“Semoga Bu Mun, diberi kelancaran dan kesuksesan oleh Allah Swt dalam keikutsertaannya di pilkada Jombang,” ujar KH Mustain Hasan. Ia menambahakan, semua calon bupati Jombang juga datang. Syafiin beserta rombongannya, Subaidi juga dan Hj Munjidah beserta Sumrambah, “Semua kita terima dan semua kita doakan.”

Saat disinggung apakah ada pertimbangan lain terhadap dukungannya nanti kepada Munjidah Wahab ketimbang dua calon bupati lain yang juga sowan. Ini mengingat figur Munjidah Wahab yang lekat ke-NU-annya di masyarakat, sekaligus putra pendiri NU KH Wahab Hasbullah? KH Mustain Hasan mengatakan yang dia dukung dan dia pilih ada di hatinya.

“Itu di hati saya, sopo seng ta pilih sopo seng ta rewangi iku seng nek atiku (siapa yang saya pilih dan saya dukung, itu yang ada di hati saya)” pungkas pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Kepuh Doko, Jombang ini.

Sementara itu, Calon Bupati Jombang Munjidah Wahab mengatakan keikutsertaannya dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang 2018 ini, adalah bagian dari meneruskan perjuangan ayahnya, KH Wahab Chasbullah (Mbah Wahab).

“Ya karena ayah saya (Mbah Wahab.red) pernah menyampaikan, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Maka, perjuangan pilbub ini sebagian dari cinta kepada tanah air. Untuk itu, jiwa raga kita ini kita berikan untuk kepentingan dan kemslahatan masyarakat Jombang,” paparnya

Lebih khusus, ia menjelaskan, perjuangan yang saat ini sedang ia lakukan bersama Calon Wakil Bupati (Cawabup) nya, Sumrambah, adalah perjuangan menuju pada pembangunan di Kabupaten Jombang nantinya. “Jadi kita nantinya membawa Jombang lebih berkah, sesuai jargon kita, ‘Jombang Berkarakter’,”

Di ceritakannya, perjuangan Mbah Wahab berjuang di mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga dalam sistem pemerintahan. Hal ini menurutnya, agar perjuangan Nahdlatul Ulama (NU) bisa menjadi suatu pilar bangsa.(ham/nay)

Ahmad Udi Masjkur anggota Panwaslu Jombang, menjelaskan tindakan penertiban stiker tersebut dalam rangka penegakan hukum pemilu terkait dengan aturan masa kampanye.

“Dalam pkpu no 4 telah diatur terkait dengan alat peraga kampanye (APK) dan juga bahan kampanye, disitu banyak ketentuannya,” ujar Udi.

Lebih lanjut, Udi menjelaskan, salah satunya stiker itu termasuk bahan kampanye. Ukurannya pun sudah ditentukan, dan di PKPU No 4 ditentukan juga letak-letak pemasangan bahkan fasilitasnya juga dari KPU.

“Stiker yang kita tertibkan hari ini karena tidak sesuai ketentuan KPU dan juga bukan difasilitasi KPU. Itu termasuk pelanggaran,” jelasnya.

Udi menambahkan, penertiban tersebut bersifat berkelanjutan. Dan tetap mengedepankan upaya-upaya persuasif kepada pihak terkait yakni paslon.

Sementara itu, sopir angkutan umum sangat berpartisipasi melakukan penertiban tersebut dengan mencopot sendiri stiker paslon yang menempel di mobilnya.

“Sebelumnya kita sudah sosialisasikan dan paslon ketika dikoordinasikan sudah memberi imbauan. Mereka menyadari dan alhamdulilah mereka berpatisipasi hingga mencopot sendiri stiker-stiker tersebut. Itu sebagai bentuk pengawasan partisipatif, kesadaran hukum dan ketaatan hukum sehingga tidak sampai terjadi eksekusi,” pungkasnya. (ham/yan)

Memontum Jombang — Tiga kandidat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Jombang menyampaikan pemaparan program visi dan misi dalam sidang paripurna istimewa yang digelar di aula gedung paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jombang, Kamis (2/2/2018).

Ketiga calon mendapatkan kesempatan memaparkan visi dan misinya sesuai dengan nomor urut pasangan calon. Diawali oleh Paslon nomor urut 1, Munjidah Wahab dan Sumrambah. Kemudian Paslon nomor urut 2, Nyono Suharli dan Subaidi Mukhtar, dan terakhir Paslon nomer urut 3, Syafiin dan Choirul Anam.

Paslon Hj Munjidah Wahab dan Sumrambah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang misalnya, tampil perdana dengan jargon Jombang bersatu anti pungli. Dia memaparkan visi dan misinya untuk mengentas permasalahan dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan dan pertanian jika terpilih nantinya sebagai Jombang berkarakter dan Jombang berdaya saing.

