“Total aliran uang yang diterima AW mencapai kurang lebih Rp 5,75 miliar, yang diantaranya diduga digunakan untuk dana operasional bupati sebesar Rp 500 juta dan pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar Rp 5,25 miliar,” kata Mungki.

Baca juga :

Sebagaimana diketahui, bahwa selain menetapkan Ardito sebagai tersangka, KPK juga menetapkan empat tersangka lain. Diantaranya, anggota DPRD Lampung Tengah, Riki Hendra Saputra, adik Bupati Lampung Tengah, Ranu Hari Prasetyo, Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat bupati, Anton Wibowo dan Direktur PT Elkaka Mandiri, M Lukman Sjamsuri.

Sejumlah tersangka ini, memiliki peran masing-masing dalam kasus dugaan gratifikasi Bupati Ardito. Sedangkan untuk penahanannya, tersangka Riki Hendra Saputra dan M Lukman Sjamsuri, ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih. Sementara Ardito, Ranu Hari Prasetyo dan Anton Wibowo, ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi.

Atas penetapan Ardito tersebut, Anton, Riki Hendra dan Ranu Hari, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara untuk Mohamad Lukman Sjamsuri, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (gie)

Diketahui, bahwa sampai saat ini dana sisa yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah, masih tertahan. Sementara itu, tahapan Pilkada telah selesai dan bupati serta wakil bupati terpilih, juga sudah dilantik serta mulai bekerja.

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugiyanto, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari Pilkada 2024 yang ada di KPU, mencapai sekitar Rp 14 miliar. Sementara untuk di Bawaslu, mencapai sekitar Rp 2 miliar. Sehingga, totalnya mencapai Rp 16 miliar. Angka itu, tentunya jumlah yang cukup besar untuk dialokasikan kembali dalam perubahan anggaran daerah.

“Jadi kita minta kepada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), untuk segera mendesak KPU dan Bawaslu agar menyetorkan Silpa Pilkada ke kas daerah. Proses Pilkada sudah selesai, jadi tidak ada alasan untuk menahan dana tersebut lebih lama,” katanya, saat dikonfirmasi, Selasa (11/03/2025) tadi.

Mugiyanto juga mempertanyakan, alasan KPU yang menyebut bahwa masih ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Dirinya menilai, bahwa tahapan Pilkada sudah berakhir. Sehingga, tidak ada lagi kebutuhan anggaran tambahan.

Baca juga :

“Pesertanya sudah dilantik dan sudah bekerja. Jika KPU beralasan masih ada kegiatan lain, lantas untuk apa? Masa mau sosialisasi setelah Pilkada? Itukan lucu. Apakah mau memperkenalkan calon yang sudah dilantik? Itu juga tidak masuk akal. Seharusnya, ini segera dikembalikan ke kas daerah agar bisa mendukung program lain,” tegas Obeng-sapaan akrabnya.

Politisi Parta Demokrat ini juga menyoroti, mengenai perlunya produktivitas dari KPU dan Bawaslu, dalam menyelesaikan laporan anggaran. Menurutnya, jika tahapan Pemilu sudah berakhir dan tidak ada hal krusial yang harus diselesaikan, maka seharusnya instansi terkait segera melakukan tutup buku.

“Intinya, kita ingin ada kepastian. Jangan sampai dana ini mengendap terlalu lama tanpa kejelasan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Kepala Bakeuda Trenggalek, Hartoko, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima koordinasi resmi terkait penyetoran sisa anggaran Pilkada. “Untuk hal ini, koordinasi ada di Kesbangpol. Kami akan segera menindaklanjutinya agar Silpa bisa masuk ke kas daerah sesuai ketentuan,” kata Hartoko.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek mengalokasikan anggaran Pilkada 2024 melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 50 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah dari usulan KPU yang mencapai Rp 64 miliar, namun jauh lebih besar dibandingkan anggaran Pilkada Tahun 2019 yang hanya sekitar Rp 32 miliar.

