Rapat tersebut, dihadiri pejabat dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Bappenas dan direksi PT SMI. Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, hadir langsung untuk memaparkan pentingnya rumah sakit ini agar dapat dibangun secepatnya.

Menurutnya, wilayah Selatan Kabupaten Pasuruan mencakup 10 kecamatan dengan lebih dari 502 ribu penduduk yang tinggal di kawasan lereng pegunungan. Selama ini, warga di daerah tersebut harus menempuh jarak yang jauh jika membutuhkan layanan kesehatan rujukan, karena RSUD terdekat ada di Kecamatan Bangil dan Kecamatan Grati.

“Selama ini, masyarakat di sana kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan rujukan yang cepat karena jarak yang cukup jauh ke RSUD Bangil maupun RSUD Grati,” kata Bupati Rusdi, dalam paparannya.

Baca juga :

Rencananya, tambah Bupati, RSUD baru ini akan dibangun dekat Exit Tol Purwodadi. Sehingga, akan mudah dijangkau serta cepat dalam menangani kedaruratan, termasuk kecelakaan di jalan Tol maupun jalan umum. Rumah sakit ini, juga dirancang sebagai pusat rujukan bencana untuk kawasan Gunung Bromo, Arjuno dan Kawi.

“Kami juga merencanakan fasilitas helipad di rumah sakit ini untuk evakuasi medis lewat udara, baik bagi warga maupun wisatawan yang membutuhkan pertolongan darurat di kawasan pegunungan,” jelas Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan.

Sementara untuk dana pinjaman tersebut, akan digunakan untuk pembangunan gedung dan pengadaan alat kesehatan, dengan tenor 10 tahun menggunakan skema khusus, karena melewati masa jabatan kepala daerah. “Ruang fiskal APBD kita memang sedang ketat. Sebagian besar anggaran sudah terserap untuk gaji pegawai PPPK dan Program BPJS, ditambah penerimaan dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang terus menurun. Maka pinjaman ini menjadi solusi terbaik agar pembangunan rumah sakit tetap bisa berjalan,” jelas Mas Rusdi.

Sementara itu, perwakilan kementerian menyambut baik pengajuan dan mengapresiasi kesiapan Pemkab Pasuruan. Mengingat, dokumen pendukung seperti studi kelayakan dari Universitas Airlangga, desain teknis (DED), hingga lahan sudah siap.

Bahkan, jika seluruh dokumen dinyatakan lengkap, proses evaluasi serta persetujuan ditargetkan selesai dalam 15 hari kerja. Dengan perkembangan yang positif ini, proses lelang dan pembangunan RSUD Purwodadi, diharapkan segera berjalan demi pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Pasuruan. (kom/puj/gie)

Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudianto, mengatakan penurunan nilai pinjaman disebabkan keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Awalnya, Pemkab Trenggalek berencana meminjam Rp 106 miliar. Dengan rincian Rp 56 miliar dicairkan di Perubahan APBD 2025 dan Rp 50 miliar di APBD 2026. Namun, karena pinjaman itu gagal terealisasi pada 2025, rencana pencairan digabung menjadi satu di tahun 2026.

“Karena adanya berbagai permasalahan yang kita miliki, kekuatan anggaran tidak mencukupi untuk meminjam sampai Rp 100 miliar. Akhirnya, kita hanya bisa meminjam sekitar Rp 70 miliar,” ungkapnya, Kamis (13/11/2025) tadi.

Baca juga :

Wahyudi menambahkan, anggaran pinjaman dari PT SMI tersebut rencananya akan digunakan pada tahun 2026 nanti utamanya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah induk. “Dari total dana pinjaman senilai Rp 70 miliar, sebesar Rp 40 miliar diantaranya akan dialokasikan di Dinas PUPR kemudian Rp 4 miliar pada Dinas Perhubungan dan sisanya tersebar di semua OPD,” kata Wahyudianto.

