Pernyataan tersebut disampaikam oleh Ketua DPC Partai Gerindra Jember, Ahmad Halim, disela-sela peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Partai Gerindra. HUT partai berlambang kepala burung Garuda diperingati dengan sederhana di kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Jember, yang bertempat di Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Minggu (06/02/2022).

Saat ditanya tentang persiapan untuk menyambut Pemilu 2024, Ahmad Halim yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Jember, ini mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan dengan memberikan pelatihan kepada kader serta mempersiapkan para calon legislatif. “Kami juga berkonsolidasi di internal, melakukan koordinasi terhadap persiapan-persiapan 2024,” tuturnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Ahmad Halim juga menyampaikan harapannya, dimana acara ini bisa menambah dan mempererat rasa persaudaraan antar sesama kader Partai Gerindra seperti tema yang diusung pada HUT kali ini. “Menegakkan demokrasi kemudian fungsi lainnya yang kami berikan kepada legislatif ataupun kader yang ada di pemerintah bahu-membahu sesuai dengan tema Bersatu Membangun Bangsa,” ujarnya.

Terkait peringatan HUT Partai Gerindra tahun ini, Ahmad Halim mengatakan, mengangkat tema ‘Bersatu Membangun Bangsa’. “Perayaan hari ini kita laksanakan secara sederhana karena masih di era pandemi Covid-19. Jadi hanya ada acara seremonial, potong tumpeng, sama pembacaan sholawat,” ujarnya Ahmad Halim.

Halim juga menyampaikan bahwa dalam rangkaian acara perayaan ini, pihaknya juga akan memberikan bantuan 1000 paket Sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. “Kemudian nanti akan ada rangkaian pembagian Sembako kepada yang berhak terutama masyarakat tidak mampu, santunan anak yatim,” ujarnya lagi. (st2/rio/gie)

Muscab serentak di kabupaten dan kota di Jawa timur ini digelar secara virtual dan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar.

Abdul Mujib sebelumnya menjabat Sekertaris DPC PKB Kota Probolinggo, menggantikan posisi Habib Hadi sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kota Probolinggo periode sebelumnya.

Muscab DPC PKB Kota Probolinggo dihadiri oleh para pengurus, kader partai serta organisasi sayap partai.

Sebagai Ketua DPC PKB Kota Probolinggo yang baru, dirinya optimis bisa menjadi partai pemenang dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Kemenangan itu baik untuk pemilihan kepala daerah maupun pemilu legislatif mendatang,” katanya, Minggu (07/03).

Mujib menyebut, di dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu, PKB mendapatkan perolehan suara terbanyak dengan mendapatkan 6 kursi di parlemen di tiga daerah pemilihan (dapil) Kota Probolinggo.

“Nanti di tahun 2024 kita target perolehan kursi di DPRD bisa naik bahkan 100 persen dari pileg kemarin yakni sebanyak 12 kursi,” harapnya.

Baca Juga : Mantan Wawali Probolinggo Serahkan Uang Pengganti Korupsi GIC Rp 775 Juta

Abdul Mujib yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Probolinggo juga mengaku untuk mendongkrak suara perolehan PKB, selain merapatkan barisan para pengurus dan kader juga akan berbaur dengan masyarakat.

Sementara itu, Dewan Syuro PKB Kota Probolinggo terpilih, Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan, dirinya akan konsentrasi untuk membesarkan PKB kedepannya. Termasuk akan merangkul suara milenial atau pemilih pemula.

“Salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan media sosial yang ada,” harap Habib Hadi yang juga Walikota Probolinggo periode 2019 – 2024.

Ketika disingung soal bakal calon yang akan diusung PKB dalam Pilkada 2024 mendatang, Habib Hadi mengaku tidak ada pembahasan serius soal itu. Kita masih belum kearah sana. “Saat ini kita hanya menggelar Muscab PKB yang digelar secara serentak di Jawa Timur. Kalau masalah siapa yang akan maju itu urusan nanti,” tegasnya. (geo/ed2)

Dalam rapat yang melibatkan stakeholder terkait dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut, membahas tentang persiapan alat kelengkapan pemilu beserta mekanisme distribusi logistik yang akan mulai dilaksanakan akhir bulan ini.