“Visi Jombang berkarakter memiliki arti bahwa kejujuran dan etos kerja harus jadi landasan sekaligus pijakan dasar dalam pelayanan terhadap masyarakat. Jombang berkarakter berarti Jombang sebagai kabupaten yang agamis akan menjadikan norma-norma dan nilai-nilai agama sebagai basis pijakan pembangunan. Proses pembangunan yang mengedepankan norma dan nilai agama akan menghasilkan keadilan dan kesejahteraan pembangunan yang merata bagi seluruh masyarkat,” ujar Munjidah Wahab saat menyampaikan visi dan misinya.

Selain itu, program-program unggulan juga disampaikan oleh Munjidah Wahab di sektor pendidikan misalnya, seragam gratis untuk tingkat SD/MI/SMP/ MTS negeri dan swasta.

“Seragam gratis untuk tingkat SD/MI/SMP/MTS negeri dan swasta. Serta meningkatkan mutu sarana prasarana madarasah diniyah dan meningkatkan kesejahteraan ustad/ustadzahnya,” paparnya. Dan untuk mengatasi permasalahan pengangguran, dia juga akan membuka 80 ribu lapangan pekerjaan di kabupaten Jombang

“Kita akan menyiapkan 80 ribu lapangan pekerjaaan dan wirausaha pemula dalam lima tahun,” ungkapnya. Kemudian untuk mengentas permasalahan disektor ekonomi dan pembangunan serta sektor pertanian dan minimnya prestasi olahraga sejumlah program juga telah gagasnya.

“Kami berikan jaminan ketersediaaan pupuk dan sarana produksi pertanian yang berkualitas dan tepat waktu, mempercepat dan meratakan pembangunan infrastruktur, pelestarian dan pengembangan kesenian lokal, religi dan olah raga,” tandas Munjidah Wahab.

Setelah pemaparan visi dan misi munjidah wahab, Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Paslon No urut Dua Nyono Suharli dan Subaidi Mukhtar, calon petahana tersebut menyampaikan visi dan misinya yakni Jombang gemah ripah dan paripurna (Jombang gemerlap) Dan terakhir Paslon No Urut Tiga Syafiin dan choirul Anam membawa visi dan misi

Masih ditempat yang sama, Ketua DPRD Jombang Joko Triono mengatakan, mengatakan, visi dan misi yang disampaikan oleh ketiga calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang ini akan dimasukan dalam dokumen daerah jika terpilih.

” Apabila saudara terpilih menjadi bupati dan wakil Bupati Jombang maka visi dan misi yang telah dosampaiakn akan mwnjadi dokumen resmi pemerintah daerah,” ujar Joko triono kemudian mengakhiri rapat paripurna istimewa tersebut dengan mengetok palu. (ham/tw)

Anggota Komisioner Divisi Hukum KPU Jombang, Athoilah, menjelaskan dalam verfak partai Demokrat semua dokumen partai sudah sesuai data KPU (Sipol–red) hanya jumlah kuota pengurus perempuan yang hadir belum sampai 30%.

Ketua Demokrat Jombang M Syarif Hidayatullah

“Semua dokumen sesuai, kepengurusan partai tidak ada masalah. Domisili tidak ada masalah, keterwakilan 30 % pengurus perempuan yang hadir baru 21%./ Tapi yang tidak hadir boleh datang ke kantor KPU, kita beri waktu sampai nanti jam 17.00. Atau nanti melakukan perbaikan di tanggal 6 ,” ujar Athoilah. Namun, jika pengurus perempuan yang dihadirkan partai di bawah 30% itu tidak mempengaruhi status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Sesuai undang-undang pengurus kabupaten itu tidak wajib memenuhi 30% kuota perempuan hanya memperhatikan saja. Jadi kalaupun pengurus perempuan yang dihadirkan di bawah 30% tidak mempengaruhi status MS dan TMS. Hanya nanti di profil partai dicantumkan pengurus perempuannya dibawah 30%,” jelasnya.

Sementara itu Ketua DPD partai Demokrat Jombang M Syarif Hidayatulloh mengatakan, sesuai data pihaknya telah memenuhi keterwakilan 30% perempuan. Hanya saja dalam verikasi faktual mereka tidak dapat hadir karena beberapa kendala.

“Tidak ada kekurangan dalam kepengurusan perempuan. Sebenarnya kita sudah memenuhi, bahkan melebihi 30%. Hanya saja mereka (pengurus perempuan) ada kendala sehingga tidak dapat hadir, dan sore nanti akan kita antar ke KPU,” ungkap Syarif Hidayutlloh. (ham/yan)

Anggota Komisioner Divisi Hukum KPU Jombang, Athoilah, menjelaskan dalam verfak partai Demokrat semua dokumen partai sudah sesuai data KPU (Sipol–red) hanya jumlah kuota pengurus perempuan yang hadir belum sampai 30%.

