Usai melantik Sekda Wawan, Bupati Situbondo Karna dalam sambutannya mengatakan, agar kepada Sekda yang baru dilantik dapat bertanggungjawab dan amanah dalam menjalani tugasnya. “Jabatan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Sekda harus mampu menjadi motivator dan mampu menterjemahkan visi-misi pemerintahan yang sekarang,” kata Bupati Karna.

Baca juga :

• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Permintaan Daging Sapi Meningkat, Pemkab Banyuwangi Lakukan Tes Cepat Standar ASUH

Lebih lanjut Bupati Situbondo dalam sambutannya meminta, kepada Dekda yang baru dilantik agar melakukan koordinasi dengan steacholder yang ada supaya program-program pembangunan berjalan lancar. “Saya berharap, ke depan Sekda mampu menangani berbagai persoalan atau maslah yang ada, sehingga kita mampu melaksanakan tugas dengan baik,” harapnya.

Tidak hanya itu yang disampaikan Bupati Karna, namun dirinya juga meminta kepada kepala OPD Pemkab Situbondo, untuk mampu melakukan inovasi dalam kegiatannya dan terus melakukaan koordinasi setiap akan melaksanakan kegiatan serta mampu mendukung berbagai program kerja yang sudah ada.

“Sekda juga harus mampu mengaplikasikan visi-misi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo saat ini. Yakni, mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berjaya, Berahlaq, Sejahtera, Adil dan Berdaya. Oleh karena itu, saya harap seluruh pimpinan OPD bisa mendukung kinerja sekda dengan baik. Sekarang, bukan saatnya ego sekstoral. OPD-OPD harus bersatu-padu dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” papar Bupati Situbondo. (her/sit)

“Dengan pelantikan ini merupakan langkah awal untuk berjuang sebagai wakil rakyat. Pekerjaan yang menanti dan harus segera diselesaikan adalah RAPBD 2020,” ujar Asmadi kepada memontum.com Kamis (3/10/2019) siang.

Politikus PDIP ini menjelaskan, sebelum menggelar rapat paripura RAPBD 2020. Pihaknya bersama anggota dewan terpilih Kota Batu masih akan menyelesaikan tata tertib (tatib) dewan.

Lebih lanjut, ia menerangkan dari tartib itulah nanti akan digunakan sebagai dasar untuk pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Untuk AKD meliputi Pimpinan, Banggar, Banmus, Komisi A, Komisi B, Komisi C, Bapemperda, dan BK.

“Untuk tatib kami targetkan tanggal 21 Oktober ini selesai. Kemudian hasilnya akan dikirim ke Biro Hukum Provinsi Jatim untuk mendapat review, telaah dan evaluasi. Barulah pembentukan AKD,” beber Asmadi.

Selain pembentukan tatib, AKD, dan RAPBD 2020. DPRD Kota Batu juga masih memiliki PR untuk menyelesaikan 11 Perda yang belum tuntas. Dengan sisa waktu menutup tahun 2019 yang hanya tiga bulan. Pihaknya menargetkan separuh dari Perda yang belum tuntas bisa diselesaikan.

Dalam rapat paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Batu masa jabatan 2019-2024 turut hadir Wali Kota Batu, Dra. Dewanti Rumpoko M.Si, Wawali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.Si, seluruh Kepala OPD Pemkot Batu. (bir/yan)

Ke-empat pimpinan DPRD Kabupaten Malang tersebut yakni Ketua DPRD Kabupaten Malang Periode 2019-2024 dari PDI Perjuangan, Didik Gatot Subroto.Sementara tiga lainnya, sebagai wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang masing-masing, Ir HM Kholiq dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Miskat SH MH dari Partai Golongan Karya dan Shodiqul Amin dari Partai NasDem.

Prosesi Pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang Periode 2019-2024. (sur)

Bupati Malang HM.Sanusi dalam sambutannya menyampaikan, dengan dilantiknya ke-empat Pimpinan definitif DPRD Kabupaten Malang ini, diharapkan bisa bersinergi antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

“Setelah dilantiknya pimpinan definitif DPRD Kabupaten Malang, diharapkan dapat saling bersinergi dengan Pemkab Malang, karena dewan dengan Bupati adalah satu kesatuan sebagai pelaksana pemerintahan daerah untuk bisa saling bersinergi guna menyelesaikan program-progam yang belum tercapai sebelumnya. Diantaranya adalah penurunan angka kemiskinan, stunting serta kesenjangan tenaga kerja dengan banyak pengangguran yang belum signifikan. Karena itulah, nantinya kami akan bersama-sama untuk menurunkannya,” ungkap HM Sanusi.