Ketua KPU Kabupaten Malang, Santoko mengatakan, jika sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, pendistribusian surat suara di kecamatan, seharunya dilaksanakan pada minggu ke 4 bulan Februari.

Ketua KPU Kabupaten Malang Santoko menuturkan bahwa jika sesuai jadwal, pendistribusian surat suara di kecamatan harusnya dilaksanakan pada minggu keempat di Bulan Februari.

“Sementara pendistribusian formulir dan kotak suara akan dilaksanakan pada minggu kedua di Bulan Maret. Sementara pendistribusian surat suara ke PPK dilaksanakan pada minggu kedua di bulan April,” jelas Santoko kepada wartawan.

Hingga kemarin, keberadaan surat suara untuk wilayah Kabupaten Malang masih belum lengkap, hal itu dikhawatirkan jadwal tersebut terancam molor. Santoko menuturkan, dari lima jenis surat suara, surat suara pilpres yang masih belum terkirim.

“Dari lima jenis surat suara, salah satu diantaranya yaitu surat suara presiden dan wakil presiden masih belum terkirim kepada kami,” jelas Santoko.

Selain itu, surat suara untuk pemiliham calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Malang juga demikian. Santoko mengatakan, khusus untuk dapil VII, dari 7 kecamatan masih 4 diantaranya yang sudah terpenuhi kebutuhan surat suaranya. Sementara tiga kecamatan lainnya masih belum.

“Jika jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Malang  sampai kemarin tercatat sebanyak 1.996.857, maka ada lebih dari 2 juta surat suara yang belum terdistribusikan jika ditambah dengan surat suara cadangan. Jika ditotal untuk semua calon baik presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, untuk wilayah Kabupaten Malang, setidaknya dibutuhkan sekitar lebih dari 10 juta lembar surat suara. Ia menambahkan, untuk surat suara presiden dan wakil presiden, saat ini memang masih belum terkirim dari KPU RI. Namun, hal itu tidak hanya terjadi di  Kabupaten Malang, melainkan di daerah lain juga terjadi hal serupa.

“Untuk surat suara presiden dan wakil presiden memang belum terkirim dari KPU RI, tapi bukan hanya terjadi di Kabupaten Malang, di daerah lain bahkan ada yang surat suara lainnya baru dijadwalkan datang Maret mendatang,” terang Santoko saat ditemui usai kegiatan.

Sementara itu, hingga kemarin, masih belum ada satu pun partai politik (parpol) yang mendaftarkan saksi, yang nantinya akan ditempatkan di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Malang. Yang jumlahnya, mencapai 8.409 titik. Hal itu dikatakan oleh Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva yang juga ditemui di tempat yang sama.

Ia menjelaskan, dengan jumlah partai politik yang berpartisipasi sebanyak 15 parpol artinya dibutuhkan sebanyak 126.135 saksi yang nantinya akan bertugas mengawal jalannya pemilu di masing-masing TPS.

“Pendaftarannya sudah kami buka sejak tanggal 21 kemarin, tapi sampai sekarang belum ada parpol yang mendaftar,” kata George Da Silva.

George melanjutkan, jika hingga tanggal 4 Maret nanti pihak parpol tidak menyerahkan nama yang diajukan sebagai saksi, maka dapat dipastikan, bahwa parpol tersebut akan kehilangan haknya untuk menghadirkan saksi dalam proses pelaksaan pemilu maupun pileg mendatang.

Bahkan, George mengatakan, pihaknya juga telah kepada parpol masing-masing peserta pemilu untik dapat segera menindaklanjuti hal tersebut.

“Kami sudah bersurat agar parpol segera menindaklanjuti, karena para saksi ini nantinya juga harus mengikuti bimtek terlebih dahulu dengan kami (bawaslu) sebelum bertugas,” jelas George.

Jika tidak ada saksi dari parpol, maka bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi agar tugas pokok dan fungsi diambil alih oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara. (sur/oso)

Memontum Kota Malang – Pada hari ketiga pelaksanaan latihan kader pengamanan Pemilu 2019 yang digelar Korem 083/BDJ (Baladhika Jaya ) menghadirkan Ashari H Komisioner KPU Kota Malang, Kamis (07/02/19) siang.

