“Kami atas nama DPRD Kabupaten Kediri, mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan dan semuanya yang hadir,” kata Ketua DPRD Murdi Hantoro.

Di tempat yang sama, H Sentot Jamaludin menambahkan bahwa untuk kegiatan hari Senin (08/09/2025) lusa, rekan-rekan dewan akan kembali normal bekerja seperti biasa. Hal ini, sesuai hasil pertemuan dan kesepakatan komisi.

Baca juga :

“Untuk agenda kegiatan bagi anggota, saya pastikan tidak ada yang tertunda. Sedangkan untuk rekan-rekan, akan berkantor di Gedung baru DPRD, yang berada terpisah dari kantor gedung lama,” ujarnya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kediri Raya, Bambang Iswahyoedhi, menambahkan bahwa dalam pelaksanaan itu, ada sebanyak 15 anggota PWI yang turut dilibatkan. Hal itu dilakukan, guna bersama-sama membantu agar roda pemerintahan bisa segera kembali normal. Terlebih, Kantor Pemkab maupun DPRD ini adalah milik rakyat. Sehingga, sudah sepatutnya turut memberikan perhatian. Dalam pelaksanaan itu, juga ada relawan dari Gus Durian Pare Kediri.

“Kami selaku Ketua PWI Kediri, mengucapkan terima kasih kepada rekan rekan PWI maupun relawan Gus Durian yang sudah meluangkan waktunya hadir untuk kerja bakti,” ujarnya. (pan/sit)

Adapun empat pejabat eselon II yang dilantik itu, sebelumnya menjabat non definitif atau Plt di tempatnya kini dilantik. Ke empat nama itu, yakni Prasetyani Arum Anggorowati, dari sebelumnya sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah dan Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Yetty Nurhayati dari sebelumnya Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) juga sekaligus Plt Kepala BKAD. Agus Widodo dari sebelumnya Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Daerah dan Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Serta, Yudhi Hindharto dari sebelumnya Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah dan Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang.

Dengan dilantiknya empat pejabat eselon II itu, maka tersisa tujuh posisi penting di Pemkab Malang, yang masih diisi pejabat non definitif. Diantaranya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Direktur RSUD Kanjuruhan. Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Khusus tiga nama pertama, sebelumnya sudah melaksanakan seleksi terbuka (Selter) dan memunculkan tiga nama terbaik. Namun, tidak diteruskan sehingga hanya memunculkan empat nama yang menerima rekomendasi.

Baca juga :

Bupati Sanusi dalam sambutannya menyampaikan bahwa semua jabatan yang kosong, khususnya eselon II, akan secepatnya diisi. Pj Sekda sementara sudah turun, sehingga penataan jabatan eselon II atau kepala dinas, akan mulai dilakukan.

“Semua jabatan kosong di 2025 ini, targetnya harus terisi. Dan, semua harus mendapat persetujuan Kemendagri,” kata Bupati Sanusi.

Selain mengenai jabatan eselon II yang kosong, dalam kesempatan itu dirinya juga berharap agar kinerja terus ditingkatkan. Sehingga, tetap memberikan layanan secara maksimal.

Pj Sekda Kabupaten Malang, Nurcahyo, dalam kesempatan itu menambahkan bahwa untuk posisi jabatan dinas yang masih kosong, secepatnya nanti akan diisi. Terlebih, dalam perjalanannya nanti sudah enam bulan masa pelantikan. Sehingga, bisa mengisi secara langsung beberapa posisi yang masih kosong atau Plt.

“Jadi yang dilantik sekarang, itu sebelumnya sudah melalui proses izin dari Mendagri hingga Gubernur. Begitu juga, nantinya yang akan dilakukan setelah enam bulan masa pelantikan bupati dan wakil bupati. Sehingga, ke depan untuk pengisian jabatan bisa langsung dilakukan. Meskipun, sesuai tahapannya juga ada seleksi terbuka (Selter),” ujarnya. (sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kunjungan ke para mantan pemimpin daerah itu penting dilakukan, sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya. Sekaligus, tentunya untuk mempererat kolaborasi lintas periode kepemimpinan Wali kota.

“Hari ini, hari ketiga kami melakukan silaturahmi. Saya yakin dengan beliau, karena pernah memimpin Kota Malang dan ada banyak hal yang harus kita diskusikan serta kolaborasikan,” kata Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Sementara itu, Wali Kota Malang periode 2018-2023, Sutiaji, menyambut baik kehadiran jajaran Pemkot Malang. Dirinya menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan antar periode pemerintahan, sebab menurutnya keberhasilan hari ini tak lepas dari fondasi yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya.

