Dalam rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat KPU Kota Malang yang dilaksanakan Kamis (5/7/2018) pagi sampai malam. Jumlah suara yang diraih Paslon SAE mencapai 165.194 suara. Perolehan suara terbanyak kedua diperoleh pasangan Anton-Syamsul (Asyik) dengan perolehan suara sebanyak 135.710 suara.

PPK Blimbing saat membacakan hasil rekapitulasi

Sedangkan paslon 1, Ya’qud-Wanedi (menawan) hanya memperoleh 69.973 suara. Pada Pilkada Kota Malang yang digelar 27 Juni kemarin. Jumlah seluruh suara sah 370.877 suara, jumlah suara tidak sah 26.939. Jumlah suara sah dan tidak sah 397.816. Rapat pleno dihadiri oleh para petinggi KPU, saksi dari setiap calon, Banwaslu dan awak media. Penghitungan dilakukan dengan pembacaan hasil pilkada tiap kecamatan di Kota Malang.

Di Kecamatan Lowokwaru Anton-Syamsul unggul dengan perolehan suara sebanyak 30.354 suara sedangkan Ya’qud-Wanedi memperoleh 12.829 suara dan Sutiaji-Sofyan memperoleh 29.846 suara dengan jumlah suara sah 73.029, jumlah suara tidak sah 5.291, dan jumlah keseluruhan surat suara sah dan tidak sah 78.380.

Anton-Syamsul tidak mampu mempertahankan kemenangannya di kecamatan lainnya. 4 dari 5 kecamatan dimenangkan oleh Sutiaji-Sofyan, yakni Kecamatan Klojen, Sukun, Kedungkandang, dan Blimbing.

Ketua Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) M Fahruddin menjelaskan, pihaknya melakukan pengamatan di 20 TPS yang tersebar dilima kecamatan di Kota Malang.

Hasilnya tingkat partisipasi pemilih di 20 TPS yang diamati anggota MCW rata rata hanya 58%. Dibandingkan dengan Pilkada Kota Malang tahun 2013 partisipasi pemilih tahun ink turun 2-3%.

“Warga Kota Malang memilih calon walikotanya berdasarkan fakta yang ada. Mereka sangat realitis dalam memilih. Calon walikota yang tersandung masalah korupsi jumlah dukungannya sangat rendah,” terang Fahruddin, Kamis (28/6/2018) diwisma Kali Metro, Kota Malang.

Sebaliknya hasil rilis dari KPU Kota Malang lewat website kpu.go.id rata rata partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Malang disetiap TPS mencaoai 61%.

Kabar terakhir Sutiaji tidak mencoblos di TPS 2. Sutiaji kemungkinan akan mencoblos di rumah barunya di kawasan Kelurahan Jatimulyo, Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang. Ketua PPS 02, Kelurahan Dinoyo, Kota Malang Yani menjelaskan, warga bersama anggota KPPS 02, mulai kerja bakti sejak minggu-selasa siang. Ada anggaran Rp 800.000 untuk biaya mendirikan TPS serta door prize untuk pemilih serta sewa meja dan kursi perlengkapan di TPS.

“Uang Rp 800.000,- dianggarkan untuk menambah kekurangan tak seperti spidol, plano penghitungan suara, lem, lakban. Untuk uang makan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berjumlah tujuh orang, Linmas dua orang, banner dua, dan inisiatif doorprize untuk warga,” ujar Yani.

Menurut Yani, hadiah dan banner yang disiapkan anggota KPPS 02, Kelurahan Dinoyo, tujuannya untuk menarik minat warga agar mau datang ke TPS dan menyalurkan hak suaranya.

“Tanpa ada hadiah rasanya adem ayem alias kurang greget. Makanya terobosan kami sebagian anggaran pembuata TPS kami sisihkan untuk membeli hadiah bagi warga disekitar TPS 02,” jelasnya. Walaupun Plt Walikota Malang tidak mencoblos di TPS 2, Kelurahan Dinoyo. Warga setempat tetap semangat untuk menyukseskan Pilgub Jatim dan Pilwali Kota Malang. (mgn/man)

Pembersihan APK ini dilakukan pada tahap masa tenang pada 24 hinngga 26 Juni 2018. Baik yang dipasang oleh KPU Kota Malang, KPU Provinsi Jawa Timur ataupun APK yang dipasang sendiri oleh tim kampanye. ” Jika kami temukan yang masih terpasang, maka akan kami lepas,” ujar AKBP Asfuri.

Untuk tim kampanye yang telah memasang APK pasangan calon gubernur dan pasangan calon Walikota Malang bisa membersihan dan mengamankan sendiri APK nya. Pelepasan APK ini dilakukan serentak di berbagai tempat. Diantaranya yang terpasang di 5 Kecamatan Kota Malang.

Adapun Forpimda yang ikut dalam kegiatan ini diantaranyaKapolres Malang Kota AKBP Asfuri SIK MH, Dandim 0833 Letkol Inf Nurul Yakin, Kajari Amran Lakoni SH, Ketua KPU Kota Malang Zaenudin ST MAP, Ketua Panwaslu Alim Mustofa S Sos MAP dan beberapa nama lainnya.

Adapun petugas pemberishan alat kampanye diantaranya melibatkan Panwaslu Kota Malang, KPU kota Malang, Panwascam se-Kota Malang, Personil Polres Malang Kota, Personil Kodim 0833 Kota Malang, Satpol PP Kota Malang, TRC BPBD Kota Malang, Satgas Panwil/ FKDM Bakesbangpol Kota Malang dan tim kampanye paslon Pilgub dan Pilwali. Diharapakn pada 26 Juni 2018, APK di Kota Malang sudah benar-benar tercopot semua. (gie/yan)

Data dari BPS Kota Malang tahun 2017 bawah jumlah angkatan kerja di Kota Malang 2017 mencapai 443.035 jiwa. Sementara itu, jumlah warga yang bekerja sebanyak 411.042 jiwa atau 92.77%. Artinya, ada 7.23% atau 31.933 orang warga yang tidak bekerja atau pengangguran.