Dalam pelaksanaan pelatihan tersebut di ikuti 150 prajurit dari perwakilan Kodim jajaran Korem 083/BDJ bertempat di aula Makorem 083/BDJ.

Dalam kegiatan, Ashari H. selaku Komisioner KPU Kota Malang, menjelaskan data dan Informasi bahwa KPU Provinsi Jawa Timur adalah penyelenggara Pemilu 2019 yang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyelenggara itu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP, KPU tugasnya melaksanakan tahapan sedangkan Bawaslu pengawas Pemilu, yang secara keseluruhan tugasnya mengawasi proses tahapan pemilu.

”Pemilu 2019 sedikit berbeda pelaksanaannya dengan pilkada tahun 2018, nanti kita akan banyak menemui banyak TPS karena tambahan 30 persen dari pilgub, kotak suara yang akan dibagikan lebih banyak sebanyak 5 kotak suara jadi pertama kali yang dilakukan adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Jawa Timur dan DPRD Kabupaten/Kota,” terang Ashari.

Masih menurut Ashari, dalam proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hal ini cukup rumit karena satu sisi adalah terkait dengan pemilih dan disisi lain terkait dengan regulasi dan disisi lain tidak bisa serta merta mendadak pemilih ingin memilih karena berkaitan dengan jumlah surat suara dan logistik pemilu lainnya.

Misalnya surat suara, kami tidak bisa mencetak sebelum DPT ditetapkan, setelah di cetak lalu di distribusikan dan terkait dengan pemilih yang pindah memilih dan DPK setiap TPS 2 persen surat suara lebih.

“Dalam artian jika banyak yang tidak terdaftar di DPT maka hanya bisa diakomodir sejumlah itu saja, tentu saja kami melakukan lebih awal sosialisasi ke masyarakat untuk sedapat mungkin terdaftar sebagai pemilih,” terangnya.

“Pelatihan Kader pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019 dipandang sangat perlu oleh Korem 083/BDJ karena itu Korem 083/BDJ membekali anggotanya dengan pelatihan seperti ini,” ujar Penrem Korem 083 /BDJ Mayor Inf Prasetya. (fik/oso)

Kepala Satpol PP Kabupaten Malang, Nazarudin Hasan. T mengatakan, dalam pelaksanaan pemilu nanti pihaknya telah mempersiapkan para personil Linmas untuk turut serta dalam pengamanan guna mensukseskan pemilu 2019, yang akan dilaksanakan secara serentak.

“Kita sudah melayangkan surat ke kecamatan supaya selalu berkoordinasi dengan pihka desa untuk menyiapkan tenaga linmas,” ungkapnya.

Lanjut Nazaruddin, jumlah porsenel Satpol PP sangat terbatas, karena nantinya disetiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) akan ditempatkan dua orang personil Linmas.

“Berdasarkan informasi, sekarang ini jumlah TPS meningkatkan dua kali lipat, dari 8 ribu menjadi 16 ribu,” jelasnya.

Selain pengamanan TPS, tambah Nazaruddin, pihaknya juga telah melakukan penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan rutin dua kali dalam satu Minggu.

“Jadwal rutin tersebut diluar dari permintaan Bawaslu. Jika ada permintaan bantuan, dalam satu Minggu bisa 3 sampai empat kali melakukan penertiban alat peraga tersebut,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan pemilu yang digelar pada 17 April nanti, Nazaruddin menghimbau agar masyarakat ikut berperan aktif mensukseskannya.

“Mari kita semua sama-sama mensukseskan pemilu 2019 ini dengan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta mengunakan hak pilih sesuai dengan nurani kita,” pungkasnya. (sur/oso)

“Saya menargetkan ada kenaikan perolehan kursi dewan. Minimal 20 kursi dan maksimal dapat 25 kursi dalam Pileg 2019 mendatang,” terang Saiful Ilah saat Sosialisasi Pencalegan Pemilu 2019 serta Konsolidasi Pemenangan Pilgub Jatim 2018 di kantor DPC PKB Sidoarjo, Jum’at (23/02/2018) sore.

Menurut Saiful, target perolehan kursi ini bisa direalisasikan. Alasannya selain ada modal 13 kursi hingga kini PKB Sidoarjo masih terjaha soliditasnya. Selain itu ada hubungan harmonis antara PKB dan NU Sidoarjo dapat dijadikan modal pemenangan dalam Pileg 2010.

“Sekarang PKB sudah berkuasa. Bupati, Wabup dan Ketua DPRD-nya dari PKB. Kalau sekarang perolehan kursinya masih 13, kami yakin bisa bertambah lagi dengan memaksimalkan mesin politik PKB Sidoarjo dengan modal soliditas kader dan simpatolisan,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, dalam paparannya, Saiful juga optimis bakal memenangkan pasangan Cagub dan Cawagub, Saifullah Yusuf- Puti Guntur Soekarno Putri yang diusung PKB dan PDIP dalam Pilgub Jawa Timur 2018.

“Kunci kemenangan itu memiliki arti penting dan sangat strategis bagi perkembangan PKB di Sidoarjo. Kuncinya pengurus, kader dan simpatisan PKB Sidoarjo sangat solid dan bersatu membangun Sidoarjo,” tegasnya.

Sementara dalam sosialisasi itu, selain dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo dan Ketua DPRD Sidoarjo juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi PKB serta seluruh Ketua dan Pengurus PAC PKB se Kabupaten Sidoarjo serta sejumlah kiai. (wan/yan)

Rapat pleno menetapkan jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.696.630 jiwa, tersebar di 25 kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi . Sementara jumlah kursi di DPRD Banyuwangi sebanyak 50 kursi.

Jika dibandingkan Pilkada 2014 terjadi pertambahan penduduk sekitar 66.161 jiwa dari 1.627.469 jiwa. Atas hal tersebut berdasarkan Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 bahwa Kabupaten Kota yang jumlah penduduknya diatas satu juta, jumlah Kursi Anggota DPRD adalah berjumlah 50 Kursi.

“Sesuai dengan data DAK2 dari Mendagri dengan jumlah penduduk kabupaten Banyuwangi 1.696.630 jiwa jadi jumlah kursi DPRD Banyuwangi tetap 50 kursi”, kata Devisi Teknis KPU Banyuwangi, Suherman.

Suherman menambahkan, KPU Kabuapaten Banyuwangi juga akan mengadakan rapat Simulasi penghitungan alokasi kursi dan Dapil di tahun 2019 menurut data DAK2 terbaru. Dalam Simulasi dipandu Komisioner KPU Kabupaten Banyuwangi terdapat 3 contoh simulasi Dapil yang terbagi menjadi 5, 6 dan 7 Dapil (Daerah pemilihan).

Dengan penyebaran kursi 3 – 12 kursi perdapil. Dalam uji publik nantinya mengundang Stakeholder dan pimpinan partai politik. Partai politik akan diberikan kewenangan apakah dapil akan tetap atau akan ada perubahan.

“Jika ada perubahan pimpinan pantai politik harus menyatakan pernyataannya secara tertulis dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Penetapan dapil akan ditetapkan pada 20 Maret – 6 April 2018,”tambahnya. (apr/yan)

Berbagai usaha dan cara pun dilakukan jajaran pengurus partai, untuk berbenah diri dalam menyongsong gelaran pesta demokrasi rakyat tersebut, agar mendulang hasil yang maksimal. Termasuk kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh Ketua DPD Partai Hanura Jatim, H.Kelana Aprilianto, yang ingin agar partainya dalam Pileg nanti tidak dipandang sebelah mata.

Perjuangan Mas Kelana, panggilan akrab politikus asal Pasuruan itu mulai membuahkan hasil. Dalam hasil Survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei Independen, The Initiative Institute-Unair Surabaya.

Partai Hanura Jatim menempati posisi ke-7 dalam peringkat partai yang menjadi pilihan masyarakat dalam Pileg nanti, mengungguli Partai Nasdem yang berada di peringkat ke-8 dan PAN, yang ada di peringkat ke-9. Partai Hanura Jatim mendapat perolehan yang signifikan dalam survei yang dilaksanakan pada periode 6 September hingga 20 September 2017 tersebut.