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, rencana pinjaman daerah tersebut akan segera disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD agar bisa dieksekusi pada awal tahun anggaran 2026. “Kami berharap, proses pengesahan bisa segera rampung sehingga kegiatan pembangunan bisa langsung berjalan di awal tahun,” imbuhnya. (mil/gie)

Perempuan yang akrab disapa Mia, itu mengatakan bahwa skema tersebut dinilai lebih efisien. Terlebih, saat ini tengah diberlakukan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Kalau anggaran modal bukan dari APBD, tetapi dari Himbara, pinjaman. Jadi pemerintah kota tidak terbebani langsung oleh anggaran daerah,” ujar Mia, Selasa (14/10/2025) tadi.

Meski begitu, Mia menegaskan bahwa Pemkot Malang tetap perlu memberikan pendampingan, agar koperasi bisa berjalan sesuai target. Sehingga, diharapkan tidak ada kendala yang terjadi di lapangan.

Baca juga :

“Saya berharap antusiasme masyarakat yang tinggi untuk memulai koperasi ini tidak padam hanya karena kendala anggaran. Pemerintah Kota Malang harus tetap mendampingi program ini,” tambahnya.

Program Koperasi Merah Putih sendiri, merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan koperasi di tingkat kelurahan. “Kita semua harus ikut membantu agar program ini sukses. Sebab ini adalah konsep baik dari pemerintah pusat untuk masyarakat,” imbuh Mia.

Sebagai informasi, para pengurus KKMP Kota Malang sebelumnya telah mengikuti pelatihan peningkatan dan pengembangan yang digelar oleh Pemkot Malang melalui Diskopindag Kota Malang, pada Senin (13/10/2025) kemarin. (rsy/sit)

“Sudah saya kumpulkan semua OPD, untuk mengingatkan terkait dengan judi online dan Pinjol. Itu jadi satu hal, yang sebenarnya adalah sangat merugikan. Kami berharap, OPD juga dapat memberikan penjelasan kepada stafnya dan lurah untuk ke warganya, terkait kerugian Pinjol dan judi online,” jelas Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Rabu (03/07/2024) tadi.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Wahyu juga menekankan pentingnya pengendalian Pinjol di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi, di Kota Malang juga memiliki layanan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tentunya, ini lebih jelas dan aman, sehingga dapat dimanfaatkan.

Baca juga :

“Sudah kami perintahkan, agar ASN tidak menggunakan Pinjol. Kita punya BPR dan kita harapkan ke situ, karena lebih jelas. Apalagi Kuasa Pemilik Modal (KPM) juga dari Pemkot Malang,” ujarnya.

Namun, tambahnya, sampai dengan sejauh ini untuk di Kota Malang, masih belum ada kasus besar terkait dengan Pinjol di kalangan ASN. “Saya percaya sama teman-teman ASN Kota Malang ini. Alhamdulillah, semua masih aman,” katanya.

Lebih lanjut, untuk menyikapi maraknya judi online yang sering kali menyamar sebagai game online, dalam hal ini akan menginstruksikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya judi online kepada pelajar. “Saya minta tidak hanya warga saja tapi juga Disdikbud kepada sekolah-sekolah untuk bisa mengingatkan dan sesekali mengecek siswa-siswinya untuk mencegah adanya judi online. Kita perlu memperhatikan bahwa antara game online dan judi online kadang mirip, tapi ada peringatan yang akan menjadi sinyal agar kita bisa tidak masuk ke judi online,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Akibat kejadian itu, korban juga menjadi sasaran aksi pemukulan dengan menggunakan bambu. Termasuk, sepeda motor PCX warna hitam Nopol N 3390 OQ, yang dipinjam dari teman sekaligus tetangganya, Faisal Hadi (19), warga Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Kejadian ini, pun sudah dilaporkan ke Polsek Gending.

