Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi, mengatakan bahwa saat ini hotel, restoran maupun taman rekreasi bisa memenuhi permintaan untuk menyerap hasil petani atau peternak lokal. Apalagi, jika produsen lokal Batu bisa memenuhi kriteria standar untuk suplai ke hotel dan resto dengan harga yang bersaing.

“Jadi, di sini PHRI membuka peluang untuk menyerap produk lokal. Seperti telur yang diproduksi dari peternak ayam petelur. Kami di sini juga bisa kerja sama,” terangnya, Senin (17/07/2023) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, PHRI akan sangat terbantu karena kebutuhan telur ayam dari anggota cukup tinggi. Apalagi saat akhir pekan atau saat tertentu seperti waktu liburan. “Misalnya saja, dari telur yang sudah memenuhi standar, kemudian pasokan kebutuhan bagi hotel dan restoran yang konsisten. Jelas, ini sangat terbantu,” ujarnya.

Peluang kerja sama dengan peternak ayam petelur ini, tambah Sujud, tidak jauh beda dengan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain. Salah satunya adalah petani apel. “Kami selama ini juga menyerap produk lokal salah satu di antaranya apel. Dengan Program Satu Tiket Satu Apel yang sudah berjalan di hotel-hotel untuk welcome fuit ini, maka peluang besar juga bekerjasama dengan peternak ayam petelur untuk memasok hasil produk telurnya,” jelasnya.

Untuk itu, tegasnya, PHRI memang mengutamakan produk lokal untuk penyerapannya. Ini bisa dilakukan di semua lini mulai produk sayuran, buah-buahan, peternakan serta UMKM. “Yang jelas, kami membuka peluang kerja sama dengan peternak telur untuk kebutuhan hotel dan restoran. Bahkan, yang terjadi saat ini pun untuk buah apel lokal, pihak hotel juga membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar,” tambahnya. (put/gie)

Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi, menjelaskan bahwa pemicu tingginya tingkat okupansi perhotelan, karena saat ini musim liburan sekolah yang dilakukan oleh siswa sekolah yang sedang tidak ujian. “Beberapa pekan setelah liburan, tingkat okupansi perhotelan yang ada di Kota Batu, tetap meningkat. Itu karena, sekarang sudah memasuki musim liburan sekolah. Nah, awal meningkatnya okupansi pada tanggal 29 dan 30 April 2023, yang mencapai 80 persen terus disambung saat weekend sampai hari ini,” terangnya, di Taman Rekreasi Selecta Kota Batu, Kamis (11/05/2023) tadi.

Dibandingkan tahun lalu, tambahnya, memang untuk tingkat okupansi lebih tinggi. Kalau tahun ini, dilihat saat puncaknya mencapai 80 persen tetapi setelah dilanjutkan weekend, berikutnya stabil menjadi 70 persen.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Saat hari-hari normal atau biasa, rata-rata tingkat okupansi perhotelan 20-30 persen. Dan, weekend sampai minggu kemarin saja meningkat langsung di angka 70 persen. Rata-rata peningkatan saat weekend 70 persen ini dalam hitungan komulatif,” ujarnya.

Kalau dilihat tingkat okupansi yang stabil 70 persen, diperkirakan Sujud, Juni sampai Juli 2023 ini akan terjadi peningkatan yang kembali diangka 80 persen. Itu dikarenakan, bulan-bulan tersebut merupakan musim liburan.

“Saya berharap, dari angka peningkatan okupansi yang stabil mencapai 70 persen mulai hotel bintang 1 sampai 5 saat bulan Juni hingga Juli 2023 akan naik lagi. Karena, bulan-bulan itu adalah musim liburan,” tegasnya. (put/sit)

Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi, mengatakan bahwa penurunan yang sangat drastis dari pendapatan hotel, itu terjadi karena meeting room, rekreasi keluarga dan pameran, sudah pasti tidak ada atau minim. Sehingga, ini juga berpengaruh pada pendapatan hotel.

