Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa pembongkaran itu dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk membatasi waktu relokasi yang sebelumnya telah disepakati bersama para pedagang. “Kami beri kesempatan satu minggu bagi pedagang yang masih berada di pinggir jalan untuk pindah ke dalam. Ini bukti bahwa Pemkot Malang serius dan tidak main-main,” ujar Wali Kota Wahyu.

Relokasi pedagang nantinya dilakukan secara bertahap. Ada sekitar 1200 pedagang lama yang akan tertampung dalam skema relokasi tersebut, tanpa adanya penambahan pedagang baru.

“Memang pemindahan lapak di tempat relokasi itu dilakukan secara swadaya oleh pedagang. Jadi nanti pedagang di sisi luar itu masuk lebih dulu ke area relokasi, kemudian disusul pedagang di bagian tengah, setelah fasilitas meja dan petak dagang selesai disiapkan,” katanya.

Baca juga :

Menurutnya, percepatan relokasi tidak dapat ditunda karena proyek pembangunan infrastruktur melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 14,9 miliar segera dimulai. “Kalau dalam satu minggu ini belum pindah, pemerintah nanti yang akan membantu memindahkan. Karena pembangunan dari DAK sudah masuk proses,” tegasnya.

Dana dari APBN tersebut akan digunakan untuk pembangunan dua jalur jalan kembar menuju jembatan pasar, pembangunan median jalan, serta perbaikan akses jalan yang selama ini rusak dan dikeluhkan masyarakat.

Sementara itu, salah satu pedagang Pasar Induk Gadang, Kiptiyah, mengaku siap menempati lokasi relokasi sementara. Pedagang pracangan yang telah berjualan lebih dari tiga dekade itu mengatakan dirinya mulai menyiapkan lapak baru secara mandiri.

“Ini tempat sementara, jadi bangun sendiri pakai kayu dan galvalum supaya barang aman. Besok rencananya sudah mulai jualan di sini,” imbuh warga asli Gadang tersebut. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa pemindahan pedagang di tepi jalan utama harus dipastikan tuntas. Karena, hal itu menjadi syarat pencairan proyek yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Proses lelang pembangunan baru bisa dilakukan setelah lokasi benar-benar bersih. Kalau lahannya sudah clear dan pedagang sudah pindah semua, baru proses pelelangan bisa dimulai,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa Pemkot Malang akan membangun jalan kembar dengan median yang terhubung langsung ke dua jembatan di kawasan tersebut. Untuk desainnya, juga akan direvisi dengan menambahkan pagar atau tembok di median, sesuai masukan pedagang.

Baca juga :

“Itu dilakukan untuk mencegah penyeberangan liar dan aktivitas jual beli langsung di tepi jalan yang berpotensi menghambat arus lalu lintas. Untuk nilainya Rp 14,95 miliar, yang mencakup median dan sirip-siripnya,” tambahnya.

Selain itu, akan disediakan jalur pejalan kaki sekitar 1,5 meter di belakang pagar sebagai area transaksi agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu kendaraan. “Mudah-mudahan nanti untuk pembangunan jalannya itu bisa termasuk juga selain median, juga ada pagar temboknya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa progres kesiapan lokasi pemindahan pedagang sudah mencapai 50 hingga 60 persen. Dipastikan pedagang dapat pindah ke lokasi tersebut H+7 Lebaran Idul Fitri.

“Sudah sekitar 50 persen sampai 60 persen lah. Setelah lebaran nanti mereka dipastikan pindah. Karena itu menjadi atensi prioritas pembangunan jalan dan jembatan yang sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Mudah-mudahan setelah tahun 2026 ini sudah bisa difungsikan kembali secara normal,” imbuh Eko. (rsy/sit)

“Saya tidak tahu, kalau ternyata mahasiswa hanya bisa mengurus pindah pilih di periode pertama H-30 Pemilu atau terakhir 15 Januari 2024 lalu. Saat itu, saya tidak sempat mengurus pindah pilih akibat disibukkan oleh pekerjaan,” ujar Ristiana.

Disamping sebagai mahasiswa, Ristiana yang ternyata juga seorang pekerja, meskipun hanya melalui online dengan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, pun berusaha mencoba pindah pilih. Karenanya, mencoba turut antre untuk menanyakan statusnya apakah bisa pindah pilih.

“Karena saat ini saya juga sebagai pekerja, maka saya mencoba mengurus dari pekerjaan (status, red) dahulu. Karena di awal, itu juga sempat bingung mengurusnya apakah ke KPU atau kelurahan. Akhirnya saya coba ke sini (Kantor KPU, red) sekarang dan baru tahu kalau sekarang hanya untuk yang bekerja. Kalau (nantinya, red) tidak bisa, ya sudah saya tidak milih,” katanya.

Baca juga :

Sementara itu, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Malang, Nur Zaini Wikan Utomo, menjelaskan jika untuk mengurus pindah pilih memang terdapat dua periode. Periode pertama dilaksanakan pada H-30 Pemilu yakni pada 22 Juni 2023 sampai 15 Januari 2024. Sedangkan, di periode kedua ialah H-7 Pemilu hingga 7 Februari 2024.

“Pada periode kedua ini, hanya berlaku untuk masyarakat yang bertugas di Kota Malang. Seperti, menjalani rawat inap, tertimpa bencana alam dan menjadi tahanan di rutan atau Lapas. Kalau mahasiswa, bisa mengurus pindah pilih tapi hanya sampai 15 Januari 2024,” terang Zaini.

Untuk persyaratan khusus bagi pemohon yang bekerja di Kota Malang, itu sesuai dengan ketentuan. Seperti, pemohon harus menyertakan surat tugas yang ditandatangani langsung oleh pimpinan instansi. Namun, dalam surat tugas tersebut harus menyatakan bahwa pemohon sedang bertugas di Kota Malang pada tanggal 14 Februari 2024.

“Bagi pekerja yang mengurus pindah pilih saat ini, tetap bisa dengan keterangan pada 14 Februari 2024, sedang melaksanakan tugas di Kota Malang. Kalau tidak ada keterangan, maka tidak bisa dicantumkan karena aturannya bersifat nasional. Pemaknaan bekerja dengan bertugas itu berbeda,” imbuhnya. (rsy/sit)

Komisioner KPU Trenggalek Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Rendatin), Muhammad Indra Setiawan, mengatakan bahwa sejauh ini jumlah DPTb masih berjalan dinamis. “Saat ini di Trenggalek angka atau jumlah DPTb masih terus bergerak. Mulai dari sembilan kategori yang sudah ditutup sejak 15 Januari lalu hingga 7 Februari besok untuk empat kategori lainnya. Terlebih, akhir-akhir ini kita intens melakukan jemput bola yakni pelayanan bagi calon pemilih pindahan di Rumah Tahanan (Rutan) kelas IIB Trenggalek,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (03/02/2024) tadi.

Dijelaskan Indra, empat kategori yang dimaksud adalah pekerja yang bekerja di tempat lain, pemilih yang dirawat dan pendampingnya, tahanan rutan atau Lapas dan korban yang tertimpa bencana alam.

Sesuai surat dinas yang diterima dari KPU RI, menyebutkan semua kepengurusan data pemilih pindahan tidak boleh diurus secara kolektif, namun harus secara individu. “Maka strategi kami dalam pelayanan ini adalah bekerja sama dengan pihak Rutan untuk mengumpulkan semua tahanan dan napi dalam satu tempat agar bisa dilayani satu per satu. Sejauh ini, antara pemilih keluar dengan pemilih masuk tidak imbang. Artinya, KPU telah menetapkan 419 orang diantaranya 114 pemilih keluar dan pemilih pindahan baru sekitar 200an,” terang Indra.

Yang menjadi persoalan, dari 200an pemilih pindahan baru ini yang bisa menyetorkan KTP elektronik hanya sekitar 113 orang saja. Hal itu tentu menjadi kendala yang dialami KPU Trenggalek, karena yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan e-KTP ataupun KK yang dimiliki.

“Total mereka yang tidak bisa menunjukkan kartu identitas baik e-KTP, foto maupun KK ini kurang lebih 95 orang,” imbuhnya.

Baca juga :

Masih kata Indra, salah satu alur yang harus dilakukan pemilih pindahan adalah menunjukkan kartu identitas dalam hal ini e-KTP. Kalaupun tidak bisa menunjukkan e-KTP, setidaknya ada kartu identitas lain yang bisa mengetahui Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih dalam hal ini KK.