Dengan belum dikembalikannya Silpa Pilkada, DPRD menegaskan bahwa keterlambatan ini harus segera diselesaikan demi transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. (mil/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyib, mengatakan bahwa buku tersebut berisi perjalanan dan dinamika selama Pilkada 2024 di Kota Malang. “Buku ini berisi data-data kuantitatif terkait perjalanan Pilkada Kota Malang 2024. Mulai tahapan pertahapan, program kerja per divisi di kami, kemudian dinamika eksternal yang meliputi tantangan, hambatan, apa yang kami alami dalam proses pelaksanaan Pilkada,” kata Toyib.

Baca juga :

Menurutnya, buku setebal lebih dari 150 lembar tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran bagi KPU sendiri berbagai pihak dalam pelaksanaan Pilkada. “Bagi masyarakat bisa menjadi preferensi tentang pendidikan politik secara umum dan juga sebagai bahan sosialisasi kita nantinya di masyarakat,” lanjutnya.

Dirinya menambahkan, bahwa dalam pelaksanaan Pilkada 2024 kemarin terdapat beberapa evaluasi yang dihasilkan dari FGD bersama sejumlah media massa. “Evaluasi dari teman-teman media ini riil terjadi di lapangan. Secara umum penting bagi kami setelah menjalani proses tahapan-tahapan Pilkada kemarin. Kemudian menjadikan regulasi itu sebagai acuan semua pihak dan harus dikuatkan semakin profesional,” tambahnya. (gie)

Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Kediri juga menggelar pameran seni lukisan bertema ‘Demokrasi’. Kegiatan itu, bekerja sama dengan jajaran pemerintah daerah, media dan berbagai pemangku kepentingan lain.

Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, menjelaskan bahwa pihaknya melibatkan seniman lokal untuk menyuarakan pesan demokrasi melalui karya seni. “Demokrasi bukan hanya tentang angka atau menang dan kalah. Banyak ruang seni rupa yang bisa turut menggambarkan demokrasi. Pagelaran ini menunjukkan bahwa demokrasi juga dapat diwujudkan melalui goresan tinta. Terima kasih kepada para seniman Kediri Raya yang telah mendukung,” kata Ketua KPU Nanang.

Baca juga :

Dirinya juga mengungkapkan rasa syukur atas peningkatan partisipasi pemilih di Pilkada 2024, yang mencapai 72,15 persen, atau naik 7 persen dibandingkan Pilkada sebelumnya. Angka tersebut, melebihi rata-rata partisipasi pemilih di tingkat provinsi maupun nasional.

“Hari ini adalah wujud apresiasi kami kepada seluruh warga Kabupaten Kediri. Partisipasi yang tinggi ini, tidak hanya menunjukkan kesadaran demokrasi yang meningkat, tetapi juga menjadi langkah awal menuju kemajuan daerah,” jelasnya.

Dirinya berharap, pencapaian ini menjadi pijakan untuk kemajuan yang lebih besar di masa depan. “Semoga masyarakat Kabupaten Kediri semakin sejahtera, makmur, maju, dan tetap berbudaya,” paparnya.

KPU Kabupaten Kediri sendiri akan melanjutkan tahapan Pilkada 2024 dengan menggelar rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih pada 9 Januari 2025. (pan/gie/adv)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, merespon rencana itu menyampaikan bahwa pihaknya siap mengikuti keputusan dari lembaga berwenang. Termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait jadwal pelantikan.

“Penundaan ini mempertimbangkan penyelesaian sengketa Pilkada serentak. Jika sesuai jadwal awal, pelantikan diperkirakan berlangsung Februari. Namun, dengan adanya sengketa, maka penyelesaian perkara diperkirakan selesai pada 13 Maret. Sehingga, pelantikan kemungkinan dilakukan setelah itu,” kata Toyyib, Jumat (03/01/2025) tadi.

Menurut Toyyib, penundaan pelantikan akan dipayungi Peraturan Presiden (Perpres) yang mengacu pada proses penyelesaian sengketa di MK. Untuk di Kota Malang, menurutnya juga sudah siap menghadapi pelantikan kapanpun dilaksanakan.

Baca juga :

“Secara teknis, pelantikan menjadi kewenangan pemerintah. Baik di tingkat kota, provinsi maupun Kemendagri. Kami hanya bertugas menetapkan hasil Pemilu,” tambahnya.

