Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD II Partai Golkar Kabupaten Malang, Kismantoro Widodo menyatakan hingga saat ini tetap mengajukan Siadi dan Tyas Sujud Pribadi untuk Maju Dalam Pilkada 2020.

Alasannya mengikuti arahan sesuai dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) beberapa bulan lalu.

“Kita akan tetap terus berpegang teguh pada perintah DPP sesuai dengan surat rekomendasi, tinggal saat ini kita membangun komunikasi dengan Partai lain,” ungkapnya saat diwawancarai awak media, Selasa (11/8/2020).

Saat ini Partai Golkar pun masih terus berkomunikasi dengan beberapa Partai salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meski saat ini beredar kabar PKB akan mengusung calon internalnya.

“Semua nantinya juga akan ditetapkan oleh dasar petunjuk dari DPP, Karena PKB sendiri kan belum menyatakan calonnya siapa yang sebenarnya” tuturnya. Dengan beberapa Parpol yang juga belum memastikan kesempatan masih benar- benar terbuka lebar dimana untuk berdiri sendiri mengusung Siadi dan Tyas.

“Karena itu kami akan terus mengupayakan untuk berkomunikasi dengan parpol lain” Tegasnya.

Untuk saat ini Partai Golkar belum bisa mengusung Bapaslon sendiri dalam Pilkada 2020 ini dikarenakan kurangnya kekuatan kursi di parlemen, untuk mengusung Bapaslon sendiri diharuskan untuk memiliki 10 kursi di parlemen sedangkan Golkar sendiri hanya memiliki 8 kursi di parlemen, dan meskipun ada klaim tentang bantuan 1 kursi dari Partai Hanura masih membutuhkan 1 kursi lagi untuk bisa mengusung Bapaslon sendiri.

Hingga saat ini ada beberapa nama yang bermunculan dari Partai Golkar meliputi Siadi dan Tyas Sujud Pribadi , Miskat dan yang terbaru adalah Putra dari Ridwan Hisjam yaitu Ahmad Fajar yang kemungkinan nantinya bakal ikut serta dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Malang

Menurut Widodo terkait muncul beberapa nama itu memang benar ada beberapa kader yang memiliki potensi yang bisa diusung oleh Partai Golkar.

“Tapi sampai saat ini Surat rekomendasi dari DPP belum berubah, dan tetap akan mengusung Pak Siadi” imbuhnya.

Berdasarkan dengan waktu yang masih ada menjelang pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati hingga menjelang H-1 Pendaftaran masih mungkin untuk terus berubah.

“Meskipun telah turun Rekom dan jika hingga saat ini belum ada yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih tidak bisa diperhitungkan, karena Politik itu Dinamis” tuturnya. (cw3/man)

Malang, Memontum – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Malang memutuskan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang, HM. Sanusi dan Didik Gatot Subroto dalam perebutan kursi N1 Desember 2020 mendatang.

“Kami akan berusaha all out hingga 8 Desember 2020 mendatang,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PPP Kabupaten Malang H Achmad Daniyal Selasa(4/8/2020) kemarin.

Dikatakan Daniyal, keyakinannya untuk mendukung SanDi dalam kontestasi perebutan kursi Bupati Malang ini telah muncul sejak awal. “Bahwa pasangan incumbent Bupati dan Ketua DPRD ini meyakinkan saya apabila nanti pada saat Pilkada Insya Allah akan menang,”ulasnya.

Dalam dukungannya terhadap pasangan incumbent ini, Daniyal mengaku, pihaknya berharap dapat mendapat dukungan dari pasangan SanDi dalam menyerap aspirasi kader PPP. Selain itu, menurut Daniyal, salah satu yang hal yang ia harapkan adalah dukungan untuk menambah jumlah kursi di pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

“Paling tidak kalau nanti menang, setelah Pileg kita bisa dibantu memperoleh kursi masing-masing di 7 Dapil satu kursi lah. Kami juga siap all out mendukung petahana,” tandasnya.

Pihaknya juga mengakui,jika telah melakukan beberapa persiapan sebelum mendkelarasikan dukungan PPP untuk paslon SanDi. Salah satunya yakni berupaya mengoptimalkan wilayah-wilayah di Kabupaten Malang yang selama ini telah dinilai sebagai kantong suara PPP.

