Memontum Bondowoso – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, pemilih pemula di Kabupaten Bondowoso, berbondong-bondong membuat Elektronik Kartau Tanda Penduduk (E-KTP). Itu karena, E-KTP merupakan persyaratan untuk bisa mencoblos pilihannya. Pembuatan E-KTP sendiri, bisa dilakukan di Kantor Kecamatan, yang mempunyai alat rekam atau bisa langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Bondowoso.

Sekretaris Dispenduk Capil, Priyono Hadi, mengatakan bahwa untuk melakukan perekaman foto E-KTP bisa dilakukan di kecamatan (tidak semua kecamatan, red) atau ke Dispendukcapil. “Sebetulnya mencetak E-KTP dan perekaman foto bisa dilakukan dimana saja. Baik di Kantor Kecamatan maupun di Dispenduk Capil. Bebas, tidak ada keharusan di tempat tertentu,” kata Pri, sapaannya.

Ditambahkan, dimasa pandemi Covid-19 ini, Dispenduk Capil berupaya mengurangi kerumunan di Kantor. Oleh karena itu, pihaknya bekerjasama dengan Pos Indonesia untuk mengirim E-KTP atau KK ke rumah masing-masing.

Banyaknya warga yang mencetak E-KTP akan berpengaruh pada ketersediaan blanko. Agar mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya, Dispenduk Capil menyiapkan Suket (Surat Keterangan).

Dijelaskan, fungsi Suket sama dengan E-KTP. Bisa digunakan untuk syarat pencoblosan pada saat Pilkades di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahkan bisa digunakan sebagai syarat untuk membuat ATM. (sam/gie)

Ia menduga,ada yang tidak beres dalam seleksi tersebut. Selain kurang transparan, 5 tim penyeleksi juga tidak menyerahkan hasil fisik seleksi. Sehingga, ia menduga ada permainan dalam pelaksanaan penjaringan calon Kades dalam Piljades serentak yang akan digelar pada tanggal 11 Nopember 2018 mendatang di 42 Desa se Kabupaten Malang.

“Kami kecewa pelaksanaan seleksi ini sangat tidak transparan. Dari 5 orang panitia seleksi yang terdiri dari pihak akademisi dan Pemkab Malang, saya hanya di tes oleh dua orang saja. Ada apa dengan semua ini. Saya menuntut keadilan,”tegas Budiono dihadapan awak media di Ruang Media Center Polres Malang, Senin (15/10/2018) siang.

Sebagai informasi, Budiono adalah Calon Incumbent yang kembali maju sebagai Calon Kades Sidorahayu. Ia sudah dua periode menjabat Kades Sidorahayu. Selaku petahana, Budiono menduga ada permainan ditingkat panitia seleksi Calon Kades. Tugas panitia seleksi yang di motori Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemkab Malang ini, mewajibkan Desa yang punya calon lebih dari 5 orang, harus mengikuti seleksi tambahan dimana panitia seleksinya, dibawah pengawasan Pemkab Malang.

“Selain Desa Sidorahayu, ada 7 desa di Kabupaten Malang yang juga harus mengikuti seleksi oleh tim panitia. Saat seleksi itu saya ditanya oleh dua orang panitia seputar penerintahan desa. Diberi kertas pertanyaan dan kertas untuk jawaban. Namun hasilnya, justru tidak transparan. Tapi langsung dikirimkan ke desa,” beber Budiono.

Dari 8 calon kepala desa Sidorahayu yang mendaftar dan ikut seleksi, lanjutnya, Budiono dinyatakan tidak tidak lolos. Selain nilainya kecil, dari 8 orang pendaftar dirinya berada diurutan nomer 7. “Saya ini kan calon incumbent, sudah dua kali menjabat. Kalau memang transparan, nilai seleksi saya pasti baik lah. Wong pertanyaan dari penyeleksi juga mudah. Yang janggal lagi saya Cuma ditanya oleh dua orang panitia seleksi. Padahal ada 5 orang panitia seleksi, ini sangat aneh,” ujarnya.

Atas permasalahan ini, Budiono menuntut keadilan dan transparansi seleksi Calon Kades. Ia sudah mengirimkan surat ke Komisi A DPRD Kabupaten Malang. Termasuk menuntut Pemkab Malang agar bersikap adil terhadap calon kades.

Sementara itu, Ketua Barikade Gus Dur Jawa Timur, Mujib Idris yang mendampingi Budiono, menjelaskan, panitia seleksi Pilkades Serentak harus bersikap adil. Karena ujung tombak pemerintahan di Kabupaten Malang, ada di tingkat Desa. “Kami akan mengawal permasalahan ini. Panitia pilkades serentak harus adil. Tidak bisa semena-mena,” ujarnya. (sur/yan)