Ratusan massa dari pendukung pasangan nomor urut 1 Farid Alfauzi – Sudarmawan melakukan ujuk rasa di depan kantor Panwaskab Bangkalan. Mereka menuntut Panwas Bangkalan untuk merekomendasikan pemungutan suara ulang, pada KPUD Bangkalan.

Para pengunjukrasa menilai, bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan yang digelar pada tanggal 27 Juni kemarin dianggap tidak demokratis. Dalam aksi tersebut berdasarkan press release yang dibuat, ada beberapa hal yang mereka tuntut. Pertama, mereka menolak hasil Pilkada Bangkalan 2018 yang di penuhi kejahatan dan kecurangan.

Kedua, mereka menuntut Pemungutan Suara Ulang (PSU) seluruh TPS se-Kabupaten Bangkalan dengan cara jujur dan adil. Ketiga, mereka menuntut penyelenggara Pemilu bersikap netral. Keempat, mereka menuntut para pelaku kecurangan untuk diusut dan dihukum seberat-beratnya.

“Pilkada Bangkalan yang baru saja berlalu tidak mencerminkan praktek demokrasi yang sehat. Karena tidak dilaksanakan secara jujur dan adil,” ucap orator aksi Hafid.

Adapun kepala desa yang ikut melaporkan diantaranya, kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar, Kepala Desa Tajungan Kecamatan Kamal, Kepala Desa Martajesah Kecamatan kota Bangkalan. Mereka mengatakan bahwa pemberian uang tersebut terjadi pada Jumat malam (16/2/2018) di rumah Galaxy Bumi Permai kecamatan Sukolilo Surabaya.

Para kades dalam keterangannya menyatakan bahwa acara yang dilaksanakan atas undangan langsung dari Farid Alfauzi. Bentuk undangan awalnya dalam rangka silaturrahmi dan acara hajatan biasa. Setelah dilaksanakan, ternyata berubah menjadi acara politik bahkan setiap kades diberi uang sebesar Rp 10 juta. Oleh karena itu, pihaknya berinisitif melaporkan kepada panwaskab Bangkalan karena sudah terjadi politik uang (money politik).

“Ada pertemuan sekitar tiga puluh kepala desa di rumah salah satu calon yang bernama Farid. Satu kepala desa dapat uang 10 juta. Ini adalah bentuk down payment,” kata Kuasa Hukum kepala Desa se-Kabupaten Bangkalan M. Sholeh, Minggu (18/2/2018).

Artinya, lanjut Sholeh, itu sebagai DP jika mereka dapat memenangkan Farid tentu nanti akan ada pertemuan lanjutan. Apabila ada pertemuan lanjutan tentu tidak hanya 10 juta yang akan mereka terima tapi akan lebih.

“Nah itu kami laporkan karena ini terkait pelanggaran pasal 73 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Ada ancamannya bagi calon yang terbukti melakukan money politik secara masif akan kena diskualifikasi,” ujarnya.

Apalagi yang diajak pertemuan tidak hanya satu Kecamatan, tapi semua Kecamatan yakni 18 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Pihaknya pun siap menghadirkan saksi-saksi dari kepala desa lainnya.

“Kami siap menghadirkan saksi-saksi kepala desa dari 18 kecamatan itu untuk diperiksa karena memang money politic. Ini bukan main-main, saya berharap Panwas serius dan berani,” ucapnya.

Sementara Ketua Panwaskab Bangkalan Ahmad Mustain Saleh mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan beserta barang bukti dan saksi. Menurut dia, secara formal dan material sudah memenuhi syarat.

“Tanda terimanya sudah kami berikan. Karena ini menjurus pada pelanggaran pidana, kami harus melakukan koordinasi pihak kepolisian maupun pihak Kejaksaan,” ungkapnya.

Mustain menambahkan bahwa Panwas saat ini memiliki waktu tiga hari plus dua hari untuk memeriksa pelapor dan terlapor. “Waktu kami singkat sekali yang diberikan UU, mudah-mudahan lancar,” paparnya. (rid/nhs/yan)

Di depan ratusan personil Polres Bangkalan, Ketua PN berkesempatan memberikan arahan tentang pentingnya kerjasama dalam hal penegakkan hukum di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Ketua PN Bangkalan juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Bangkalan dan jajaran karena sudah sering dibantu sehingga selama menjabat di Bangkalan tidak pernah ada hal-hal yang mencoreng nama baik Pengadilan Negeri Bangkalan.

