Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar, menyebutkan ada 14 TPS yang berpotensi rawan untuk mengalami keterlambatan pengiriman logistik di TPS. Logistik sendiri, terdiri dari surat suara, kotak surat suara, Alat Pelindung Diri (APD) dan sejumlah kelengkapan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) seperti masker, face shield dan juga sarung tangan.

“14 titik TPS itu, bisa dibilang rawan karena faktor geografisnya. Karena akses menuju ke TPS, yang sulit dilalui kendaraan. Pemetaan kami sendiri, ada di Kecamatan Ampelgading dekat Pantai Licin, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Kasembon,” kata Kapolres Malang, Kamis (3/12).

Untuk itu, Hendri mengatakan akan mengirim logistik di titik rawan lebih awal, daripada TPS yang lainnya. “Kalau TPS lain, malam sebelum 9 Desember. Kalau yang di titik-titik rawan, kita dahulukan H-2 sebelum pencoblosan oleh personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas di daerah terdekat,” paparnya.

Sebagai informasi, TPS yang telah tercatat sekitar 5000 TPS dan setiap TPS nantinya akan dibatasi atau tidak lebih dari 500 Daftar Pemilih Tetap (DPT). (riz/sit)

Pjs Bupati Budi Santosa, dalam kesempatan itu mengajak masyarakat Kabupaten Blitar, yang telah memiliki hak pilih untuk menyalurkan hak pilihnya pada 9 Desember. Dirinya juga menyampaikan, Pilkada serentak di Indonesia pada tahun ini digelar dengan suasana pandemi Covid-19. Dengan kondisi ini, antisipasi agar dipersiapkan guna pelaksanaan pilkada bisa berjalan sukses, lancar, aman dan tidak memunculkan kluster baru.

“Simulasi ini penting sekali dilaksanakan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. Simulasi ini merupakan bentuk pembelajaran untuk membiasakan diri pada petugas dan masyarakat, agar mekanisme protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik di pelaksanaan hari pencoblosan dan penghitungan suara,” tegasnya. (kom/sit)

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, Drs. Sigit Sosiawan SE. mengatakan, pelaksanaan Musda Partai Golkar ke X kali berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena ditengah pandemi covid-19.

“Oleh karena itu, kami membatasi bagi peserta hadir peserta Musda. Selain itu juga, kami menerapkan protokol kesehatan. Kami berharap apapun hasil dari musda ini bisa diterima oleh semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M. Sarmuji S.E., M.Si. mengatakan, proses demokrasi untuk pergantian kemimpinan membutuhkan proses komunikasi yang cukup panjang. Hal ini untuk menentukan siapa yang akan dipilih.

“Oleh karena itu, jika pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketaatan aturan akan menimbulkan perpecahan, ini yang tidak diinginkan oleh partai,” ucap Sarmuji dihadapan para peserta musda.

Masih sambung Sarmuji, bila dalam pemilihan muncul hanya 2 calon, maka terlebih dahulu dipertemukan dengan cara kekeluargaan dan negosiasi. Yang hasilnya siapa yang akan dipilih untuk menjadi ketua.

“Andaikan negosiasi tidak bisa berjalan, maka bisa melalui aklamasi atau pemilihan. Namun, pelaksanaan pelaksanaan musda harus tetap berjalan teduh dan damai,” papar Sarmuji.

Setelah memberikan sambutan, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, Sarmuji S.E., M.Si., langsung membuka acara Musda Partai Golkar ke X DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Sementara itu, dari informasi yang berhasil dihimpun, muncul 2 kandidat calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Yakni Sigit Sosiawan (incumbent) dan Kuswandi.

Sekedar diketahui, dalam pelaksanaan Musda Partai Golkar ke X DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur bersama jajarannya. Juga dihadiri pengurus partai-partai politik yang ada di Kabupaten Kediri. Dan sampai berita ini diturunkan pelaksanaan Musda masih berlangsung. (im/uni/mzm)

Dalam penyerahan SK KPU Banyuwangi tersebut juga dihadiri Komisioner KPU Banyuwangi, Dian Mardiyanto, Ari Mustofa dan Edy Sumanto serta perwakilan Partai Politik, Selasa (11/08/2020) di Aula KPU Kabupaten Banyuwangi.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Timur, Insan Qoriawan mengatakan, dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi No. 333/HK.03.1-Kpt/3510/KPU-Kab/VIII/2020. Berbunyi, telah menetapkan minimal jumlah kursi yang harus dipenuhi Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk dapat mencalonkan dalam pemilihan serentak lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 sebanyak 10 kursi di DPRD.

