Memontum Malang Kota – Pandemi virus Covid-19, berimbas pada banyak hal. Salah satunya, adalah kebijakan imunisasi anak. Mensikapi hal itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jatim Perwakilan V Malang Raya, menghimbau agar pelayanan imunisasi tetap berjalan.
Ketua IDAI Jatim Perwakilan V Malang Raya, Dr. dr. Haryudi Aji Cahyono, SpA(K), mengatakan pentingnya imunisasi di tengah pandemi. “Meski pun pandemi, anak wajib imunisasi untuk membantu sistem imun melawan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Jangan sampai wabah lain muncul, karena imunisasi yang tidak berjalan,” jelasnya, Kamis (31/12) tadi.

Orang tua, tambahnya, harus membawa anaknya ke faskes sesuai dengan jadwal pemberian imunisasi.
Juru bicara Satgas Covid-19, dr. Husnul Muarif, menegaskan imunisasi rutin tetap harus dilaksanakan. “Untuk yang belum menyelesaikan imunisasi anak, orang tua diharapkan segera melaksanakan sesuai jadwal ke faskes,” terangnya.
Untuk menyesuaikan kondisi saat ini, tambahnya, kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan imunisasi rutin diserahkan ke faskes masing-masing. Seperti contohnya, pada Puskesmas Bareng, yang membuat kebijakan baru berkaitan dengan imunisasi rutin. Koordinator Imunisasi, Riska Marayunita, menjelaskan saat ini ada perubahan jadwal dan perpindahan lokasi. “Kalau dulu, setiap hari Sabtu. Sekarang berpindah di hari Kamis, dengan menerapkan physical distancing. Lokasi juga berpindah di luar karena butuh sirkulasi,” katanya.
Rata-rata dalam sehari ada 20 pengunjung imunisasi ke puskesmas yang memiliki wilayah kerja di Kelurahan Bareng, Sukoharjo, Gading Kasri dan Kasin ini.

Disi lain, Kepala Puskesmas Dinoyo, dr. Ina Istarawati, mengatakan ada penyesuaian kebijakan giat imunisasi rutin di tengah pandemi. “Awal pandemi sempat sepi pengunjung yang datang untuk imunisasi, jadi kami mencari cara bagaimana tetap berjalan. Karena mereka termasuk usia rawan penyakit,” terangnya.

Kebijakan jemput bola ke wilayah kerja Puskesmas Dinoyo, dilakukan dan persyaratan makin diperketat. “Imuniasasi tidak hanya di Puskesmas tetapi juga kita jemput bola ke Kelurahan bahkan rumah warga. Harapannya orang tua tetap sadar terhadap kesehatan anaknya, apalagi saat ini pandemi,” imbuhnya. (cw1/sit)

Penerapan protokol kesehatan bagi pengendara selain menggunakan masker juga dilakukan dengan membubuhi tanda khusus menggunakan cat yang membatasi jarak antara satu pengendara dengan pengendara lainnya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

Petugas membubuhi tanda khusus menggunakan cat yang membatasi jarak antara satu pengendara dengan pengendara lainnya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. (her)

Kasat Lantas Polres Situbondo, AKP Indah Citra Fitriani SIK mengatakan, pemberian tanda ini bertujuan agar pengendara kendaraan khususnya, untuk tetap menjaga jarak dalam mencegah penyebaran dan memutus mata rantai Covid-19.

“ Dengan adanya tanda physical distancing di setiap traffic light, diharapkan akan menjadi media edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, “ ucapnya. Kegiatan pengecatan tanda jaga jarak di area Traffic Light dilakukan oleh personil gabungan TNI Polri dan Dishub. (her/yan)

Seperti yang terpantau, Kamis (16/7/2020) siang, di traficlight yang tersebar di Kecamatan Pandaan. Jajaran Dikyasa Polres Pasuruan yang dikomandoi secara langsung oleh Kasat Lantas AKP Dwi “Dudung”Nugroho membuat marka Physical Distancing.

“Giat ini sebagai langkah persiapan menuju new normal dan pencegahan penyebaran virus corona,bagi para pengendara kendaraan bermotor khususnya pengendara sepeda motor,” ucap AKP Dudung.

