Ketua KPU Sidoarjo, Mukhamad Iskak mengatakan ada beberapa aturan yang berbeda dalam pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Diantaranya tentang kewajiban calon petahana untuk cuti selama 71 hari saat masa kampanye. Bahkan, saat mendaftar, calon petahana sudah diharuskan mengisi kesediaannya untuk cuti selama masa kampanye di luar tanggungan negara.

“Jadi calon petahana diharuskan cuti saat masa kampanye selama 71 hari itu,” ujarnya seusai acara sosialisasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020 di Hotel Aston Kahuripan Nirvana Village (KNV), Sidoarjo, Selasa (04/08/2020) sore.

Menurut Iskak, peraturan itu berbeda dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Saat Pilkada sebelumnya, calon petahana hanya cuti ketika dia melakukan jadwal masa kampanye. “Misalnya ketika calon petahana mau kampanye Senin, sebelumnya dia mengajukan cuti untuk hari Senin. Hari Selasa aktif lagi. Kalau sekarang, wajib cuti selama masa kampanye itu,” imbuhnya.

Iskak mengungkapkan peraturan baru lain yang berbeda dengan Pilkada sebelumnya, yakni terkait kewenangan pengurus parpol tingkat pusat yang bisa mendaftarkan paslon ke KPU. Secara normatif paslon yang mendapatkan persetujuan pengurus parpol pusat, didaftarkan oleh pengurus parpol di kabupaten.

“Tapi, kalau ternyata tidak didaftarkan oleh tingkat kabupaten, pendaftaran paslon bisa diambil alih oleh pengurus parpol pusat,” tegasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Iskak peraturan baru lainnya terkait pencalonan. Yakni dibatasinya jumlah pendukung saat mengantar paslon mendaftar ke KPU. Hal ini karena Pilkada digelar saat masa pandemi Covid-19 masih berlangsung.

“Tapi, peraturan ini tidak disebutkan jumlah minimal atau maksimal kehadiran pendukungnya. Itu menyesuaikan situasi dan kondisi masing-masing daerah,” ungkapnya.

Sementara dalam sosialiasi itu diikuti sejumlah perwakilan dari kalangan Parpol, Forkompimda dan sejumlah elemen masyarakat lain. KPU Sidoarjo juga menyampaikan jadwal tahapan Pilbup Sidoarjo 2020. Yakni masa pendaftaran calon tanggal 4-6 September 2020. Selanjutnya penetapan paslon tanggal 23 September 2020 dan pengambilan nomor urut paslon tanggal 24 September 2020.

“Untuk masa kampanye mulai tanggal 26 September sampai 5 Desember 2020 mendatang,” tandasnya. (wan/syn)

Apalagi, hingga Senin (27/7/2020) petang, belum ada tanda-tanda Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) perseorangan ini menyetorkan berkas perbaikan dukungan itu.

“Hingga sore ini, kami belum menerima perbaikan berkas dukungan pasangan Agung-Hariyadi. Tapi, kami akan tetap menunggu hingga pukul 24.00. Hingga detik ini, belum ada penghubung Bapaslon datang ke KPU,” ujar Ketua KPU Sidoarjo, Mukhamad Iskak, Senin (27/7/2020) petang.

Berdasarkan tahapannya, kata Iskak jadwal masa perbaikan berkas Bapaslon perseorangan berlangsung mulai 25 Juli hingga 27 Juli 2020. Untuk kegiatan ini, KPU Sidoarjo menyiapkan petugas penerima hingga sepanduk kegiatan di aula kantor KPU Sidoarjo.

“Soal perbaikan berkas dukungan Bapaslon ini, nanti bisa diketahui dari aplikasi Sistem Pencalonan (Silon). Di aplikasi itu ada status Menyerahkan, Ditolak dan Batal Menyerahkan. Sehingga misalnya kalau statusnya Batal Menyerahkan, maka prosesnya tidak bisa dilanjutkan. Secara otomatis Bapaslon ini dinyatakan gugur alias dicoret,” tegasnya.

Bagi Iskak jika dinyatakan gugur, maka tidak akan ada peserta perseorangan di Pilkada Sidoarjo 9 Desember 2020 mendatang. Kendati demikian, soal Bapaslon perseorangan ini bakal diputuskan dalam rapat pleno terbuka KPU Sidoarjo, Selasa (28/07/2020) besok.

