Selama pelaksanaan, hewan ternak di sejumlah kandang peternak, kemudian dilakukan pengecekan untuk memastikan dalam kondisi sehat dan sudah cukup umur. “Lewat monitoring ini, kami dari DKPP memastikan keterkaitan kesehatan dan kondisi hewan yang akan dijadikan kurban,” kata Plt Kepala DKPP Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, Kamis (22/05/2025) tadi.

Di Kabupaten Kediri, meski beberapa bulan terakhir tidak ditemukan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, namun hal ini diakui tetap masih menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Selain kegiatan vaksinasi yang masih berjalan, lewat kegiatan monitoring itu petugas juga melakukan edukasi kepada peternak.

Edukasi ini, supaya para peternak menjaga kondisi kesehatan hewan ternak dan kebersihan kandang. Di sisi lain, melalui kegiatan monitoring yang dilakukan, petugas juga mendata populasi hewan ternak yang siap kurban.

Di Kabupaten Kediri, dari data DKPP pada 2025 ini, jumlah sapi yang siap kurban sebanyak 12 ribu ekor, kambing kurang lebih 46 ribu dan domba 6.600 ekor. “Hasil monitoring selama 10 hari ini, permintaan (hewan kurban) baik dari masyarakat Kabupaten Kediri maupun luar kabupaten betul-betul luar biasa,” tambahnya.

Baca juga :

Tingginya permintaan hewan kurban dari luar daerah, menurut Tutik, patut menjadi perhatian pelaku usaha ternak supaya mengetahui harapan konsumen. Pasalnya, pembeli saat ini lebih selektif dalam memilih hewan yang akan dijadikan kurban.

Untuk memastikan hewan ternak yang keluar kandang dalam kondisi sehat menjelang Idul Adha, Tutik mengaku meminta dokter hewan yang terjun ke lapangan untuk membuatkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). “Jadi, nanti yang menerima sudah tahu ada SKKH. Minimal sudah dicek dokter hewan dan tidak ada indikasi penyakit hewan menular,” ujarnya.

Kegiatan monitoring hewan kurban yang dilakukan petugas dari DKPP tersebut, mendapatkan sambutan positif dari peternak. Salah satunya, Wahyu Widianto. Pemilik kandang ternak di Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih tersebut mengaku SKKH saat ini sangat dibutuhkan para peternak.

“Seperti tempat kami ini, pembeli kebetulan juga minta SKKH. Alhamdulilah adanya kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat membantu kami para peternak,” ujarnya.

Wahyu Widianto menambahkan, di kandang miliknya terdapat 20 ekor sapi dan hampir semua telah dipesan konsumen untuk kurban. Selain sapi, dia juga mengembangkan ternak domba yang populasinya kini sekitar 200 ekor. (kom/pan/gie)

“Sasaran penerima vaksin adalah peternak sapi kecil atau perorangan. Kalau industri, sebaiknya vaksinasi secara mandiri,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat meninjau pelaksanaan vaksinasi PMK milik warga di Lingkungan Secang, Kelurahan/Kecamatan Kalipuro, Rabu (12/02/2025) tadi.

Pelaksanaan vaksinasi sendiri, dilakukan Pemkab Banyuwangi seusai mendapatkan 33.525 dosis vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi, Selasa (11/02/2025) kemarin. Karenanya sebagai tindak lanjut, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi saat ini sedang melaksanakan penyuntikan vaksin tersebut kepada sejumlah hewan ternak milik peternak.

Bupati Ipuk menjelaskan, bahwa penyuntikan 33.525 dosis vaksin diprioritaskan untuk sapi, karena hewan ternak sapi yang paling banyak terjangkit PMK. “Untuk memaksimalkan pencegahan PMK, Pemkab juga siap menambah stok vaksin dan desinfektan menggunakan Dana BTT (Belanja Tidak Terduga) daerah,” tambah Bupati Ipuk.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa PMK tidak berbahaya bagi manusia dan mengimbau warga untuk tetap mengkonsumsi daging ternak, terutama sapi. Karena PMK adalah penyakit non zoonosis, atau penyakit yang menyerang hewan ternak tanpa menular ke manusia.

Baca juga :

“Tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi daging sapi maupun kambing, karena PMK hanya menyerang ke hewan ternak, tidak bisa menular ke manusia,” papar Bupati Ipuk.