Ditambahkannya, selain pembuatan marka physical distancing. Pihak Satlantas juga tak henti-hentinya memberi himbauan pada masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran corona.

“Salah satunya yakni meminta agar setiap keluar rumah selalu memakai masker dan menghindari kerumunan,” pungkas Kasat Lantas Polres Pasuruan. (hen)

Marka ini dibuat ala starting grid di Moto GP. Hal itu dilakukan sebagai penerapan physical distancing antara pengendara kendaraan bermotor saat berhenti.

“Berbagai upaya terus dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat, selain disiplin memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer serta menjaga jarak. Hari ini kita melaunching marka physical distancing untuk mendisiplinkan para pengendara motor maupun mobil saat berhenti di traffic ligth dengan tetap menjaga jarak aman,” ujar Bupati Lamongan, Fadeli saat Melaunching Marka Physical Distancing bersama Kapolres Lamongan AKBP Harun, Dadim Letkol Infantri Sidik Wiyono di Simpang Empat Alun-alun, Rabu (15/7/2020).

Meskipun masyarakat Lamongan pada umumnya telah mematuhi aturan-aturan yang ada, Fadeli tetap menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi aturan-aturan berkendara di tengah pandami Covid-19 saat ini.

Sementara itu Kasatlantas Polres Lamongan AKP Danu Anindito Kuncoro putro menjelaskan penerapan marka physical distancing ini ibarat petugas-petugas lalu lintas.

“Dengan adanya penerapan marka physical distancing ini seperti halnya penganti petugas-petugas lalu lintas, sehingga masyarakat diharapkan lebih disiplin dengan adanya marka ini.” harapnya

Desain garis star motoGP yang tercetak di aspal tersebut berupa garis putih berbentuk setengah kotak dengan jarak masing-masing satu meter. Dengan kendaraan roda dua di barisan depan sedangkan mobil dibelakangnya. (Fjr/zen/yan)

Hal itu dilakukan dengan memberi garis pembatas sebagai tanda kendaraan diperbolehkan berhenti. Tanda garis yang menyerupai garis start tersebut dapat dijumpai di trafic light Karanglo, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Selain itu, Satlantas Polres Malang juga memisahkan antara tanda untuk kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengatakan, hal itu dilakukan untuk mendukung masa transisi menghadapi New Normal Life. Dimana menurutnya, trafic light merupakan salah satu titik yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

“Jadi untuk mendukung masa transisi ini persiapan menghadapi New Normal Life. Salah satu potensi terjadinya kerumunan masyarakat itu di traffic light. Untuk mengurangi terjadinya kerumunan kami mencoba membuat satu rekayasa dengan membuat barrier pembatas ataupun marka jalan sebagai ploting tempat motor-motor yang antri menunggu di traffic light,” ujar AKBP Hendri Umar, Kamis (11/6/2020).

AKBP Hendri Umar mengatakan, pengendara kendaraan bermotor wajib mematuhi marka jalan phsycal distancing tersebut. Satlantas Polres Malang sendiri telah mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di traffic light.

“Sudah kita buat dengan jarak sehingga tidak ada kerumunan-kerumunan dan tidak membuat lalu lintas kelihatan semrawut. Kita lihatkan batasan yang jelas, yang depan itu motor, belakangnya itu mobil, ada tulisannya,” imbuhnya.

Selain di Karanglo, rencananya konsep phsycal distancing traffic light tersebut bakal di terapkan di sejumlah tempat lainnya di Kabupaten Malang. Saat ini, Satlantas Polres Malang juga terus melakukan sosialisasi.

“Terus akan kita perbanyak jumlahnya di traffic light yang ada apabila ini efektif. Dan utamanya untuk menghindari kerumunan-kerumunan,” ungkap Hendri.

Terpisah, Kasatlantas Polres Malang, AKP Diyana Suci Listyawati menjelaskan, sebelum phsycal distancing di traffic light itu diterapkan, pihaknya sudah memperhitungkan antara tingkat kepadatan arus lalu lintas dengan kondisi ruas jalan yang ada.