Diperoleh keterangan dari saudara pemilik motor, Eni (24), bahwa kejadian itu berawal saat Faisal datang menggunakan motor PCX ke acara reunian sekolah di Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Sesampainya di sekolah, teman adik atau korban Ilham bersama seorang teman, kemudian meminjam motor PCX.

“Motor itu digunakan keluar ke arah Kecamatan Gending. Mereka menggunakan motor itu berboncengan, yaitu Ilham dan seorang temannya,” kata Eni saat dikonfirmasi, Senin (05/02/2024) tadi.

Sesampainya di Jalan Pantura Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, ujar Eni, Ilham kemudian dipepet dua orang tidak dikenal dengan menggunakan motor beat. Setelah itu mereka berhenti, orang tidak dikenal itu kemudian turun dari motor dan berpura-pura bertanya bengkel motor balap di sekitar lokasi.

Karena tidak ada curiga, tambahnya, teman adiknya pun menuruti permintaan pelaku untuk mengantar. Termasuk, saat pelaku meminta agar gantian posisi orang yang dibonceng. “Teman Ilham disuruh pindah ke motor pelaku dengan posisi sebagai penumpang, sementara rekan pelaku ikut Ilham dengan posisi sebagai penumpang atau dibonceng. Sementara posisi motor Ilham, ada dibagian depan,” ujarnya.

Baca juga :

Tiba di tengah jalan atau TKP, lanjutnya, tiba-tiba Ilham diminta berhenti oleh pelaku yang dibonceng. Tidak hanya itu, pelaku juga meminta agar korban menyerahkan motor. Karena motor tersebut adalah pinjaman, Ilham sempat menolak untuk menyerahkan motor. Karena ada perlawanan itulah, pelaku mengancam dan memukul kepala Ilham beberapa kali hingga kesakitan.

Melihat Ilham sudah tidak berdaya, kemudian pelaku mengambil kunci motor yang sebelumnya disimpan dalam saku. Berikutnya, membawa kabur motor PCX hitam.

“Pelaku mengancam dan berkata ‘kamu lebih sayang sama nyawa kamu, apa sama sepeda ini’. Karena Ilham tidak segera menyerahkan motor, kemudian kepalanya dipukul menggunakan bambu. Ciri-ciri pelakunya mempunyai bekas jahitan di dahi dan bibir,” tambahnya.

Aksi perampokan ini, pun diunggah oleh Eni ke media sosial dan viral karena menyedot perhatian netizen. Dirinya berharap, agar motor yang telah dirampok dapat segera ditemukan.

Kapolsek Gending, AKP Sugeng Harianto, mengatakan jika pihaknya sudah menerima laporan tersebut pada Minggu (04/02/2024) kemarin. Namun, karena status motor tersebut masih kredit dan belum memiliki BPKB, maka korban diminta untuk melengkapi keterangan atau berkas sesuai yang sudah disarankan anggota.

“Sudah laporan, tapi harus ada yang perlu dilengkapi. Sebab, status motornya masih kredit,” jelasnya. (nun/pix/gie)

Untuk mengedukasi masyarakat saat hendak melakukan pinjaman online, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Karang Taruna Tunas Muda, akan menggelar diskusi literasi digital di Lapangan Desa Winong Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, Minggu (13/08/2023) besok malam, pukul 19.00 WIB. Diskusi luring (offline) yang ‘chip in’ dalam rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Ke-78, itu akan dimeriahkan dengan berbagai macam lomba. Diantaranya, lomba kreasi voli plastik, baris kreasi, cerdas cermat TK, SD, dan SMP, lomba azan dan kaligrafi, shalawat dan pentas seni.

Mengusung tema ‘Bijaksana Melakukan Pinjaman Online’, diskusi kali ini akan menghadirkan tiga nara sumber. Yakni, Konsultan IT, Ary Sunaryo, Pelatih Pusdiklatcab, Mohamad Subaweh, Entrepreneur, Wina Aulia Putri Kinanti dan Mohammad Noviyanto selaku moderator.