“Kita siapkan kantong suara PPP khususnya di Dapil 1 dan Dapil 3. Termasuk basis suara PPP ini ada di Malang Selatan kita siapkan,” terangnya. Dari informasi yang berhasil di himpun wartawan koran ini,deklarasi dukungan PPP ini menambah daftar panjang parpol yang telah lebih dulu memproklamirkan diri untuk mendukung paslon SanDi.

Beberapa diantaranya seperti Partai NasDem, Gerindra dan Partai Demokrat. Terpisah,Bupati Malang HM.Sanusi mengaku, pihaknya siap untuk membantu untuk menambah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Malang.

“Soal Pileg nanti ingin dapat 7 kursi di DPRD kita berjuang bersama-sama lagi. PPP ini punya basis kekuatan massa dibawah. Mengakar dibawah sangat kuat. Loyalitas dan kuat,” tandas Sanusi (sur/man)

Begitulah setidaknya simbiosis politik yang terpola dari hubungan NU dan PKB dalam Pilbup Malang yang digambarkan Ketua DPC PKB Kabupaten Malang H. Ali Ahmad.

“Ibarat lagu maka relasi sinergi NU dan PKB untuk Pilbup Malang adalah Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kami bertekad menciptakan sinergi manis mengantar dr Umar ke Pringgitan,” tandas pria yang akrab dipanggil Gus Ali, Kamis (30/7/2020).

Dikatakannya, bukan hanya untuk membangun wilayah ini dengan ketangguhan di segala lini. Tapi juga dalam rangka mempersiapkan pemilihan legislatif (pileg) 2024 mendatang.

Dipaparkannya, dalam pileg 2019 lalu, perolehan kursi PKB di DPRD Kabupaten Malang naik signifikan. Dari delapan menjadi 12. Semua itu adalah peran serta warga Nahdliyin.

Hal ini karena PKB tidak bisa lepas dari NU. Karena NU adalah representasi dari PKB.

Dan PKB, merupakan satu – satunya partai yang lahir dari rahim NU serta memiliki ikatan historis, ikatan ideologis serta ikatan strategis dengan NU. Sehingga sudah seharusnya PKB dan NU menjalin sinergitas. Peran dokter Umar sangat besar untuk mewujudkan semua itu.

Dalam Pilkada ini pun,anggota komisi XI DPR RI tersebut berharap kondisi yang sama. Artinya, seluruh warga NU bersatu padu mendukung calon yang diusung nanti.Dengan begitu, proses penghantaran kader NU menjadi bupati Malang periode 2021-2025 berjalan sesuai yang diharapkan.

Yakni jangan sampai internal PKB maupun NU terpecah belah. Sekadar mengingatkan kembali, pada Pileg 2019, kursi Partai Kebangkitan bangsa (PKB) mengalami lonjakan signifikan. Dari delapan kursi di periode sebelumnya, menjadi 12 kursi. Hasil tersebut menyamai perolehan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).

Dengan raihan itu, Gus Ali menyatakan bahwa PKB akan terus berkomitmen mengawal program-program pro rakyat yang mengedepankan kualitas pembangunan ekonomi bangsa. Tentu saja, berlandaskan keadilan dan keadaban.

Komitmen itu akan lebih maksimal jika PKB dan NU bisa memenangkan Pilkada yang tinggal beberapa waktu saja.

Sinyal sinergi antara PKB dan NU tersebut secara tidak langsung juga mengisyaratkan bahwa langkah Ketua PCNU Kabupaten Malang dr Umar Usman mendapatkan rekom DPP PKB semakin jelas.

Ketika dikonfirmasi, meski belum bisa memberikan garansi 100 persen, namun Gus Ali cukup yakin bahwa rekomendasi DPP PKB akan bermuara kepada dr Umar. “Kita lihat dalam satu dua hari ke depan. Semoga semuanya seperti yang diinginkan bersama,” tukas dia.

Dan jika benar rekom jatuh ke dr Umar, politisi berlatar belakang pengusaha ini menandaskan bahwa dia sendiri yang akan mengawal keutuhan suara PKB dan NU di Pilkada Kabupaten Malang 2020.

