“Pesan Presiden untuk memangkas pemborosan dan memerangi korupsi, akan kami tindaklanjuti di Lumajang. Kami akan memperkuat pengawasan internal, mengutamakan anggaran produktif dan memastikan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Jakarta, selain perdana juga bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam kesempatan itu, Presiden memuat 19 poin strategis yang mencakup ekonomi, hukum, politik, hingga diplomasi luar negeri. Salah satu sorotan terkuat, adalah keberhasilan pemerintah menyelamatkan dana negara sebesar Rp 300 triliun yang teridentifikasi rawan penyalahgunaan.

Dana tersebut, dihemat dari pemangkasan perjalanan dinas dan belanja operasional yang kerap menjadi celah korupsi, sesuai amanat Pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Anggaran efisiensi itu, dialihkan ke program produktif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih dan pembentukan Danantara sebagai cadangan pangan strategis.

Baca juga :

Presiden juga menegaskan, akan pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap kekuasaan, seraya memperingatkan bahwa perilaku korupsi masih menjalar di berbagai tingkatan birokrasi, termasuk di BUMN dan BUMD. “Ini bukan fakta yang harus kita tutupi,” tegasnya.

Selain agenda domestik, Presiden Prabowo juga memaparkan capaian diplomasi Indonesia yang berhasil bergabung dengan forum BRICS dan merampungkan perjanjian strategis IEU-CEPA dengan Uni Eropa, sebagai langkah yang diyakini membuka peluang investasi dan pasar baru.

Bunda Indah sendiri, melihat kebijakan nasional ini sebagai peluang bagi Lumajang untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. “Dengan efisiensi, kita bisa mengalokasikan lebih banyak anggaran ke sektor prioritas seperti infrastruktur desa, kesehatan, pendidikan dan penguatan pangan lokal,” tambahnya.

Pidato kenegaraan ini, menjadi titik temu visi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan tata kelola negara yang bersih, efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (kom/adi/sit)

Menjawab pertanyaaan negara lain mengenai keberhasilan Indonesia selama ini, menurut Prabowo karena negaranya menganut demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling memaki, saling menghujat dan bukan demokrasi yang saling membenci. Diharapkan olehnya, demokrasi warisan nenek moyang ini bisa terus dipegang teguh oleh bangsa ini.

“Bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri, harus berani memperbaiki kesalahan-kesalahan sendiri. Kemudian harus berani melihat penyakit-penyakit di tubuh sendiri agar bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Karena itu tanpa mau mengakui tentu tidak akan mampu memperbaiki,” kata Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya, Jumat (15/08/2025) tadi.

Presiden juga menyinggung, mengenai kebocoran anggaran negara yang sangat besar, namun negara ini tidak cukup waktu, tidak cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang dipimpinnya, diharapkan bisa mengusahakan diri mencari solusi cepat dan tepat atas masalah pokok tersebut.

Diibaratkan oleh Presiden Prabowo, kalau mengeluarkan darah terus menerus orang bisa mati. Dan bila negara ini kekayaannya keluar terus menerus ke luar negeri, maka Indonesia akan menjadi negara yang gagal.

Presiden perlu mengambil langkah-langkah konkrit, meskipun itu sulit dan tidak populer bagi pihak-pihak tertentu. Langkah-langkah penyelamatan ini perlu diambil, untuk menyelamatkan kekayaan negara guna bisa digunakan untuk kepentingan bangsa di hari ini dan hari esok. Untuk kepentingan generasi sekarang dan juga generasi mendatang.

“Kalau konsekuen menjalankan perintah pendahulu bangsa yang semua telah tertuang dalam UUD 1945, bangsa ini akan selamat. UUD 1945 harus dipelajari dan jangan hanya dijadikan mantra atau slogan dibibir saja. Alasannya karena rancang bangun yang tertuang dalam UUD 45 dianggap relevan, ampuh, nyata dan operasional untuk digunakan. Mengikuti rancang bangun pendahulu bangsa ini kita akan kuat,” terangnya.

