Data tersebut oleh tim Sabar dikirimkan ke KPUD Bondowoso, Panwaskab, Dispendukcapil Bondowoso, Bawaslu Jatim, KPU pusat dan DKPP di Jakarta.

Sekretaris DPC PPP Bondowoso, Gus Syef mengemukakan bahwa data yang disodorkan ke KPUD berbasis data yang 91 persen dapat dipercaya kebenarannya. Sebab, pihaknya juga sudah melakukan kroscek secara acak, sehingga akurasi dan validitas data itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif. “Kita menyodorkan data ini dengan penuh tanggung jawab. Kami juga ingin membantu KPUD Bondowoso agar data itu nanti dapat dikroscek bersama-sama. Sebab, kita ingin Pilkada ini berlangsung secara baik dan penuh dedikasi,” urainya.

“Dari data yang invalid itu, kata Sef, menyebar di seluruh kecamatan. Data invalid itu misal nama kurang dari 4 digit, yang fatal adalah KAK di luar kota Bondowoso, jumlahnya signifikan, ada 2000 lebih, juga ada tanggal KAK setelah penetapan DPS, jumlahnya 194.880, juga ada KAK tidak terbaca sebagai format tanggal, ada sekitar 229.760, ada juga KK di luar Jatim sekitar 620, juga ada yang salah ketik dan masih banyak yang lain,” ujarnya.

Menurut Gus Sef, pihaknya berharap agar KPUD Bondowoso dan Dispendukcapil Bondowoso segera melakukan langkah langkah kongkret sehingga nantinya data tersebut dapat diperbaiki sebelum pelaksanaan Pilkada 27 Juni 2018.

“Sekarang kan momennya tepat, KPUD sedang meminta tanggapan masyarakat setelah KPUD menetapkan dps. Oleh karena itu, mereka harus melakukan pengecekan atas data yang kami sodorkan,” katanya.

Adanya jumlah data yang invalid dan ganda itu bukan hanya merugikan Sabar melainkan juga semua yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada. “Bukan hanya kita, pihak lawan juga akan rugi, karena datanya ini banyak yang invalid dan ganda,” akunya. (Cw-1/oyi)

Arahan tersebut di sampaikan saat pelaksanaan apel pagi Senin (26/2/2018) pukul 08.00 WIB di Lapangan Apel Besar Mapolres Mojokerto Jl. Gajah Mada No. 99, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

Apel yang di hadiri 1/3 kekuatan atau sekitar 250 personil Polres Mojokerto ini, AKBP Leo menyampaikan beberapa hal yang menjadi penekanan, disamping memberikan pujian.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah peran serta Bhabinkamtibmas dalam menjaga Sitkamtibmas di Kabupaten Mojokerto agar tetap aman, nyaman dan kondusif.

Bhabinkamtibmas adalah tulang punggung kesatuan ini. Semua informasi dan sekecil apapun yang ada di desa silahkan segera di laporkan kepada pimpinan. “Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat sentral terutama menjelang Pilkada 2018 ini,” terang Kapolres

Lebih lanjut Kapolres menegaskan, “Saya perintahkan untuk lebih sering melakukan sambang desa dan bersilahturahmi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat guna menjaga Sitkamtibmas tetap kondusif,” tegas Leo kepada seluruh peserta apel pagi. (@r/yan)

Kesediaan KH Salwa Arifin untuk dicalonkan kembali sebagai Bupati Bondowoso ini mengubah skema politik di Bondowoso yang selama ini terpusat pada kandidat lain. Suhu politikpun mulai menggeliat sesaat setelah KH Salwa Arifin menyatakan kesediaannya untuk menjadi salah satu kandidat Bupati dalam Pilkada 2018 mendatang. Koordinator LSM Jaka Jatim, Jamharir,S.Sos menjelaskan bahwa kesiapan KH.Salwa Arifin untuk maju dalam bursa Pilkada 2018 akan melahirkan angin segar bagi demokrasi di Bondowoso. Masyarakat Bondowoso akan memiliki pilihan yang sangat menentukan bagi masa depan Bondowoso.

“Ya nanti masyarakat akan bisa memilih, apakah akan memilih Ahmad Dafir yang “Strong” atau Sang Pemimpin, atau memilih KH Salwa Arifin yang dinilai sebagai pemimpin Amanah,” ujar Jamharir ketika dikonfirmasi usai menggelar diskusi politik di salah satu rumah makan Bondowoso, Minggu sore kemarin.

Kata dia, apabila Dafir & Salwa nanti head to head dalam Pilkada 2018, maka baik KH Salwa maupun Ahmad Dafir sama sama memiliki kekuatan cukup besar. Dafir jelas miliki kekuatan struktur semisal Kepala Desa, dan sebagian birokrasi,sebab, Dafir selama ini direpresentasikan untuk melanjutkan incumben.

“Tentu saja Bupati Amin Said akan ikut andil didalamnya,” terangnya. Sementara, kekuatan politik yang dimiliki oleh KH Salwa Arifin adalah kekuatan kultur semisal alumni Sukorejo, Situbondo dan sebagian alumni Nurul Jadid, Paiton Probolinggo.

“Pertemuan KH Hamid (Lora Hamid) salah satu pengasuh Ponpes Nurul Jadid Paiton siang tadi di rumah KH Salwa meski pertemuan itu hanya sebatas pertemuan akademik, namun secara politik bisa diartikan sebagai pertemuan kesepakatan tak tertulis terbangun dan terkonsolidasi yang seakan-akan KH Hamid memberikan peluang ke KH Salwa.

“Ini tentu merepotkan Pak Dafir juga termasuk merepotkan Amin Said Husni. Sebab beliau juga alumni Nurul Jadid. Kemudian,kata Jamharir, apabila KH.Salwa dipasangkan dengan Irwan Bahtiar,Ketua DPC PDIP, ini tentu akan melahirkan perkawinan santri dengan politik merah. Keduanya sama sama memiliki kekuatan kultur dan memiliki pendukung yang sangat militan.

Orang PDIP tidak melihat siapa calonnya yang penting PDIP,sama halnya dengan pendukung KH.Salwa.Tetapi, selama ini PDIP selalu berseberangan dengan NU secara struktur dalam beberapa kasus beberapa waktu lalu,repot juga,”katanya.

“Sementara apabila Pak Dafir, sang pemimpin itu disandingkan dengan Sekda Hidayat, ini yang sangat berat karena kekuatannya sama-sama di struktur. Sekda tidak punya kekuatan politik, di birokrasi pun dia sangat resisten,” terang Jamharir.

Namun apabila Dafir disandingkan dari kalangan politik,misalnya Ketua DPD Golkar, Supriadi SE yang selama Golkar sangat setia mengawal pemerintahan, tentu akan ada kekuatan tersendiri,” katanya. (cw-2/yan)