Dalam proses pendataan ini, petugas turut didampingi langsung oleh Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam. Sementara dalam momen itu, Bupati Ipuk mengatakan bahwa dirinya sudah menyampaikan data-data yang diminta petugas sensus ekonomi. Menurutnya, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat.

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah disensus oleh BPS. Petugas menanyakan apa yang ada di dalam rumah, terutama dari sisi ekonomi rumah tangga,” kata Bupati Ipuk.

Disampaikan bupati, hasil sensus ini akan menunjukkan tingkat perekonomian setiap rumah tangga, termasuk juga memetakan sektor apa saja yang bergerak di daerah. “Data yang didapat, akan mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat, yang nantinya bisa menjadi bahan intervensi berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” tambah Bupati Ipuk.

Untuk itu, bupati mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan keterangan saat petugas BPS melakukan pendataan. Proses tersebut diperlukan, untuk memastikan data ekonomi terus diperbarui. Sehingga, program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Baca juga :

“Data yang akurat tidak hanya membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar pemkab mengetahui peta ekonomi Banyuwangi dan bagaimana pergerakannya. Sehingga kami bisa mengambil kebijakan dengan tepat untuk lebih menggerakkan ekonomi di daerah,” ujar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menargetkan pendataan terhadap seluruh rumah tangga di Banyuwangi. Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Banyuwangi melibatkan sekitar 1.953 petugas. Pendataan telah dimulai sejak 17 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat Banyuwangi agar terbuka menerima petugas sensus ekonomi serta memberikan jawaban sejujur-jujurnya.

“Sensus ini akan memotret ekonomi warga Banyuwangi. Ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk membuat kebijakan yang tepat bagi masyarakat. Contohnya adalah Program KUR yang lahir dari sensus ekonomi sebelumnya setelah mengetahui potret ekonomi Indonesia didominasi UMKM,” jelas Abdus Salam.

Dirinya juga memastikan, bahwa sensus ekonomi tidak akan berpengaruh pada pajak masyarakat yang disensus. “Mohon terima petugas dengan baik, isi jawaban dengan benar. Dan yang penting, data rahasia yang disampaikan tidak ada kaitan dengan pajak. Sampai saat ini belum ada laporan terkait penolakan dari warga,” kata Abdus Salam. (kom/bwi/gie)

Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Tatag Trawang Tungga, Kapolres Trenggalek, AKBP Ridwan Maliki, terungkap bahwa terduga pelaku BF telah melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan di tiga lokasi yang berbeda. “Pelaku BF ini melakukan aksinya di beberapa tempat yang berbeda. Pertama di Desa Pringapus Kecamatan Dongko pada Rabu (03/06/2026). Dimana korbannya seorang nenek berusia 78 tahun. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura bertanya kemudian merebut kalung dan sempat memukul dan mencekik korban,” ungkapnya, Senin (15/06/2026) tadi.

AKBP Maliki menjelaskan, lokasi kedua aksi tersangka di Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan. Pelaku BF merampas kalung korban yang sudah berusia lanjut dan mendorong hingga jatuh tersungkur. Korban sempat berusaha mengejar pelaku, namun tidak kuat karena fisik yang sudah tua.

“Selain 2 korban berusia lanjut, pelaku BF juga melakukan aksinya di Desa Senden, Kecamatan Kampak. Korbannya masih berusia 5 tahun, dimana saat kejadian tengah bersepeda bersama temannya. Tiba-tiba pelaku datang dan merebut kalung yang dipakai korban,” jelas AKBP Maliki.

Mendapati laporan tersebut, Satrekrim Polres Trenggalek bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga mengerucut pada satu nama pelaku BF. Petugas kemudian melakukan penangkapan dan membawa ke Mapolres Trenggalek untuk proses lebih lanjut.

Baca juga :

“Sasarannya adalah perempuan yang lemah, orang tua dan anak-anak. Modusnya memanfaat situasi dan keadaan jalan yang sepi. Sedangkan motifnya adalah untuk kepentingan pribadi dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari,” tuturnya.

Sejumlah barang bukti berhasil diamankan petugas seperti 1 unit sepeda motor, helm, kaos, tas slempang, celana panjang, hoodie, sendal, masker, sebuah handphone, nota pembelian emas serta sejumlah rekaman CCTV.

“Untuk pelaku BF dijerat dengan Pasal 479 Ayat (1) KUHPidana Subs Pasal 476 KUHPidana Jo Pasal 127 ayat (1) KUHPidana, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun,” kata orang nomor satu di jajaran Polres Trenggalek itu.

“Karena saat dilakukan penangkapan pelaku sempat melawan, maka petugas melakukan tindakan tegas terukur. Akibatnya, pelaku harus mendapat luka tembak di kakinya,” sambungnya.