Di akhir arahannya Ketua PN Bangkalan mengingatkan peserta apel, bahwa selaku penegak hukum tidaklah bisa menyenangkan semua pihak, sehingga masih saja ada yang menilai kinerja instansi penegak hukum kurang baik.

“Sebagai penegak hukum walaupun sudah melaksanakan tugas sebaik mungkin, tapi masyarakat menilai masih kurang. Hal tersebut merupakan resiko yang harus diterima sebagai penegak hukum”, terangnya.

Kegiatan tersebut merupakan inisiasi Kapolres Bangkalan dalam mendatangkan forkopimda dalam kesiapan Pilkada di Kabupaten Bangkalan. Lebih dari itu, adanya apel bersama ini diharapkan sinergitas antara Polres Bangkalan dan forkompimda khususnya Pengadilan Negeri Bangkalan akan semakin baik. (fir/ald)

Calon bupati Bangkalan Ra Latif mengatakan, jika nantinya masyarakat memberikan kepercayaan dirinya untuk menjadi bupati Bangkalan pada pemilihan 27 Juni mendatang, akan ada beberapa bidang program yang akan dikerjakan untuk membangun Bangkalan ke depan.

Program yang ditawarkan kepada masyarakat lebih menekankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan program infrastruktur. Akan menjamin peningkatan Alokasi Belanja Daerah untuk pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Akan mendukung penguatan Madrasah Diniyah melalui inisiasi Perda Madin. Akan menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja dan membentuk wirausaha mandiri. Akan meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dasar di desa dan di kota. Serta akan mewujudkan penyediaan air bersih dan listrik bagi masyarakat secara merata dan berkeadilan. Selanjutnya, peningkatan nilai tambah dari komuditas pertanian dan agrobisnis untuk perbaikan kesejahteraan petani.

“Kami akan bekerja dengan semangat menuju masyarakat Bangkalan Sejahtera. Hal ini sebagai bentuk berbakti kepada masyarakat. Terutama, konsentrasi peningkatan di bidang pendidikan madrasah. Tahap awal guru madrasah dan guru ngaji akan diberikan kesejahteraan yang setara. Sebab, saat ini guru madrasah ini jauh dari sejahtera. Itu bisa dilakukan melalui Perda dan Perbup. Itu jika kami terpilih,” ungkap di hadapan ratusan tokoh masyarakat, Kamis (1/2/2018).

Lebih spesifikasi Ra Latif merinci soal regulasi pendidikan akan bersinergi antara sekolah umum dengan lembaga keagamaan madrasah. Misalnya, saat memasuki jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib bagi siswa mempunyai sertifikat bisa mengaji Alquran. Tentu ini kaitannya dengan pihak madrasah.

“ke depan tidak ada namanya anak sekolah yang tidak bisa mengaji. Kami ingin mewujudkan Bangkalan yang agamis. Namun, semuanya pilihannya kembali kepada masyarakat Bangkalan,” jelasnya.

Sementara itu, ketua pelaksana kegiatan H Abd Aziz menyatakan, bakal calon bupati dan wakil bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin dan Drs Mohni, MM merupakan figur yang pas dalam memimpin Bangkalan ke depan. Sebab, pasangan SALAM ini mempunyai visi misi yang jelas. Bangkalan akan bisa sejahtera dan tidak akan kehilangan sisi agamisnya. Apalagi, pasangan ini sangat mendukung kegiatan yang sifatnya agamis. Termasuk peningkatan pendididkan madrasah diniyah dan petani. Pihaknya memiliki beberapa strategi agar pasangan itu bisa memenangi Pilkada di Bangkalan, terlebih khusus di wilayah Socah dan Kamal.

“Kita memiliki beberapa strategi untuk memenangkan pasangan SALAM salah satunya adalah merebut hati masyarakat dengan cara silaturrahmi mempertemukan bakal calon bupati dengan lapisan dan tokoh masyarakat. Masyatakat bisa tahu apa keunggulan pasangan ini,” terangnya. (rid/nhs)