Baca juga :

Masih menurut Presiden Prabowo, kekuatan negara itu terlihat bagaimana bisa menguasai dan mengelola kekayaan negara itu sendiri. Harus berani mengkoreksi bila mengambil langkah keliru. Pemerintah melakukan berbagai subsidi pangan mulai dari pupuk beras dan yang lainnya, namun kadang-kadang pangan itu tidak terjangkau masyarakat. Ini menjadikan suatu keanehan, bahkan katanya negara penghasil Sawit tapi sempat mengalami kelangkaan sawit. Semua ini menjadi perhatian serius Presiden ke-8 itu.

Sistem ekonomi yang diamanatkan UUD 1945 diabaikan. Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 seolah-olah diabaikan karena tidak relevan. Padahal ini merupakan pasal pengaman dan benteng pertahanan ekonomi bangsa. Ayat 1 disebutkan perkonomian disusun atas azas kekeluargaan. Ditegaskan oleh Presiden Prabowo berazaskan kekeluargaan bukan azas konglomerat. Kemudian dikupas juga relevansi ayat-ayat berikutnya dalam pasal tersebut.

“Pertumbuhan ekonomi dinilai masih dinikmati oleh segelintir orang karena masih banyak anak-anak kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya. Kemudian rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai dan masyarakat yang tidak mampu berobat karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” kata Presiden Prabowo.

Melaksanakan undang-undang dasar, Presiden Prabowo melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui sudah menerima program makan bergizi gratis ini. Dalam kesempatan itu Presiden RI itu berterima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah bekerja keras mencapai capaian ini. “Dalam 7 bulan Indonesia telah mencapai apa yang negara-negara lain butuh mencapai belasan tahun. Seperti halnya Brasil yang membutuhkan waktu belasan tahun untuk melaksanakan program serupa,” imbuhnya.

Banyak hal lain yang disinggung Presiden ke-8 itu, dalam pidatonya. Mengenai program ketahanan pangan serapan beras yang cukup tinggi, sehingga cadangan beras negara surplus luar biasa. Kesejahteraan petani juga terangkat dengan penyerapan gabah petani oleh Bulog Rp 6.500 perkilogram. Belum lagi program Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, program kampung nelayan dan program-program strategis nasional lainnya.

Mendengarkan pidato kenegaraan Presiden ke-8 itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang telah diambil Presiden Prabowo. Menurutnya, penyerapan beras petani dengan harga yang layak, kemudian Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih serta program-program lainnya itu merupakan program nasional yang wajib didukung oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan bahwa banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Presiden RI, yang mana semua inti dari yang disampaikan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

“Banyak program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis yang disampaikan. Sudah ada 20 juta penerima manfaat. Di kita ada 2 dapur umum MBG yang sudah berjalan dan semoga yang selanjutnya bisa segera kita resmikan. Kemudian juga tentang Koperasi Merah Putih, termasuk juga Sekolah Rakyat, ketahanan pangan dan yang lainnya. Jadi di hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 ini, kita semakin baik, semakin sejahtera dan maju,” ujar Doding. (mil/sit)

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, seusai pelaksanaan menyampaikan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, berpesan agar tidak membuat kebijakan baru yang tidak sesuai dengan kondisi Negara Indonesia. Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi kebijakan negara, itu bersumber dari UUD 1945.

“Momentum HUT ke-80 ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kota Malang untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM). Tahun pertama masa jabatan Wali Kota ini ibarat membangun pondasi yang harus kuat, agar kesejahteraan seluruh elemen masyarakat bisa tercapai,” kata Mia-sapaan Ketua DPRD Kota Malang.

Baca juga :

Mia berharap, dengan kemerdekaan yang sudah diraih selama 80 tahun ini dapat benar-benar dinikmati dan diisi oleh seluruh masyarakat Kota Malang. “Saya berharap berdaulat sesuai semboyan kita. Menikmati apa yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu kita dan jangan lupakan sejarah karena dari situ kita bisa melanjutkan perjuangan beliau-beliau,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa beberapa program yang telah disampaikan Presiden RI, seperti swasembada pangan dan pengentasan kemiskinan, merupakan bagian dari PSN yang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat. “Itu sudah tertuang di PSN dan sudah ada yang diakui masyarakat,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

“Bersama-sama, kita harus memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat. Pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan adalah kunci untuk menjawab berbagai tantangan yang ada,” tegas Presiden Prabowo.