Ketua Demokrat Jombang M Syarif Hidayatullah

“Semua dokumen sesuai, kepengurusan partai tidak ada masalah. Domisili tidak ada masalah, keterwakilan 30 % pengurus perempuan yang hadir baru 21%./ Tapi yang tidak hadir boleh datang ke kantor KPU, kita beri waktu sampai nanti jam 17.00. Atau nanti melakukan perbaikan di tanggal 6 ,” ujar Athoilah. Namun, jika pengurus perempuan yang dihadirkan partai di bawah 30% itu tidak mempengaruhi status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Sesuai undang-undang pengurus kabupaten itu tidak wajib memenuhi 30% kuota perempuan hanya memperhatikan saja. Jadi kalaupun pengurus perempuan yang dihadirkan di bawah 30% tidak mempengaruhi status MS dan TMS. Hanya nanti di profil partai dicantumkan pengurus perempuannya dibawah 30%,” jelasnya.

Sementara itu Ketua DPD partai Demokrat Jombang M Syarif Hidayatulloh mengatakan, sesuai data pihaknya telah memenuhi keterwakilan 30% perempuan. Hanya saja dalam verikasi faktual mereka tidak dapat hadir karena beberapa kendala.

“Tidak ada kekurangan dalam kepengurusan perempuan. Sebenarnya kita sudah memenuhi, bahkan melebihi 30%. Hanya saja mereka (pengurus perempuan) ada kendala sehingga tidak dapat hadir, dan sore nanti akan kita antar ke KPU,” ungkap Syarif Hidayutlloh. (ham/yan)

“Pokok pembahasan dalam rakor tersebut meliputi pelaksanaan tahapan kampanye ,kemudian kesepakatan tentang bahan, jumlah dan ukuran serta tata cara pemasangan alat peraga kampanye (APK)” Ujar Ketua Komisioner KPU, Fathoni.

Fatoni menambahkan, selain itu, rakor tersebut guna menyamakan persepsi antara tim kampanye dan steak holder agar memahami, makna kampanye tujuan kampaye, batasan kampanye, konten kampanye serta media-media lain yang bisa digunakan untuk kampanye.

“Masalah kampanye bukan hanya semata-mata kpu sebagai penyelenggara, panwaslu sebagai pengawas,tapi juga tim kampanye harus paham apa itu kampanye, mekanismenya bagaimana. Oleh karenanya kita duduk bersama hari ini, bahwa kampanye itu seperti ini, hal-hal apa yang boleh dan tidak, dan apa yang harus dilakukan oleh kpu dan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka (tim kampanye.red). Kita diskusikan bersama,” pungkasnya.(ham/yan)

“Pokok pembahasan dalam rakor tersebut meliputi pelaksanaan tahapan kampanye ,kemudian kesepakatan tentang bahan, jumlah dan ukuran serta tata cara pemasangan alat peraga kampanye (APK)” Ujar Ketua Komisioner KPU, Fathoni.

Fatoni menambahkan, selain itu, rakor tersebut guna menyamakan persepsi antara tim kampanye dan steak holder agar memahami, makna kampanye tujuan kampaye, batasan kampanye, konten kampanye serta media-media lain yang bisa digunakan untuk kampanye.

“Masalah kampanye bukan hanya semata-mata kpu sebagai penyelenggara, panwaslu sebagai pengawas,tapi juga tim kampanye harus paham apa itu kampanye, mekanismenya bagaimana. Oleh karenanya kita duduk bersama hari ini, bahwa kampanye itu seperti ini, hal-hal apa yang boleh dan tidak, dan apa yang harus dilakukan oleh kpu dan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka (tim kampanye.red). Kita diskusikan bersama,” pungkasnya.(ham/yan)

“Undang-undang sekarang mengamanatkan, pasangan calon boleh menambahkan, alat peraga kampanye boleh sampai 150%,” ujar Komisioner bidan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Fatoni, menjelaskan penambahan tersebut boleh dilakukan telah disetujui KPU dan sesuai dengan ketentuan APK yang telah di tetapkan oleh KPU.

Selain APK, penambahan itu juga berlaku juga untuk Bahan Kampanye Hingga 100%, namun tetap harus disetujui oleh KPU.

“Bahan kampanye besaranya sudah ditentukan KPU, namun pasangan calon boleh melakukan penambahn hingga 100% , namun harus tetap sesuai koridornya, desain, ukuran dan konten harus dikonsultasikan dan disetujui KPU,” ungkapnya.

