“Kita sudah sepakat, untuk mengumumkan sosok kepala desa yang dicalonkan guna maju dalam bursa Balon Wali Kota Batu pada Pilwali 2024. Sengaja, kita tidak sebutkan partai atau sosok, karena masih tahun 2024,” terang Andi, saat berada di Gebyar Omah Durian, Jalan Imam Bonjol Kota Batu, Senin (20/02/2023) sore.

Mengenai sosok yang tidak disebutkan terlebih dahulu itu, ujarnya, karena masih belum saatnya diumumkan. “Sosoknya satu orang. Kalau nanti sudah saatnya, akan diumumkan di publik supaya suasana politik lebih kondusif,” tambahnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Oleh sebab itu, mengenai kriteria sosok tersebut, berdasarkan kesepakatan Apel diharapkan yang memimpin Kota Batu ke depan, mengetahui seluk beluk desa. Bukan artinya, ini paling tahu tentang desa. Tetapi, siapapun sosok itu mengerti tentang kebutuhan desa.

“Sosoknya satu orang. Kriterianya tentu kami berharap yang memimpin Kota Batu ke depan, mengetahui desa-desa. Bukan artinya sok tahu tentang desa, itu bukan. Tapi, siapapun sosok itu mengerti tentang desa. Dengan segala macam kearifan kebutuhannya sosok ini yang kita harapkan mampu membangun Kota Batu dari bawah,” jelas Andi.

Sekedar diketahui, Apel membawahi sembilan desa yang ada di Kota Batu. Artinya, apabila dari jumlah tersebut dicalonkan satu kepala desa untuk maju menjadi Wali kota Batu pada Pilwali 2024, maka didukung oleh 8 kepala desa yang lain. (put/gie)

“Memang suhu Pilkada Kota Blitar semakin memanas. Saya selaku ketua DPC menyikapi ini secara jernih. Ini dinamika politik,” kata Yasin Hermanto, Kamis (25/6/2020).

Yasin mengakui, jika para seniornya di PKB memiliki pemikiran tak sejalan terkait pasangan calon yang diusung. Namun demikian sebagai ketua DPC yang diberi amanah memimpin PKB, dia selalu mengikuti petunjuk dari DPW maupun DPP PKB. Termasuk soal pasangan yang akan diusung dalam Pilwali Blitar 2020.

“Semua punya pemikiran masing-masing. Senior saya mengklaim seperti itu boleh saja. Yang jelas saya selaku yang diberi amanah memimpin PKB di Kota Blitat selalu mengikuti petunjuk dari DPW dan DPP. Kalau ada kata-kata yang bilang saya mengkondisikan ini sudah tidak benar,” ujarnya.

Lebih lanjut Yasin menyampaikan, DPP PKB memiliki desk Pilkada. Tim dari DPP ini, turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei terhadap elektabilitas bakal calon. Dan hasilnya menurut Yasin, sampai saat ini dibandingkan calon-calon lainnya, Henry Pradipta Anwar, putra sulung mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar itu masih unggul.

“DPP PKB punya desk Pilkada. Mereka punya tim yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei terhadap para bakal calon. Dalam survei memang mas Henry masih unggul. Itu fakta di lapangan,” jelasnya.

Yasin menambahkan, dirinya akan tetap istiqomah berpasangan dengan Henry Pradipta Anwar sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota Blitar, hingga rekomendasi dari DPP PKB turun.

“Tidak main-main ini, Kota Blitar mudah-mudahan pecah telur PKB menang. Kalau suka tidak suka itu urusan pribadi. Insyaallah saya tetap istiqomah sampai rekomendasi dari DPP PKB turun,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, para kiyai sepuh, tokoh dewan suro, tanfidz dan para kader senior, serta pengurus PAC telah mengelar pertemuan untuk mengkonsolidasikan sikap mereka atas pencalonan Henry-Yasin, Rabu (24^6/2020). Bahkan mereka berancang-ancang akan menolak jika DPP PKB mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan Henry – Yasin. Pasalnya pencalonan keduanya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Blitar dinilai cacat mekanisme.