Pembatasan lalu lintas keluar-masuk wilayah Banyuwangi untuk hewan ternak, lanjutnya, juga dilakukan untuk menekan penyebaran virus PMK. “Pasar ternak di Glenmore dan Rogojampi juga belum kita operasikan secara maksimal untuk membatasi pergerakan virus,” terangnya.

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Ilham Juanda, menambahkan bahwa proses vaksin 33.525 dosis vaksin PMK akan dikebut selesai selama dua mingu. Dengan demikian maka cakupan total vaksinasi akan mencapai 33,19 persen. Dari total populasi sapi sebanyak 101.010 ekor yang ada di Banyuwangi.

“Rencananya akan datang bantuan vaksin lagi, ditambah pembelian vaksin dari APBD Banyuwangi kami harap vaksinasi bisa mencapai diatas 60 persen populasi sapi,” kata Ilham.

Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus PMK, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada peternak. Diantaranya, dengan pengetatan biosecurity di area kandang.

“Yakni dengan secara rutin melakukan deinfektasi pasar hewan dan desinfektasi kandang. Juga memberikan vitamin dan tambahan makanan dengan kualitas lebih baik,” ujar Ilham.

Berdasarkan catatan Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, terdapat 404 ekor hewan ruminansia yang terpapar PMK sejak pertengahan Januari 2025. Semuanya merupakan sapi. Dari jumlah tersebut, 192 ekor masih dalam kondisi sakit dan 4 ekor dilaporkan mati. “Sebanyak 205 ekor masih menderita sakit,” papar Ilham. (kom/bwi/sit)

Hal ini, sebagaimana disampaikan seorang peternak di Kampung Sanan Gang 17, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Suwadji. Dirinya mengatakan, bahwa untuk saat ini hewan ternaknya masih terbebas dari PMK. Meski begitu, langkah antisipasi juga tetap harus dilakukan.

“Sapi saya ada enam ekor, ditambah satu milik tetangga yang dititipkan dan tiga milik mertua. Hingga sekarang, semuanya aman dari PMK. Meskipun, beberapa tetangga sudah ada yang melaporkan terkait kasus tersebut,” ujar Suwadji, Selasa (07/01/2025) tadi.

Untuk mencegah penularan PMK, Suwadji mengaku masih mengandalkan vaksinasi yang sebelumnya pernah diberikan dan pemberian vitamin serta perawatan intensif. Jika ada gejala awal seperti keluarnya lendir dari hidung, dirinyapun segera memanggil mantri hewan.

“Dispangtan Kota Malang sudah ke sini dan memberikan vitamin serta menyuntik sapi. Tapi di tahun 2025 ini, sementara belum ada vaksin lagi. Kalau dahulu di tahun 2024, itu vaksin langsung diberikan ke kandang,” katanya.

Baca juga :

Disamping itu, dirinya juga menggunakan cara tradisional seperti memberikan kunyit dan larutan garam asam untuk menjaga kesehatan ternak. Namun, Suwadji mengakui bahwa langkah tersebut tidak seefektif vaksinasi.

“Tapi kalau tidak sabar, ya segera memanggil mantri hewan. Tapi alhamdulillah, sampai dengan saat ini masih belum ada yang menunjukan gejala. Tapi sudah saya antisipasi,” tuturnya.

Suwadji juga mengingat, bagaimana pada tahun 2022 lalu, PMK menyebar dengan cepat di Kampung Sanan, menyerang sapi dari hidung, mulut, hingga kuku. Penyakit itu menyebabkan luka pada kuku sapi hingga lepas, membuat banyak peternak terpaksa menjual ternak mereka dengan harga murah.

“Saat itu saya rugi besar. Satu sapi gemuk yang biasanya laku Rp 14 juta, terpaksa dijual hanya Rp 3-4 juta karena sudah ada gejala PMK. Tapi daripada mati, lebih baik dijual,” tambahnya.

Suwadji berharap, agar ke depan Pemerintah Kota Malang melalui Dispangtan dapat segera mengadakan vaksin untuk mencegah lonjakan kasus. Sehingga, penyebaran virus dapat dikendalikan dengan lebih cepat dan tepat.

