Menurut Eri, selama ini pemkot selalu berupaya untuk berjalan bersama pengusaha. Hal itu demi meningkatkan perekonomian warga. “Saya melihat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai roda penggerak utama perekonomian. Sehingga, sudah seharusnya UMKM berada di bawah dan dibantu pemkot,” kata dia.

Eri melihat besarnya kesempatan anak muda untuk memulai usaha. Namun, sayangnya mayoritas anak muda lebih condong untuk menjadi karyawan. Mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) itu menjanjikan peminjaman permodalan bagi siapapun yang ingin memulai usaha.

”Jadi misalnya mau pinjam senilai 2 juta rupiah, nanti ketika uangnya kembali, uang tersebut akan diputar lagi dan diberikan kepada siapapun yang ingin memulai usaha,” jelasnya.

Tita, salah satu pengusaha karoseri bertanya mengenai perizinan. Dia menemukan beberapa kesulitan hingga sempat berpikir untuk memindahkan usaha ke wilayah Gresik.

”Saya 10 tahun wiraswasta karoseri. Kendala di legalitas dan perizinan. Tinggal di Benowo. Hampir 200 karyawan mau dinonaktifkan karena legalitas yang kurang. Saya sempat berpikir pindah dari Kota Surabaya karena izinnya susah. Saya berharap perizinan di Surabaya lebih murah dan cepat,” ucapnya.

Menjawab itu, Eri menyatakan, pemkot sudah berupaya untuk mempercepat dan mempermudah perizinan. “Ke depannya, perizinan akan dipermudah dan dipercepat. Akan ada perubahan kalau saya jadi wali kota. Harusnya tidak ada bedanya antara pemohon dan pemberi izin,” tutup eri. (ace/ono)

“Melihat dua surat (dari KPU RI) kemungkinan tanggalnya tetap,” kata Soeprayitno, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Surabaya, Senin (23/3/2020).

Ia menuturkan KPU Surabaya tetap mengacu pada Surat Keputusan KPU 179/PL.02-Kpt/01/KPU/lII/2020 khususnya pada diktum kedua nomor 1 sampai 4 meliputi penundaan pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Sementara, terkait pelantikan PPS yang dijadwalkan pada Minggu (22/3) ini, ditunda tanpa batas waktu. Caranya, memberikan SK PPS melalui PPK (panitia pemilihan kecamatan).

KPU Surabaya juga mengacu Surat Edaran KPU 8/2020 khususnya untuk poin 1 sampai 7 meliputi menunda pelaksanaan pelantikan PPS, menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan yang belum dilaksanakan, menunda pembentukan petugas PPDP, menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Selain itu, KPU Surabaya menindaklanjuti Keputusan KPU 179/PL.02-Kpt/01/KPU/lII/2020 dengan menerbitkan keputusan penetapan penundaan, setelah didahului koordinasi dengan Bawaslu setempat dan pihak-pihak terkait, melaporkan pelaksanaan keputusan penundaan tersebut kepada KPU RI dan KPU kabupaten/kota melaporkan melalui KPU provinsi atas pelaksanaan keputusan penundaan tersebut kepada KPU RI. (Ace/yan)

“Sesuai prosedur kami harus menghitung satu persatu syarat dukungan yang mereka serahkan ke kami, sebelumnya nantinya dinyatakan sah sebagai paslon perorangan,” kata Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Surabaya, Muhammad Kholid Asyadulloh, dikonfirmasi, Selasa (25/2).

Kedua balon Wawali Kota Surabaya itu adalah, M. Sholeh-Taufik Hidayat dan M. Yasin-Gunawan. Keduanya hendak maju pada Pemilihan Wali Kota Surabaya pada Pilkada Serentar 2020 ini.

KPU Surabaya kini masih memverifikasi berkas kedua pasangan tersebut. Namun, kata Kholid, berkas keduanya untuk sementara dinyatakan sudah memenuhi persyarat minimal di Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

“Jadi kita verifikasi dulu berkasnya, semoga tidak sampai tanggal 26 (Februari), karena itu batas akhir dinyatakan sah dan tidak. Makanya akan kami kebut mulai hari ini,” ujarnya.

Sebelum kedua pasangan tersebut, Kholid menyebut ada tiga pasangan lainnya yang lebih dulu mengambil user name Silon. Mereka adalah Fatchul Muid-Tatik Efendi, lalu Usman Hakim-Sirojul Alam, dan Sungkono Ari Saputra-Agung Purnomo.

“Tapi setelah mereka mengambil user name Silon, ketiganya tidak menyerahkan syarat pencalonan, dan otomatis dipastikan gugur,” pungkasnya. (ace/ono)

Namun yang disangkakan oleh Machfudz dibantah oleh Nasir, mantan pendiri komisariat PMII UWK Surabaya,

“Ucapan Machfudz tidak pantas dilakukan sebagai anggota DPRD. Pernyataan anggota DPRD mestinya harus terukur, bukan asal ngomong. Ini kan menunjukkan rendahnya kualitas seorang anggota dewan,” ujar Nasir yang juga kepala rumah Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS).