Angka ini merupakan akumulasi jumlah pengangguran warga asli kota dan warga pendatang yang berbaur menjadi warga sosial kota Malang sehingga kota Malang berada di urutan tertinggi kota dengan angka pengangguran terbesar di Jawa Timur setelah Kota Surabaya dan Kota Kediri.

Kata Sutiaji, sebagian besar pengangguran, bila ditinjau dari latar belakang pendidikan 33.68 % justru merupakan warga lulusan perguruan tinggi. Disusul warga lulusan SMK 17,3 %. Lusan SMA sederajat 16,5%. Lulusan SMP sederajat 13,3%.

Lulsan SD 6,7 % dan warga yang tidak sekolah sebanyak 12,4%. Mengatasi masalah pengangguran di kota Malang bukan hanya tugas pemerintah kota, melainkan menjadi kewajiban semua warga sebagai pemilik kota ini.

Panggung politik bagi sosok Sofyan Edy Jarwoko bukan hal baru. Sejak mahasiswa pria yang akrab disapa Bung Edy ini sudah aktif berorganisasi. Karier politiknya dihabiskan di Partai Golkar.

Sejauh ini Bung Edy juga dikenal sebagai bagian dari komunitas “anak kolong”. Saat ini dia menjabat sebagai Ketua DPC Partai Golkar Kota Malang. Alumni Universitas Merdeka Malang merupakan kader terbaik dari Partai Golkar Kota Malang, kolega seperjuangan Anggota DPR RI, Ridwan Hisjam.

Pada Pilkada Kota Malang 2013 lalu, diusung oleh koalisi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, Sofyan Edy Jarwoko mencoba peruntungan maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Malang berpasangan dengan Heri Pudji Utami sebagai Calon Wali Kota.

Namun Bung Edy belum diberi keberuntungan. Dia kalah dengan pasangan Cawali H Mohammad Anton-Sutiaji. Perolehan suara Bung Edy berada pada posisi ke tiga dalam persentase perolehan suara.

Waktu menjabat sebagai Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BMK) Kelurahan Lowokwaru, Sutiaji dikenal sebagai sosok ringan tangan. Sehingga seluruh anggota BKM di Kota Malang menggenalinya.

Lalu terkait den hiruk pikuk kampanye menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Malang. Sutiaji bersama wakilnya Sofyan Edy Jarwoko berbagi tugas dan wilayah untuk blusukan silaturahim ke kampung-kampung sambil mengenalkan diri dan program kerjanya yang dikenal dengan sebutan Tri Prasetya.

Tubuhnya yang relatif kecil, wajah muda berkacamata, kerap memakai kopiah hitam, sarung, baju koko dan sering dibalut dengan jas warna gelap memiliki warna suara yang halus, rendah hati dan santun membuat figur Sutiaji mudah dikenali dan dihafalkan oleh warga Kota Malang.

Kedekatannya dengan alim ulama juga tidak diragukan lagi. Selama kampanye, Sutiaji kerap sowan ngangsu kawruh kepada ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) seperti KH.Marzuki Mustamar Gasek.

Pengalaman sebelumnya membuktikan beberapa saat menjelang pemungutan suara sering terjadi “serangan fajar” dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ambisius ingin memenangkan suara calon pemilih.

Mengantisipasi kejadian serupa menjelang pencoblosan dalam pilkada kota Malang 27 Juni 2018 pasangan calon (paslon) SAE mengajak warga Kota Malang untuk mengawasi sikap dan perilaku pihak-pihak yang mengatasnamakan SAE melakukan politik uang yang berakibat cederanya reputasi paslon SAE.

Calon Wakil Walikota Malang dari paslon Nomor 3, Sofyan Edy Jarwoko mengatakan, selama masa kampanye tiga paslon Walikota Malang dilarang memberikan bantuan dana apapun kepada masyarakat.

Sebab hal itu bisa dikategorikan sebagai politik uang. “Pelaksanaan kampanye ini diawasi ketat oleh Panwaslu dan media massa. Jadi semua harus terbuka dan tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya menjadi Walikota Malang,” pesan Bung Edy.

Berbagai keluhan dan permohonan bantuan yang diterima paslon dari warga yang dikunjungi akan dicatat dan dijadikan bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti setelah paslon yang bersangkutan terpilih atau memenangkan pilkada 27 Juni 2018.

Sutiaji pernah menjadi anggota DPRD Kota Malang. Artinya dia mengetahui seluk beluk pemerintahan dan seluk beluk program kerja digedung dewan.

“Harapan kita Pak Sutiaji lebih baik dalam memimpin Kota Malang. Walaupun kemarin saat menjabat Wakil Walikota Malang kurang difungsikan tugas pokoknya,” jelas Ketua DPC Perindo, Kota Malang Nelly, kepada Memontum.com, Jumat (22/6/2018) petang.

Di sisa waktu yang tersedia, pengusaha rumah makan ini berharap kepada Sutiaji melanjutkan program kerja dari Pjs Walikota Malang yang sudah direncanakan bersama anggota DPRD Kota Malang.

Selain itu segera melaksanakan program pembangunan yang terbengkalai. Termasuk melaksanakan reformasi birokrasi demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Nelly, Sutiaji termasuk pemimpin Kota Malang yang dekat dengan masyarakat. Jadi dia yakin 3-4 bulan kedepan. Disisa waktu masa jabatannya Sutiaji sanggup melaksanakan seluruh program kerja Walikota Malang periode 2013-2018 yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang.