“Setelah kelimanya sosialisasi sesuai target waktu, nanti kami lihat hasilnya seperti apa. Nantinya akan kami lihat lagi siapa yang memiliki kapasitas maupun elektabilitas yang paling baik,” lanjutnya, Senin (6/1/2020).

Lilik menjelaskan, model seperti di atas tidak hanya digunakan untuk Pilwali Surabaya saja tapi juga digunakan pada 18 daerah yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020.

“Untuk 19 daerah sudah kami keluarkan nama-nama kader internal kami yang kami rekomendasikan. Setiap daerah berbeda-beda, tidak harus 5 nama seperti Surabaya, di daerah lain ada yang 4 nama, ada yang 3, 2,” terangnya.

Walaupun sudah melaunching nama-nama kader internal yang siap bertarung dalam Pilkada serentak tahun 2020, Lilik menegaskan tidak berarti PKS tertutup dengan kader eksternal..

“Kami masih membuka peluang, masih bergantung dengan komunikasi politik kami,” ucap Lilik. “Kalau ada pertimbangan untuk bersama ya kami bisa bersama (Kader partai lain). Kami tidak bisa memaksakan diri dan masih membutuhkan yang lainnya,” pungkasnya.(ace/yan)

Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar menyebut usulan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan rencana awal pihaknya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Bawaslu Surabaya mengusulkan Rp26,5 miliar.

Penambahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang juga bertambah. Dari yang sebelumnya berjumlah 4.300 TPS menjadi 4.327 TPS.

“Kami baru mendapat kepastian jumlah TPS setelah berkoordinasi resmi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Surabaya dan Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat) Surabaya dan beberapa instansi lainnya beberapa waktu lalu,” katanya.

Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan dalam beberapa pos anggaran. Di antaranya, honorarium bagi para petugas Ad Hoc (sementara).

“Sebab, hanya komisioner saja yang mendapat honorarium dari APBN,” katanya.

Beberapa badan ad hoc tersebut di antaranya, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (PTPS). Rencananya, proses seleksi akan dilakukan Desember mendatang.

“Sesuai regulasi, rekrutmen AD Hoc pengawas pemilu dilakukan sebelum PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) terbentuk. Sementara PPK dibentuk Januari sehingga kami rencananya akan melakukan seleksi sejak Desember tahun ini,” jelasnya.

Badan Ad Hoc rencananya memiliki masa kerja sekitar 9-12 bulan. “Termasuk, bertugas sejak saat pencalonan, kampanye, hingga pasca pemungutan suara,” ucap alumni Unesa tersebut.

Selain untuk honorarium, anggaran Bawaslu Surabaya juga diperuntukkan untuk sosialisasi pengawasan pemilu, koordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan beberapa pos anggaran lain.

“Di dalam menjalankan fungsi pengawasan, kami tak bekerja sendiri,” katanya.

“Gakkumdu, misalnya. Kami bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Juga, Pengawasan Pemilu Partisipatif,” Tutupnya.

Usulan anggaran tersebut pun kini telah masuk dalam rancangan yang akan disampaikan ke pemerintah kota yang rencananya akan masuk dalam hibah daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Surabaya ditargetkan selesai Oktober mendatang. (Ace/yan)

“Intinya harapan saya tentu di wali kota, tapi posisinya kita harus atur strategi dulu. Tapi kalau memang diminta untuk Bu Mega (Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri) saya siap untuk Wali Kota Surabaya,” ucap Dwi Astuti saat ditemui di Kantor DPD PDI Perjuangan.

Walaupun mendaftar sebagai Wakil Wali Kota Surabaya, Dwi Astuti mengatakan PDIP merupakan partai yang sangat dinamis sehingga pihaknya optimis rekomendasi yang turun bisa saja sebagai Calon Wali Kota Surabaya.

Dwi Astuti juga mengungkapkan, dirinya memilih mendaftar melalui PDIP karena saat ini PDIP merupakan partai terkuat di Surabaya yang memenangkan Pileg Surabaya 2019.

“Kalau Surabaya ini saat ini yang berkuasa memang PDIP dengan 15 kursi (DPRD Kota Surabaya). Tapi saya tidak menafikan partai lain. Ini sama-sama bergerak untuk Surabaya,” lanjut orang dekat Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini.

Lanjutnya, ia pun optimistis rekomendasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Pilwali Surabaya akan jatuh ke dirinya.Dwi mengungkapkan rekomendasi secara tertulis untuk dirinya memang belum turun. Namun, ia sudah bertemu dengan DPC PKB Kota Surabaya dan siap untuk memberikan rekomendasi.

“Secara tertulis belum tapi sudah bertemu dan PKB siap untuk saya dan siap untuk memberikan keterangan tertulis ketika dibutuhkan oleh partai lain termasuk PDIP,” terangnya.

“Saya sudah bergerak ke PCNU, alhamdulillah KH Muhibbin Zuhri (Ketua PCNU Kota Surabaya) sudah memberikan restu arahan beserta doa. KH Mas Sulaiman (Rais Syuriah PCNU Surabaya) juga sudah memberikan motivasi dan semangat kepada saya sebagai kader NU,” ucapnya.

Ke depan, Dwi akan sowan ke Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim juga untuk meminta restu.

“Beliau sering telepon ke saya memberikan motivasi apalagi beliau juga petinggi PPP,” lanjutnya.

Saat mengambil berkas pendaftaran, Dwi disambut oleh Wakabid Kaderasi dan Ideologi DPD PDIP Jatim Daniel Rohi dan Wakabid Pemenangan Pemilu DPD PDIP Jatim Deni Wicaksono. ( Ace/yan)