“Semua untuk infrastruktur jalan. Dengan adanya peningkatan infrastruktur jalan untuk memulihkan ekonomi. Karena baik bahan baku dari lokal maupun pekerjanya juga dari lokal,” jelasnya.

Baca juga:

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Miliki 65 Hektare Lahan Cabai, Kota Malang Dinilai Mampu Jaga Ketersediaan Stok
• Stabilkan Harga Cabai, TPID Kota Malang Siapkan Intervensi Via Warung Tekan Inflasi
• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga telah menyelesaikan beberapa tahapan berupa penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) secara virtual oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, pada Agustus lalu.”Pada Agustus lalu, melalui zoom meeting sudah bertandatangan masing-masing. Baik Pak Bupati maupun direktur PT SMI, hari ini dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama di depan notari sebagai pengesahan atau legal formal dari perjanjian kerjasama itu,” jelas Kepala Bappeda.

Ditambahkan, pinjaman dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tersebut akan digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Lumajang. Pemusatannya, yakni pembangunan infrastruktur pada kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan utara dan selatan serta jalan pertambangan pasir.”Infrastruktur ada di beberapa ruas. Ruas yang dipilih, memang sangat rusak dan ada ruas yang mendukung pariwisata, ada yang ruas di arah Senduro dan wilayah utara,” tambahnya.

Dirinya berharap, dengan program ini, ekonomi di Lumajang bisa bangkit kembali. Termasuk, pembangunan infrastruktur jalan, sehingga akan mempermudah akses perekonomian masyarakat.”Harapannya, bisa memulihkan perekonomian di Kabupaten Lumajang. Karena kita memakai tenaga kerja lokal juga. Itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, ketika aksesnya sudah bagus, angkutan produk pertanian, akses ke pariwisata juga akan meningkat,” paparnya. (kom/adi/sit)

Tak ayal, kedatangannya itu pun menyita perhatian. Apalagi, pemerintah daerah tengah getol mengenai rencana pengajuan pinjaman daerah melalui program PEN yang telah diajukan oleh Bupati Situbondo kepada Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur untuk tahun 2021 di Jakarta.

Baca juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo kami anggap sudah tidak berpihak kepada rakyat. Apalagi, peruntukannya dana program PEN tidak jelas. Apakah bisa menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung, akibat pandemi Covid-19,” ujar H Muhammad. 

Ditambahkan, dengan meminjam dana program PEN, maka itu jelas-jelas akan membebani masyarakat Situbondo. Karena, yang dijaminkan oleh Pemkab, dalam hal ini Bupati adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang semestinya utuh setiap tahunnya untuk pembangunan masyarakat Situbondo.

“Maka, akhirnya semua DAU yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan provinsi untuk Pemkab Situbondo, akan dipotong untuk membayar hutang PEN,” imbuhnya.

Menurutnya, sejak beberapa kali pergantian bupati di Kabupaten Situbondo hingga periode sekarang, baru Bupati Karna Suswandi, yang berani mengajukan pinjaman hutang dengan dalih akan mensejahterakan rakyat Situbondo. Sementara, pinjaman itu harus membayar pokok dan bunga pada pinjaman PEN, yang setiap tahunnya sebesar Rp 5,66 persen.

“Kami minta kepada Sekdakab, agar aspirasi yang disampaikan hari ini disampaikan kepada Bupati Situbondo. Kalau perlu, juga kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, supaya datang ke Situbondo,” imbuhnya. 

Sehingga, tambahnya, rencana permohonan pinjaman dana PEN yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Situbondo, tahu bahwa banyak masyarakat yang tidak setuju dan menolak. “Katanya Pak Karna, tujuannya dahulu ingin mensejahterakan masyarakat dengan mengelola potensi yang ada di Kabupaten Situbondo,” ujarnya.

H Muhammad kembali menegaskan, bahwa sebenarnya maksud kedatangannya menemui bupati, untuk bersilaturrahmi dan mempertanyakan peruntukan pengajuan pinjaman hutang PEN. Namun, sudah dua kali ini tidak ditemui oleh bupati.

“Saya ke Kantor Pemkab Situbondo ini tujuannya hanya mau bersilaturrahmi ke Bupati H. Karna Suswandi, dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat terkait masalah pinjaman PEN yang telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Namun saat saya ke kantornya, sangat disayangkan sekali, bupati tidak ada di tempat. Tidak tahu kemana, saya sangat kecewa karena tidak ditemui langsung oleh bupati,” ujar pria yang akhirnya ditemui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Situbondo, H. Syaifullah MM. (mam/sit)