“Selama Ramadan, pastinya permintaan kegiatan di hotel, baik itu seperti meeting, rekreasi keluarga hingga pameran, pasti itu tidak ada. Akibatnya, ini ada penurunan pendapatan dan itu sudah biasa. Karena, memang room rate hotel itu fluktuatif. Begitu juga sebaliknya, ketika sekali waktu dinaikkan dua kali lipat itu juga biasa,” terang Sujud, yang disampaikan lewat ponselnya, Kamis (23/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Dari pengalaman hotel yang sudah terbiasa menghadapi Ramadan, tambahnya, memang harus ada inovasi untuk menutupi kerugian akibat dari menurunnya pendapatan. Karena, dipastikan operasional saat Ramadan hingga Lebaran, akan banyak pengeluaran. Mulai dari gaji pokok, gaji bulanan yang rutin serta THR.

“Kami berharap, untuk menutupi kerugian hotel selama Bulan Ramadan, bisa disiasati dengan inovasi menawarkan paket kepada tamu. Seperti paket buka puasa bersama, atau paket sahur kepada tamu yang menginap. Di sini, biar tidak terlalu banyak kerugian operasional. Kalau tidak ada langkah inovasi hotel, jelas akan terasa,” urainya. (put/sit)

Bahkan, rencananya di taman itu, saat malam hari juga akan tetap dibuka. Sehingga, masyarakat bisa menikmati atau memanfaatkan keberadaan taman tidak hanya pada siang hari. Namun, malam pun diharapkan tetap mampu menarik wisatawan.

Penambahan fasilitas pada revitalisasi, disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Aris Setiawan, Minggu (05/03/2023) siang. Menurutnya, konsep hutan dengan menambah sarana joging track, banyak digunakan oleh masyarakat. Karenanya dari pemanfaatan itu, akan ditambah beberapa kursi dan fasilitas olah raga lain, sehingga optimal menjadi taman sehat.

“Selama ini, taman itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk olah raga joging track. Dimungkinkan, nanti akan ditambah kursi serta fasilitas olah raga lain. Sehingga, tempat ini menjadi taman sehat untuk masyarakat,” terang Aris.

Selama ini, tambahnya, Taman Bondas dibuka saat pagi hingga siang maksimal pada sore hari. Sedangkan, saat malam hari tempat tersebut ditutup. Untuk itu, diharapkan dengan dibukanya Hutan Kota Bondas, dari pagi sampai malam, bisa memecah keramaian di Alun-alun Kota Batu.

“Saya kira, masyarakat Kota Batu setuju. Karena selama ini, wisatawan luar sudah banyak yang berkunjung di Alun-alun. Sehingga, perlu adanya pemecahan keramaian dan masyarakat nantinya bisa jalan-jalan di Hutan Kota Bondas. Dan, saya kira ini juga akan ramai seperti Alun-alun, kalau tamannya dipercantik dan dibuka karena masyarakat luar Kota Batu, akan juga berkunjung ke situ juga,” tuturnya.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Mengenai proses pekerjaannya, Aris menjelaskan, bekerjasama dengan pelaku usaha di bawah naungan PHRI. Yang artinya, dalam penggarapannya dilaksanakan melalui CSR. “Jadi, untuk mempercantik taman itu digarap tahun 2023 ini. Rencananya kolaborasi dengan pelaku usaha di bawah naungan PHRI. Yang harapannya, ada kontribusi dari pelaku usaha untuk bisa bersama pemerintah untuk mempercantik kota,” jelasnya.

Sedangkan mengenai pengelolaan setelah bekerjasama dengan pelaku usaha, tambahnya, akan dikomunikasikan lagi lebih khusus. Pastinya, apabila dikelola oleh pihak pelaku usaha maka akan lebih profesional.

“Selama ini, di Taman Bondas ada lima orang pegawai yang merawat taman dan kebersihan. Tinggal, pengelolaan Pemkot atau pelaku usaha yang memberikan CSR. Kita rumuskan bareng dan kita komunikasikan lebih khusus. Saya kira, kalau dikelola sama pelaku usaha akan lebih profesional. Nanti, pegawai saya tinggal diarahkan menjadi tim kebersihan atau perawatan jalan protokol,” bebernya.