Tantowi, kader senior DPC PKB Kota Blitar mengatakan, beredarnya kabar akan dukungan rekomendasi DPP PKB kepada pasangan Henry- Yasin tersebut, dinilai tidak sejalan dengan semangat PKB Kota Blitar. Dimana PKB Kota Blitar menginginkan adanya calon yang didukung oleh kalangan kiyai dan sesepuh ulama Blitar Kota.

Tantowi menyebut, sebelum munculnya nama kedua pasangan calon tersebut, tidak ada ruang komunikasi dengan, kiyai sepuh, tokoh dewan suro, tanfidz, kader senior, deklarator serta pengurus PAC. Tidak adanya komunikasi ini, diduga dimanfaatkan Ketua Tanfidz DPC PKB Kota Blitar, Yasin Hermanto untuk dapat dipasangkan mendampingi Henry sebagai calon Wakil Wali Kota Blitar. (jar/yan)

Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam mengatakan, dalam pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan ini, KPU Kota Blitar akan melanjutkan beberapa tahapan yang tertunda.

“Kami akan fokus melanjutkan tahapan-tahapan yang tertunda. Diantaranya verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan, pembentukan sekretariat PPS, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan pemutakhiran data pemilih,” kata Choirul Umam, Senin (15/6/2020).

Lebih lanjut Choirul Umam menyampaikan, pasca terbitnya Surat Dinas 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, tahapan kali ini akan ditandai dengan pengaktifan kembali Badan Ad-Hoc pemilihan serentak lanjutan yang terdiri dari PPK, PPS, dan Sekretariat PPK.

“Tahapan pemilihan serentak lanjutan ini, akan diawali pada tanggal 15 Juni 2020 dengan pengaktifan kembali 15 Anggota PPK dan 63 Anggota PPS. Selain itu pemasangan masker kepada maskot KPU, yang menunjukkan pelaksaan pilkada serentak siap dilanjutkan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19,” jelasnya.

Umam menambahkan, setelah itu tahapan akan dilanjutkan dengan verifikasi factual Perseorangan pada tanggal 24 Juni 2020 hingga12 Juli 2020. Dengan waktu yang bersamaan pada tanggal 24 Juni 2020 hingga 14 Juli 2020, akan dilakukan rekruitmen dan pembentukan 259 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang akan dilanjutkan dengan proses pemutakhiran data pemilih pada tanggal 15 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020.

“Di tengah pandemi Covid-19 dan menuju New Normal, untuk pelaksanaan tahapan, kita menyiapkan beberapa skenario agar tahapan berjalan sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Seperti verifikasi factual Perseorangan, dan tahapan Coklit data pemilih, akan dilakukan secara manual atau door to door. Karena tidak mungkin dilakukan secara online (Daring),” tambahnya.

Umum menandaskan, secara Prinsip KPU Kota Blitar, siap menyelenggarakan tahapan tersebut ditengah situasi New Normal. Hal tersebut didasari dengan terbitnya SE Nomor 19 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol pencegahan Covid-19 dan petunjuk teknis pelaksaan New Normal di lingkungan KPU.

“ Dengan kembalinya tahapan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar 2020, KPU Kota Blitar siap menjalankan Surat Dinas KPU No. 451/ORT.07-SD/06/KPU/VI/2020, tentang Penegakan Integritas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2020,” pungkas Ketua KPU Kota Blitar. (jar/yan)

Sejumlah persiapan fasilitas kesehatan hingga penambahan TPS saat ini sedang dipersiapkan oleh pihak KPU Kota Pasuruan.

“Pada masa pandemi corona saat ini mekanisme pelaksanaan pemungutan suara berbeda dari sebelumnya dan berimbas paa perencanaan anggaran pun juga turut berubah,” ucap Ketua KPU Kota Pasuruan Royce Diana Sari, Senin (15/6/2020) siang.

Lebih lanjut, saat ini tim perencanaan telah menyusun keperluan dan anggaran seperti pengadaan alat pelindung diri (APD), masker, tempat cuci tangan, dan disinfektan. Dari rancangan anggaran diperkirakan keperluan tambahan itu mencapai Rp 1,18 miliar.