“Harapan kami, pemerintah segera menangani kasus ini. Kalau bisa, vaksinasi dapat terus diberikan pada hewan ternak, agar tidak mengalami kerugian besar seperti dulu,” imbuh Suwadji. (rsy/sit)

Kepala DKPP Lumajang, Retno Wulan Andari, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menekan penyebaran wabah. Diantaranya, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Hewan Kelurahan Rogotrunan, yakni dengan melakukan pemeriksaan kesehatan ternak, penyemprotan desinfektan dan distribusi obat-obatan.

“Kami memastikan bahwa sapi yang masuk ke pasar hewan sudah diperiksa kesehatannya. Selain itu, vaksinasi juga diberikan untuk mencegah penyebaran PMK,” kata Retno, Minggu (05/01/2025) tadi.

Baca juga :

Retno juga menekankan, akan pentingnya peran peternak dalam memutus rantai penyebaran PMK. Dirinya mengimbau, agar peternak untuk menjaga kebersihan kandang, membatasi keluar masuk ternak dan segera melaporkan gejala PMK seperti luka di mulut atau kuku kepada petugas.

“Dengan menjaga kebersihan kandang dan memastikan sapi divaksinasi, maka kita dapat mencegah penyebaran penyakit ini lebih luas,” ujarnya.

DKPP juga bekerja sama dengan berbagai pihak, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penyuluhan dilakukan di wilayah terdampak seperti Klakah, Pasrujambe, Kunir dan Senduro, yang menjadi pusat wabah.

Melalui langkah-langkah ini, ujarnya, DKPP optimis dapat mengendalikan PMK dan membantu peternak memulihkan kepercayaan terhadap keberlangsungan peternakan di Lumajang. Terlebih, kasus PMK sendiri menjadi pengingat akan pentingnya ketahanan pangan berbasis peternakan yang sehat. Langkah cepat DKPP, dukungan masyarakat dan komitmen menjaga kebersihan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan peternakan yang lebih tangguh di masa depan. (kom/adi/gie)

Sementara himbauan itu disampaikan, menyusul Kota Malang yang sudah ada 25 kasus PMK dan terjadi di Desember 2024. Karena itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispangtan Kota Malang, Anton Pramujiono, menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap lalu lintas ternak.

“Kami meminta peternak untuk tidak membeli ternak baru dulu, kecuali ternak yang benar-benar sehat, sudah divaksin dan memiliki sertifikat kesehatan. Penyakit bisa muncul akibat lalu lintas hewan yang tidak terkontrol, termasuk melalui kendaraan atau orang yang membawa virus,” jelas Anton, Sabtu (04/01/2025) tadi.

Baca juga :

Dalam hal ini Dispangtan Kota Malang juga mengoptimalkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada para peternak. Tentunya, sosialisasi yang diberikan juga meliputi informasi tentang bahaya PMK, pentingnya desinfeksi kandang, serta pemberian obat cacing.

“Kami juga melakukan pengobatan jika ditemukan ternak dengan gejala PMK. Harapannya, langkah ini dapat mencegah penyebaran lebih luas,” tambahnya.

Sebagai informasi, dari 25 kasus yang telah dilaporkan, 19 ekor sapi telah dinyatakan sembuh, dua ekor dipotong paksa dan empat lainnya masih dalam proses pengobatan. Untuk saat ini Dispangtan Kota Malang juga sedang menunggu petunjuk lebih lanjut terkait dengan vaksinasi hewan ternak.

“Kami juga menganjurkan peternak yang mampu untuk membeli vaksin secara mandiri melalui distributor. Sehingga harapannya ketersediaan vaksin di Kota Malang segera terpenuhi agar pencegahan dapat dilakulan lebih optimal,” imbuh Anton. (rsy/sit)

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, drh Ainur Alfiah, mengatakan bahwa pada Desember 2024 lalu, jumlah kasus PMK di Kabupaten Pasuruan yang dilaporkan ada sebanyak 99 kasus. Puluhan kasus PMK tersebut, terjadi di enam kecamatan. Yakni, Kecamatan Nguling, Purwodadi, Prigen, Winongan, Pandaan dan Kecamatan Gempol.

“Merebaknya mulai awal Desember tahun 2024 kemarin. Satu bulan ada 99 kasus PMK di enam wilayah kecamatan,” kata Alfiah, Selasa (02/01/2025) tadi.