“Keputusannya, tetap akan kami plenokan. Apa pun hasil perbaikan berkas Bapaslon perseorangan ini,” pungkasnya.
Diketahui, setelah verifikasi faktual (verfak) dukungan yang disetor Bapaslon Agung Sudiyono dan Sugeng,

Hariyadi 70.457 dukungan. Namun, yang lolos verifikasi administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat hanya 27.850 dukungan. Sehingga Bapaslon itu harus menyetor kekurangan dukungan 62.993 dikalikan dua, berjumlah 125.986 dukungan. Karena syarat minimal dukungan (Sarminduk) Bapaslon perseorangan dalam Pilkada Sidoarjo sebanyak 90.843 dukungan. Wan/yan

“Hari ini, kami menerima rekom dari DPP Partai Gerindra untuk Pak BHS. Langkah selanjutnya kami bakal selalu berkoordinasi untuk mengamankan dan memenangkan Pak BHS,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Kayan seusai menerima silaturrahmi BHS beserta partai koalisinya, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PPP di Kantor DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Sabtu (25/07/2020).

REKOMENDASI – Bacabup Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyerahkan tembusan rekomendasi pencalonan dari DPP Partai Gerindra kepada Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo, Kayan disaksikan sejumlah partai pengusung lainnya, Sabtu (25/07/2020)

Lebih jauh, Kayan yang juga Wakil Ketua DPRD Sidoarjo ini mengungkapkan jika rekomendasi Partai Gerindra itu bakal disampaikan ke seluruh jajaran Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan ranting. Menurutnya mengamankan rekomendasi Cabup dan memenangkan Cabup Kader Gerindra itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab dirinya sebagai kader Partai Gerindra.

“Wajib hukumnya semua kader mengamankan dan memenangkan calon dari Partai Gerindra. Jadi siapa yang direkomendasi Partai Gerindra itu yang wajib dimenangkan. Kami (DPC) juga butuh arahan, dukungan dan informasi. Mari kita sukseskan dan menangkan Pak BHS,” tegasnya.

Sedangkan mengenai wakil atau Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) yang bakal mendampingi BHS, Kayan menyerahkan dan memasrahkan sepenuhnya kepada calon bupati dari Partai Gerindra ini.

“Soal pemilihan wakilnya mudah-mudahan tidak salah pilih. Karema wakil juga harus bisa memberi kontribusi suara besar untuk Bupati Harapan Sidoarjo (BHS). Makanya seleksi wakil ini harus sesuai kondisi yang ada di Sidoarjo saat ini. Yang penting amanah. Karena kedepan akan mengelola APBD Rp 5,3 triliun dengan baik,” pintahnya.

Sementara Bacabup BHS usai menyerahkan tembusan surat rekomendasi kepada DPC Partai Gerindra Sidoarjo menyebut ada beberapa nama calon wakilnya yang akan mendampinginya. Akan tetapi, keputusan final siapa yang bakal mendampinginya bakal dibahasa bersama dengan partai koalisi dan para relawannya. Apalagi, selama ini dirinya dan timnya sudah berkomunikasi dengan para Bacabup dan Bacawabup lainnya baik dari kalangan Nahdlotul Ulama (NU), politisi maupun dan kalangan alim ulama yang siap menjadi wakilnya.

“Kami juga sudah berkomunikasi dengan bakal calon dan tokoh masyarakat lainnya. Bahkan komunikasi itu berjalan sangat intens. Baik melalui saya sendiri maupun tim. Secara langsung mereka menyatakan bersedia, hanya tunggu waktu saja. Paling tidak calon wakil yang mendampingi saya kapabilitas, akuntabilitas, akseptabilitas tinggi dan tahu persoalan Sidoarjo. Kemudian karakternya baik dan jujur serta bersih dari permasalahan,” urainya.

Sedangkan soal partai yang bakal mengusungnya, mantan anggota DPR RI periode 2014 – 2019 ini, selain Partai Gerindra, Golkar, PPP dan Partai Demokrat, rencananya bakal ada tambahan dua partai lainnya. Meski demikian, pihaknya tetap berkoordinasi dengan partai koalisi yang sudah ada saat ini.

“Karena yang paham seluk beluk politik Sidoarjo, ya mereka (para pengurus partai). Makanya kami terus menjalin komunikasi yang intens dengan mereka termasuk soal penentuan akhir bakal calon wakil itu,” tandasnya. Wan/yan

Bahkan, kini pihaknya juga tidak akan memikirkan melengkapi berkas kekurangan 125.986 dukungan setelah pleno Verifikasi Faktual (Verfak) calon perseorangan, Senin (20/07/2020) kemarin.

Alasan Agung Sudiyono, lantaran Pilkada Sidoarjo perhelatan dan prosesnya digelar saat masih pandemi Covid-19 belum terselesaikan.