Dari NIK tersebut, KPU akan mengecek melalui portal cek DPT online. Sepanjang yang bersangkutan terdaftar di DPT online sesuai TPSnya, itu masih bisa dilayani ditambah bukti dukung surat dari Kepala Rutan maupun Lapas.

“Yang menjadi persoalan, ada tugas di kita adalah memastikan orang tersebut memiliki dokumen administrasi kependudukan itu. Dan jika dalam batas waktu yang ditentukan 95 orang di Rutan tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen administrasi kependudukan, maka besar kemungkinan mereka tidak bisa mengikuti jalannya pemilu tahun 2024 ini,” ujar Indra.

Sekali lagi, KPU memiliki keterbatasan layanan jika pemilih tidak bisa menyertakan dokumen administrasi kependudukan. Selain itu juga soal kuota yang ada di Rutan itu sendiri, yang mana kaitannya dengan logistik.

“Jadi surat suara yang kita cetak itu sesuai kebutuhan DPT plus 2 persen surat suara cadangan. Diluar itu, strategi yang kita pakai adalah menggunakan TPS reguler yang ada diluar Rutan,” paparnya.

Perlu diketahui, kebutuhan TPS di Rutan Kelas IIB Trenggalek ada 2. Diantaranya TPS 901 dan 902 dengan total pemilih awal atau yang sudah ditetapkan sebanyak 419. Dari total tersebut, sampai hari ini sudah keluar sebanyak 114. Meski begitu dari informasi yang diterima, kemungkinan akan ada tambahan lagi sekitar 4 sampai 5 orang. (mil/sit)

Ketua Musem Musik Indonesia, Ratna Sakti Wulandari, mengatakan jika hal itu dilakukan karena koleksi tersebut akan dipindahkan dan menempati tempat baru, tepatnya di Museum Mpu Purwa yang berlokasi di Perum Griya Santa, Jalan Soekarno Hatta, Kota Malang. “Karena gedung yang kami tempati saat ini (Gedung Kesenian Gajayana), itu sedang dilakukan perbaikan dan mau dikembalikan fungsinya murni untuk gedung pertunjukan,” kata Ratna.

Dalam melakukan pengemasan koleksi tersebut, ujarnya, dilakukan dengan sangat hati-hati. Yaitu, tiap koleksi dikemas sesuai dengan kategori masing masing dalam tiap kardus. Dari sekian banyak koleksi, ada sejumlah item yang dikemas dengan perlakuan khusus.

“Misalnya kaset musik Amerika, dijadikan satu sesuai dengan lemarinya. Begitu juga dengan piringan hitam musik Eropa, akan dijadikan satu sesuai lemarinya. Sehingga nantinya memudahkan ketika pembongkaran. Kemudian, instrumen tradisi kita pakai bubble wrap, setelah itu kita taruh dus supaya tidak rusak karena guncangan. Sayang kalau pinggirannya rompal,” jelasnya.

Baca juga :

Kemudian, pihaknya juga menargetkan jika pengemasan dan pemindahan koleksi tersebut bisa selesai pada 01 November 2023 mendatang. Sehingga, semua koleksi yang ada di Gedung Kesenian Gajayana sudah dipastikan tidak ada (kosong).

“Kita akan pindah permanen ke Museum Mpu Purwa. Jadi kita akan merubah semua informasi MMI di website, sosmed, bahwa kita pindah kesana (MPU Purwa), tugas kita untuk mensosialisasikan dan memberitahu kepindahan kita kepada stakeholder. Kita marketingkan lagi lah. Insya Allah disana mencukupi,” tuturnya.

Lebih lanjut Ratna memperkirakan, Museum Musik Indonesia bisa kembali beroperasi pada akhir tahun 2023, di mana soft launching lokasi baru diharapkan bisa terlaksana pada awal tahun depan. Untuk proses yang dianggap lama, yakni dalam faktor estetika dan tertib administrasi. Terlepas dari itu, dengan kepindahan ke lokasi baru, Ratna berharap kiprah Museum Musik Indonesia bisa lebih baik lagi.