Sementara itu, Ketua definitif DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto mengantakan, dirinya akan langsung berkoordinasi dengan Pemkab Malang guna menyamakan konsep berfikir.

“Pertama yang akan diajak koordinasi adalah Bappeda, termasuk juga berdiskusi dengan Bappeda Provinsi Jatim atau Bappenas. Supaya ketika nantinya ada program nasional terkait pembangunan, bisa secepatnya disinergikan dengan baik,” ujarnya.

Selain itu,lanjut mantan Kades Tunjungtirto Singosari ini, pihaknya juga secepatnya akan menyelesaikan peraturan daerah (Perda) yang selama ini menjadi PR dan belum terselesaikan. Termasuk, meminta Sekretariat Dewan Kabupaten Malang menyelesaikan tata tertib dan alat kelengkapan dewan. Sekaligus penetapan Wakil Bupati Malang.

“Untuk pemilihan Calon wakil Bupati (Cawabup), hingga saat ini belum ada usulan nama calon secara tertulis yang disampaikan bupati ataupun Parpol pengusung,” jelasnya.

Tambah Didik, pihaknya memberi batasan waktu pengusulan 2 nama Cawabup sampai tanggal 2 Oktober.

“Akan kami beri batasan waktu pengusulan. Karena, jika dihitung 15 hari dari turunnya surat Gubernur Jatim, maka batas pengusulan calon Wabup terakhir pada tanggal 2 Oktober mendatang, dan dewan akan segera membentuk panitia pemilihan,” ulasnya.

Disinggung terkait usulan bupati untuk mengucurkan dana ekstra sebesar Rp 1,5 miliar untuk setiap desa, lanjut Didik bahwa itu merupakan program lama dari tiga dinas pekerjaan umum (PU). Yakni Bina Marga, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, serta Dinas Pengairan.

Pihak DPRD Kabupaten Malang, pastinya akan mendukung karena program itu adalah untuk pengentasan kemiskinan. Tetapi, pihaknya juga akan melakukan pengawasan secara terbuka.

“Intinya, supaya program bantuan dana ekstra tersebut, bisa bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak. Tetapi ketika nantinya dimanfaatkan untuk berpolitik, kami akan nenyetopnya,” pungkas Didik. (Sur/oso)

Rapat paripurna istimewa dipimpin Ketua sementara DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara,SE didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD, H.Mohammad Ali Machrus,S.HI. Dan dihadiri Bupati Banyuwangi,H.Abdullah Azwar Anas,M.Si, Ketua Pengadilan Negeri, Saiful Arif,SH.MH, Forpimda, Jajaran Kepala SKPD,Camat dan Lurah maupun Kades se Banyuwangi.

Sebelum pengambilan sumpah janji jabatan, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suprayogi,SH.MM membacakan petikan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.429/1241/011.2/2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi masa jabatan tahun 2019 -2024 tertanggal 16 September 2019.

“Menetapkan, kesatu meresmikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi masa jabatan tahun 2019 – 2024, I Made Cahyana Negara, SE dari PDI-Perjuangan sebagai ketua, H Muhammad Ali Machrus S.HI dari PKB sebagai Wakil Ketua, Michael Edy Hariyanto,SH dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua, Ruliyono,SH dari Partai Golongan Karya sebagai wakil ketua , “ ucap Suprayogi di hadapan rapat paripurna istimewa.

Usai pembacaan SK Gubernur Jawa Timur, selanjutnya pengambilan sumpah janji jabatan empat pimpinan DPRD Banyuwangi dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri, Saiful Arif SH MH.

“Bersediakah saudara mengucapkan sumpah janji, perlu saya ingatkan, bahwa sumpah janji ini, selain disaksikan diri sendiri dan oleh semua yang hadir ini. Yang paling utama bahwa sumpah janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, “ ucap Ketua PN Banyuwangi di hadapan empat pimpinan DPRD Banyuwangi masa jabatan 2019 -2024.