“Sebagai pertanggungjawaban moral, kami sudah bertekad tidak akan melanjutkan kegiatan politik di masa pandemi. Untuk itu, kami memutuskan untuk menarik diri dari pencalonan sebagai Bupati Sidoarjo. Ini juga sebagai protes karena Pilkada 2020 terkesan dipaksakan,” ujar Agung Sudiyono melalui pesan WA kemarin. Agung berharap langkahnya ini bisa dimaklumi oleh seluruh pendukung dan lapisan masyarakat Sidoarjo.

“InsyaaAllah siapa pun yang nanti menjadi Bupati Sidoarjo bisa menjalankan amanah rakyat dengan baik, jujur dan bertanggung jawab,” pintahnya.

Agung yang juga pengusaha perumahan ini mengaku kebingungan yang menjadi pemikiran para pemangku kepentingan (kebijakan). Sehingga Pilkada 2020 tetap dilaksanakan di tengah pandemi meski rencananya tetap menggunakan protokol kesehatan. Padahal seharusnya pemerintah lebih fokus pada penangan dampak ekonomi akibat berita viral virus Corona yg menyebabkan semua kegiatan ekonomi mandeg.

“Saat ini, rakyat menjerit akibat banyak PHK, semua kebutuhan melonjak, penghasilan berkurang dan bahkan tidak ada pemasukan sama sekali.

Mestinya pemerintah lebih fokus pada penangan dampak ekonomi yg saat ini sangat memprihatinkan. Dana Pilkada yang begitu besar seharusnya bisa digunakan untuk memberi subsidi belanja kepada masyarakat,” tegasnya.

Bagi Agung yang jadi pertanyaan adalah, jika Pilkada yang begitu dipaksakan harus dilaksanakan tahun ini, mengapa sekolah anak-anak sampai saat ini masih menggunakan sistem daring? Sedangkan sistem daring hanya mengajarkan ilmu akademis, tapi tentang pembelajaran akhlak dan aqidah sangat sulit diterapkan dengan sistem daring.

“Karena pembelajaran akhlak merupakan duplikasi guru, ustadz dan ustdzah. Tidak bisa diterapkan dengan sistem belajar jarak jauh,” ungkapnya.

Sementara saat ditanya soal keberadaannya, Agung mengaku sudah 4 bulan sudah tidak berada di Sidoarjo. Tepatnya sejak adanya pandemi Covid-19.

“Sudah 4 bulan terakhir saya tidak lagi di Sidoarjo. Saya dan anak-anak berada di pegunungan (villa). Sejak anak-anak harus libur (belajar di rumah), sejak saat itu saya memutuskan untuk menggantikan peran ustadz ustadzah selama di rumah. Dengan konsekwensi seluruh aktifitas saya diluar harus dipantau dari rumah,” tandasnya. Wan/yan

Ketua Forum PAC PKB Sidoarjo, Maksum Zubair menilai sikap seluruh PAC tetap pada pendiriannya. Yakni meminta dan memohon kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB untuk merekom kader murni baik Calon Bupati (Cabup) maupun Calon Wakil Bupati (Cawabup)-nya.

“Kami ingin meluruskan berita yang tidak benar. Sampai saat ini seluruh (18) PAC PKB tidak pernah menyatakan mendukung salah satu kader pun. Apalagi untuk nama salah satu calon saja. Selama ini kami hanya bisa memohon kepada DPP PKB untuk merekom kader murni dalam Pilkada Sidoarjo,” terangnya Maksum Zubair, Jumat (17/07/2020) sore.

Selain itu, mantan anggota DPRD Sidoarjo periode 2014-2019 yang akrab dipanggil Gus Maksum ini menjelaskan jika ada PAC yang mendukung salah satu nama kader diluar kesepakatan hasil pertemuan resmi di Hotel Luminor Sidoarjo dan pertemuan PAC di RM Bambu Butho, Pilang, Wonoayu beberapa waktu lalu, dukungan itu sebagai dukungan pribadi. Menurutnya dukungan itu bukan dukungan kelembagaan PAC secara resmi.

“Itu kami anggap sebagai dukungan dan sikap pribadi saja. Untuk pertemuan di Pulau Lusi, Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon kemarin itu mungkin hanya dukungan secara pribadi. Karena PAC tidak pernah mendukung secara resmi salah satu calon itu,” tegasnya saat didampingi Ketua PAC Tulangan, M Dhamroni Chudlori, Ketua PAC Jabon, Muhammad Rojik dan Ketua PAC Balongbendo, Soni Widato.

Saat ini, kata Gus Maksum ada empat kader murni PKB yang dinilai layak maju di Pilkada Sidoarjo. Diantaranya Achmad Amir Aslichin (Anggota DPRD Jatim), Anik Maslachah (Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim), Sullamul Hadi Nurmawan (Anggota DPRD Sidoarjo) dan Nur Ahmad Syaifuddin (Wakil Bupati Sidoarjo).