”Diskusi literasi digital masuk desa ini digelar gratis. Bisa diikuti dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/DaftarTulungagung1308. Peserta akan mendapat e-sertifikat, juga hadiah e-money senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Sabtu (12/08/2023) tadi.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo menjelaskan, aplikasi pinjaman online saat ini cukup menjamur dan populer di kalangan masyarakat. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang akhirnya menjadi ketergantungan menggunakan pinjaman online hingga punya banyak utang.

”Sebelum mulai menggunakannya, masyarakat harus tahu plus minus dari pinjol. Dengan begitu, mereka jadi tahu apa saja yang perlu dihindari saat meminjam dana di sana,” Jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Baca juga :

Kemenkominfo menegaskan, sebelum melakukan pinjaman online, tak ada salahnya masyarakat mau mempertimbangkan secara matang dan mengetahui terlebih dulu cara bijak penggunaannya. Salah satunya, pinjaman dana hanya untuk kebutuhan yang mendesak.

Pinjaman online, lanjut Kemenkominfo, memang sangat berguna saat kita membutuhkan suatu dana yang mendesak. Apalagi, dengan proses pengajuan hingga pencairan yang relatif cepat membuat banyak orang menyukainya. ”Sebelum memutuskan untuk meminjam sejumlah uang ke sebuah aplikasi pinjol, sebaiknya pastikan kita memiliki tujuan yang jelas,” tegas Kemenkominfo.

Selain itu, masih menurut Kemenkominfo, pertimbangan lain sebelum melakukan pinjol, yakni pilih aplikasi pinjol yang sudah terdaftar di OJK, cari tahu besaran bunga, biaya tambahan dan tenor yang ditawarkan. ”Juga, buat kalender pembayaran tagihan dan jangan meminjam lagi saat masih memiliki utang,” paparnya.

Untuk diketahui, diskusi literasi digital pada lingkup komunitas merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia #MakinCakapDigital (IMCD). IMCD diinisiasi Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Tahun ini, program IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat sebagai peserta, utamanya mereka yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif, dan aman.

Program #literasidigitalkominfo tersebut tahun ini dilaksanakan sejak 27 Januari 2023. Berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 18 mitra jejaring, program ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan info literasi digital dapat diakses melalui media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Fan Page dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo serta website info.literasidigital.id. (hms/sit)

Hal itu disampaikan Kepala BNI, Luki Perdana Yudistira, pada memontum.com, Jumat (03/09) usai mengikuti FGD (Forum Discusion Group) di Aula Dinas Pertanian (Disperta) Bondowoso.

Baca juga:

• Momentum Idul Adha, AKP Totok Haryanto Wujudkan Kebersamaan dengan Berbagi Hewan Kurban
• Berkah Idul Adha, Lapas Kelas 1 Malang Masak Gulai untuk 2.425 WBP dan Bagikan Daging ke Masyarakat
• Dugaan Perubahan Amar Putusan, Advokat di Kota Malang Ajukan Surat ke Pengadilan Negeri

Sampai saat ini, lanjut Luki, sapaannya, sudah Rp 4 miliar dana yang dikucurkan BNI pada Petani Porang. Dengan bunga 6 persen per bulan. Melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BNI memberikan syarat kemudahan bagi petani Porang, dimana, syarat untuk mendapatkan KUR. Pemohon hanya menyiapkan KTP, KK, Surat Nikah bagi yang sudah keluarga serta mendapat rekomendasi dari Kelompok Tani Porang dan Disperta.

Salah satu upaya BNI merangsang petani untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dibuktikan, pinjaman KUR ini tanpa jaminan. Yang penting petani tersebut punya lahan.

Ketika dikonfirmasi bunga pinjaman yang harus dibayar, Luki mengatakan, bayar dibelakang. Padahal hasil investigasi memontum.com di lapangan, bunga ditarik diawal.

