Untuk itu Bupati Blitar Rijanto mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para kepala desa (kades), serta staf tidak boleh terlibat menjadi tim sukses, tim kampanye dan lainnya pada Pilkada.

Bupati Blitar Rijanto mengatakan, keterlibatan Kades dalam kampanye Cagub diyakininya bukan karena kesengajaan. Melainkan karena ketidak fahaman Kades jika ada rambu-rambu yang melarang Kades menghadiri kampanye.

“Kebanyakan mereka itu belum tau kalau ada rambu-rambunya. Jadi mereka bukan datang untuk ikut aktif berkampanye melainkan dalam rangka menyambut tamu yang datang ke desanya. Apalagi yang datang adalah tokoh nasional”, kata Rijanto, Minggu (04/03/2018).

Rijanto melanjutkan, bahkan secara terang-terangan bupati mengakui, jika dirinya sebagai bupati juga pernah mendapatkan teguran dari Panwaslu Kabupaten Blitar. Menurut Rijanto, saat itu dia diundang untuk menghadiri sebuah acara, dan dia tidak tahu jika dalam acara itu juga dihadiri salah satu Cagub.

“Kok Kades, Bupati saja pernah kena semprit. Masak saya sebagai undangan langsung pulang begitu saja saat mengetahui ada Cagub yang hadir. Apalagi saat itu yang datang Gus Ipul, kita juga tau kalau Gus Ipul saat ini juga masih Wakil Gubernur Jatim, ya gak pantas kalau tiba-tiba saya nyelonong pulang”, aku Bupati Blitar.

Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, bupati mengajak semua pihak untuk saling mengingatkan. Bupati Rijanto juga meminta KPU dan Panwaslu Kabupaten Blitar untuk semakin gencar melakukan sosialisasi. Terutama bagi para ASN dan Kades.

“Untuk menghindari hal serupa terjadi, kami terus mengingatkan Kades maupun ASN. Namun tidak hanya itu kami juga meminta KPU maupun Panwas untuk terus sosialisasi agar semua faham aturan ini”, pungkas Bupati Blitar. (an/jar/yan)

“Pelaksanaan coklit di Kabupaten Blitar menyasar kurang lebih sebanyak 444.187 Kartu Keluarga (KK), dengan jumlah total sasaran calon pemilih sebanyak 949.482 orang”, kata Masrukin, Senin (29/01/2018).

Lebih lanjut Masrukin menyampaikan, jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah, karena data pemilih yang sesuai dengan Data Pendudukan Potensial Pemilih Pemilu (DP4), serta sesuai dengan data pemilih berkelanjutan jumlah data calon pemilih di Kabupaten Blitar mencapai 990.535 orang.

“Kita perkirakan jumlah itu masih akan bertambah, karena data yang ada lebih banyak”, tandas Masrukin. Sampai saat ini jumlah calon pemilih yang sudah di coklit mencapai 53.065 orang atau sudah menyasar 18.586 KK. “Kita terus melakukan coklit. Sementara ini kita sudah mencoklit 18 ribu KK lebih”, pungkas Masrukin. (jar/yan)

Komisioner KPU Kabupaten Blitar Divisi Hukum dan Pengawasan, Lukman Hakim mengatakan, sampai batas hari terakhir pendaftaran parpol peserta pemilu 2019, Senin (16/10/2017) siang, tercatat baru 1 Partai Politik yang sudah mendapat tanda terima dari KPU, yaitu Partai Perindo.

“Hingga siang ini masih 1 partai yang kita beri tanda terima, artinya pengumpulan salinan berkas sudah lengkap semua,” kata Lukman Hakim, Senin (16/10/2017).

Menurut Lukman Hakim, sementara untuk partai lainnya baik partai baru maupun partai lama seperti PKPI, Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN, PDIP, dan PKS sudah datang ke kantor KPU Kabupaten Blitar untuk mendaftar.

Namun ada beberapa dari mereka salinan berkasnya belum lengkap, sehingga hanya melakukan konsultasi saja dan kembali untuk melengkapi berkasnya.

“Kita akan menunggu hingga batas akhir pengiriman data parpol peserta pemilu 2019 hingga pukul 24.00 WIB nanti,” jelas Lukman Hakim.

Lebih lanjut Lukman Hakim menyampaikan, berkas yang diserahkan Parpol ke KPU berupa hardcopy atau fotokopi dari form F2 yang berisi nama, umur, Kartu Tanda Anggota (KTA), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat.

Setelah menyerahkan berkas dan diterima oleh KPU, maka berkas ini akan dicocokan dengan sipol (sistem informasi partai politik) oleh operator sipol di KPU kabupaten/kota.

“Setelah ditrima akan dicocokan oleh operator Sipol KPU Kabupaten Blitar,” pungkas Lukman Hakim. (fjr/yan)