“Itu sudah menjadi tugas saya. Termasuk menjalin komunikasi dengan parpol-parpol non parlemen di luar PKB. Juga, masyarakat Kabupaten Malang secara umum,” pungkas Gus Ali. (*/yan)

“Saya mengapresiasi atas giat PPK Turen dalam Coklit calon pemilih Pilbup Malang. Dalam pelaksanaan tahapan coklit PPDP harus benar-benar melindungi diri dengan APD yang sudah diberikan oleh KPU dalam menjalankan tugasnya agar tahapan coklit ini tidak menjadi cluster baru dalam penyebaran Covid–19,” terang Tri Sulawanto Kamis (30/7/2020).

Tri Sulawanto mengungkapkan, pelaksanaan Coklit di Turen tetap memperhatikan SOP yang sudah di sampaikan oleh PPK melalui PPS agar tahapan coklit ini berjalan aman dan lancar.

Sekilas informasi, seiring semakin dekatnya jadwal Pilbup Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan Turen melakukan Coklit di wilayah setempat.

Tahapan coklit dijalankan 15 Juli- 13 Agustus. Untuk Pelaksanaan pemilihan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Untuk di Turen ada 217 PPDP dan 100.865 penduduk yang di coklit.

Sementara itu, anggota PPK Divisi Hukum dan Pengawasan Rodzi menuturkan, dalam pelaksanaan coklit (pencocokan dan penelitian data pemilih) PPDP harus tetap semangat dan konsisten dalam melaksanakan tugasnya untuk memutakhirkan data pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Malang.

“Upaya ini dilakukan agar pemilihnya valid untuk mengurangi golput dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, faceshield dan coklit di halaman depan rumah,” terang Rodzi. (*/yan)

Hal itu setidaknya dilontarkan pengasuh Pondok Pesantren Sabillur Rosyad Gasek Kota Malang ini Rabu (28/7/2020) .

“Dr Umar dan tim harus terus bergerak, apa pun yang terjadi di luar. Jangan sampai melemah,” tegas KH Marzuki Mustamar.

Lebih jauh KH Marzuki Mustamar menuturkan, satu hal signifikan adalah jika dr Umar mampu menggalang semacam dukungan untuk memperkuat elektabilitas

“Agar lebih mantap, dr Umar semestinya bisa mengumpulkan dukungan tanda tangan dari Kyai sepuh se -Malang Raya. Tokoh masyarakat, tokoh komunitas dan orang-orang penting berpengaruh, agar kuat posisinya,” terang KH Marzuki Mustamar.

KH Marzuki mengatakan, sikap DPP PKB yang terkesan lamban dan akhirnya muncul banyak nama bakal calon, adalah bermaksud untuk memberikan kesempatan pada bakal calon berkiprah mencari dukungan politik.

“Bisa jadi itu hanya tes ombak sekaligus memberikan panggung bakal calon-calon lain untuk kemudian dievaluasi lagi,” jelas KH Marzuki Mustamar.

KH Marzuki mengungkapkan, DPP PKB tentunya harus bersikap selektif dan punya perhitungan matang dalam konteks pilbup Malang ini.

“Selain modal sosial, bakal calon juga harus mempunyai modal finansial. Karena proses pilbup membutuhkan tahapan proses panjang dan butuh biaya besar,” papar KH Marzuki Mustamar. (*/yan)

“Komentar saya tetap mengharap mudah-mudahan rekom DPP jatuh ke dr Umar Usman,” tandas kyai sepuh dari jajaran syuriah PC NU Kabupaten Malang KH Syamsul Maarif, Selasa (28/7/2020).

KH Syamsul menuturkan, dirinya mempunyai alasan kuat melontarkan pendapat seperti itu. “Alasan saya banyak kader. Tapi yang mampu untuk memimpin Kabupaten Malang ke depan adalah dari orang NU. Dan Kabupaten Malang ini jelas kantong suara NU besar karena menjadi basis NU,” jelas KH Syamsul.

Senada dengan KH Syamsul Maarif,
Wakil Khatib Syuriah PC NU Kabupaten Malang H. Fatchullah, SH mengatakan jika Kabupaten Malang membutuhkan pemimpin yakni sosok yang memahami karakteristik Kabupaten itu sendiri.