“Dalam ketentuannya 20 persen dari kursi DPRD, kalau DPRD Banyuwangi jumlahnya 50 kursi berarti 10 kursi, kalau mengunakan suara sah ketentuannya 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah seluruh Parpol dalam Pemilu tahun 2019,“ ucap Insan Qoriawan saat dikonfirmasi Awak Media.

Lanjut Insan Qoriawan selain 10 persen jumlah kursi maupun 25 persen suara sah Pemilu tahun 2019 sebagai syarat pencalonan. Ada juga dokumen yang sangat penting dan mutlak diperlukan, yakni formulir B 1 KWK Parpol atau lazim disebut dengan rekomendasi Parpol.

“Formulir B1 KWK Parpol penting dan harus ada, karena itu surat persetujuan dari pengurus Parpol tingkat pusat untuk syarat mencalonkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,“ ujarnya.

Dan rekomendasi pengurus Parpol tingkat pusat tersebut harus ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Parpol atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing Parpol.

“Rekomendasi Parpol untuk pasangan calon bisa saja ditanda tangani selain Ketua Umum dan Sekjen dengan syarat ada mandat, ini yang berpotensi adanya rekomendasi ganda, maka diperlukan kehati-hatian teman-teman KPU,“ katanya.

Menurut Insan Qoriawan, rekomendasi Parpol ganda yang dianggap sah dengan pasangan calon yang berbeda bisa saja terjadi. Sehingga KPU mengeluarkan ketentuan bahwasanya Parpol atau gabungan Parpol hanya memperoleh satu kali kesempatan untuk mendaftarkan calonnya.

“Ketika Parpol sudah mendaftarkan calon, tidak ada lagi kesempatan untuk mendaftarkan calon dari Parpol yang sama, jadi KPU wajib menolak pendaftaran calon berbeda dari Parpol yang sama,“ pungkasnya. (ras/mzm)

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD II Partai Golkar Kabupaten Malang, Kismantoro Widodo menyatakan hingga saat ini tetap mengajukan Siadi dan Tyas Sujud Pribadi untuk Maju Dalam Pilkada 2020.

Alasannya mengikuti arahan sesuai dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) beberapa bulan lalu.

“Kita akan tetap terus berpegang teguh pada perintah DPP sesuai dengan surat rekomendasi, tinggal saat ini kita membangun komunikasi dengan Partai lain,” ungkapnya saat diwawancarai awak media, Selasa (11/8/2020).

Saat ini Partai Golkar pun masih terus berkomunikasi dengan beberapa Partai salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meski saat ini beredar kabar PKB akan mengusung calon internalnya.

“Semua nantinya juga akan ditetapkan oleh dasar petunjuk dari DPP, Karena PKB sendiri kan belum menyatakan calonnya siapa yang sebenarnya” tuturnya. Dengan beberapa Parpol yang juga belum memastikan kesempatan masih benar- benar terbuka lebar dimana untuk berdiri sendiri mengusung Siadi dan Tyas.

“Karena itu kami akan terus mengupayakan untuk berkomunikasi dengan parpol lain” Tegasnya.

Untuk saat ini Partai Golkar belum bisa mengusung Bapaslon sendiri dalam Pilkada 2020 ini dikarenakan kurangnya kekuatan kursi di parlemen, untuk mengusung Bapaslon sendiri diharuskan untuk memiliki 10 kursi di parlemen sedangkan Golkar sendiri hanya memiliki 8 kursi di parlemen, dan meskipun ada klaim tentang bantuan 1 kursi dari Partai Hanura masih membutuhkan 1 kursi lagi untuk bisa mengusung Bapaslon sendiri.

Hingga saat ini ada beberapa nama yang bermunculan dari Partai Golkar meliputi Siadi dan Tyas Sujud Pribadi , Miskat dan yang terbaru adalah Putra dari Ridwan Hisjam yaitu Ahmad Fajar yang kemungkinan nantinya bakal ikut serta dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Malang

Menurut Widodo terkait muncul beberapa nama itu memang benar ada beberapa kader yang memiliki potensi yang bisa diusung oleh Partai Golkar.

“Tapi sampai saat ini Surat rekomendasi dari DPP belum berubah, dan tetap akan mengusung Pak Siadi” imbuhnya.

Berdasarkan dengan waktu yang masih ada menjelang pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati hingga menjelang H-1 Pendaftaran masih mungkin untuk terus berubah.