Baca juga :

Presiden menyatakan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. “Kita harus bekerja keras untuk membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, mengatakan bahwa semua program prioritas sudah disampaikan Presiden Prabowo. Semua program yang disampaikan presiden, tentunya harus diawasi dengan baik, demi kesejahteraan rakyat.

“Harus diawasi, kan semua instansi punya pengawas, demi program prioritas presiden dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tambahnya. (azm/gie)

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan pada tanggal 17 Agustus mendatang, Bangsa Indonesia akan merayakan 80 tahun proklamasi kemerdekaan. “Tahun 1945 menjadi momen krusial bagi bangsa ini, menandai masa yang sangat penting dalam usaha kita untuk berdiri sendiri,” ungkap Presiden Prabowo.

Presiden juga menyatakan, bahwa alasan utama kita merdeka adalah untuk bebas dari kemiskinan, kelaparan dan penderitaan. “Kita harus memiliki kedaulatan ekonomi, mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri,” tambahnya.

Namun, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Bangsa Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. “Tantangan kita adalah memastikan bahwa cita-cita kita dapat terwujud dalam waktu yang cepat,” ujarnya.

Baca juga :

Presiden Prabowo menyadari, bahwa korupsi adalah masalah serius. Dirinya juga menyatakan, bahwa celah untuk korupsi terdapat di setiap instansi.

“Ini ada di BUMN dan BUMD kita. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita sembunyikan. Tantangan yang kita hadapi cukup besar dan tingkat penyelewengan juga cukup signifikan,” ujarnya.

Dalam upaya mencegah hal ini, pihaknya telah merumuskan kebijakan efisiensi. Ini dilakukan dengan meminimalkan kemungkinan tindakan korupsi untuk kepentingan yang lebih baik dan demi keselamatan negara.

“Saya pastikan bahwa perusahaan yang melanggar aturan akan kami berikan sanksi. Kami tidak akan membiarkan rakyat jadi korban dari keserakahan. Mereka yang menipu dan merugikan rakyat Indonesia serta membawa keuntungan itu keluar dari negeri ini, akan kami tindak tegas. Saat saya menjabat sebagai presiden, saya tidak akan gentar menghadapi masalah ini. Jangan merasa bangga menjadi kaya dengan merugikan hak rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Ahmad Halim, menambahkan bahwa momen pelaksanaan ini harus menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Jember. “Kami mengundang semua elemen untuk hadir dalam rapat Paripurna istimewa ini,” ujarnya. (kom/rio/gie)

Dalam paripurna itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, memaparkan program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Di mana, terdapat prioritas utama, dua prioritas wajib dan tiga prioritas pengungkit, dengan berbagai program pembangunan yang akan dijalankan.

Akselerasi atau percepatan kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintahan. Prioritas ini, juga bentuk untuk menyukseskan program penurunan angka kemiskinan menjadi 4,5 persen dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Prioritas utama kita, yaitu mempercepat pengentasan kemiskinan. Tidak hanya Banyuwangi, kemiskinan merupakan permasalahan prioritas yang diutamakan di level provinsi dan level nasional,” kata Bupati Ipuk.

Pada 2024, lanjutnya, Banyuwangi menjadi kabupaten ketiga dengan urutan kemiskinan terendah, yakni 6,54 persen. “Kemiskinan tetap menjadi prioritas utama kami. Strategi kami jelas, kami tingkatkan pendapatan orang miskin, kami bantu beban pengeluaran mereka, dan kita cegah munculnya transmisi kemiskinan baru,” imbuhnya.

Sementara dua prioritas wajib, lanjut Bupati Ipuk, yakni sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, pendidikan harus berkualitas dan merata agar sumber daya manusia Banyuwangi memiliki daya saing dan berkarakter.

Baca juga :

“Kesehatan juga harus bisa dinikmati semua kalangan, berkualitas dan terjangkau, pemenuhan gizi ibu hamil, anak usia dini, dan pelajar juga menjadi consern utama kami dalam menyiapkan generasi emas Banyuwangi,” paparnya.

Sementara untuk prioritas pengungkit, urainya, ditekankan pada tiga sektor. Yakni penguatan sektor unggulan rakyat; pemerataan infrastruktur dasar, sosial, dan ekonomi; serta percepatan digitalisasi layanan publik.