Tak berhenti pada hal tersebut, pihaknya juga menerapkan physical distancing bagi para pemilih dan petugas pemungutan suara pada tiap TPS, secara otomatis pihak KPU Kota Pasuruan akan juga menambah jumlah TPS yang ada

Semula jumlah TPS sebanyak 330, akan ditambah 27 TPS, sehingga dapat dipastikan jumlah TPS nantinya sebanyak 357. Untuk mengurangi kerumunan, tiap TPS yang semula kuota pemilihnya sebanyak 800 orang dikurangi menjadi 500 orang per TPS.

“Hal ini juga berpengaruh pada bertambahnya jumlah petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP),” ungkap Royce.

Masih menurut Royce, jika nantinya Pilwali Kota Pasuruan jadi dilaksanakan pada Desember depan, pasangan calon (Paslon) kepala daerah akan ditetapkan pada bulan September.

Namun demikian pihaknya hingga sampai saat ini masih menunggu Peraturan KPU (PKPU) tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang masih di godok KPU Pusat.

Sementara itu dari sejumlah informasi yang berkembang di Kota Pasuruan, setidaknya pada pelaksanaan Pilwali Kota Pasuruan akan diikuti oleh 3 – 4 pasangan calon. (bw/arf/tim)

Srikandi Partai Golkar ini turun gelanggang dalam bursa pemilihan kepala daerah Kota Pasuruan tahun 2020.

Yuli Andriani, Wakil bendahara DPD Partai Golkar Jawa Timur tersebut mengambil formulir persyaratan bakal calon kepala daerah ( Bacakada) di kantor DPD Partai Golkar Kota Pasuruan di Jalan Pahlawan Kota Pasuruan, Sabtu (25/01/20) siang.

Perempuan yang berprofesi sebagai notaris ini yakin akan diminati masyarakat Kota Pasuruan. Karena saat ini tren kepala daerah perempuan tumbuh subur di negeri ini.

Di Jawa timur saja paling tidak ada 4 kepala daerah yang dipimpin perempuan. Seperti, Kota Surabaya yang dipimpin Ibu Risma, Kabupaten Probolinggo oleh Hj Tantri, Kabupaten Jember, dr Hj Faida, MMR dan Gubernur Jawa Timur yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa.

Alasan lain yang membuat dia begitu yakin ikut bursa pilihan Walikota Pasuruan adalah perolehan kursi Partai Golkar yang signifikan pemilu legislatif 2019 lalu dengan meraup 7 kursi.

“Partai Golkar meraup sebanyak 7 kursi sebagai peraih suara terbanyak kedua. Tentunya semakin lengkap jika kepala daerahnya dari Partai Golkar,” ucap Yuli.

Lebih lanjut dia menuturkan, masyarakat kota Pasuruan akan bisa menerima kehadiran calon kepala daerah perempun. Hal itu dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan lembaga eksternal Partai golkar yang mencatat 38 % kepedulian masyarakat Kota Pasuruan terhadap calon perempuan untuk menjadi kepala daerah. Padahal survei itu tanpa atribut.

“Tanpa atribut saja ketertarikan masyarakat Kota Pasuruan terhadap Bacakada perempuan mencapai 38 % hasil survei dari sebuah lembaga survei eksternal Partai Golkar dengan seribu responden, apalagi kalau disertai atribut, “ujarnya.

Untuk survei disertai atribut, Yuli yakin ketertarikan.masyarakat terhadap dirinya bisa lebih dari 50%.

“Kalau hasil survei disertai atribut bisa mencapai 50%, kami akan berjuang lebih keras lagi. Tapi tetap menunggu hasil survei resmi dari Partai Golkar. Mudah-mudahan hasilnya tidak beda jauh dengan hasil survei eksternal, Dan finalnya tergantung DPP, “pungkasnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Pasuruan, Teguh mengatakan, kami mendukungnya dan merasa bangga ada kader Golkar yang berani maju di bursa pilkada Kota Pasuruan.

Tenguh Dan dalam proses penjaringan tidak akan membedakan terhadap calon yang lain, dan diperlakukan sama dengan pelamar lainnya.