Perlu diketahui, dari catatan Polres Trenggalek, BF sebelumnya diketahui pernah melakukan berbagai tindak pidana. Diantaranya, tahun 2017 kasus Curas divonis 1 tahun, tahun 2019 kasus penadahan divonis 1 tahun 4 bulan, tahun 2020 kasus Curas dihukum 8 bulan penjara, tahun 2022 kembali ditangkap atas kasus yang sama dan mendapat vonis 1 tahun dan tahun 2022 vonis 2 tahun penjara. (mil/gie)

Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Rachmad Aji Prabowo, mengatakan bahwa aksi pencurian ini terjadi di kawasan Jalan Simpang LA Sucipto, Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada Senin (04/06/2026), sekitar pukul 04.00. “Pada malam hari sebelum kejadian, korban memarkir mobilnya dalam kondisi terkunci rapat di belakang gudang tempat kerjanya,” ujar AKP Aji, saat rilis di Mapolresta Malang Kota, Senin (15/06/2026) tadi.

Korban baru mengetahui kalau mobil pickupnya hilang, sekitar pukul 05.00. Kejadian ini, selanjutnya dilaporkan ke Polsek Blimbing.

“Dari hasil penyelidikan, Tim Opsnal Polresta Malang Kota dan Reskrim Polsek Blimbing, mendapati mobil tersebut melintas di kawasan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang pada Sabtu (09/06/2026),” imbuhnya.

Baca juga :

Petugas, pun selanjutnya menghentikan laju mobil tersebut dan memeriksa pengemudinya. Saat itu, diperoleh keterangan jika mobil pickup tersebut disewa dengan harga Rp 2,6 juta perbulan. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan mencari sosok pelaku yang telah menyewakan mobil hasil curian tersebut.

Dari hasil pengembangan ini, diketahui identitas MS sebagai sosok terduga pelaku pencurian. Petugas kemudian melakukan pencarian, hingga berhasil membekuk MS di kawasan Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

“Ternyata pelakunya adalah MS, yang tak lain adalah karyawan korban,” jelasnya.

Kepada petugas, MS mengaku mencuri karena sedang terhimpit ekonomi. Aksi pencurian mobil tersebut sudah direncanakan cukup lama. “Tepatnya sebulan sebelum kejadian, MS telah menggandakan kunci kontak mobil tersebut sehingga dengan mudah melakukan aksi pencurian. Atas perbuatannya, MS dikenakan Pasal 477 UU No 1 Tahun 2023, dengan ancaman 7 tahun penjara,” tambahnya. (gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi menjadi langkah penting untuk memperoleh data yang akurat dan dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. “Pertama kami melaunching Sensus Ekonomi 2026 yang semua petugasnya kami apelkan dan membaca deklarasi sebagai pedoman pelaksanaan sensus,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa dari data yang dihasilkan dari sensus ekonomi akan digunakan untuk memetakan kondisi perekonomian masyarakat. Termasuk, menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. 

“Kami berharap bisa mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bisa dijadikan dasar perencanaan pembangunan, termasuk mengetahui sejauh mana tingkat perekonomian di Kota Malang,” katanya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, Pemkot Malang telah menginstruksikan kecamatan, kelurahan hingga RT/RW agar membantu sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu dilakukan, agar warga memahami pentingnya memberikan data kepada petugas sensus.

Baca juga :

“Kami berharap masyarakat Kota Malang siap menerima petugas Sensus Ekonomi 2026,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Umar Sjaifudin, menjelaskan bahwa pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi berlangsung selama sekitar 2,5 bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dirinya mengimbau masyarakat, untuk menerima petugas sensus yang telah dibekali atribut resmi berupa rompi, kartu identitas dan surat tugas.

“Terimalah petugas kami yang sudah dibekali atribut rompi, id card dan surat tugas. Kemudian bagi responden, jawablah pertanyaan dengan sebenar-benarnya karena hasil sensus ini akan sangat berguna, tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga untuk kepentingan semua pihak,” ucap Umar.

Dalam pelaksanaannya, BPS Kota Malang menerjunkan 627 petugas yang disebar ke seluruh kelurahan. Setiap petugas ditargetkan mendata sekitar 750 hingga 850 unit usaha maupun rumah tangga usaha.

“Target yang harus didapatkan petugas cukup banyak. Karena itu kami berharap responden dapat menerima petugas dengan baik dan memberikan jawaban yang benar,” imbuhnya. (rsy/sit/adv)

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, saat membuka Pelatihan Calon Petugas Sensus Ekonomi 2026 Gelombang III yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, pada Rabu (10/06/2026). Diuraikan, bahwa kualitas pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Tanpa data yang akurat, pemerintah akan kesulitan menyusun program yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Tanpa data yang akurat, pemerintah akan kesulitan menentukan arah pembangunan. Sebaliknya, dengan data yang baik, program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat,” ujar Sekda Erik.