” Saya menilai Kabupaten Malang membutuhkan figur yang memahami karakteristik warga di wilayah Kabupaten Malang itu sendiri. Baik karakter sosial, dan budayanya,” tutur pria yang akrab dipanggil Abah Fatchullah ini.

Mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari PKB ini menuturkan, jika adanya keanekaragaman warga Kabupaten Malang memerlukan figur pemersatu yang mampu merekatkan berbagai kemajemukan yang ada.

” Mayoritas warga Kabupaten Malang adalah Nahdliyyin. Saya melihat sosok pemersatu, perekat dan mampu merukunkan ada pada dr Umar Usman,” pungkas KH. Fatchullah. (*/yan)

Memontum Malang – Rencana keberangkatan Ketua PC NU Kabupaten Malang dr Umar Usman sebagai bakal Calon Bupati Malang periode 2020-2025 ke depan, mendapat respon positif dari berbagai pihak.Hal itu dilakukan agar berada dalam satu visi besar demi kemajuan Kabupaten Malang ke depan.

Seperti halnya ungkapan Miskari tokoh masyarakat Kecamatan Dampit sekaligus Kepala MTs Azharul Ulum Desa Sukodono ini.

“Saya berharap, hadirnya para kader NU itu betul-betul berkomitmen, loyalitas kepada NU serta berjuang untuk membela masyarakat ” terang Miskari beberapa waktu lalu.

Tambah mantan anggota DPRD Kabupaten Malang periode lalu ini, secara kultur, masyarakat NU itu sangat banyak, namun itupun tidak mutlak, karena politik itu cair.

“Saya yakin bahwa masyarakat termasuk warga Nahdliyin di Kabupaten Malang itu bisa semakin bijak dalam menentukan dan menggunakan hak pilihya demi perjuangan wilayah seperti berbagai sektor yang perlu diperhatikan pemerintah seperti pendidikan,pertanian dan sebagainya.Tetapi warga nahdliyin sendiri bisa ambil bagian positif dalam Pilkada Kabupaten Malang di masa pandemi covid-19 ini, ” beber kader NU dan PKB ini dengan nada semangat.

Sayangnya, ketika disinggung terkait pencapaian suara untuk seorang dr Umar dalam kompetisi perebutan kursi jabatan orang nomor satu di Kabupaten Malang nanti, pihaknya mengaku belum tahu secara detail, termasuk rekom maupun pasangan. Namun pihaknya berharap,bahwa multi kultul Kabupaten Malang ini bisa dihadirkan dari calon pemimpin yang berasal dari latar belakang dan mampu menjawab harapan serta kebutuhan masyarakat.

Lanjut Miskari, dalam politik sendiri bersifat fleksibel, karena jika dilihat dari kalangan parpol hampir tidak ada 1 parpol yang mendukung bulat salah satu calon.

“Dan yang pernah saya lihat, beberapa parpol terutama pengusung calon incumbent itu juga tidak bulat.Namun untuk para calon dalam pilkada 2020 nanti masih terbuka sangat lebar. Belum lagi kemungkinan masih ada beberapa calon yang bakal maju yang saat ini sedang dalam proses ” ulasnya.

Bagaimana untuk warga NU Kabupaten Malang? Dikatakannya, jika dilihat secara kelembagaan, posisi NU tidak berada pada ruang politik secara praktis.

“Tetapi NU sendiri punya kewajiban moral untuk mendudukan proporsi politik demi satu agenda besar yaitu politik kebangsaan, agar nantinya proses politik di Kabupaten Malang ini memberikan dampak dan manfaat yang maslahat untuk masyarakat ” tandasnya.

Untuk itu, NU Kabupaten Malang perlu ambil peran dalam mengawal proses demokrasi agar berjalan secara baik dan sehat.

“Karena yang muncul saat ini dari kader NU, ibarat sebuah perjalanan bapak dan dalam mencapai satu tujuan. Itu kewajiban kita untuk nyengkuyung (mendukung) Untuk itu kami berharap, masyarakat Kabupaten Malang agar bijak dalam menggunakan kesempatan politik dengan satu niat dan tekad yaitu untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat kabupaten malang keseluruhan, ” beber Miskari. (sur/oso)

Perempuan alumnus program studi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Airlangga ini menjelaskan, fenomena bergabungnya partai PDIP dalam koalisi partai pendukung pasangan calon bupati Malang SanDi merupakan cerminan komunikasi politik di Kabupaten Malang yang dinamis.