“Kalau seandainya baliho dan poster saya yang membuat, Machfudz mau apa?,” tambah Nasir.

Nasir berharap, Machfudz tidak perlu panik, santai aja menanggapi maraknya baliho dan poster para calon yang ada. Apalagi Eri Cahyadi kan juga belum terbukti mendaftar. Arif, Mantan pengurus PMII Surabaya, periode 2010 – 2011 berpendapat, “Kontestasi Pilkada adalah hal biasa. Tidak perlu ada yang panik dan ketakutan, apalagi menyerang, tidak elok dan kelihatan sangat ambisius. Sehingga akan menjadikan antipati masyarakat,” ujar Arif

Arif mengajak kepada siapapun untuk bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi kontestasi Pilkada Surabaya. ” Bersikaplah yang sejuk, jangan mencela cela yang lain, jangan seperti preman yang berbaju politik ” tegas Arif.(im/yan)

Ekonomi dan bisnis mulai tumbuh seiring oleh kemajuan jaman atau sering kita dengar Four Point Zero (4.0) Wali Kota Surabaya kedepan harus mempunyai visi mendunia, melayani setulus hati dan nurani harus ada dalam diri kepemimpinan Kota Surabaya.

Menurut pakar hukum lingkungan Universitas Airlangga Surabaya DR Suparto Wijoyo, kepemimpinan Risma telah banyak meninggalkan kenangan. Diantaranya warisan Surabaya smart city yang sudah terukir dengan segudang prestasi nasional maupun international.

“Warga Surabaya pasti mengucapkan terimakasih atas semua kerja keras Ibu Risma, dan Walikota mendatang harus mempunyai visi dan misi seperti Ibu Risma”, ujarnya kepada media ini.

Lebih lanjutnya, kepemimpinan Surabaya bisa melanjutkan dan meneruskan capaian besar yang sudah dikesankan ke masyarakat. “Kota ini harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai karakter menbangun Surabaya,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pakar Pendidikan Kota Surabaya Isya Anshori. Surabaya memang membutuhkan sosok birokrasi yang bisa terus melanjutkan kepemimpinan Ibu Risma. “Risma kan dulu seorang birokrasi, jadi yang bisa meneruskan kepemimpinan Risma ya sosok birokrasi,” ungkapnya.

Isya mengatakan Surabaya merupakan kota metropolitan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangatlah diperlukan untuk memimpin Kota Surabaya.

“Kalau standart yang dipakai untuk mengukur pembangunan Kota Surabaya apa yang sudah dilakukan oleh Tri Rismaharini. Maka sangat dimungkinkan butuh sosok yang mampu memahami kinerja yang sudah ada dan bisa melanjutkan kerja wali kota sebelumnya,” jelas Isya. (mam/yan)

Lembaga riset itu mencatat lima nama figur yang sementara ini memiliki popularitas tinggi dalam kontestasi Pilwali Surabaya 2020.

Mereka adalah Whisnu Sakti Buana, Dwi Astutik, Armuji, Ali Azhar serta Zahrul Azhar Asumta.

Juru Bicara Lembaga Survey Suara Indonesia, Ahmad Khubby Ali mengatakan, survey dilakukan dalam rentang waktu 17 November hingga 16 Desember 2019.

“Jumlah responden dalam survey kami, ada 420 responden,” kata Khubby, Minggu (3/1/2020).

Menurut Khubby, survey dilakukan di 31 kecamatan di Surabaya dengan menggunakan metode multi stage random sampling.

“Teknik margin of error sekitar 4,79 persen,” terangnya.

Kata Khubby, hasil itu juga didapat, lantaran pihaknya menemukan data di lapangan bahwa lantaran warga Surabaya menempatkan tokoh agama sebagai rujukan politik untuk menentukan figur saat Pilwali Surabaya 2020.

Meski begitu, dirinya mengatakan, hasil tersebut bisa saja berubah sebab gelaran pesta demokrasi tersebut masih panjang prosesnya.

Selain itu, juga didapat sebanyak 43,8 % responden yang belum menjawab perihal popularitas figur dalam Pilwali Surabaya 2020.

“Ini menggambarkan calon masih butuh kerja keras, butuh langkah konkrit untuk mengenalkan dirinya sehingga lebih populer di masyarakat,” pungkasnya.(ace/yan)

“Tapi, saya jelaskan ke Pak Machfud kalau suara PKB tidak cukup mengusung sendirian, jadi perlu koalisi partai. Nanti kalau sudah terbentuk saya berani melangkah lebih lanjut,” kata Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf, Jumat (3/1/2020).