Dijelaskannya, kasus ini kembali muncul dikarenakan perubahan musim. Dari sebelumnya kemarau ke musim penghujan. Selain itu, banyaknya sapi yang terkena PMK akhir-akhir ini adalah sapi-sapi yang belum divaksin ataupun sapi baru yang berasal dari luar daerah.

Baca juga :

“Banyak sapi yang oleh pemiliknya tidak divaksin. Sekarang stok vaksin sudah gak ada, jadi sebisa mungkin para peternak sendiri yang memvaksin,” ucapnya.

Dengan fakta di atas, Pemkab Pasuruan sebelumnya telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan selanjutnya surat edaran bisa dilanjutkan sampai di tingkat peternak. “Kami juga lakukan KIE Lewat online, Poskeswan kami juga memberikan sosialisasi di media sosial. Tapi untuk vaksin sekarang masih kosong, sehingga kami harapkan dapat swadaya,” ujarnya.

Lebih lanjut Alfiah meminta kepada para peternak agar tidak perlu risau dalam menghadapi kasus ini. Pasalnya, sebelumnya Pemkab Pasuruan berhasil menekan angka kasus PMK hingga tanpa kasus pada bulan Oktober lalu. Hal ini dilakukan, dengan cara menjaga kebersihan kandang ternak mulai dari pemberian makanan hingga penyemprotan disinfektan secara rutin di area kandang.

Tidak hanya itu, pemberian vitamin juga menjadi fokus Pemkab Pasuruan dalam memberantas kasus PMK. “Yang paling penting meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya dari peternakan atau lokasi kejadian atau kasus,” paparnya. (kom/pas/sit)

Kepala Disnakan Kabupaten Situbondo, Achmad Djunaidi, mengatakan bahwa dalam event ini ada 143 ekor sapi dan 26 domba Sapudi. Sehingga, total keseluruhan ada 169 ekor.

“Sapi dan domba Sapudi peserta kontes ternak ini berasal dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Situbondo. Ternak-ternak ini sebelum ikut kontes, sudah divaksin,” katanya.

Ditambahkannya, tim juri event Kontes Ternak Situbondo ada lima orang, yang terdiri dari satu orang dari BBIB Singosari, dua orang dari akademisi, satu orang ekspert sapi potong dan satu orang dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. “Mereka adalah para juri profesional yang sudah malang melintang dalam penjurian di beberapa kontes ternak. Dan yang pasti, mereka memiliki kecakapan dalam penyeleksian ternak kontes,” imbuh Kepala Disnakan Kabupaten Situbondo.

Baca juga :

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Situbondo ini mengatakan, ada delapan kategori untuk sapi dalam event Kontes Ternak Situbondo ini. Yakni, kategori ekstrem, calon kereman hasil IB, induk hasil IB, induk PO Brahman, calon induk hasil IB. Kemudian, calon induk hasil PO Brahman, pedet betina hasil IB dan pedet betina hasil PO.

Sementara itu, lanjutnya, untuk domba Sapudi ada dua kategori. Yaitu, domba Sapudi jantan serta domba betina. “Total hadiah Kontes Ternak Situbondo 2024 ini sebesar Rp116 juta,” tegas Djunaidi.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, mengungkapkan bahwa tema event Kontes Ternak Situbondo Tahun 2024 ini adalah ‘Kebangkitan sektor peternakan sebagai ujung tombak ketahanan pangan menuju Situbondo berjaya’. “Harapannya, para peternak mendapatkan bibit ternak yang berkualitas dalam rangka peremajaan, motivasi dan merangsang peternak untuk memproduksi bibit ternak yang berkualitas, memberi penghargaan kepada peternak yang berprestasi, melakukan promosi calon bibit ternak yang berkualitas dan meningkatkan nilai jual bibit ternak,” ujar Bupati Karna. (her/sit)

Kanitreskrim Polsek Kraksaan, Ipda Dj Setyowadi, mengatakan bahwa kejadian sekitar pukul 16.30. Saat itu, pemilik motor berada di tengah sawah sedang mengembala itiknya.

“Saat itu, muncul tiga pemuda datang ke lokasi dan mendekati motor korban yang tidak terjaga,” terangnya di Polsek Kraksaan.