“Karena disana mungkin lebih dekat dengan pusat kota, pengunjung akan lebih banyak. Akses lebih mudah dan kolaborasi dengan MPU Purwa lebih banyak. Kita juga sosialisasinya lebih mudah, sehingga kita berharap bisa lebih baik,” imbuhnya. (rsy/sit)

Koordinator Zona Pedagang Emas, Gatot Irwandi, mengatakan bahwa undian semua pedagang emas sebanyak 70 pedagang, sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Sehingga, tinggal menunggu informasi resmi selanjutnya dari Pemkot Batu, terkait kapan nantinya sudah mulai pindah atau penempatan.

“Kami masih menunggu informasi resmi, kapan untuk pindahnya ke Pasar Induk Among Tani. Karena, semua sudah dilalui oleh para pedagang. Salah satunya, seperti undian penempatan kios,” terangnya, Kamis (07/09/2023) tadi.

Informasi tersebut, ujarnya, kini sangat ditunggu oleh para pedagang, terutama yang sudah melakukan pengundian. Harapannya, tentu segera diinformasikan dan bisa segera bersiap-siap untuk memindahkan barang.

Baca juga:

“Ya, tentunya bila nanti Pemkot Batu memberikan informasi perpindahan, supaya tidak mendadak. Sehingga, ada kesempatan untuk siap-siap dengan mencicil barang yang mau diangkut ke tempat yang baru,” tuturnya.

Mengenai retribusi setelah menempati Pasar Induk Among Tani, Gatot menambahkan, sudah wajar bila nanti tarikan restribusi lebih tinggi daripada saat menempati pasar yang lama dahulu. Ini dikarenakan, tempat yang baru tersebut semua fasilitas sudah tercukupi. Antara lain listrik, air juga tempat yang nyaman. Selain itu, juga kebersihan dan keamanan sudah ada yang bertanggungjawab.

“Kalau nanti para pedagang sudah pindah ke Pasar Induk Among Tani, harapan kita yaitu Pemkot Batu membantu soal pemasaran supaya pasar menjadi ramai. Selain akses bus pariwisata yang diarahkan untuk berbelanja, juga ada program misalnya ASN di hari tertentu diwajibkan belanja di Pasar Induk Among Tani. Selain itu, disediakan papan informasi elektronik terkait harga pasar serta membantu para pedagang lewat penjualan online,” jelasnya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Batu, Eko Suhartono, dikonfirmasi terpisah membenarkan bahwa semua tahapan undian sudah dilakukan para pedagang.

Dan, mengenai kapan pindahnya pedagang ke Pasar Induk Among Tani, segera diinformasikan lebih lanjut. “Memang benar, undian penempatan kios yang dilalui pedagang sudah selesai. Sekarang, fokus Pedagang Kaki Lima (PKL). Kapan pindahnya, nanti kita beritahukan selanjutnya,” paparnya. (put/sit)

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengatakan bahwa pengolahan sampah di TPA Tlekung, tidak terlepas dari mesin. Salah satunya, yaitu pirolisis. Karenanya, ketika mesin itu tiba-tiba dikeluarkan dari TPA Tlekung, tentunya bagaimana pengolahan sampah yang menumpuk di lokasi.

“Lho, mesin pirolisis sudah dikeluarkan dari TPA Tlekung. Kapan itu? Kami tidak mengetahuinya,” terangnya, Kamis (31/08/2023) tadi.

Terkait langkah DLH, Asmadi pun menyampaikan, tentunya harus dikoordinasikan. Karena, DLH hingga tadi tidak memberikan informasi secara resmi terkait mesin yang digunakan untuk mengolah sampah.

Baca juga:

“Secepatnya, minggu depan awal September 2023, akan kita panggil DLH untuk klarifikasi,” ujarnya.

Asmadi menambahkan, DLH harusnya transparan dalam pengolahan. Ini dikarenakan, kondisi Kota Batu saat ini sedang konsentrasi mengurus sampah supaya terkelola dengan baik.

“Saya berharap, ada keterbukaan dalam permasalahan sampah di Kota Batu. Saya tidak mau, ujung-ujungnya terjerat masalah uang,” jelasnya.

Lebih dari itu, tambahnya, mengenai anggaran untuk TPS3R di setiap desa dan kelurahan, yang dianggarkan Rp 9 miliar. Sedangkan, anggaran penanganan percepatan permasalahan TPA Tlekung atau selama pelaksanaan kemarin, sudah muncul angka Rp 2,4 miliar.