Setelah dilantik, Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara,SE mengajak seluruh anggota DPRD periode 2019 -2024 untuk berkerja lebih maksimal dan cepat menyesuaikan dengan kondisi dan prestasi yang telah dicapai kabupaten Banyuwangi, untuk melakukan percepatan pembangunan yang ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Momentumnya sekarang ini berbeda, kita harapkan teman-teman anggota dewan untuk menyesuaikan kinerja dengan kondisi yang telah dicapai Banyuwangi, “ ucap Made Cahyana.

Sementara Bupati Banyuwangi dalam sambutannya, berharap antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat berjalan harmonis dalam mensukseskan pembangunan Banyuwangi kedepan. Prestasi Kabupaten Banyuwangi yang telah diraih perlu dipertahankan dan ditingkatkan. (tut/oso)

“Alhamdulillah pengambilan sumpah jabatan berjalan lancar. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat Sidoarjo atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kami,” terang Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman, Jumat (20/9/2019) seusai Rapat Paripurna.

Usman mengungkapkan setelah empat pimpinan definitif diambil sumpah jabatan, maka pihaknya bakal langsung menggelar rapat bersama pimpinan 7 fraksi yang terbentuk. Hal ini untuk menyusun Alat Kelengkapan Dewan (AKD) agar bisa segera diselesaikan.

“Kami berupaya mempercepat pembentukan AKD. Kami targetkan yang selesai lebih awal adalah penyusunan Bamus dan Banggar. Ini agar pembahasan evaluasi PAK 2019 dapat segera terselesaikan dan diparipurnakan,” tegasnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menegaskan jika sidang paripurna ini merupakan hajatan bersama antara Pemkab dan DPRD Sidoarjo. Pihaknya berharap melahirkan kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan rakyat dan kepentingan masyarakat. Selain itu mendukung seluruh pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

“Ingat harus mendukung pembangunan. Saya tidak mau cari lawan, saya mau berteman. Karena antara Pemkab dan DPRD Sidoarjo sebagai mitra. Ingat dan harus diingat kita mitra,” kata Abah Ipul disambut tepuk tangan anggota dewan dan para undangan.

Selama ini, kata Abah Ipul antara Pemkab dan DPRD Sidoarjo memiliki kedudukan yang sejajar. Namun tugas dan fungsinya saja yang berbeda. Pihaknya meminta terjalin hubungan harmonis antara Pemkab dan DPRD Sidoarjo agar setiap program berjalan lancar.

“Karena dewan memiliki tiga tugas yang melekat. Yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan. Jadi tanggung jawabnya sama karena sama-sama menyusun Perda maupun menyusun APBD Sidoarjo,” tandasnya.

Sementara dalam sidang pembacaan 7 fraksi di DPRD Sidoarjo berjalan lancar. Diantaranya Ketua Fraksi PKB, Abdillah Nasih dan Sekretaris, Rizza Ali Faizin, Ketua Fraksi PDIP, Suyarno dan Sekretaris, Choirul Hidayat, Ketua Fraksi Gerindra, Anang Siswandoko dan Sekretaris, Bashor, Ketua Fraksi PAN PPP, Adhi Syamsetyo Djoko Lelono dan Sekretaris, Haris, Ketua Fraksi Golkar, Warih Andono dan Sekretaris, M Nizar, Ketua Fraksi PKS, Deny Haryanto dan Sekretaris, Atok Ashari serta Ketua Fraksi Nasdem Demokrat, Mochammad Sochib dan Sekretaris, Muhammad Agil Effendi.

Sementara salam Sidang Paripurna kali ini dihadiri 42 anggota DPRD Sidoarjo. Sebanyak 8 anggota dewan lainnya tidak menghadiri acara resmi ini. Wan/yan

Empat pimpinan DPRD Kota Tape –julukan Bondowoso- yang dilantik, terdiri dari ketua dan tiga wakil ketua. Yakni, H Ahmad Dhafir dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai ketua. Kemudian, tiga wakil ketua adalah Sinung Sudrajad dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), H Buchori Mun’im dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan H Supriyadi dari Partai Golongan Karya.

TANDA TANGAN: Empat pimpinan DPRD Bondowoso 2019-2024 menandatangani surat pengucapan sumpah/janji

Solikin, Sekretaris DPRD Bondowoso mengatakan, Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tentang pengangkatan pimpinan DPRD Bondowoso definitif periode 2019-2024 turun pada Senin (16/9/2019) lalu. Dari situ, Sekretariat DPRD melaporkan ke pimpinan DPRD Bondowoso dan menindaklanjuti SK Gubernur Jatim dengan menggelar

Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Bondowoso definitif. ”Oleh karena itu, Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Bondowoso periode 2019-2024 dilakukan hari ini (20/9/2019),” katanya.

H. Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Bondowoso periode 2019-2024 menjelaskan, dengan dilaksanakan Paripurna Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Bondowoso, ini maka pimpinan DPRD yang terdiri ketua dan tiga wakil ketua langsung bisa bekerja.

”Setelah resmi dilantik, selanjutnya pimpinan DPRD segera membahas dan menetapkan Pansus Tata Tertib (Tatib) DPRD Bondowoso, yang didalamnya akan mengatur pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), seperto komisi, banggar, banmus, badan kehormatan, dan bapemperda,” jelasnya.

Politisi senior PKB yang pernah tiga periode menjabat Ketua DPRD Bondowoso (2004-209, 2009-2014, dan 2014-2019) ini juga mengungkapkan, dirinya akan melaksanakan amanah masyarakat Bondowoso dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, akan memberikan kritik, saran, dan langkah lainnya pada berbagai program pembangunan yang digalakkan Pemkab Bondowoso untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau DPR melakukan kritikan terhadap kebijakan Pemkab Bondowoso bukan karena suka atau tidak suka. Tapi, karena tanggung jawab dan kewajiban melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemkab,” ungkapnya.

Rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah/jani pimpinan DPRD Bondowoso dihadiri seluruh anggota DPRD. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD sementara H.Ahmad Dhafir dan Wakil Ketua sementara M.Irsan M.Bachtiar. Setelah proses pelantikan dan pengambilan sumpah/janji yang dipimpin Ketua PN Bondowoso, I Wayan Eka, paripurna diambil alih empat pimpinan DPRD definitif. Yakni, Ketua H.Ahmad Dhafir serta tiga wakil ketua, Sinung Sudrajad, Buchori Mun/im, dan H. Supriyadi.

Hadir dalam rapat paripurna istimewa, ini Bupati KH. Salwa Arifin, Dandim 0822 Letkol Inf. Jadi, Wakapolres Bondowoso Kompol David Subagiyo, perwakilan Kejari, para kepala OPD pemkab, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah elemen masyarakat. Wakil Bupati H. Irwan Bachtiar Rahmat tidak hadir, karena masih dalam pemulihan sakit tekanan darah tinggi yang dialami. Bupati Salwa mengucapkan selamat kepada empat pimpinan DPRD yang resmi dilantik. Dia berharap pimpinan DPRD segera membentuk AKD. Karena, DPRD periode 2019-2024 segera membahas Raperda APBD Bondowoso 2020. (ido/yan)

Harapan ini seiring penetapan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Jember dalam rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Kabupaten Jember masa jabatan 2019 – 2024.

Pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Kabupaten Jember masa jabatan 2019 – 2024 berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Jember, Jumat (20/9/2019) siang.

Empat pimpinan dewan yang diambil sumpahnya yakni M Itqon Syauqi, STh.I, Dedi Dwi Setiawan, Achmad Halim SSos dan Drs Agus Sufyan. M. Itqon Syauqi sebagai Ketua. Sedang lainnya sebagai wakil ketua.

Bupati pun mengucapkan selamat dan sukses kepada empat orang pimpinan DPRD Kabupaten Jember yang sudah dilantik.

“Mudah-mudahan Allah selalu menjaga para pimpinan, dan dalam mengemban tugas dan amanahnya pimpinan dewan diberikan kemudahan,” doanya.

Sementara itu, M Itqon Syauqi menyampaikan, agenda DPRD Kabupaten Jember selanjutnya yakni membentuk alat kelengkapan dewan.

Alat kelengkapan tersebut Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Badan Kehormatan, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

“Dengan komitmen bersama, bahwa selama musyawarah dan mufakat itu bisa ditempuh, maka tidak akan menggunakan ilmu voting,” terangnya.