Baca juga :

Lebih lanjut Ipda Setyo menceritakan, ketiga pemuda tersebut kemudian membawa kabur sepeda motor Yamaha Vega milik peternak tersebut. “Salah satu dari tiga tersangka itu membawa kabur sepeda motor dan kepergok warga, hingga dilakukan pengejaran. Setelah sampai di Desa Sumberlele, Kraksaan, terduga tersangka berhasil diamankan,” imbuhnya.

Dari kejadian itu, lanjutnya, petugas kemudian datang ke lokasi untuk membawa pelaku ke Polsek Kraksaan, untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. “Yang satu ini (Wf) berhasil diamankan, sedangkan dua lainnya saat ini masih kita lakukan pengejaran. Sebelumnya, mereka mengaku sempat meminum-minuman keras jenis arak,” ujarnya. (nun/pix/gie)

Untuk mulai menarik peternak supaya beralih ke penggunaan LPG non subsidi, Mas Dhito-sapaan akrab Bupati Kediri, berkolaborasi dengan Pertamina, Hiswana Migas dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Kediri. Langkah yang diambil, yakni para peternak ayam potong di Kabupaten Kediri, dipinjami tabung non subsidi supaya tidak terlalu terbebani di masa peralihan. Adapun harga LPG non subsidi, Pertamina memberikan harga paling rendah sekitar Rp 16.700 perKg.

Sebagaimana arahan Mas Dhito, pendistribusian tabung LPG non subsidi kepada peternak ayam di Kabupaten Kediri, dimulai di Desa Joho, Kecamatan Wates, Senin (14/08/2023) tadi. “Alhamdulilah sudah mulai terealisasi, khususnya bagi peternak yang besuk kebetulan ada check in DOC,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih.

Baca juga:

Melalui upaya yang dilakukan, lanjut Tutik, bupati berharap para peternak yang sebelumnya masih menggunakan LPG bersubsidi mau beralih ke non subsidi. Hal ini, sebagaimana Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG.05/DJM/2022 dimana sektor peternakan menjadi salah satu yang tidak diperbolehkan menggunakan LPG subsidi.

Sebagaimana diketahui, para peternak ayam menggunakan LPG sebagai pemanas DOC atau anakan ayam selama 14 hari di awal pemeliharaan. Sejauh ini, dari sekitar 230 peternak ayam yang terdata di DKPP Kabupaten Kediri, sudah ada 160 peternak yang berada di 11 kecamatan mengajukan untuk beralih ke LPG non subsidi.

“Ini patut kami apresiasi teman-teman peternak broiler yang kemarin telah mengajukan (peminjaman tabung) dan ini akan terus kami ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Bagi peternak yang nantinya akan menukarkan tabung melon ke non subsidi, menurut Tutik, tetap akan dilayani. Adanya kolaborasi itu, pendistribusian LPG non subsidi akan dilakukan langsung ke peternak.

Sementara itu, Kepala Kamar Dagang Industri (Kadin) Kabupaten Kediri, David Tompo Wahyudi, menyebut ketersediaan peternak di Kabupaten Kediri untuk mau beralih ke LPG non subsidi patut diapresiasi. “Yang menyatakan bersedia beralih dari LPG subsidi ke non subsidi baru di Kabupaten Kediri (untuk Jawa Timur, red). Ini pionernya bisa untuk percontohan dan akan kita laporkan ke provinsi,” tuturnya.

Untuk peminjaman tabung LPG non subsidi itu, David mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyediakan 3.200 tabung. Melalui peminjaman tabung itu, diharapkan peternak tidak merasa terbebani.

Di sisi lain, melalui kolaborasi yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Kediri bersama Kadin, Hiswana Migas dan Pertamina, itu diharapkan tidak lagi terjadi kelangkaan LPG subsidi di masyarakat.

Sementara itu, Ali Mustofa, salah satu peternak ayam yang bersedia beralih ke LPG non subsidi mengaku terbantu dengan kebijakan peminjaman tabung tersebut. Sebagai peternak, dirinya menyadari penggunaan LPG subsidi dilarang.

“Peraturannyakan sudah berubah (dilarang) jadi supaya lebih aman mengikuti aturan yang ada,” ujarnya.

Ali mengaku, dirinya memelihara ayam dengan total kapasitas 5000 ekor. Berdasarkan yang telah dijalankan untuk penggunaan LPG subsidi satu periode pemeliharaan, setidaknya dibutuhkan 60 tabung. (kom/pan/sit)