Sementara itu, tujuan dari merevitalisasi taman Hutan Kota Bondas, itu merupakan keinginan masyarakat untuk bisa memiliki taman yang berbeda dengan daerah lain. Kemudian, dengan pekerjaan revitalisasi yang bekerjasama dengan pelaku usaha, harapannya bisa mengefesiensi anggaran. Artinya, anggaran bisa dialokasikan untuk pembangunan yang lain.

“Ini keinginan masyarakat yang menginginkan taman kota ini bisa indah dan beda dengan daerah lain. Kedua, harapan wali kota untuk mengakomodir harapan masyarakat. Karena untuk mengelola taman dan fasilitas, ini butuh anggaran yang luar biasa. Seperti membenahi fisik hingga jumlah taman. Sehingga, harapannya ada efesiensi anggaran dari Pemda. Kalau menggunakan dana CSR, maka dana perawatan bisa dialokasikan untuk pembangunan yang lain,” jelasnya.

Sekedar diketahui, taman Hutan Kota Bondas dibangun di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi. Dan, baru pertama kali direvitalisasi dengan sistem kerja sama dengan pelaku usaha yang sedianya digarap tahun ini. Dimana, proyek ini akan menjadi percontohan bagi pelaku usaha lain dalam kontribusinya untuk memperindah taman kota. (put/gie/adv)

Disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, Aris Setiawan, bahwa rencana revitalisasi taman tersebut akan bekerjasama dengan Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Kota Batu, untuk memberikan corporate social responsibility (CSR) dalam pengelolaan taman tersebut. “Ini berdasarkan arahan Pj Wali Kota Batu, bahwa kita bisa bekerjasama dengan PHRI. Sehingga, taman-taman di Kota Batu, ini ada CSR dari hotel maupun restauran,” terang Aris, saat ditemui di Musrembang 2023 Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Rabu (22/02/2023) tadi.

Mengenai tindak lanjut kerja sama tersebut, tambahnya, beberapa waktu lalu sudah melakukan komunikasi dengan Ketua PHRI Kota Batu. Dalam komunikasi itu, PHRI Kota Batu merespon positif.

“Ini lagi kita jalin. Kemarin, kita komunikasikan dengan Ketua PHRI Kota Batu. Sangat antusias dan akan membantu pemerintah daerah untuk mempercantik kota,” jelasnya.

Mengenai anggaran yang dibutuhkan, secara konsep masih dibicarakan. Revitalisasi nantinya, akan dikelola PHRI. Dimana, untuk 20 taman dan 45 vertikal garden yang ada di Kota Batu. Artinya, tinggal PHRI yang memilih taman mana saja untuk dikelolanya. Untuk tahap awal ini, yang dipilih Taman Hutan Bondas di Jalan Sultan Agung, Kota Batu.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Ini masih kita inventarisasi kebutuhannya. Kita konsep bareng-bareng, nanti untuk memecah keramaian Alun-alun. Biar wisatanya tidak terkonsentrasi di Alun-alun saja, tetapi di taman Hutan Bondas,” tutur Aries.

Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi, saat dikonfirmasi membenarkan mengenai rencana itu. Bahwa, untuk mengerjakan Taman Hutan Bondas, itu merupakan pilot project dari Taman Wisata Selecta.

“Alhamdulillah, insyaallah pilot project dari Selecta, untuk mengerjakan taman Hutan Bondas,” ungkap Hariadi, yang sekaligus sebagai Direktur Taman Wisata Selecta ini, saat disampaikan melalui ponselnya.

Mengenai anggaran yang dibutuhkan, dirinya menyebut, untuk sementara belum bisa dijelaskan. Karena, baru sekitar pekan depan akan bertemu dengan DLH Kota Batu, untuk melihat kondisi Taman Hutan Bondas. Setelah itu, baru dilakukan penghitungan anggaran CSR nya.

“Kami belum bisa menghitung kebutuhan anggaran. Sekaligus, kami akan menyampaikan konsep setelah melihat kondisi taman. Kami akan mengajukan rancangan kami ke DLH utk dimintakan persetujuan,” jelas Hariadi.

