Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan bahwa sejumlah Pokir tersebut merupakan hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). “Pokir ini hasil aspirasi anggota DPRD saat reses di Dapilnya masing-masing. Jadi, 1.241 Pokir yang masuk itu murni usulan dari masyarakat. Namun karena adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab, tentunya nanti dari jumlah Pokir 1.241, akan diselektif kembali karena tidak mungkin semua akan terakomodir,” ungkapnya, Jumat (07/03/2025) tadi.

Dikatakan Politisi PDI-Perjuangan ini, bahwa usulan tersebut merupakan gambaran program untuk pemerintah daerah. Nantinya, Pokir itu akan dibawa ke forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten dan forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Usulan-usulan tersebut nantinya akan disinkronkan dengan RKPD. Nanti yang masuk dan sesuai tema skala prioritas, ya itu yang nantinya diterima. Kalau memang masuk skala prioritas, maka akan terakomodir. Tetapi pemanfaatan anggaran Pokir nantinya, itu tidak boleh melebihi 10 persen dari Penghasilan Asli Daerah (PAD),” jelas Doding.

Baca juga :

Dirinya juga menyampaikan, inti dari usulan yang akan terakomodir tetap mengacu pada skala prioritas. Misalnya, usulan terkait kerusakan jalan yang rusak berat.

“Kita tidak melihat siapa yang mengusulkan. Namun, fokusnya pada skala prioritas dan sesuai dengan RKPD dan RPJMD,” imbuhnya.

Sedangkan untuk pemerataannya, sambung Doding, tentu akan menyeluruh di wilayah sesuai dengan skema-skema skala prioritasnya bupati. Pada intinya, pemerataan wilayah itu ada baik di tingkat kecamatan atau desa.

Masih menurut Doding, bahwa jumlah usulan yang begitu banyak tidak bisa direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Selain karena keterbatasan anggaran daerah, efisiensi anggaran membuat pemerintah daerah kehilangan Rp 45 miliar di tahun ini.

“Meski tidak ada batasan jumlah Pokir yang diajukan, tapi kebutuhan anggaran untuk merealisasikannya dibatasi maksimal 10 persen dari PAD. Jadi kita berharap masyarakat mau bersabar menunggu realisasi Pokir yang diusulkan,” tambahnya. (mil/gie)

Bertindak sebagai Ketua Pelaksana, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Situbondo, Wawan Setiawan, dalam laporannya menjelaskan bahwa jumlah calon jamaah haji Kabupaten Situbondo pada tahun 1444 Hijriyah, sejumlah 775 jamaah. Nantinya, akan terbagi menjadi dua kloter yaitu Kloter 73 dan Kloter 74 serta tambahan kuota 39 jamaah di luar 2 kloter tersebut.

“Pemberangkatan jamaah haji pada hari Senin (19/06/2023) lusa dan akan kembali ke Kabupaten Situbondo Insyaallah 30 dan 31 Juli 2023,” jelas Sekda Wawan.

Baca juga :

Selain itu, Sekda juga menambahkan bahwa fasilitas yang disiapkan oleh Pemkab Situbondo adalah transportasi untuk membawa calon jamaah haji sejumlah 18 unit bus dan 1 unit bus candangan. Serta, kendaraan truk pengangkut tas atau barang jamaah. “Semua anggaran diambil dari APBD Pemkab Situbondo. Semua untuk kepentingan dan kenyamanan jamaah haji Kabupaten Situbondo,” imbuhnya.

Bupati Karna Suswandi dalam sambutannya mengatakan bahwa calon jamaah haji harus meluruskan hati, pikiran dan niatnya fokus ibadah. “Jangan sampai saat melaksanakan ibadah haji, malah ingat kalau lupa ngasih makan ayam peliharaan,” canda Bupati Karna kepada jamaah untuk mencairkan suasana.

Rencananya, pelepasan CJH pada 19 Juni 2023 mendatang, akan dilaksanakan di Alun-alun Kabupaten Situbondo. Bupati berharap, pihak keluarga tidak perlu banyak-banyak mengantar agar mobilitas kendaraan dan kegiatan berjalan lancar.

“Nanti saat pulang balik ke Kabupaten Situbondo, akan saya jemput langsung di Probolinggo. Selain itu, Pemkab akan sediakan tempat yang memadai agar jemaah haji bisa beristirahat sejenak serta bersiap-siap sebelum kemudian melanjutkan balik ke rumah di Kabupaten Situbondo,” imbuhnya. (her/gie)