“Markanya disesuaikan dengan luas jalan dan intensitas kendaraannya,” pungkas AKP Diyana. (kik/yan)

Memontum Trenggalek – Ditengah masa pandemi Covid-19, Pemerintah menerapkan belajar di rumah dengan metode daring (online) demi menekan resiko penyebaran virus corona. Namun hal ini tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek mengingat sebagian besar wilayahnya berkontur pegunungan sehingga masih ada beberapa wilayah terkendala untuk mengakses jaringan internet.

Guna memperjuangan hak belajar anak usia dini yang terkendala akses internet, Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek Novita Hardini Nur Arifin bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek menginginiasi Program kelas Physical Distancing.

Novita Hardiny saat menginisiasi kelas Physical Distancing bersama sejumlah anak-anak usia dini di Kecamatan Gandusari Trenggalek. (ist)

Kelompok Bermain Tunas Bangsa yang berlokasi di Dusun Banyon Desa Widoro Kecamatan Gandusari ditunjuk menjadi pilot project kelas physical distancing di Kabupaten Trenggalek.

Dimana pada kelas ini guru mengunjungi dan memberikan pembelajaran di rumah murid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah pembelajaran, memakai masker selama pembelajaran, jumlah anak dibatasi dan selalu menjaga jarak.

Kelas Physical Distancing PAUD dilaksanakan seminggu sekali di rumah salah satu rumah wali murid,dan diikuti sekitar 4 anak usia 4 – 6 Tahun yang lokasi rumahnya berdekatan dan tidak bisa mengakses internet.

Dengan adanya kelas physical distancing ini Ketua TP PKK Novita Hardini ingin memastikan memastikan bahwa tidak ada satu anak pun yang tertinggal hak pendidikannya selama pada pandemi covid-19. Terlebih dengan keterbatasan yang ada tidak semua wali murid tinggal di daerah dengan akses internet memadai dan memiliki perangkat komunikasi daring yang layak.

“Kami bekerja sama agar kami bisa membuat sebuah pelayanan masyarakat khususnya di bidang pendidikan yaitu membuat guru tetap bisa mendatangi rumah-rumah dalam memberikan hak pendidikan kepada anak,” ucap Novita saat dikonfirmasi, Selasa (19/05/2020) sore.

Dikatakan ibu 3 anak ini, sehingga kebutuhan dasar anak untuk mengenyam pendidikan tetap bisa terpenuhi dan mempunyai aktivitas yang dapat menstimulasi tumbuh kembangnya dengan baik. Baik dengan diajari pendidikan emosional, maupun dengan permainan yang menggunakan bahan-bahan dari alam sebagai bahan-bahan pembelajaran.

“Ini juga bisa menjadi pelajaran juga bagi orang tua dapat mengcopy cara-cara PAUD ini dalam memberi pelajaran di rumah, sehingga ketika ibu guru PAUD tidak datang ke rumah orang tua sudah mempunyai pelajaran dan gambaran seperti apa pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak,” imbuhnya.

Dinamakan kelas Physical Distancing karena, meski ibu guru itu mendatangi rumah kemudian diadakan program belajar mengajar di rumah tapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada.

Di kesempatan yang sama Novita Hardini juga ingin memastikan program Gerakan Berjarak bisa dilaksanakan secara optimal di setiap dasawisma. Dari setiap 10 rumah yang ada, Gerakan Berjarak dipastikan bahwa ada ruang-ruang kosong yang gugus tugas tidak bisa lakukan maupun yang belum dilakukan.

“Peran PKK atau peran perempuan sebagai responsif gender sangat besar sekali. Kami memastikan setiap fungsi fungsi keluarga itu tetap terpenuhi, seperti agama, pendidikan kemudian sosial budaya dan lain sebagainya,” tutur Novita.

Gerakan ini juga memastikan setiap rumah terdapat tempat cuci tangan sehingga dapat merubah sudut pandang orang-orang yang terdampak covid seperti yang tengah bingung dan gelisah menjadi tenang dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Kami mengupayakan dengan pengertian fungsi-fungsi keluarga yang tetap terpenuhi ini bisa mengurangi kegelisahan dan tetap menumbuhkan sikap produktif ditengah-tengah musibah pandemi covid-19 ini,” tandasnya.