Dengan adanya CSR itu, tambahnya, ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat. “Intinya, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial PT Selecta ke masyarakat Batu,” jelasnya. (put/gie)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika PHRI ini merupakan mitra dari Pemkot Malang. Karena, sebab pendapatan dari sektor hotel dan restoran bisa dikatakan tinggi. Sehingga, kolaborasi akan terus dikuatkan bersama.

“Pendapatan sektor hotel dan resto, ditargetkan kurang lebih antara hampir Rp 250 miliar di tahun 2023. Maka, kolaborasi ini harus kita kuatkan. Apa yang menjadi kesulitan PHRI akan kita support. Kami ucapkan selamat dan sukses pada PHRI Kota Malang yang sudah dikukuhkan bersama,” ujar Wali Kota Sutiaji, seusai menyaksikan pengukuhan PHRI.

Kemudian, tambahnya, dengan banyaknya promo yang dihadirkan oleh PHRI, tentu akan banyak mendatangkan para wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang. Baik itu wisatawan dari mancanegara, maupun nusantara.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

“Dengan banyaknya promo yang diberikan, tentu akan membuat beberapa orang tertarik dan nantinya mereka akan datang ke Kota Malang,” tambah Wali Kota Malang.

Sementara itu, Ketua PHRI BPC Kota Malang, Agoes Basoeki, mengatakan jika di Kota Malang, saat ini ada kurang lebih 3.400 karyawan yang tergabung di dalam PHRI. Dimana, 40 persen dari mereka sudah bersertifikasi profesi.

“Memang belum semua karyawan hotel memperoleh sertifikasi profesi. Tapi ini sekarang kita sedang melakukannya. Sepanjang 2021 sampai sekarang, itu sertifikasi gratis. Kami bekerjasama dengan Kementerian dari BNSP,” jelas Agoes.

Ditambahkan Agoes, pada Maret tahun 2023 mendatang, ditargetkan kurang lebih ada 200 karyawan yang akan disertakan dalam sertifikasi profesi. Mulai dari sertifikasi chef, baker, receptionist, hingga supervisor.

“Itu sertifikasinya gratis, karena sementara ini kami ada bantuan dari BNSP yang dari dana bank dunia,” lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika sertifikasi profesi tersebut, sebenarnya bukan hanya untuk kebutuhan karyawan saja, melainkan juga perusahaan. Sehingga akan berpengaruh pada peningkatan layanan hotel. “Itu akan berimbas kalau hotel kan ada service, bonus service. Itu yang diberikan oleh hotel yang berhubungan dengan tingkat hunian. Tergantung, semakin banyak kamar makin banyak penghuninya, nah itu makin banyak bonus service yang diterima,” imbuhnya. (hms/rsy/sit)

“Dengan Pj Wali Kota Batu, harapan kami bisa melanjutkan bahkan bisa lebih baik dari wali kota sebelumnya. Intinya, bagaimana iklim usaha kita berjalan dengan baik,” terang Ketua PHRI Kota Batu, Sujud Hariadi, saat ditemui di Selecta Kota Batu, Kamis (19/01/2023) tadi.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Menurut Sujud, selama pandemi beberapa waktu lalu, meski undang-undang dari pusat, juga surat edaran sudah jelas, tetapi tetap bisa berjalan tanpa menyalahi undang-undang tetap mendatangkan wisatawan. “Harapan kami, itu tetap bagaimana Pj Wali Kota Batu, membuat regulasi agar usaha ini berjalan baik untuk Kota Batu,” ujar Sujud.

Ditanya mengenai moratorium atau pengendalian pembangunan hotel, ditegaskan Sujud, supaya tidak dicabut. “Untuk peningkatan citra Kota Batu, butuh hotel bintang lima untuk menampung wisatawan yang high end. Tetapi untuk hotel di bawah bintang tiga, cukup banyak kamar. Belum lagi, serbuan homestay yang banyak di Kota Batu. Harapan kami, moratorium tetap dipertahankan oleh Pj yang baru,” ujarnya. (put/gie)

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basoeki, menyampaikan jika kunjungan wisatawan yang datang di berbagai Hotel Kota Malang, masih di dominasi oleh warga lokal. Sebab, pandemi Covid-19 masih belum pulih sepenuhnya, sehingga tidak banyak kunjungan dari warga mancanegara.