“Kuncinya adalah menghormati dan menghargai. Siapapun kepala daerah lama, sangat berjasa. Waktu saya memimpin seandainya bagus, karena ada Abah Anton. Abah Anton bagus, karena Pak Peni, Pak Peni bagus karena Pak Suyitno dan seterusnya,” kata Sutiaji.

Lebih lanjut dirinya juga memberikan pesan kepada jajaran OPD, untuk menjaga loyalitas dan kekompakan serta tidak memunculkan sekat antara kepemimpinan lama dan baru. Menurutnya, ASN harus tetap netral dan profesional tanpa membawa kepentingan masa lalu.

“Kepada Pak Wahyu, saya tidak pesan secara khusus, karena saya tidak menggurui. Saya hanya pesan kepada perangkat daerah yang pernah menjadi anak buah saya, beri informasi yang seobyektif mungkin, jangan sampai mengada-ada dan supaya menjaga kekompakan,” terang Sutiaji. (pro/rsy/sit)

Pimpinan Rapat Banggar DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan bahwa banyak permasalahan yang diangkat oleh masing-masing komisi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar. “Hari ini kita melaksanakan rapat bersama para pimpinan komisi, dimana masing-masing komisi menyampaikan laporan yang berhubungan langsung dengan penganggaran untuk tahun depan. Salah satu isu utama yang disampaikan Komisi I, adalah anggaran untuk Inspektorat, yang masih belum terpenuhi. Karena untuk memenuhi ketentuan, ada aturan sebesar 0,75 persen dari total APBD,” katanya saat dikonfirmasi seusai rapat, Selasa (19/11/2024) tadi.

Kemudian, tambahnya, ada laporan dari Komisi III yang mengangkat isu penting terkait peningkatan anggaran untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Komisi III berharap, dengan adanya tambahan anggaran untuk mendukung peningkatan layanan di DPMPTSP, yang bertujuan agar proses perizinan dan administrasi di Trenggalek dapat lebih cepat dan efisien.

“Komisi ini berharap adanya tambahan anggaran untuk mendukung peningkatan layanan PTSP, agar proses perizinan dan administrasi di Trenggalek dapat lebih efisien dan cepat,” imbuh Doding.

Lalu, Komisi IV menyampaikan perkembangan positif terkait anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soedomo. Menurut laporan, terjadi peningkatan signifikan pada anggaran RSUD, yang semula sebesar Rp 140 miliar rupiah menjadi Rp 147 miliar rupiah. Peningkatan ini diharapkan dapat terus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

“Alhamdulillah, progresnya bagus. bisa meningkatkan pendapatan daerah. Puskesmas juga menunjukkan perkembangan signifikan karena semuanya sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD,” tegasnya.

Baca juga :

Selain itu, RSUD Panggul juga mengalami perkembangan pesat. Rumah sakit ini diproyeksikan dapat menyumbang pendapatan sekitar Rp 2 miliar untuk kas daerah pada tahun mendatang.

Namun, meskipun ada kemajuan di beberapa sektor, Banggar DPRD juga menyoroti permasalahan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan.

“Saat ini, anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan jalan pada tahun ini mencapai sekitar Rp 41 miliar. Namun, untuk menyelesaikan seluruh masalah jalan rusak, kita membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar, yakni sekitar Rp 250 miliar,” kata Doding.

Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, dari total panjang jalan di Trenggalek, sekitar 72 persen sudah dalam kondisi baik. Namun sekitar 23 persen masih memerlukan perbaikan. Meskipun anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi, Doding berharap adanya rasionalisasi anggaran yang dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk perbaikan jalan.

“Jika kita bisa menyediakan anggaran sekitar Rp 250 miliar, maka seluruh jalan di Trenggalek dapat diperbaiki. Namun, kita harus realistis dengan kondisi anggaran yang ada, terutama karena banyak dana yang tersedot untuk penganggaran kegiatan lain, seperti tenaga P3K,” tuturnya.

Doding menambahkan, bahwa jika rasionalisasi anggaran bisa dilakukan, diharapkan ada tambahan anggaran sekitar Rp 70 miliar setiap tahunnya untuk sektor perbaikan jalan. Dengan demikian, masalah jalan rusak di Kabupaten Trenggalek bisa terselesaikan dalam waktu tiga tahun ke depan.

“Jika anggaran tambahan itu bisa tercapai, maka dalam waktu tiga tahun ke depan masalah jalan rusak di Trenggalek bisa selesai,” papar Doding. (mil/sit)

Kepala BKD Kabupaten Lumajang, Ari Murcono, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi tersebut terbagi dalam dua gelombang. Yakni, dengan 13 peserta pada hari pertama dan 15 peserta di hari kedua.

