsidi se-Kabupaten Kediri. Termasuk pula, kepada penyuluh dan PPL yang ada di tiap desa. Dengan surat edaran tersebut, diharapkan dijadikan sebagai rambu-rambu bagi kios atau pengecer dalam penyaluran pupuk subsidi.

“Surat edaran ini menjadi bagian dari perhatian Mas Dhito bagi para petani di Kabupaten Kediri,” terangnya. (pan/sit)

“Petani tebu adalah tulang punggung ekonomi desa kita. Dengan adanya kepastian harga minimal Rp 14.500 perkilogram, mereka tidak hanya terbantu menutup biaya produksi, tetapi juga mendapatkan harapan baru untuk terus berproduksi,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Kamis (21/08/2025) tadi.

Menurut Bunda Indah, Lumajang adalah salah satu lumbung tebu penting di Jawa Timur. Setiap butir gula yang dihasilkan bukan hanya menghidupi keluarga petani, melainkan juga menopang ketahanan pangan nasional.

Karena itu, tambahnya, intervensi cepat pemerintah pusat melalui serapan gula ini menjadi simbol nyata perhatian negara terhadap sektor pertanian rakyat. “Kebijakan ini lebih dari sekadar transaksi jual beli. Ini adalah jaminan bahwa kerja keras petani dihargai, sekaligus memastikan stok pangan nasional tetap stabil,” tegasnya.

Bunda Indah menilai, bahwa komitmen pusat harus diikuti dengan penguatan di daerah. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga siap mendampingi petani dalam meningkatkan kualitas tebu, memperkuat kelembagaan kelompok tani, hingga mendorong hilirisasi produk berbasis gula.

Baca juga :

“Kami ingin memastikan bahwa petani tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh. Dengan sinergi pusat dan daerah, Lumajang bisa menjadi contoh daerah yang kuat secara ekonomi sekaligus berdaya dalam menjaga ketahanan pangan bangsa,” tambahnya.

Bunda Indah juga menyampaikan, bahwa perlindungan terhadap petani tebu adalah bagian dari investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Keberhasilan menjaga kesejahteraan petani, saat ini akan menjadi modal sosial yang besar dalam mencetak generasi penerus yang lebih sejahtera, tangguh dan mandiri.

“Petani kita bukan hanya penghasil gula, tetapi juga penjaga masa depan bangsa. Jika mereka sejahtera, maka ekonomi desa tumbuh, pendidikan anak-anak terjamin, dan ketahanan pangan semakin kokoh,” paparnya.

Diketahui, bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan langkah cepat dengan menyerap stok gula petani Lumajang yang tersimpan di pabrik, termasuk di PG Jatiroto. “Gula-gula di Lumajang yang belum dibeli, ada sekitar 1.000 ton. Kasih waktu saya 1 sampai 2 hari, besok akan dibeli. Presiden sudah menginstruksikan, agar harga gula petani dijaga dan jangan sampai anjlok,” tegas Zulkifli Hasan, saat memimpin Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional di Bidang Pangan, di Surabaya.

Dirinya menambahkan, pemerintah melalui BUMN pangan maupun swasta yang ditunjuk akan segera melakukan pembelian, sekaligus mengalokasikan anggaran untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani. “Ini bagian dari upaya kita memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus melindungi petani agar tetap bersemangat menanam,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Dalam acara itu, Mentan mendorong peningkatan produktivitas tebu di tiap daerah guna mewujudkan swasembada gula nasional. Bahkan, pemerintah siap membantu petani termasuk dalam mendukung pemenuhan pupuk.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, yang juga hadir dalam acara itu, menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang lebih dari setengah produksi gula di Indonesia. Produksi gula di Jawa Timur, menurut Wagub Emil, pada musim kemarau 2024 mencapai 52 persen atau 16,8 juta ton yang dihasilkan dari luasan tanam 245.000 hektare.

“Kabupaten Kediri ini adalah penghasil tebu terbesar ke dua di seluruh Jawa Timur. Total luas area per tahun di atas 20.000 hektare,” jelas Wagub Emil.

Baca juga :

Sementara itu, Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, mengatakan bahwa di Kabupaten Kediri, tebu menjadi salah satu komoditas perkebunan andalan. Pada tahun 2024, area tanam tebu mencapai 20.454 hektare dan ditargetkan naik 20.594 hektare pada tahun 2025.

“Kabupaten Kediri sebagai produsen tebu terbesar nomor dua di Jawa Timur. Karenanya, permasalahan pupuk (harus bisa) diselesaikan. Nanti saya akan komunikasi intens dengan beliaunya (Mentan),” kata Mas Dhito.

Diungkapkan Mas Dhito, saat ini produksi tebu di Kabupaten Kediri rata-rata antara 108-109 ton per hektare. Jumlah itu, sudah di atas rata-rata yang ditetapkan Mentan. Meskipun demikian, Mas Dhito menargetkan supaya rata-rata produksi tebu bisa naik.

“Kita mau kejar sampai 110 ton (per hektare). Itu bagian dari swasembada kita,” imbuhnya. (kom/pan/gie)