Menurut dia, usulan itu dituangkan dalam berita acara rapat pleno DPC PKB Surabaya tertanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani Ketua Dewan Syuro DPC PKB Surabaya KH Mas Yusuf Muhajir dan Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Surabaya Masduki Toga. Ditambah pula tanda tangan Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf dan Sekretaris DPC PKB Surabaya Mazlan Mansyur.

Mantan Ketua DPRD Surabaya ini menambahkan kalau sudah mendengar kabar keinginan sejumlah partai untuk berkoalisi dengan PKB. Mereka itu antara lain Gerindra, PAN, Nasdem dan PKS.

“Tapi ini belum pasti ya,” ujarnya.

Kalau koalisi partai terbentuk, lanjut dia, maka setiap partai nantinya akan menyodorkan nama bakal calon wakil wali kota.

Musyafak menjelaskan alasan mengusulkan Machfud Arifin yang juga mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’aruf Amin di Jatim itu atas saran dari Kiai di Dewan Syuro PB NU.

“PKB ini dilahirkan oleh NU, jadi harus mengikuti apa kata Kiai, tapi harus tetap pada aturan. Masa kalau suara gak cukup tetap memaksa, gak lah,” katanya.

Menurutnya usulan ini masih dimatangkan lagi melalui rangkaian rapat internal dan sosialisasi.

“Seperti ini tadi, kita menggelar rapat dengan kalangan Fraksi PKB, karena DPRD juga penting,” pungkasnya.( ace/yan)

Setelah dilakukan penjaringan oleh DPC, DPD, maupun DPP PDI Perjuangan, selajutnya DPP PDI Perjuangan melalui Tim Khusus akan melakukan proses Penyaringan seperti melakukan wawancara, tes tertulis, tes psikologis, dan lain-lainnya.

Adapun yang mendaftar sebagai bakal calon walikota surabaya antara lain Wisnu Sakti Buana, Dyah Katarina, Chrismanhadi, dan Sri Setyo Pratiwi. Sedangkan yang mendaftar sebagai bakal calon wakil walikota surabaya adalah Armudji, Anugerah Ariyadi, Sutjipto Angga Jo, dan Eddy Tarmidzi.

Menurut Wakabid Organisasi DPC PDI Perjuangan Surabaya, Purwadi, dalam penjaringan kali ini ada yang menarik dari bakal calon yang ada, yakni Dyah Katarina dan Chrismanhadi awalnya bakal calon wakil walikota Surabaya, ketika mengembalikan formulir berubah mendaftar sebagai bakal calon walikota surabaya. Begitu pula, dengan Sri Setyo Pratiwi bersedia menjadi anggota PDI Perjuangan agar bisa ikut penjaringan bakal calon walikota surabaya.

“PDI Perjuangan bangga dengan tahapan penjaringan yang ada, namun Proses rekrutmen dan seleksi bakal calon walikota surabaya yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya merujuk pada Peraturan Partai Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan” terangnya.

Menurutnya, proses rekrutmen dan seleksi bakal calon walikota dan/atau wakil kota surabaya sebagaimana kebijakan yang diatur Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Partai Nomor 24 Tahun 2017, adalah mencari dan menseleksi siapakah angggota atau kader partai yang tepat untuk menjalankan tugas partai sebagai calon walikota surabaya.

“ Karena perolehan suara PDI Perjuangan di Kota Surabaya lebih dari 25% dan perolehan kursi di atas 20%, DPC PDI Surabaya yang waktu Pileg 2019 kemarin dinakhodai oleh Mas Wisnu Sakti Buana terbilang solid mulai tingkatan pengurus kota sampai tingkat anak ranting. Modal lain yang cukup signifikan PDI Perjuangan untuk mengusung sendiri adalah keberhasilan 2 (dua) kader partai, yaitu Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana yang selama ini berhasil menjalankan pemerintahan Kota Surabaya.” Terangnya.

“Dari modal-modal yang dimiliki oleh PDI Perjuangan, maka hal yang wajar jika banyak mendaftarkan diri sebagai bakal calon walikota surabaya” tutupnya.

Sementara itu,Wimbo Ernanto, Wakabid Pemenangan Pemilu menambahkan, bahwa setelah penutupan pendaftaran pada Sabtu, 14 September 2019 pukul 24.00 WIB, pihaknya akan menyetorkan nama-nama yang telah mengembalikan formulir pendaftaran pada DPD PDI Perjuangan Jatim, pada Senin (16/9/2019).

“Jadi kami tidak berhak menolak selama dia adalah kader. Sampai di DPD kita setorkan berkas, itu sama divalidasi verifikasi. Terus ke DPP untuk penjaringan,” katanya.

Setelah penyaringan, DPP akan menurunkan rekomendasi pasangan Wali dan Wakil Wali Kota Surabaya, kata Wimbo. Kemudian, DPC akan mendaftarkan pasangan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Nah, biasanya rekomendasi ini turun mendekati pembukaan pendaftaran cawali di KPU pada Juni mendatang,” pungkasnya. (Ace/yan)