Dirinya juga menekankan, bahwa seleksi tersebut tidak hanya menguji kompetensi teknis, tetapi juga menilai aspek manajerial dan kemampuan sosial kultural para calon pejabat, aspek-aspek yang ia anggap krusial dalam mendukung sinergi dan kolaborasi antar lembaga. “Dari hasil Seleksi Administrasi JPT Pratama, terpilih 28 peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahap seleksi kompetensi ini, yang terbagi menjadi dua gelombang. Harapan kami, seleksi ini mampu menghasilkan calon-calon kepala perangkat daerah yang tidak hanya memiliki integritas dan kompetensi, tetapi juga mampu menggerakkan perubahan dan kemajuan bagi Kabupaten Lumajang,” jelasnya.

Baca juga :

Ari menambahkan, bahwa BKD Kabupaten Lumajang berharap seluruh proses tersebut bisa mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel serta inovatif. Tahapan seleksi tersebut, menjadi bagian penting dalam menyiapkan pimpinan yang mampu merespons tantangan pembangunan dengan cepat dan cerdas.

“Diharapkan, calon kepala perangkat daerah terpilih nanti mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lumajang secara berkelanjutan,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Dalam pelantikan itu, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Ayun Kristiyanto, memimpin jalannya pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Malang. Adapun nama-nama pimpinan DPRD yang dilantik, yakni Ketua DPRD, Darmadi dari PDI-Perjuangan, Wakil Ketua 1, Kholik dari PKB, Wakil Ketua 2, Alayk Mubarrok dari Gerindra dan Wakil Ketua 3, Sudarman dari Golkar.

Plt Bupati Didik dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada pimpinan DPRD yang baru dilantik. Disampaikan pula, bahwa ikrar sumpah tidak hanya menjadi janji kepada diri sendiri, tetapi lebih dari itu, yakni merupakan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat Kabupaten Malang.

“Semoga saudara-saudara dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, integritas dan komitmen yang tinggi dalam mengemban tugas untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Plt Bupati Didik.

Dalam kesempatan sama, Plt Bupati Didik juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para unsur pimpinan DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2019-2024. “Semoga pengabdian dan dedikasi saudara sekalian sepanjang menjalankan tugas, dihitung sebagai amal soleh yang menjadi bekal kebaikan di akhirat nanti,” tambahnya.

Baca juga :

Masih menurut Pj Bupati, bahwa sejauh ini keberhasilan pembangunan di Kabupaten Malang, tidak lepas dari sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai mitra kerja. Untuk itu, dirinya berharap agar para pimpinan DPRD yang baru, dapat terus menjalin kerja sama yang harmonis dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Kita semua memiliki tugas yang sama untuk membangun Kabupaten Malang, yang lebih maju, lebih sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Kami juga menyadari bahwa tantangan yang dihadapi ke depan tidaklah ringan. Tuntutan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur yang merata semakin tinggi. Oleh karena itu, saya berharap para pimpinan DPRD yang baru dapat menjalankan perannya sebagai representasi masyarakat dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil,” ujar Plt Bupati Didik.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang sementara, Darmadi, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD atas dukungan selama ini. Sehingga, dapat menyelesaikan tugas sebagai pimpinan sementara dalam memimpin rapat-rapat DPRD. Termasuk, memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi serta memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD sampai pada tugas terakhir yaitu memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

“Pada kesempatan ini pula, atas nama pimpinan sementara kami mengucapkan selamat dan sukses kepada pimpinan DPRD definitif masa jabatan tahun 2024-2029, yang melaksanakan pengucapan sumpah atau janji. Semoga, para pimpinan baru senantiasa diberikan kekuatan, keteguhan serta amanah dalam menjalankan tugas selama 5 (lima) tahun ke depan dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi, dapat menjaga demokrasi dan menjunjung tinggi konstitusi serta terus bekerja demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” kata Darmadi.

Ditambahkannya, dirinya yakin dan percaya dengan kepemimpinan yang baru nanti, akan membawa perubahan yang positif dan berkembang. Serta, membawa kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Malang. (sit/adv)

Dalam amanat yang disampaikan, Pjs Bupati Dyah bersyukur bisa memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2024. Tepat di hari ini, Indonesia memperingati peristiwa penting dalam sejarah bangsa, yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928. Peristiwa yang menggambarkan kekuatan dan tekad pemuda untuk bersatu di tengah keragaman demi memerdekakan Bangsa Indonesia.

“Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda 1928, ini harus selalu didengungkan berkali-kali di setiap waktu, untuk menguatkan kesadaran dan karakter Bangsa Indonesia dalam menghadapi pelbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat, yang bisa menjadikan kekuatan bangsa terdegradasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia. Tentunya, untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari,” kata Pjs Bupati Trenggalek, Senin (28/10/2024) tadi.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan kembali semangat Sumpah Pemuda di tahun 1928, untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia. Utamanya dalam menghadapi berbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat.

“Harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional Indonesia adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan,” imbuhnya.

Baca juga :

Wanita yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas PMPTSP, menyampaikan tentang momentum Sumpah Pemuda pada 2024 yang berbarengan dengan masa transisi pemerintah baru. Pemuda tentu harus mengambil peran dalam mewujudkan target pembangunan jangka menengah. Sehingga, menjadi landasan untuk mewujudkan target pembangunan jangka panjang, yakni Indonesia Emas 2045.

“Momentum ini merupakan kesempatan bagi Bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik posisi pemuda dalam subjek maupun objek pembangunan,” tambah Pjs Bupati Dyah.

Dirinya lantas menerangkan soal peran pemuda sebagai subjek pembangunan. Di mana, sebagian pemuda Indonesia aktif di berbagai sektor pembangunan, salah satunya agenda Sustainable Development Goals (SDGs), yang merupakan agenda Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kemudian, sebagai objek, tentunya pemuda masih membutuhkan layanan pemberdayaan hingga kebijakan yang pro.

“Harapan pada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional adalah tepat adanya. Karena pada hakikatnya, pemuda adalah pemilik masa depan,” jelasnya.

Dalam momentum peringatan Sumpah Pemuda ini, dirinya juga mengajak generasi muda bersama melakukan berbagai langkah untuk mengembangkan potensi, mendorong kreativitas maupun inovasi. Termasuk, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan Indonesia, sesuai dengan kompetensi dan passion masing-masing. Serta, memperbaiki kepedulian kepada pemuda Indonesia melalui perbaikan pelayanan, tata-kelola pelayanan kepemudaan dan dukungan sumber daya.

“Hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik yang tercermin dengan kenaikan Indeks Pembangunan Pemuda,” papar Pjs Bupati Trenggalek. (mil/sit)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa pihaknya juga telah melakukan komunikasi intensif terkait dengan APBD 2025. Baik itu secara formal maupun non-formal dan dalam berbagai forum pertemuan.

“Kami sudah mempersiapkan APBD dan melakukan komunikasi di berbagai pertemuan sebelumnya. Namun, dengan pelantikan pimpinan DPRD yang baru, beberapa program strategis mungkin perlu diintegrasikan ke dalam dokumen APBD. Setelah ini, kami akan segera mendiskusikannya dengan pimpinan DPRD periode 2024-2029 yang baru saja dilantik,” kata Pj Wali Kota Iwan, Jumat (25/10/2024) tadi.

Secara khusus, menurut Pj Wali Kota Iwan, berbagai strategi sudah disiapkan. Hanya saja, tinggal mengkomunikasikan dan mengeksekusi dengan pimpinan DPRD yang baru.

Baca juga :

“Strategi sudah disiapkan, tinggal menyesuaikan dan mengeksekusi program-program yang mungkin perlu disinkronkan dan disinergikan dengan pimpinan DPRD yang baru,” tambahnya.

Terkait dengan prioritas pembangunan 2025, Iwan menjelaskan bahwa seluruh rencana telah disusun dalam dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang.

“Kota Malang sebagai kota industri, jasa dan pendidikan, ini memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Salah satu prioritas yang akan dimasukkan dalam APBD 2025, yakni mengenai penanganan parkir di Kawasan Kayutangan Heritage. Pj Wali Kota Iwan menilai, jika kawasan tersebut merupakan pusat wisata dan perdagangan di Kota Malang.

“Penanganan parkir di Kayutangan sudah menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2025, sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Iwan, itu berharap dengan adanya kepemimpinan DPRD yang baru, nantinya dapat mengemban amanah dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi. “Melalui pengambilan sumpah dan janji ini, para pimpinan DPRD diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” kata Pj Wali Kota Iwan.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD Kota Malang sebagai lembaga perwakilan rakyat dan Pemerintah Kota Malang sebagai mitra yang sejajar. “Sebagai bagian integral dari pemerintahan daerah, DPRD dan eksekutif memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut, menurutnya dengan adanya kerja sama yang erat antara DPRD Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang, menjadi kunci utama dalam mendorong tercapainya program-program pembangunan berkelanjutan. Sehingga, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Malang.

“Dengan bersinergi tentu akan memperkuat pondasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat kemajuan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menangani berbagai isu strategis yang dihadapi Kota Malang,” lanjutnya.

Diakhir, mengutip amanat dari Menteri Dalam Negeri terkait peran DPRD, Iwan berharap agar DPRD Kota Malang dapat memberikan dukungan, saran dan kritik konstruktif terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

“Dengan sinergi ini, kita bisa bersama-sama mewujudkan visi menjadikan Kota Malang sebagai kota yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berdaya saing tinggi,” imbuh Iwan. (rsy/sit)