Perempuan yang juga berprofesi sebagai Size Fashion Designer Curvilìnea by Pia Haryono ini mengatakan, menggandeng partai yang menjadi rival di pilkada sebelumnya, merupakan bentuk strategi komunikasi politik bukan saja untuk menaikkan jumlah suara pemilih tapi juga bertujuan untuk membangun stabilitas politik partai-partai yang bekoalisi.

Koalisi partai adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang dijalankan oleh partai pengusung untuk dapat menyampaikan pesan-pesan politik kepada partai politik dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan suara, mendapatkan kesepahaman politik bersama, dan meredam konflik politik baik di lini atas maupun di arus akar rumput.

Mengandeng partai rival merupakan sebuah hal yang wajar dalam strategi politik pilkada. Apalagi jika partai koalisi pendukung bakal paslon bupati Malang SanDi menganggap bahwa PDIP merupakan parpol yang penting dalam dinamika politik di Kabupaten Malang.

“Jika pada periode sebelumnya, partai koalisi pendukung Rendra- Sanusi saja sudah menang tanpa dukungan PDIP, apalagi sekarang jika PDIP bergabung mendukung paslon SanDi wajar saja jika partai koalisi menargetkan diri mereka bisa menang,” papar perempuan yang juga dosen komunikasi Universitas Brawijaya ini.

Meski menggandeng banyak partai bisa menguntungkan paslon, koalisi banyak partai juga bisa menimbulkan konflik politik di kemudian hari jika deal-deal politik dan non politik di antara mereka tidak bisa tercapai. Ujung-ujungnya di tataran legislatif bisa terjadi gesekan antar partai pendukung.

“Dalam politik tidak ada yang pasti! Semua serba dinamis dan berubah seiring dengan pandangan politik masing-masing partai pengusung dan bagaimana deal-deal politik dan non politik bisa terpenuhi oleh paslon yang diusung,” terang Pia mengakhiri. (yan)

“Saya memberikan respon baik terkait ekonomi hijau dan harus diterapkan. Yang saya tangkap inti dari konsep Ekonomi HIJAU adalah perlunya penguatan SDM dan lingkungan. Termasuk dalam hal ini menjadikan warga setempat (lokal) mandiri dan tangguh dalam segala bidang,” tandas dr Umar Usman MM Selasa (21/7/2020).

Sekilas informasi, Pegiat Pembedayaan Pietra Widiadi mengatakan calon pemimpin Kabupaten Malang (yang bertarung dalam Pilbup Malang) wajib menerapkan “Ekonomi HIJAU”

Hal ini karena menjelang pibup Kabupaten Malang, kontestasi dan kapasitas calon tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam mengorganisir massa supaya memilih, tetapi juga harus piawai dalam memahami persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Salah satunya adalah pengembangan “Ekonomi HIJAU” yaitu ekonomi yang memperhatikan praktek pelestarian alam dan sumber daya alam yang melibatkan partisipasi warga.

dr Umar mengungkapkan, pihaknya mempunyai konsep SDM Tangguh yaitu menjalankan percepatan peningkatan daya saing manusia (masyarakat pedesaan) menjadi SDM tangguh sebagai fondasi dan daya saing lebih kompetitif.

“Kami mempunyai konsep program merealisasikan ketangguhan pedesaan dan lingkungan dibarengi mewujudkan SDM Tangguh, di segala sisi,” jelas pria yang ikut meramaikan bursa Pilbup Malang ini.

Baca : Pemimpin Kabupaten Malang Harus Terapkan Ekonomi Hijau

Pria yang juga direktur utama RSUD Kota Malang ini menjelaskan nantinya pihaknya akan melakukan revitalisasi pada sektor pertanian dan agrowisata dan agroindustri.

“Saya sangat mengapresiasi saran tersebut. Intinya adalah peningkatan kapasitas SDM warga lokal. Jadi investor itu tidak harus pengusaha besar, tapi warga yang diberdayakan dengan menghimpun aset ekonomi dan SDM sebagai modal pembangunan,” ujar dr Umar Usman mengakhiri. (yan)