“Seperti ini, yang jelas DLH harus memberikan klarifikasi,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, menjelang penutupan TPA Tlekung di Kecamatan Junrejo per 30 Agustus kemarin, mesin pirolisis kapasitas kecil atau 30 sampai 50 ton, diketahui telah berpindah di Halaman Kantor Balai Desa Pendem. Menurut pihak penerima kerja sama dengan DLH, disampaikan bahwa kerja sama sudah habis di Mei 2023. Sementara DLH, menyampaikan jika mesin itu akan digunakan untuk pengolahan. (put/sit)

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan jika penukaran tabung gas tersebut merupakan langkah awal bagi masyarakat dan para ASN di lingkungan Kota Malang, yang masih menggunakan tabung gas subsidi untuk berganti menjadi tabung gas non subsidi. “Ini sebagai langkah awal kami dan ini memberikan pemahaman yang positif kepada mereka dengan menggunakan tabung gas LPG dari subsidi menjadi tidak subsidi,” kata Eko.

Ditambahkannya, jika penukaran tabung gas tersebut nantinya akan terus dilakukan di seluruh Kota Malang. Terlebih, pada tempat-tempat keramaian. Sehingga, diharapkan dapat membantu untuk menyadarkan masyarakat dengan beralih menggunakan tabung gas non subsidi (brightgass).

Baca juga:

“Sementara untuk penukarannya, hari ini dahulu. Kemudian, programnya nanti mudah-mudahan setelah 17 Agustus nanti di Balai Kota dan kalau bisa di tempat keramaian kita buka, seperti di Car Free Day (CFD),” tambahnya.

Sementara itu, untuk jumlah tabung brightgass yang telah disiapkan oleh Diskoperindag Kota Malang, pada hari ini ada sejumlah 91 tabung gas. Dengan rincian, 81 tabung gas berukuran 5,5 kg dan 10 tabung gas berukuran 12 kg.

“Alhamdulillah, animo masyarakat tinggi. Baru dua jam saja, tadi sudah 30 an yang menukar. Tentu kegiatan ini juga inisiasi dan kolaborasi bersama dari Asisten, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), PISDA Setda Kota Malang dan juga pertamina,” imbuhnya.

Sebagai informasi, bagi para penukar tabung gas LPG cukup hanya dengan membawa KTP. Kemudian, tinggal memilih paket yang telah disediakan. Diantaranya, untuk Paket A yaitu satu tabung LPG 3 kg ditukar dengan satu tabung brightgass 5,5 kg dengan menambah uang tunai Rp 116 ribu. Kemudian Paket B, yaitu dua tabung LPG 3 Kg ditukar dengan satu tabung LPG brightgass 5,5 kg gratis tetapi tidak termasuk isi. Lalu, Paket C satu tabung LPG bersubsidi ditukar ke satu tabung non subsidi ukuran 12 kg dengan membayar Rp 237 ribu (tidak termasuk harga isi). Terakhir, Paket D yaitu dua tabung LPG 3 Kg ditukar dengan satu tabung brighgass 12 Kg dengan menambah Rp 121 ribu (tidak termasuk harga isi). (rsy/sit)

“Kami mendapatkan surat telegram dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, tentang mutasi pada Senin (26/06/2023). Saya berpamitan secara bergantian ke Ponpes-Ponpes di Kabupaten Probolinggo, untuk meminta doa agar diberikan keselamatan, kesuksesan dan kelancaran di tempat tugas baru yakni di Polres Tulungagung,” ujarnya Rabu (12/07/2023) tadi.

Baca juga :

Selain itu, Kapolres juga memberikan cindera mata sebagai kenang-kenangan kepada para ulama yang ia kunjungi. Dirinya juga memberikan sebuah buku catatan berjudul ‘Catatan Bhayangkara di Bumi Prabu Linggih’, yang di dalamnya berisi kinerja AKBP Arsya selama dua tahun menjabat di Polres Probolinggo.

“Mungkin tidak semua tercatat di buku itu, tapi total sudah 80 persen tercatat. Semoga dengan adanya buku ini, nanti yang melanjutkan saya dapat meningkatkan program dari apa yang saya lakukan di sini. Sehingga nantinya Kabupaten Probolinggo lebih baik lagi,” tambahnya. (nun/pix/gie)