“Tidak ada perlakuan istimewa terhadap Bu Yuli. Walaupun beliau kader Golkar, dalam proses penjaringan Bacakada semuanya diperlakukan sama. Dan keputusan final ada di tangan DPP,” tegasnya. (arf/oso)

Ekonomi dan bisnis mulai tumbuh seiring oleh kemajuan jaman atau sering kita dengar Four Point Zero (4.0) Wali Kota Surabaya kedepan harus mempunyai visi mendunia, melayani setulus hati dan nurani harus ada dalam diri kepemimpinan Kota Surabaya.

Menurut pakar hukum lingkungan Universitas Airlangga Surabaya DR Suparto Wijoyo, kepemimpinan Risma telah banyak meninggalkan kenangan. Diantaranya warisan Surabaya smart city yang sudah terukir dengan segudang prestasi nasional maupun international.

“Warga Surabaya pasti mengucapkan terimakasih atas semua kerja keras Ibu Risma, dan Walikota mendatang harus mempunyai visi dan misi seperti Ibu Risma”, ujarnya kepada media ini.

Lebih lanjutnya, kepemimpinan Surabaya bisa melanjutkan dan meneruskan capaian besar yang sudah dikesankan ke masyarakat. “Kota ini harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai karakter menbangun Surabaya,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pakar Pendidikan Kota Surabaya Isya Anshori. Surabaya memang membutuhkan sosok birokrasi yang bisa terus melanjutkan kepemimpinan Ibu Risma. “Risma kan dulu seorang birokrasi, jadi yang bisa meneruskan kepemimpinan Risma ya sosok birokrasi,” ungkapnya.

Isya mengatakan Surabaya merupakan kota metropolitan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangatlah diperlukan untuk memimpin Kota Surabaya.

“Kalau standart yang dipakai untuk mengukur pembangunan Kota Surabaya apa yang sudah dilakukan oleh Tri Rismaharini. Maka sangat dimungkinkan butuh sosok yang mampu memahami kinerja yang sudah ada dan bisa melanjutkan kerja wali kota sebelumnya,” jelas Isya. (mam/yan)

Lembaga riset itu mencatat lima nama figur yang sementara ini memiliki popularitas tinggi dalam kontestasi Pilwali Surabaya 2020.

Mereka adalah Whisnu Sakti Buana, Dwi Astutik, Armuji, Ali Azhar serta Zahrul Azhar Asumta.

Juru Bicara Lembaga Survey Suara Indonesia, Ahmad Khubby Ali mengatakan, survey dilakukan dalam rentang waktu 17 November hingga 16 Desember 2019.

“Jumlah responden dalam survey kami, ada 420 responden,” kata Khubby, Minggu (3/1/2020).

Menurut Khubby, survey dilakukan di 31 kecamatan di Surabaya dengan menggunakan metode multi stage random sampling.

“Teknik margin of error sekitar 4,79 persen,” terangnya.

Kata Khubby, hasil itu juga didapat, lantaran pihaknya menemukan data di lapangan bahwa lantaran warga Surabaya menempatkan tokoh agama sebagai rujukan politik untuk menentukan figur saat Pilwali Surabaya 2020.

Meski begitu, dirinya mengatakan, hasil tersebut bisa saja berubah sebab gelaran pesta demokrasi tersebut masih panjang prosesnya.

Selain itu, juga didapat sebanyak 43,8 % responden yang belum menjawab perihal popularitas figur dalam Pilwali Surabaya 2020.

“Ini menggambarkan calon masih butuh kerja keras, butuh langkah konkrit untuk mengenalkan dirinya sehingga lebih populer di masyarakat,” pungkasnya.(ace/yan)

“Tapi, saya jelaskan ke Pak Machfud kalau suara PKB tidak cukup mengusung sendirian, jadi perlu koalisi partai. Nanti kalau sudah terbentuk saya berani melangkah lebih lanjut,” kata Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf, Jumat (3/1/2020).

Menurut dia, usulan itu dituangkan dalam berita acara rapat pleno DPC PKB Surabaya tertanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani Ketua Dewan Syuro DPC PKB Surabaya KH Mas Yusuf Muhajir dan Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Surabaya Masduki Toga. Ditambah pula tanda tangan Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf dan Sekretaris DPC PKB Surabaya Mazlan Mansyur.