“Langkah kita ke depan jelas, selesaikan dulu 3 prioritas pengungkit karena dia akan mempercepat pembangunan dan penyelesaian masalah lainnya. Laksanakan 2 prioritas wajib sepanjang waktu. Dan capaian akumulatifnya akan berdampak pada prioritas utama pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Untuk mendukung program kerakyatan itu, Pemkab Banyuwangi telah menginventarisasi berbagai program pembangunan yang akan dijalankan. Sebut saja di antaranya, beasiswa kuliah untuk seribu anak muda Banyuwangi, pendirian Institut Seni Indonesia di Banyuwangi, zero drop out di kalangan pelajar, dan tidak ada sekolah rusak. Pembangunan TPA Wongsorejo dan TPS Karetan.

Kemudian, jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk, pendirian rumah sakit di daerah selatan, pusat jantung dan stroke di RSUD Blambangan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta peningkatan SDM dan sarana prasarana.

Berikutnya, penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Timur (JLT) dan Jalan Lintas Selatan (Pansela), peningkatan kualitas jalan pada 518 ruas jalan kabupaten, serta perbaikan 10 ribu perbaikan rumah tidak layak huni. (kom/bwi/sit)

Mengawali paripurna, Ketua DPRD menyampaikan agenda pelaksanaan rapat. Termasuk, kehadiran sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang. Seusai sambutan pembuka, Bupati Sanusi pun menyampaikan pidato sambutannya.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa pada akhir tahun 2024 lalu, Kabupaten Malang telah melaksanakan Pilkada serentak, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Malang. Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwasanya segala proses demokrasi tersebut secara keseluruhan telah berjalan dengan lancar. Hingga pada 20 Februari 2025, Bapak Presiden, Prabowo Subianto secara resmi telah melantik 961 Kepala Daerah dari 481 daerah, termasuk melantik saya Drs HM Sanusi MM sebagai Bupati Malang dan Ibu Dra Hj Lathifah Shohib, sebagai Wakil Bupati Malang Masa jabatan Tahun 2025 hingga 2030,” kata Bupati Sanusi.

Seiring dengan amanah yang sudah diberikan, tambah Bupati Sanusi, dirinya pun mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Malang, untuk berjuang bersama-sama saling bahu-membahu dan bersatu padu membangun Kabupaten Malang untuk mencapai Visi ‘Terwujudnya Kabupaten Malang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika’.

Lebih lanjut, Bupati Malang juga menegaskan mengenai Misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2025-2030. Yakni, pertama, mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas SDM dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dua, mewujudkan transformasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi inklusif dan produktif yang berkelanjutan serta ramah lingkungan. Tiga, mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dalam pembangunan berkesinambungan.

Kemudian Misi pembangunan ke Empat, memantapkan stabilitas ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan ekolog. Dan terakhir atau lima, mewujudkan pembangunan kewilayahan dan infrastruktur yang merata, berkeadilan, berkualitas, ramah lingkungan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Baca juga :

“Visi Misi Kabupaten Malang ini juga telah diselaraskan dengan Visi Misi (Asta Cita) Nasional dan Visi Misi

Provinsi Jawa Timur. Sehingga, ini akan menjadi dasar bagi kami dalam menentukan program dan rencana strategis pembangunan Kabupaten Malang berkelanjutan ke depan,” terang Bupati Sanusi.

Dalam pidatonya itu, Bupati Malang juga menyampaikan beberapa perhatian terhadap masalah utama terkait indikator makro. Seperti, pertumbuhan ekonomi, rasio gini, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia hingga presentase tingkat kemiskinan.

“Dalam mewujudkan tujuan dan untuk menindaklanjuti capaian makro agar menjadi semakin baik, tentu diperlukan peran serta, kerja keras dan dukungan dari seluruh komponen yang ada. Saya menyadari betul, keberadaan kami selaku Bupati dan Wakil Bupati Malang, bukan apa-apa tanpa dukungan dari seluruh elemen,” imbuh Bupati Malang, mengakhiri pidatonya.