“Kunjungan wisatawan mancanegara ini tidak seberapa banyak, tapi untuk wisatawan lokal itu banyak. Peran dari wisatawan lokal juga tidak kalah pentingnya. Karena perputaran transaksinya tidak kalah dengan wisatawan asing,” jelas Agoes, saat dikonfirmasi, Kamis (01/12/2022) tadi.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Pihaknya optimis, jika peningkatan itu nantinya bisa mencapai di angka 80 persen. Sebab, kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Malang sendiri bisa dikatakan tinggi. Apalagi, budaya keluarga di Indonesia juga melekat.

“Keluarga yang datang itu biasanya ada ibu, bapak, dan anak. Kalau tempat wisata di Kota Malang itu menarik, maka itu akan berpengaruh juga untuk kenaikan okupansi. Kemudian, juga stabilitas keamanan, dan upaya pemenuhan kesehatan,” katanya.

Untuk saat ini, tambahnya, pihaknya masih belum mengetahui presentase okupansi jelang nataru. Namun, persiapan-persiapan sudah dilakukan. Seperti, berkoordinasi dengan Pemkot Malang, dan pihak kepolisian.

“Kita bisa prediksi peningkatan itu paling tidak pertengahan bulan Desember ini. Kita sudah bersiap-siap dan berkoordinasi. Bahkan juga untuk mengadakan event-event penyambutan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, dari catatan PHRI Kota Malang, pada periode tahun 2022, sektor perhotelan sudah membaik, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apalagi, saat ini juga sudah mulai bisa mendapatkan keuntungan setelah terdampak pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. (rsy/sit)

Hal tersebut dengan mengumpulkan Perhimpunan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) Kota Malang dalam rangka menghimbau untuk tidak menggelar perayaan tahun baru 2022 nantinya. “Kita sudah beri himbauan kepada PHRI lewat ketuanya, lalu kita sampaikan juga di WhatsApp. Karena kebetulan Disporapar ada group chat dengan PHRI untuk memudahkan penyaluran informasi,” ujar Kepala Disporapar, Ida Ayu Made Wahyuni, Kamis (02/12/2021).

Pada intinya, saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini, pihaknya ingin memperkecil penyebaran virus Covid-19. Terlebih, munculnya varian baru Covid-19 Omicron yang digadang-gadang lebih meresahkan dibanding lainnya.

“Kita harus hati-hati, hotel silahkan menerima tamu seperti persyaratan yang sudah ditentukan. Kemudian, rutin penyemprotan disinfektan. Kalau berkaitan dengan tahun baru kita sampaikan beberapa himbauan. Untungnya respon mereka baik semua dan mereka mau mematuhi himbauan dari Pemkot melalui Disporapar,” terangnya.

Baca juga :

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Beberapa himbauan itu, paparnya, diantaranya adalah aturan dinner di hotel dan resto maksimal pukul 22.00 WIB saat pergantian tahun baru. “Dulu kan biasanya sampai tengah malam, ada yang sampai pagi hari. Untuk saat ini ya hindari dulu. Semua saja, baik itu hotel ataupun restoran sudah kita sampaikan hal yang sama, dan mereka legowo mau mengikuti aturan pemerintah,” beber Ida.

Jika kedapatan ada hotel atau resto yang melanggar ketentuan tersebut, ujarnya, pihaknya akan menyerahkan kepada instansi yang memiliki tusi sebagai penertib. Seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan (Dinkes) maupun Polresta.

“Kalau ada yang melanggar, sanksinya bukan dari Disporapar, melainkan dari tim Satgas Covid-19. Seperti Satpol-PP, TNI/Polri, dan sebagainya, di situ peran dari masing-masing tim untuk bagaimana Malang ini aman. Karena satu saja ada kejadian penyebaran Covid-19, akan mempengaruhi sektor pariwisata ke depan. Sehingga harus kita jaga betul,” terang Ida. (mus/sit)