Menurutnya dengan diperbolehkannya pasangan calon melakukan penambahan APK dan Bahan Kampanye itu dapat menekan anggaran KPU.Mengingat pemilu yang lalu, kalau semua dibebankan kepada anggaran pemerintah (APBD) kepada pemerintah itu anggarannya luar biasa besar.

“Kalau itu (APK dan bahan Kampanye.red) di Jombang misalnya, kalau full APK dan bahan kampanye didanai oleh anggaran pemerintah bisa tembus hingga 13 milyar, itu dengan asumsi 6 calon, Dengan adanya pemilahan seprti ini kita hanya bisa ambil antara 1,2 milyar.

Sedangkan untuk sekarang yang daftar 3 calon tembus 6-8 milyar dan kita bisa tekan sampai dengan seperlimanya,” pungkas Fathoni. (ham/yan)

“Kami tawarkan tiga opsi. Yakni enam dapil, tujuh dapil, dan delapan dapil. Nah yang khusus dapil delapan ada A dan B,”Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Jombang M Dja’far, dalam Press reales perencanan penataan dapil di Kantor KPU ,Jln KH Romly Thamim, Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, Jumat (19/1/2018).

Dja’far menjelasakan, penataan dapil sendiri berpatokan kepada 7 prinsip, diantaranya pertumbuhan penduduk. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Jombang saat ini ada 1.295.960 jiwa, dimana 652.730 jiwa penduduk laki-laki dan 643.230 jiwa. Dengan jumlah jiwa diangka kisaran 1 juta jiwa, maka mengacu Bilangan Pembagi Penduduk (BPP) dengan dengan angka 25.919, jumlah kursi DPRD sebanyak 50 kursi.

“Jadi jumlah penduduk 1.295.960 jiwa dibagi BPP 25.919 jumlahnya adalah 50 sekian. Jadi itu tetap ukuran jumlah kursi DPRD Jombang. Kalau jumlah penduduk pada angka 3 juta jiwa, jumlah kursi baru bisa 55 kursi,” papar Dja’far.

Berikut lanjut Dja’far, rincian tiga opsi tersebut, pertama untuk opsi enam dapil maka pembagiannya antara lain, Dapil Jombang (1) terdiri dari dua Kecamatan yakni Kecamatan Jombang dan Kecamatan Peterongan. Dapil Jombang (2) yakni meliputi Kecamatan Diwek, Jogoroto dan Sumobito. Dapil Jombang (3) terdiri dari Kecamatan Mojoagung, Bareng, Mojowarno dan Wonosalam. Dapil Jombang (4 ) terdiri dari Kecamatan Perak, Bandar Kedungmulyo, Gudo dan Ngoro. Dapil Jombang (5 ) terdiri dari Kecamatan Megaluh, Kesamben serta Tembelang. Dan Dapil Jombang (6) diantaranya Kecamatan Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu dan Ngusikan.

Kemudian untuk opsi kedua untuk tujuh dapil yakni Dapil Jombang (1) Kecamatan Jombang Kota dan Peterongan. Dapil Jombang (2) Kecamatan Diwek dan Jogoroto. Dapil Jombang (3) Kecamatan Mojoagung dan Sumobito. Dapil Jombang (4 ) Kecamatan Bareng, Mojowarno dan Wonosalam. Dapil Jombang (5) Kecamatan Perak, Gudo dan Ngoro. Dapil Jombang (6) Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Tembelang dan Megaluh. Dapil Jombang (7) terdiri dari Kecamatan Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu serta Ngusikan.

Sedangkan untuk opsi ketiga untuk opsi delapan dapil yakni ,Dapil Jombang (1) meliputi Kecamatan Jombang Kota, Dapil Jombang (2) meliputi Kecamatan Diwek dan Jogoroto. Dapil Jombang (3) meliputi Kecamatan Peterongan, Sumobito dan Kesamben. Dapil Jombang (4) Kecamatan Mojoagung dan Mojowarno. Dapil Jombang (5) Kecamatan Bareng, Ngoro dan Wonosalam. Dapil Jombang (6) Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak dan Gudo. Dapil Jombang (7) Kecamatan Tembelang, Megaluh dan Ploso. Dapil Jombang (8) Kecamatan Plandaan, Kabuh, Kudu serta Ngusikan.

Kemudian dari usulan tersebut nantinya akan diserahkan ke KPU, serta di lakukan uji publik.
“Nantinya usulan diserahkan ke KPU Provinsi Jatim untuk disampaikan ke KPU pusat. Kemudian hasil respon dan masukan dirapatkan yang kemudian dilakukan uji publik serta penetapan,” pungkas Dja’far. (ham/yan)