Memontum, Banyuwangi – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi dengan tegas tidak akan berpihak pada salah satu pasangan calon dalam Pilkada yang akan dihelat 9 Desember 2020 mendatang.

“GMNI adalah organisasi gerakan yang independen dalam kancah percaturan politik praktis. Ini tegas juga dalam AD/ART organisasi yang ada di GMNI,” ujar Ketua DPC GMNI Banyuwangi, Dana Wijaya dalam siaran persnya kepada wartawan, Selasa (11/8/2020).

Menurut Dana Wijaya, memposisikan diri sebagai lembaga independent adalah komitmen GMNI dalam pengawalan pembangunan yang terorientasi kepada rakyat, utamanya kaum Marhaen.

“Jelas, yang dibela itu adalah kaum marhaen, misalnya diBanyuwangi itu ada nelayan, buruh, petani, pedagang Kaki Lima yang harus mendapatkan hak-haknya, ada kaum miskin kota lainnya yang juga membutuhkan pengawalan. Jadi bukan terlibat secara praktis,” kata Dana Wijaya

Pihaknya juga menginstruksikan dan mengkoordinasikan kepada seluruh kader GMNI Banyuwangi untuk tidak membawa-bawa nama organisasi dalam politik praktis entah apapun alasannya.

“jika secara pribadi silahkan. Itu adalah pilihan politik masing-masing sebagai warga negara, namun tetap kita ingatkan agar juga berlandaskan ideologi dan garis perjuangan GMNI. Kembali kita ingatkan, bahwa secara organisatoris kader agar jangan sekali-sekali membawa nama GMNI dalam mendukung salah satu calon,” tegas Dana Wijaya

Ia menghimbau masyarakat, agar dalam Pilkada di Banyuwangi semakin cerdas dalam menentukan pilihannya. Selain itu, diharapkan juga agar masing-masing pasangan calon dan tim pemenangan tidak coba-coba bermain uang, black campaign yang dapat memecah belah masyarakat.

“Kita berharap pasangan calon memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, guna meningkatkan SDM yang semakin unggul,” ujar Ketua DPC GMNI Banyuwangi, Dana Wijaya

“Kita sadari bersama bahwa 5 tahun ke depan ditentukan 9 Desember, jangan hanya karena uang atau hanya orientasi kekuasaan bahkan proyek-proyek semata, masyarakat harus menderita hingga 5 tahun. DPC GMNI Banyuwangi siap jika ada pasangan calon yang ingin berdebat dengan kami untuk Banyuwangi kedepan lebih baik lagi,” tegas Dana Wijaya. (ras/mzm)

Merujuk rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan nomor: 1659/IN/DPP/VII/2020, perihal : Rekomendasi tertanggal 02 Juli 2020 yang dibacakan ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi, I Made Cahyana Negara untuk Pilbup 2020 di Kabupaten Banyuwangi merekomendasikan Ipuk Fiestandani, SPd menjadi Calon Bupati (Cabup) dan H Sugirah, SPd, MSi menjadi Calon Wakil Bupati Banyuwangi.

“Sesuai rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk Pilbup 2020 mendatang kami mengusung Ipuk Fiestandani – Sugirah,” ujar I Made Cahyana Negara kepada wartawan usai menggelar rapat internal partai bertempat di kantor DPC PDI Perjuangan, Minggu (5/7/2020) siang.

Lanjut Made terkait adanya adanya rekomendisi tersebut, pihaknya akan melakukan Rakorcabsus untuk melakukan pembahasan hingga ke tingkat bawah untuk memenangkan pasangan yang direkomendasikan oleh DPP PDI Perjuangan.

“Kami segera menggelar Rakocansus dan melakukan konsolidasi untuk memenangkan pasangan Ipuk -Sugirah,” tegas Made.

Made berharap kepada seluruh kader partai untuk berjuang bersama untuk Banyuwangi yang lebih baik.

“Untuk kemajuan Banyuwangi kedepan yang sudah baik ini dan agar lebih baik lagi mari kita berjuang bersama-sama. Untuk apa berjuang sendiri-sendiri, alangkah baiknya hidup dan mati bersama demi Banyuwangi lebih baik lagi,” ujar ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi.

Di tempat yang sama, Sugirah mengatakan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan yang ditujukan kepada dirinya akan dijalankan sebaik-baiknya, dan akan menjalankan tugas partai dengan baik.

“Sebagai pengurus dan kader partai saya harus siap menjalan tugas partai, dan saya akan menjalankan tugas partai dengan baik demi Banyuwangi lebih baik lagi,” kata Sugirah.

Sugirah mengungkapkan dalam menjalankan tugas partai ini dirinya akan bergerak tegak lurus dalam rangka mensejahterakan rakyat Banyuwangi.

“Saya akan bergerak tegak lurus agar kesepan Banyuwangi tambah baik lagi dari yang sudah baik ini, dan yang paling utama mensejahterakan rakyat Banyuwangi,” pungkasnya. (ras/oso)

Koordinator Devisi PHL Bawaslu Banyuwangi, Adrian Yansen Pale mengatakan, setelah proses Penandatanganan NPHD, saat ini pihaknya akan segera mempersiapkan SDM.

“Insha Allah pada bulan November 2019 mendatang ada perekrutan Panwascam. Tapi kami masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari Bawaslu pusat,” kata Kordiv PHL Bawaslu Banyuwangi, Minggu (20/10/2019) siang kepada Memontum.com.

Menurut Ansel, sapaan Adrian Yansen Pale untuk perekrutan Panwascam ini, pihaknya masih menunggu aturan. Apakah persyaratannya, masih sesuai regulasi Pilkada, mempergunakan UU 10/2016 dan Pemilu kemarin UU 7/2017, yang ada dalam Peraturan Bawaslu 19 Tahun 2017 atau ada aturan teknis baru dari Bawaslu RI.

“Kami pada posisi menunggu arahan dan Petunjuk dari Bawaslu Pusat. Namun hal yang sudah pasti sebagaimana Rencana Bawaslu RI yang disampaikan dibeberapa kesempatan, bahwa Panwascam harus sudah terbentuk maksimal sebulan sebelum PPK terbentuk,” ujar Ansel.

Ansel menghimbau kepada masyarakat Banyuwangi yang berminat untuk mendaftar menjadi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk mengawasi Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi yang akan diselenggarakan 23 September 2020, sudah harus mempersiapkan mulai sekarang. Untuk persyaratan menjadi anggota Panwascam sudah tertuang dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu nomor 19 tahun 2017.

“Harapan kita bersama, giat Pilbup nanti berjalan lancar, aman, tertib dan sukses,” tandasnya. (ras/oso)