Dirinya juga menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu basis data penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan fiskal, memperkuat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), hingga meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Baca juga :

Selain itu, data yang dihasilkan juga akan menjadi landasan pengambilan kebijakan di berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur. “Data yang akurat merupakan aset penting bagi pemerintah daerah. Data tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga ekonomi,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus, Pemkot Malang siap bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dukungan tersebut akan melibatkan seluruh perangkat daerah hingga unsur kewilayahan agar proses pendataan berjalan optimal.

“Pemerintah Kota Malang memiliki komitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kami akan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan seluruh unsur pemerintahan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar,” tutur Sekda Erik.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengapresiasi pelaksanaan Pelatihan Calon Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang dinilainya menjadi tahapan penting untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan. Menurutnya, petugas sensus memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pengumpulan data di lapangan.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap lahir petugas-petugas sensus yang kompeten, tangguh, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Data yang mereka hasilkan akan menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan di berbagai sektor,” imbuh Erik. (rsy/sit)

Dalam sambutan itu, Bupati Malang menegaskan bahwa data yang akurat dan terpercaya merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Karenanya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan basis data yang komprehensif bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang.

“Saya mengapresiasi BPS Kabupaten Malang yang telah mempersiapkan seluruh tahapan sensus dengan baik. Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan petugas memiliki kemampuan teknis, pemahaman metodologi, serta integritas yang tinggi dalam melakukan pendataan di lapangan,” kata Bupati Malang.

Dirinya menambahkan, bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Melalui kegiatan ini, berbagai sektor usaha mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perdagangan, industri pengolahan hingga jasa dan pariwisata akan didata secara komprehensif.

Diuraikan Bupati, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah. Sekaligus, memperkuat kontribusi Kabupaten Malang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga :

“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2025 mencapai 5,92 persen, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur. Saya berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat semakin memperkuat iklim investasi dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut Bupati Sanusi memaparkan, visi pembangunan Kabupaten Malang, yakni Malang Maju, Agamis, Kreatif (Makmur), yang diwujudkan melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Berkat komitmen tersebut, Kabupaten Malang berhasil meraih predikat sebagai salah satu daerah terinovatif di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri selama beberapa tahun berturut-turut.

Salah satu contoh inovasi yang mendapat perhatian adalah pengembangan produksi garam di Kecamatan Donomulyo yang kini mampu menghasilkan hingga 10 ton per bulan dan menjadi potensi ekonomi baru bagi masyarakat setempat. “Kami tegaskan bahwa pembangunan daerah difokuskan pada tiga sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Berbagai capaian pembangunan terus menunjukkan hasil positif, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari meningkatnya nilai penilaian Ombudsman pada sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, tambah Bupati, Pemerintah Kabupaten Malang terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Diantaranya, pengembangan layanan kesehatan di RSUD Kanjuruhan yang kini mampu melayani tindakan pemasangan ring jantung melalui jaminan BPJS Kesehatan, pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Bantur, kehadiran SMA Taruna Nusantara, serta pengembangan berbagai perguruan tinggi dan fakultas kedokteran di wilayah Kabupaten Malang.

“Kami berharap, seluruh petugas dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sehingga, akan menghasilkan data statistik yang berkualitas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar mewujudkan Kabupaten Malang yang semakin maju, mandiri dan sejahtera,” tambahnya. (pro/gie)

Berdasarkan laporan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Embarkasi Surabaya per 4 Mei 2026 pukul 10.00, total CJH yang telah diberangkatkan terdiri atas 8.338 laki-laki dan 9.497 perempuan dalam 47 kelompok terbang (Kloter). Pada hari yang sama, Embarkasi Surabaya kembali memberangkatkan 1 Kloter berjumlah 380 orang. Sehingga, total kumulatif keberangkatan mencapai 17.835 orang.

Secara keseluruhan, Embarkasi Surabaya tahun ini dijadwalkan memberangkatkan 44.080 orang yang terdiri atas 42.109 jamaah. Termasuk, 464 petugas, 162 Petugas Haji Daerah (PHD), serta 140 Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji serta Umrah (PIH KBIHU) yang terbagi dalam 116 Kloter.

Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Mohammad As’adul Anam, mengatakan bahwa operasional pemberangkatan hingga saat ini berjalan tertib dan lancar, berkat koordinasi lintas sektor yang terus diperkuat. “Alhamdulillah, hingga hari ke-14 operasional, proses pemberangkatan berjalan tertib, lancar dan seluruh Kloter dapat diberangkatkan tepat waktu. Mekanisme mutasi juga berjalan efektif. Sehingga, mampu menekan jumlah kursi kosong,” kata Anam, Rabu (06/05/2026) tadi.