“Dalam pertemuan-pertemuan resmi, hanya keempat kader itu yang kami usulkan. Itu karena mereka sudah mengabdi di PKB dan NU,” ungkapnya.

Ketua PAC PKB Tulangan, M Dhamroni Chudlori menegaskan Forum PAC PKB ini sebagai jembatan suara kader yang menginginkan dan memohon kepada DPP untuk memberikan rekom kepada kader murni yang sudah ikut membesarkan PKB Sidoarjo. Akan tetapi, secara kelembagaan, PAC akan tetap mendukung siapa pun yang akan direkom DPP PKB.
“Itu sudah menjadi komitmen kami dan kelembagaan. Karena sebagai kader hukumnya wajib untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon yang direkom DPP PKB,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Ketua PAC PKB Jabon, Muhammad Rojik. Menurutnya Forum PAC PKB selama ini tidak pernah menyebut dukungan pada satu nama calon sama sekali. Baginya, jika ada salah satu PAC PKB yang menyatakan mendukung si A misalnya, hal itu hanya sebagai klaim pribadi saja.

“Sekarang itu, posisi PKB Sidoarjo sangat kuat. Itu dibuktikan dengan jumlah kursi parlemen yang mencapai 16 kursi. Makanya PKB siap mengusung kader internal. Tapi, jangan langsung ujuk-ujuk mengklaim dukungan. Apalagi yang dipasangkan dari partai lain. PKB banyak stok kader mumpuni,” tandasnya. Wan/yan

“Untuk sementara ini saya ada kecocokan sama Bu Mimik (Mimik Idayana). Saat ini lho ya,” kata Nur Ahmad Syaifuddin, Selasa (14/07/2020) usai penyerahan bantuan operasional untuk Kampung Tangguh di Kecamatan Sidoarjo.

Bagi politisi PKB senior ini, kecocokan dengan Mimik Idayana itu, atas dasar kecocolan dalam visi dan misi. Karena itulah dirinya berupaya berpasangan dengan istri anggota DPR RI, Rahmat Muhajirin itu.
“Atas dasar kecocokan visi dan misi itu,” imbuhnya.

Sementara menanggapi keinginan para Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang meminta pasangan Bacabup dan Bacawabup yang diusung PKB harus dari kader internal PKB, Cak Nur menanggapinya secara entheng dan santai.

“Saya menilai sikap PAC-PAC itu merupakan hal yang biasa. Saya tetap bergerak terus. Yang bisa kami lakukan, kita lakukan. Kalau tidak bisa berdoa kepada Allah. Itu saja sudah,” tegasnya.

Sementara itu ditanya soal rekom PKB jika mengharuskan berpasangan dengan kader internal PKB, Cak Nur belum berani menyatakan secara terang-terangan. Pihaknya berdalih keputusan terakhir ada pada Allah SWT dan DPP PKB.

“Yang terakhir itu keputusan Allah dan PKB. Untuk saat ini ijtihad saya seperti itu,” tandasnya. Wan/yan

Selain itu, KPU Sidoarjo juga sudah menyusun sejumlah tahapan Pilbup Sidoarjo itu.

“Kami sudah bertemu Bupati dan Sekda Sidoarjo untuk koordinasi tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Makanya kami mengajukan anggaran Rp 63,5 miliar. Kami harap pengajuan anggaran itu bisa direalisasikan,” terang Ketua KPU Sidoarjo, M Iskak kepada Memo X, Senin (29/07/2019).

Lebih jauh, Iskak berharap tidak ada pengeprasan atas anggaran yang diajukan itu. Meski saat ini, pengajuan anggaran itu masih dibahasa dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

“Kami memahami saat ini KUA masih dalam pembahasan dan belum ditetapkan. Makanya kami berharap tak ada pengeprasan anggaran itu karena penyusunannya sudah dihitung matang tahapan demi tahapan,” imbuhnya.

Akan tetapi, jika pengajuan anggaran itu dikepras, Iskak berharap nilai yang dikepras tidak banyak. Apalagi, anggaran disusun disesuaikan dengan kondisi realistik di lapangan.

“Kalau memang ada pengeprasan, kami berharap nilai yang dikepras tidak banyak,” tegasnya.

Sementara itu, agar anggaran pengajuan tak dikepras, Iskak dan komisioner KPU Sidoarjo lainnya siap menghadap ke Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Sidoarjo maupun ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo.

“Kami siap merealisasikan dan menjelaskan kondisi nyata di lapangan sesuai kebutuhan anggaran yang kami ajukan itu,” tandasnya. (Wan/yan)