“Meskipun telah turun Rekom dan jika hingga saat ini belum ada yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih tidak bisa diperhitungkan, karena Politik itu Dinamis” tuturnya. (cw3/man)

Kunker dipimpin Ketua FKUB Jawa Timur, A Hamid Syarif, disambut langsung oleh Asisten II Bupati Situbondo, Drs H Imam Darmaji M Si di dampingi Ketua FKUB Kabupaten Situbondo, KH Yusron Samrowi dan Kepala Bakesbangpol, Edy Wiyono di ruang Baluran Pemkab Situbondo, Selasa (11/08/2020).

Ketua FKUB Jawa Timur, A Hamid Syarif menyampaikan, maksud kedatangannya tersebut untuk menyerap aspirasi dari bawah.

“Kemudian tukar informasi dengan FKUB daerah. Karena, konflik yang terjadi di daerah itu berbeda-beda. Misalnya masalah-masalah ideologi, pembangunan rumah ibadah hingga konflik individual ataupun kelompok, semua aspirasi ini akan kita sampaikan, tentunya setelah kita godok,” ujarnya.

Situbondo sendiri adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki komitmen dan mampu menjaga kerukunan antar umat beragama. Apalagi Kabupaten Situbondo sendiri telah memperoleh penghargaan dari Gubernur Jatim atau Anugerah Kerukunan Umat Beragama di Desa Kebangsaan.

“Dari perolehan penghargaan tersebut Situbondo sudah diakui oleh pusat bahwa Situbondo mampu mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan mampu mengelola perbedaan dengan bijak,” katanya.

Sementara itu, Asisten II Bupati Situbondo, Drs H imam Darmaji M.Si. mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja yang dilakukan FKUB Jatim.

“Secara berkala Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh dan umat melakukan kegiatan-kegiatan positif secara bersama-sama. Seperti terlibat dalam program pembangunan daerah, ikut mensosialisasikan pendidikan dan kesehatan serta menyampaikan aspirasi serta kritik yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut Edy Wiyono menjelaskan, selain itu, terjaganya kerukunan umat beragama di Situbondo tidak lepas dari program yang dibuat Pemerintah daerah lewat sinergitas tiga pilar.

“Selain juga, untuk menjaga stabilitas keamanan ini, kami banyak membuat deklarasi yang langsung disepakati dengan FKUB sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan dapat tercapai,” pungkas Edy wiyono. (her/mzm)

“Untuk soal rekom partai ya sebentar lagi lah karena kan pendaftaran di KPU semakin dekat, ditunggu saja. Nanti akan dirilis secara resmi oleh pusat (DPP Nasdem). Tapi sudah mengerucut ke satu nama,” kata Sekretaris DPD Nasdem Jember Bambang Hariyanto saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/8/2020).

Menurut Bambang, Partai Nasdem berhati-hati dalam menentukan nama yang akan diusungnya.

“Tapi sudah disampaikan Ketua DPP mengerucut ke satu nama, ya HS itu. Tetapi kita menunggu, memang sudah mengarah ke satu nama. Karena ini untuk kepentingan masyarakat Jember. Bukan hanya sekedar rekom, tapi banyak variabel yang jadi pertimbangan. Salah satunya survei. Pokoknya tidak terlalu lama rekom itu turun. Secepatnya lah. Yang jelas bukan petahana karena sudah maju independen. Meskipun juga surveinya tinggi,” katanya.

Diketahui pada pilkada 2015, Partai Nasdem adalah salah satu partai yang mengusung Bupati Jember Faida dan menang dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

Namun demikian, karena pada Pilkada pada tahun 2020 ini Faida maju lewat jalur independen. Partai besutan Surya Paloh ini memilih untuk mengusung calon lain yang akan didukungnya dalam pemilihan kepala daerah.

“Karena kita pastinya ingin menang dalam Pilkada kali ini. Untuk masyarakat Jember lebih baik,” pangkas mantan Anggota DPRD periode 2014 – 2019 itu. (ark/tog/mzm)

Memontum, Banyuwangi – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi dengan tegas tidak akan berpihak pada salah satu pasangan calon dalam Pilkada yang akan dihelat 9 Desember 2020 mendatang.

“GMNI adalah organisasi gerakan yang independen dalam kancah percaturan politik praktis. Ini tegas juga dalam AD/ART organisasi yang ada di GMNI,” ujar Ketua DPC GMNI Banyuwangi, Dana Wijaya dalam siaran persnya kepada wartawan, Selasa (11/8/2020).