Lebih lanjut, terkait dengan hasil sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 di Kota Malang, dikatakan Toyyib ada gugatan dari pemilihan gubernur (Pilgub) oleh pasangan nomor urut 3, Risma-Gus Hans. Di Jawa Timur, terdapat 16 kabupaten/kota yang menghadapi sengketa di MK, termasuk Ponorogo dan Lumajang.

“Sembari menunggu pelantikan ini persiapan kami mempersiapkan materi terkait dengan gugatan. Karena memang untuk Pilgub itu ada gugatan ke kami,” lanjutnya.

Selain itu, juga adanya gugatan terhadap hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. Namun, dinyatakan tidak memenuhi syarat. “Ada gugatan perseorangan atas nama warga, bukan pasangan calon, dan pelaporannya melewati batas waktu. Secara normatif, gugatan ini tidak memenuhi unsur untuk disengketakan,” imbuh Toyyib. (rsy/sit)

“Pilkada sudah selesai antara Paslon 01 dan Paslon 02. Karenanya, mari sama-sama meregangkan otot yang sempat tegang. Kita semua adalah masyarakat Lumajang. Kini sudah tidak ada 01 dan 02, sehingga jadi mari kita bersama-sama untuk membangun Lumajang. Bagaimana ke depan Lumajang ini lebih maju, lebih baik dan lebih sejahtera,” katanya, kepada Memontum.com, Jumat (06/12/2024) tadi.

Baca juga :

Kak Tuan Sudi-panggilan akrab Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga mengajak masyarakat untuk bersatu, guyub rukun kembali untuk Kabupaten Lumajang yang lebih maju. “Persaingan dalam kontestasi pesta demokrasi hanya sementara, lima tahunan. Tapi persaudaraan dan persatuan itu selamanya. Ayo guyub rukun kembali,” ajaknya.

Ditegaskan Kak Tuan Sudi, agar masyarakat bisa menghargai dan menghormati satu sama lain, dirinya juga berpesan kepada DPRD Lumajang, yang sebelumnya ada gesekan antar koalisi partai, ke depan bisa berfikir lebih jernih sesuai Tupoksi untuk mengawal program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Lumajang. “Untuk teman-teman di parlemen yang kemarin ada gesekan antar koalisi dan bukan, ya mudah-mudahan ke depan ini kita berfikir jernih untuk masyarakat Lumajang. Karena Tupoksi kita untuk memfasilitasi pokok pikiran masyarakat dan mengawal program pemerintah. Sehingga, efek manfaat programnya betul-betul dirasakan masyarakat Kabupaten Lumajang,” ujarnya. (adi/gie)

Dari rapat pleno rekapitulasi itu, pasang calon (Paslon) nomor urut 1 Pilkada Lumajang, Thoriqul Haq dan Lucita Izza Rafika, memperoleh suara sebanyak 306.738. Sementara untuk Paslon nomor urut 2 Pilkadaumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah) dan Yudha Adji Kusuma, memperoleh sebanyak 320.942. Sejumlah peroleh suara itu, adalah dari rekapitulasi di 21 kecamatan di Lumajang.

Baca juga :

Ketua KPU Lumajang, Henariza Febriamadja, mengatakan dengan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi itu, maka perhitungan di tingkat kabupaten, dinyatakan telah rampung. Sehingga, KPU Lumajang akan melangkah pada tahapan berikutnya.

“Dengan hasil ini, maka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, resmi ditutup,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk persaingan antar kedua Paslon, memiliki selisih suara perolehan yakni sekitar 14.204 suara. (adi/sit)

Rapat pleno tersebut, dihadiri oleh Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Kediri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), unsur Forkopimda, para saksi pasangan calon (Paslon), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kediri, serta tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat. Termasuk, aparat keamanan dari kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan dan Satpol PP, yang juga turut mengawal jalannya kegiatan.

Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, membuka acara yang dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara. Berdasarkan hasil rapat pleno, Paslon nomor urut 1, Deni Widyanarko-Mudawamah, memperoleh 376.770 suara, sedangkan Paslon nomor urut 2, Hanindhito Himawan Pramana-Maria Ulfa, meraih 489.900 suara. Total suara sah yang terkumpul mencapai 866.670.