Disisi lain Novita menuturkan kendala lain bagi para pendidik PAUD dimasa pandemi ini adalah banyaknya wali murid yang tidak membayarkan iuran SPP dikarenakan adanya himbauan belajar di rumah. Ini berakibat besar bagi para pendidik PAUD dikarenakan notabene tidak adanya penghasilan mereka dari iuran SPP wali murid.

Disamping itu Novita meminta Ketua TP PKK Desa untuk menggunakan anggaran dana PKK desa untuk bisa mensuport membantu operasional guru PAUD dalam memberikan kewajiban yang tidak ringan.

Lebih lanjut, perempuan yang juga sebagai Bunda PAUD Trenggalek ini menuturkan PKK telah berkoordinasi dengan OPD terkait dan Bupati Trenggalek untuk memberikan bantuan berupa Kartu Penyangga Ekonomi (KPE) senilai 200 ribu rupiah untuk 500 Guru PAUD sampai Bulan Oktober.

“Saya harap uang Rp 200 ribu ini bisa membantu perekonomian mereka dan tetap menjadi motivasi mereka untuk menjadi pelayan anak-anak PAUD yang terbaik dan memberikan dedikasinya untuk mencetak generasi penerus bangsa yang baik,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Disdikpora Trenggalek, Drs Totok Rudijanto mengatakan pola pembelajaran physical distancing ini akan direplikasi kepada semua lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Trenggalek. Khususnya lembaga pembelajaran yang memang tidak terjangkau jaringan internet dan juga wali murid yang tidak memiliki perangkat komunikasi yang memadai.

“Ini masukan dari semua pihak, termasuk dari PKK, dari Ibu Guru PAUD baik TK maupun kelompok bermain mereka memiliki masukan bahwasanya proses belajar mengajar yang tidak bisa dilaksanakan dengan metode daring, memungkinkan bisa dilaksanakan dengan kelas physical distancing seperti ini,” jelas Totok.

Totok menambahkan untuk meringankan beban para Guru PAUD dimasa pandemi seperti ini Pemkab Trenggalek telah memberikan bantuan dana dari BOP untuk insentif kesejahteraan guru PAUD dan sudah diterimakan lewat rekening masing-masing terhitung dari Bulan Januari sampai April. Sedangkan untuk bulan Mei hingga Agustus akan diproses pada Bulan Agustus mendatang.

Sedangkan untuk replikasi berikutnya, Totok mengaku akan menjadikan kelas physical distancing yang sudah ada untuk menjadi acuan program lain selama masa pandemi covid-19.

“Selama masih pandemi covid seperti ini, kita akan selalu memberdayakan para guru untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar kelas physical distancing ini,” pungkasnya. (mil/oso)

Hal ini seperti yang diterapkan di Jalan Langgar Panggung RT 05 RW 02, Buduran, Sidoarjo. Di kampung ini physical distancing harus dipatuhi semua warganya. Termasuk penerapan jam malam, wajib memakai masker, wajib cuci tangan dan disemprot cairan disinfektan bagi warga yang masuk ke kampung itu.

Bahkan ada larangan mudik, hingga penyiapan dapur umum secara suka rela bagi warga terdampak Covid-19.

Sebagai apresiasi upaya warga di kampung ini, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji mendatangi dan menyapa warga di Langgar Panggung RT 05 / RW 02, Buduran, Sidoarjo, Rabu (13/5/2020) malam. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji mengucapkan terima kasih atas kerelaan dan upaya yang dilakukan warga dalam mendukung percepatan pemutusan mata rantai Covid-19 itu.

“Saya berharap agar kawasan seperti ini dapat dijadikan contoh oleh kampung lainnya untuk membantu pemerintah dalam menciptakan kawasan yang sehat dan terbebas dari virus corona,” katanya.

Selain itu, Sumardji memaparkan untuk penerapan PSBB jilid 2 ini juga ada pemberlakuan memakai surat keterangan dari desa setempat maupun RT/RW. Hal ini agar warga baik yang dari luar maupun dari warga itu sendiri dapat tertib secara administratif jika hendak keluar dari lingkungan jika ada kepentingan.