Baca juga :

Dalam pelaksanaan operasional, lanjutnya, tercatat terdapat 51 mutasi keluar yang disebabkan berbagai faktor. Seperti, jamaah sakit di rumah sakit sebanyak 12 orang, kondisi hamil 1 orang, pendamping 6 orang, tunda keberangkatan 8 orang, perpindahan Kloter 18 orang, serta 6 kursi kosong karena alasan teknis.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 kursi berhasil diisi kembali melalui mutasi masuk dari jamaah cadangan maupun jamaah yang telah memiliki nomor Kloter. Dengan demikian, jumlah kursi kosong atau open seat tersisa 25 kursi.

Selain itu, PPIH juga mencatat sebanyak 11 jamaah mengalami penundaan keberangkatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya. Dengan uraian, terdiri atas 7 jamaah sakit dan 4 pendamping. Dari sisi ketepatan waktu penerbangan, 47 Kloter yang telah diberangkatkan tercatat memiliki On Time Performance (OTP) 100 persen atau berangkat sesuai jadwal.

Sementara itu, saat ini terdapat laporan 1 jamaah wafat di Arab Saudi dan informasi detail telah disampaikan melalui keterangan resmi sebelumnya. Pada 5 Mei 2026, Embarkasi Surabaya dijadwalkan menerima kedatangan 1.520 jamaah dari 4 Kloter yang berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Diantaranya, Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Jember, Jombang, Pasuruan, Banyuwangi, Tulungagung, Lumajang dan Kota Malang.

PPIH Embarkasi Surabaya juga menegaskan komitmennya untuk terus memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai standar pelayanan demi menjamin keamanan, kenyamanan dan kelancaran ibadah haji. (kom/sby/gie)

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Malang, Subhan, menjelaskan bahwa jumlah petugas Kementerian Agama disesuaikan dengan jumlah kelompok terbang (kloter) yang diikuti calon jamaah Kota Malang. “Petugas dari Kemenag ada enam orang, karena mengikuti tiga kloter. Setiap kloter ada satu ketua kloter dan satu pembimbing ibadah,” ujar Subhan, Jumat (17/04/2026) tadi.

Selain itu, enam tenaga kesehatan juga disiapkan untuk mendampingi calon jamaah selama pelaksanaan ibadah haji. Dengan begitu, total petugas dari Kemenag dan kesehatan mencapai 12 orang. Jumlah tersebut, kemudian ditambah tiga PHD yang direkomendasikan Pemkot Malang.

Baca juga :

Meski seleksi administrasi melibatkan Pemkot, proses seleksi akhir tetap dilakukan oleh Kementerian Agama. “PHD dari Kota Malang ada tiga orang dan sudah selesai seleksi. Jadi total petugas yang mendampingi jamaah ada 15 orang,” tambahnya.

Sebelum diberangkatkan, seluruh petugas haji telah mengikuti berbagai pelatihan, baik di Asrama Haji oleh Kementerian Agama maupun pelatihan teknis dari Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk seleksi kesehatan bagi petugas, juga lebih ketat dibanding jamaah haji. Selain pemeriksaan penyakit umum, petugas juga wajib menjalani tes kesehatan mental hingga tes narkoba.

“Petugas harus benar-benar sehat secara menyeluruh. Mulai tekanan darah, kolesterol, gula darah, hingga kesehatan mental semuanya diperiksa,” tegasnya.

Subhan mengimbau, agar seluruh petugas dapat menjalankan tugas secara profesional karena membawa nama negara selama bertugas di Tanah Suci. “Petugas itu mewakili negara. Maka harus melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing, baik pelayanan kesehatan, pengaturan perjalanan kloter, maupun pembimbingan ibadah jamaah,” imbuh Subhan. (rsy/sit)

Selama proses penggeledahan, petugas juga memberikan arahan kepada warga binaan agar selalu mematuhi peraturan yang berlaku di dalam Rutan serta menjaga kebersihan dan kerapihan kamar hunian. Warga binaan pun mengikuti kegiatan tersebut dengan kooperatif sehingga razia berjalan dengan aman dan tertib.

Baca juga :

Dari hasil razia, petugas tidak menemukan barang-barang berbahaya maupun terlarang. Hal ini, menunjukkan bahwa kondisi keamanan di dalam blok hunian, khususnya kamar nomor 9, dalam keadaan kondusif.

Kepala Rutan Situbondo, Suwono, menyampaikan bahwa kegiatan razia ini merupakan langkah deteksi dini guna mencegah potensi gangguan Kamtib. “Razia rutin ini kami lakukan sebagai upaya preventif untuk memastikan lingkungan Rutan Situbondo tetap aman, tertib dan kondusif,” ujarnya. (her/gie)