“Partisipasi pemilih mencapai 72 persen, atau meningkat 7 persen dibandingkan Pilkada 2020,” kata Nanang Qosim.

Baca juga :

Nanang menambahkan, bahwa penetapan pasangan calon terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kediri masih menunggu keputusan atau register dari Mahkamah Konstitusi (MK). Jika tidak ada gugatan, pemenang akan segera ditetapkan.

“Biasanya butuh waktu sekitar empat hari setelah keluarnya Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK),” jelasnya.

Sementara itu, hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, akan diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk rekapitulasi di tingkat provinsi.

Saksi dari Paslon nomor urut 1, Taufik Hidayat, mengatakan bahwa hasil penghitungan suara sudah sesuai dengan data yang diperoleh dari tingkat kecamatan. “Kami sudah mencermati dan data yang ada memang sesuai. Hasil ini harus diterima karena merupakan keputusan KPU Kabupaten Kediri,” ujarnya.

Nanang sendiri menutup rapat pleno dengan mengapresiasi semua pihak yang terlibat. “Mari kita kembali bersatu sebagai warga Kabupaten Kediri, membangun bersama demi masa depan yang lebih baik,” paparnya. (pan/sit/adv)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa itu dilakukan untuk menetapkan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih nantinya. Sementara, untuk hasil rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur akan dikirim ke KPU Jawa Timur untuk ditetapkan di tingkat provinsi.

“Insyaallah rekapitulasinya nanti satu hari ini sudah selesai. Setelah ini terhimpun, insyaallah juga akan ada penetapan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih nantinya dan untuk Gubernur – Wakil Gubernur, kami masih akan setor ke KPU Jatim. Insyaallah kalau lancar hari ini bisa langsung setor,” kata Toyyib.

Proses rekapitulasi tersebut dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh saksi masing-masing calon, Bawaslu Kota Malang, Forkopimda, serta masyarakat melalui siaran langsung. Dalam prosesnya berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti.

“Rekapitulasi dari tingkat kecamatan hingga kota tidak menyisakan masalah yang signifikan. Masalah yang ada sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Hasil rapat pleno ini dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sebagai informasi, untuk perolehan suara masing-masing pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, dalam Pilkada Serentak 2024 berdasarkan rekapitulasi di lima kecamatan, yakni Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin unggul dengan perolehan 203.257 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 74.147 suara dan Paslon nomor urut 03, Abah Anton – Dimyati memperoleh 119.259 suara.

Baca juga :

Dengan rincian di Kecamatan Blimbing, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 42.932 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 16.328 suara dan Paslon nomor urut 03, Abah Anton – Dimyati memperoleh 28.132 suara.

Kemudian untuk di Kecamatan Kedungkandang, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 53.681 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 19.295 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 26.318 suara.

Lebih lanjut, untuk di Kecamatan Klojen Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 24.233 suara, paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 8.142 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 15.722 suara. Di Kecamatan Lowokwaru, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 35.475 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 12.629 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 31.334 suara.

Untuk di Kecamatan Sukun, Paslon nomor urut 01, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin memperoleh 46.936 suara, Paslon nomor urut 02 Heri Cahyono – Ganis Rumpoko 17.753 suara dan Paslon nomor urut 03, Anton – Dimyati memperoleh 30.752 suara.

Sementara itu, untuk hasil rekapitulasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kota Malang, suara pasangan calon nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, unggul di lima kecamatan dengan perolehan 205.529 suara.

Apabila tidak ada hambatan, usai pembacaan hasil rekapitulasi, proses akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pencermatan model D hasil kota. Kemudian penetapan hasil rekapitulasi dan penandatanganan hasil model D tingkat Kota Malang dijadwalkan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB.

Untuk pelantikan pasangan kepala daerah terpilih akan mengikuti jadwal nasional sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024. Kepala daerah tingkat provinsi akan dilantik pada 7 Februari 2025 oleh Presiden RI, sementara pelantikan Wali Kota/Bupati dijadwalkan pada 10 Februari 2025 oleh Gubernur. (rsy/sit)