Menurut Dana Wijaya, memposisikan diri sebagai lembaga independent adalah komitmen GMNI dalam pengawalan pembangunan yang terorientasi kepada rakyat, utamanya kaum Marhaen.

“Jelas, yang dibela itu adalah kaum marhaen, misalnya diBanyuwangi itu ada nelayan, buruh, petani, pedagang Kaki Lima yang harus mendapatkan hak-haknya, ada kaum miskin kota lainnya yang juga membutuhkan pengawalan. Jadi bukan terlibat secara praktis,” kata Dana Wijaya

Pihaknya juga menginstruksikan dan mengkoordinasikan kepada seluruh kader GMNI Banyuwangi untuk tidak membawa-bawa nama organisasi dalam politik praktis entah apapun alasannya.

“jika secara pribadi silahkan. Itu adalah pilihan politik masing-masing sebagai warga negara, namun tetap kita ingatkan agar juga berlandaskan ideologi dan garis perjuangan GMNI. Kembali kita ingatkan, bahwa secara organisatoris kader agar jangan sekali-sekali membawa nama GMNI dalam mendukung salah satu calon,” tegas Dana Wijaya

Ia menghimbau masyarakat, agar dalam Pilkada di Banyuwangi semakin cerdas dalam menentukan pilihannya. Selain itu, diharapkan juga agar masing-masing pasangan calon dan tim pemenangan tidak coba-coba bermain uang, black campaign yang dapat memecah belah masyarakat.

“Kita berharap pasangan calon memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, guna meningkatkan SDM yang semakin unggul,” ujar Ketua DPC GMNI Banyuwangi, Dana Wijaya

“Kita sadari bersama bahwa 5 tahun ke depan ditentukan 9 Desember, jangan hanya karena uang atau hanya orientasi kekuasaan bahkan proyek-proyek semata, masyarakat harus menderita hingga 5 tahun. DPC GMNI Banyuwangi siap jika ada pasangan calon yang ingin berdebat dengan kami untuk Banyuwangi kedepan lebih baik lagi,” tegas Dana Wijaya. (ras/mzm)

Rekom diserahkan di DPD PDIP Jatim setelah dibacakan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri via virtual secara serentak nasional sebanyak 75 bakal calon kepala daerah serentak 2020 gelombang III pada Selasa (11/8), pukul 10.00 WIB.

Ketua DPC PDIP Gresik, Mujid Riduan membenarkan rekom DPP PDIP sudah diserahkan ke pasangan Niat. “Ya, rekom Niat hari ini diserahkan oleh DPD Jatim setelah Ibu Ketum Megawati membacakan rekom 75 calon kepala daerah tahap III secara virtual,” ujar Mujid, Selasa (11/8).

Menurut Mujid, dengan diserahkannya rekom DPP untuk pasangan Niat, maka pasangan ini berhak membawa kendaraan PDIP dengan 6 kursi di DPRD Gresik untuk maju pada Pilbup Gresik 2020.

“Dengan turunnya rekom DPP untuk Niat, PDIP Gresik kian tancap gas untuk memenangkan Niat di Pilbup Gresik 2020,” terang Wakil Ketua DPRD Gresik ini.

Sekretaris DPC PDIP, Noto Utomo menyatakan, PDIP Gresik mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa telah melakukan mapping dan pemetaan kekuatan basis massa.

Langkah ini, lanjut Noto, untuk memudahkan penggalangan massa dukungan untuk kemenangan pasangan Niat. “Insya Allah, dengan mapping yang baik PDIP dan parpol lain pengusung Niat bakal memenangi Pilbup Gresik 2020,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik ini.

Sementara Bendahara DPC PDIP Kabupaten Gresik, Ir. Hj.Siti Muafiyah mengungkapkan, penyerahan rekom DPP PDIP kepada pasangan Niat setelah sebelumnya pasangan Niat dipanggil DPP PDIP.

“Alhamdulillah, Niat hari ini telah menerima rekom dari DPP setelah sebelumnya dipanggil ke DPP, ” kata Muafiyah.

Diungkapkan Muafiyah, DPP PDIP memiliki harapan besar Niat bisa memenangi Pilbup Gresik 2020, sehingga Gresik lima tahun kedepan dipimpin oleh seorang kepala daerah dari PDIP. Sebab, PDIP ingin Kabupaten Gresik yang dikenal dengan kota bertabur ribuan industri dan banyak bercokol aset-aset nasional, bisa dikelola dengan baik untuk kemanfaatan nasional, masyarakat dan Kabupaten Gresik.

“Semua demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya. (sgg/ono)