Itqon, panggilan akrabnya, menargetkan 1 – 2 minggu pembentukan alat kelengkapan dewan tersebut terbentuk.

“Dengan anggota dewan yang baru ini, mudah-mudahan kerja dewan bisa lancar, demi kemaslahatan masyarakat Jember,” harapnya. (yud/oso)

Namun, sosok figur calon kandidat yang memiliki potensi menduduki jabatan Wakil Bupati Malang tersebut akan diusulkan oleh 4 partai pengusung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Rendra Kresna dan HM Sanusi, periode 2016 -2021, yakni Partai NasDem, Golkar, Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Keempat partai tersebut saat ini memperoleh kursi dalam DPRD Kabupaten Malang, yakni untuk Golkar memperoleh 8 kursi, PKB 12 kursi, Nasdem 7 kursi, dan Demokrat 1 kursi.

Akan tetapi, jika dilihat dari perolehan kursi dalam Pilihan Legislatif 2019 lalu, partai PKB memiliki khans untuk mengajukannya, tetapi HM Sanusi yang saat ini menjabat sebagai Bupati Malang definitif merupakan politisi dari PKB. Selain PKB, partai Golkar dan NasDem juga memiliki khans dalam mengajukan kadernya untuk mengisi jabatan Wakil Bupati Malang.

Kresna Dewanata Phrosakh Anggota anggota DPR Ri periode 2019-2021 dari Partai Nasdem, saat dihubungi menyampaikan, untuk posisi Wakil Bupati Malang merupakan jatah partai Partai Nasional Demokrat (NasDem).

“Karena, jika ditilik dari surat rekomendasi serta tanggal yang dikeluarkan dalam Pilbup saat itu, maka, yang berhak secara politis untuk mengisi Wakil Bupati Malang dari NasDem,” ungkap pria yang akrab disapa Dewa ini.

Menurut Dewa, dalam pendaftaran tersebut, pasangan Rendra Kresna-Sanusi saat itu diusung oleh Partai Golkar, PKB, partai Nasdem, dan Partai Demokrat. Sedangkan partai pendukung yakni, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

“Waktu itu H Rendra Kresna berangkat dari Golkar, dan dipertengahan beliau berpindah ke NasDem. Sedangkan untuk PKB sudah ada Pak Sanusi. Jika dilihat dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Malang, NasDem yang berhak mengisi jabatan Wakil Bupati Malang,” pungkasnya.

Terpisah, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang, M Zuhdy Achmadi saat dihubungi beberapa waktu lalu menyampaikan, jika partai NasDem mengorbitkan dua nama yaitu Khoirul Anam, dan Moch Geng Wahyudi, pihaknya lebih memilih nama Moch Geng Wahyudi yang dinilai pantas untuk mengisi posisi sebagai Wakil Bupati Malang.

“Saat ini Kabupaten Malang memerlukan pemimpin birokrasi yang tegas dan loyal kepada partai. Maka, Moch Geng Wahyudi lah yang pantas mengisi jabatan Wakil Bupati Malang,” tandasnya. (Sur)

Demikian disampaikan Ketua DPRD Sementara, Itqon Syauqi usai rapat Paripurna Pembahasan Draff Rancangan Tata Tertib (Tatib), usulan masing-masing dari 7 Fraksi, yang dibawa pekan lalu.

Untuk dapat bekerja maksimal, kata Idqon DPRD harus punya AKD, seperti panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatip), Komisi-komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Kehormatan (BK) dan lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Definitif.

Saat ini dirinya sedang menunggu SK pimpinan definitif dari Gubernur Jawa Timur.

“Mudah-mudahan, secepatnya bisa turun, harapan kami pada hari Jumat maksimal Senin depan turun dan pimpinan dewan Definiti, bisa dilantik, ” kata ketua sementara asal Fraksi PKB ini.

Bukan hanya itu, pimpinan definitif juga bisa melantik seorang, anggota DPRD yang belum disumpah, yaitu Masyhuri, dari Partai keadilan Sejahtera.

“Jadi begitu krusialnya ya status definitif untuk pimpinan dewan ini, kalau belum definitif belum bisa berbuat apa-apa, ” akunya. (yud/oso)