Mantan Ketua DPRD Surabaya ini menambahkan kalau sudah mendengar kabar keinginan sejumlah partai untuk berkoalisi dengan PKB. Mereka itu antara lain Gerindra, PAN, Nasdem dan PKS.

“Tapi ini belum pasti ya,” ujarnya.

Kalau koalisi partai terbentuk, lanjut dia, maka setiap partai nantinya akan menyodorkan nama bakal calon wakil wali kota.

Musyafak menjelaskan alasan mengusulkan Machfud Arifin yang juga mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’aruf Amin di Jatim itu atas saran dari Kiai di Dewan Syuro PB NU.

“PKB ini dilahirkan oleh NU, jadi harus mengikuti apa kata Kiai, tapi harus tetap pada aturan. Masa kalau suara gak cukup tetap memaksa, gak lah,” katanya.

Menurutnya usulan ini masih dimatangkan lagi melalui rangkaian rapat internal dan sosialisasi.

“Seperti ini tadi, kita menggelar rapat dengan kalangan Fraksi PKB, karena DPRD juga penting,” pungkasnya.( ace/yan)

AHY pernah berujar, jika Bayu adalah sosok yang tepat untuk maju dipertarungan pilwali yang akan datang. Putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyebut, Bayu merupakan sosok politisi yang milenial. Menanggapi terkait hal itu, ditemui usai menggelar acara ‘Muda Mudi Surabaya di Take Five Cafe & Resto, Surabaya Minggu (10/2) malam. Bayu sendiri menepis isu bahwa dirinya maju dibursa Pilwali Surabaya.

Bayu menganggap jika dirinya belum sama sekali mempersiapkan untuk menjadi calon walikota maupun wakil walikota. Ia mengaku kini dirinya hanya fokus dalam pencalegan di DPRD Jatim.

“Alhamdulillah bersyukur, persiapan belum, ndak ada persiapan. Saya kan maju caleg bukan Pilwali,” tepisnya.

Ditanya lebih lanjut terkait hal itu, Bayu pun mengakui bahwa ia masih belum yakin terkait mandat yang diberikan oleh AHY tersebut. Pasalnya Bayu meyakini masih banyak orang-orang di atas kemampuannya yang layak untuk maju.

“Belum lah, masih banyak senior-senior yang lebih pantas. Saya masih belum terfikir ke sana, seandainya iya, ya Wallahua’lam. Kita dikasih umur panjang sehat berbuat baik,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa hingga saat ini pembahasan kandidat calon untuk Pilwali Surabaya memang belum masuk dapur pembahasan di Partai Demokrat. Menurutnya itu hanyalah isu yang sengaja diberikan media untuknya.

“Untuk Pilwali belum. Belum ada tawaran, belum itu, ndak ada. Teman yang bikin isu. Belum ada pikiran ke sana,” ungkapnya sembari tertawa.

Bayu menegaskan, meskipun seandainya dirinya berencana masuk dibursa calon pemimpin manapun, ia berjanji tak akan mendompleng nama besar mertuanya, yakni Pakde Karwo. Bayu menyebut jika mertuannya itu pasti mengatakan untuk selalu berjuang sendiri.

“Kalau njenengan wawancara sama beliau gimana responnya? Suruh usaha sendiri. Jadi belum ada pikiran ke sana, belum,” bebernya.

Bayu berharap jika nantinya para milenial juga memilih calon-calon yang juga sama-sama milenialnya. Sebab calon yang juga dari kaum milenial memiliki kapasitas yang bagus.

Dirinya mencontohkan, memilih pemimpin sama halnya memilih istri atau pasangan. Menurutnya persamaan itu terletak pada kapasitas dan kelayakan individu tersebut untuk mempin sebuah hubungan rumah tangga.

“Tentu kalau harapan kita, teman-teman memiliki wakil yang muda juga. Saya sering bilang kepada teman-teman milenial seperti halnya memilih istri, sama dengan memilih pemimpin. Ketika ada calon muda, tapi juga kapasitas harus bagus juga tidak jomplang, pasti akan memilih itu juga,” tutupnya. (sur/ano/yan)