“Surat ini bersama KTP dan surat keterangan kerja dari perusahaan, yang akan dicek saat warga melewati pos check point,” tegasnya.

Sementara Ketua RT 05 Jalan Langgar Panggung, Buduran, Tri Agustiono mengaku pembuatan kawasan physical distancing ini berasal dari swadaya warga setempat. Hal ini berguna bagi kepentingan bersama dalam rangka memutus mata rantai Covid-19.

“Kami bersama warga lainnya ingin agar upaya ini dapat memutus penyebaran virus Corona. Jika ingin masuk ke wilayah kami, harus melalui beberapa tahapan. Seperti cuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah tersedia, disemprot disinfektan, pendataan identitas serta yang paling penting wajib memakai masker,” pungkasnya. Wan/yan

Lokasi razia di sekitar alun-alun Kecamatan Besuki dengan sasaran kendaraan yang tidak sesuai spektek, tanpa dilengkapi surat-surat dan senjata tajam.

“Dimulai sekitar pukul 21.00 wib razia gabungan, petugas melakukan penyisiran disekitar alun-alun Besuki dan mendapati puluhan remaja masih tidak mengikuti anjuran Pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 seperti jaga jarak dan menggunakan masker saat beraktifitas diluar rumah,” kata Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Indah Citra Fitriyani SIK.

Menurutnya, untuk hasil razia kali ini dilakukan tindakan, yaitu berupa 56 tilang kepada pemilik kendaraan yang tidak tertib dalam berlalu lintas.

“Seperti kendaraan tidak dilengkapi surat-surat, tidak ada kaca spion dan plat nomor (TNKB), protolan dan tidak menggunakan helm,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasat Binmas Polres Situbondo, Kompol H Sugiono SH dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Polisi tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat untuk mengikuti anjuran Pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 dan juga mematuhi aturan agar tertib berlalu lintas.

“ Sudah diimbau untuk jaga jarak dan pakai masker apabila keluar rumah, mencegah tertularnya virus Corona. Sedangkan pengendara yang tidak tertib dikenakan sanksi berupa tilang, “ terang Kompol H Sugiono. (im/yan)

Bupati Malang, HM. Sanusi mengatakan kecenderungan untuk menerapkan VPD daripada PSBB adalah lantaran Kabupaten Malang tidak memenuhi kriteria penerapan PSBB. Salah satu kriteria suatu daerah dalam menerapkan PSBB yakni peningkatan jumlah pasien yang siginifikan dengan diikuti meningkatnya jumlah korban jiwa.

“Kabupaten Malang bakal menerapkan VPD setiap desa. Saat ini masih dalam tahap pembahasan,” ungkapnya, saat ditemui di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang Jalan Agus Salim no.7, Kota Malang, Minggu (12/4/2020).

Menurut Sanusi, Village Physical Distancing atau VPD itu merupakan penjagaan arus keluar masuk warga per desa, yang nantinya di setiap desa akan dibangun posko Check Point untuk mengawasi arus keluar masuknya masyarakat di perbatasan setiap desa.

“Jadi setiap perbatasan desa nanti ada penjagaan, penjagaan itu untuk memperketat akses keluar masuk di setiap desa. Ada dua pos jalur utama di setiap desa yang akan diawasi,” jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Sanusi, mata rantai penyebaran Covid-19 dapat diminimalisir. Setiap warga yang akan keluar masuk bakal dilaksanakan pengecekan Kesehatannya, hal itu seperti yang telah dilakukan di beberapa posko Ceck Point Mudik terpadu di wilayah Kabupaten Malang.

“Jadi saya harap warga desa itu tetap di desanya saja jangan keluar dulu. Kalau gak ada kepentingan akan disuruh balik oleh petugas yang berjaga,” terangnya.

Akan tetapi, tambah Sanusi, pemberlakuan VPD tersebut akan dilakukan dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

“VPD ini nanti akan kami berlakukan selama satu bulan penuh. Tapi bisa saja nanti jadi dua bulan tergantung situasi dan kondisi. Besok (Senin (13/4) ini akan kami rapatkan untuk detailnya,” pungkasnya. (iki/yan)