Sementara itu, Gubernur Jatim dalam sambutannya yang dibacakan Bakorwil III Malang, memberikan beberapa poin penekanan. Diantaranya, mewujudkan efisiensi aktifitas penyelenggaraan pemerintahan, namun tetap memberikan pelayanan prima pada sektor-sektor pelayanan kepada masyarakat serta tetap menjaga dan menyesuaikan ketercapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan menggali dan meningkatkan pengelolaan potensi daerah. Kemudian, mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Termasuk, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok selama Bulan Ramadan ini serta membuat program mudik gratis untuk Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yang terintegrasi di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.

“Menjaga kondusifitas untuk iklim investasi, keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) baik di tingkat peternak sampai pasar hewan. Memberikan dukungan dan mengambil langkah-langkah yang maksimal dalam upaya peniadaan korupsi, termasuk dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Serta, menjalin hubungan kerja dengan DPRD dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah yang dapat membawa peningkatan dan kemajuan daerah yang berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya Gubernur Jatim. (sit/adv)

Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Malang, Juli Handayani, menyampaikan bahwa lomba tersebut baru pertama kalinya digelar. Itu juga menjadi salah satu rangkaian dari kegiatan Museum Festival Vaganza, yang sebelumnya telah diisi dengan lomba cerdas cermat, vlog dan lomba sejarah.

“Lomba ini baru pertama kali kami adakan sebagai bagian dari rangkaian Museum Festival Vaganza. Kami ingin menyasar siswa SD dan SMP untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Indonesia, terutama di tengah gempuran budaya asing dan pengaruh teknologi,” kata Juli, Senin (23/09/2024) tadi.

Lomba tersebut, ujarnya, diikuti oleh sekitar 100 peserta, yang terdiri dari 50 siswa SD yang mengikuti lomba baca puisi pada hari ini. Sementara, 50 siswa SMP akan berpartisipasi dalam lomba pidato pada Selasa (24/09/2024) besok. Adapun tema yang diangkat pada lomba tersebut adalah Cinta Budaya.

Baca juga :

“Jadi peserta hari ini mereka membacakan puisi hasil karya mereka sendiri di hadapan dewan juri. Untuk besok pidato peserta membacakan teks yang kami siapkan,” tambahnya.

Juli juga menambahkan, bahwa pemenang lomba akan diumumkan pada akhir Oktober, bersamaan dengan acara puncak Museum Festival Vaganza yang digelar di Museum Mpu Purwa. Untuk total hadiah yang disiapkan mencapai jutaan rupiah bagi Juara I, II dan III di setiap kategori lomba.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, siswa-siswi SD, SMP, maupun SMA semakin mencintai dan menghargai budaya Indonesia serta warisan budaya kita,” imbuh Juli.

Sementara itu, salah satu dewan juri, Dita, menyampaikan jika tim juri akan menilai para peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk peserta lomba puisi adalah per individu dengan jenjang SD, begitupun juga dengan lomba pidato.

“Puisi mereka hasil karya sendiri dan dibacakan sendiri dengan waktu 5 menit, sementara untuk pidato besok naskah akan disediakan panitia dan peserta mempresentasikan, dengan waktu maksimal 7 menit,” tambah Dita. (rsy/sit/adv)

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di kisaran 5 persen. Capaian ini patut disyukuri, mengingat kondisi global yang penuh ketidakpastian oleh pandemi dan konflik geopolitik.

“Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5 persen, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat,” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga mengatakan, bahwa inflasi juga terkendali di kisaran 2 hingga 3 persen, saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa. Bahkan, ada yang mencapai lebih dari 200 persen.

Selain itu, pemerintah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. “Tingkat pengangguran juga mampu kita tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024,” tambah presiden.

Baca juga :

Presiden Jokowi juga mengurai, bahwa upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun, telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN pertahunnya. Mulai dari usia dini sampai Lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Sedangkan, Rp 113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa pertahun, mulai SD sampai SMA/SMK di seluruh tanah air Indonesia,” terang presiden.

Kemudian, lanjut Presiden Jokowi, Rp 225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan selama 10 tahun, telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu pertahunnya. Dan, Rp 60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama 5 tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia.

“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Dan, pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama,” tegas Presiden Jokowi.

Mengakhiri pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan harapan besarnya yaitu pembahasan RAPBN tahun 2025 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, Adil dan Makmur sesuai visi Indonesia Emas 2045. (kom/adi/sit)