Lahan seluas 0,5 hektar, dapat pinjaman kurang lebih Rp 49 juta, tapi petani hanya menerima cash antara Rp 44 hingga Rp 45 juta. Petani menilai, tidak utuhnya pinjaman yang diterima karena bunga bayar di depan. (sam/ed2)

Tak tinggal diam, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin turun langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Peduli Trenggalek.

Baca juga:

• Momentum Idul Adha, AKP Totok Haryanto Wujudkan Kebersamaan dengan Berbagi Hewan Kurban
• Berkah Idul Adha, Lapas Kelas 1 Malang Masak Gulai untuk 2.425 WBP dan Bagikan Daging ke Masyarakat
• Dugaan Perubahan Amar Putusan, Advokat di Kota Malang Ajukan Surat ke Pengadilan Negeri

Bertempat di Graha Paripurna kantor DPRD Trenggalek, Bupati memaparkan perihal rencana pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari PT. SMI milik BUMN.

Ditemui usai rapat, Bupati Arifin menyampaikan total pinjaman daerah yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit di Kecamatan Watulimo.

“Rencananya Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan melakukan pinjaman senilai Rp 249.666.094.639 dengan jangka waktu pengembalian 5 tahun. Total anggaran senilai tersebut rencananya akan difungsikan untuk membangun sebuah rumah sakit yang berlokasi di Kecamatan Watulimo,” ungkap Bupati Arifin, Kamis (01/07/2021) siang.

Hal ini bertujuan untuk memberikan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, utamanya di sektor kesehatan.

Mas Ipin sapaan akrabnya menjelaskan, rencana tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80.

“Terkait rencana pinjaman, tadi kita lakukan pemaparan. Kita sampaikan penjelasan bahwa untuk penetapan lokasi itu sudah sesuai dengan Perpres 80,” imbuhnya.

Yang menjadi pertanyaan banyak pihak, kenapa harus rumah sakit dan bukan insfratruktur yang lain. Bupati menyebut jika ini dalam rangka pemulihan kesehatan.

“Harapannya bila kesehatan bisa dipulihkan dengan fasilitas yang lebih merata di seluruh wilayah, tidak hanya terpusat di pusat kota, selanjutnya nanti bisa mempercepat juga pemulihan ekonomi,” jelas Bupati Arifin.

Masih terang suami Novita Hardini ini, untuk struktur bangunan. Nantinya akan didesain tahan gempa, berstruktur anti tsunami dan bisa mandiri energi. Mengingat adanya rilis dari BMKG beberapa waktu lalu yang menyebut jika kawasan Pantai Selatan berpotensi terjadi gempa dan tsunami.

“Jadi jika pun kejadian bencana di wilayah Selatan terjadi, ada pusat kesehatan yang bisa memulihkan,” terangnya.

Sedangkan terkait mekanisme pinjaman, semua sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan dan PT. SMI. Seperti halnya dokumen-dokumen yang diperlukan.

Disinggung soal nilai pinjaman, Bupati muda ini mengatakan senilai Rp 250 milyar dengan tenor pengembalian 5 tahun. “Sejauh ini progresnya tinggal menunggu disetujui apa tidak. Kalau untuk pengajuan pinjaman, sudah dilakukan sejak 6 Juni 2021 kemarin,” pungkas Bupati Arifin.

Dalam paparannya dihadapan anggota DPRD dan paguyuban masyarakat, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian.

Salah satunya, pemerintah diminta untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan ataupun dalam menjaring mitra. Karena sistemnya nanti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema badan Layanan umum (BLU) sehingga tidak lagi membebani APBD.

Karena BLU tentunya diurus sendiri, sehingga APBD bisa difungsikan untuk pelayanan yang lebih maksimal.

Ditegaskan Bupati Trenggalek, pinjaman ini merupakan opportunity cost. Artinya, jika pembangunan rumah sakit dengan anggaran Rp 250 milyar di satu waktu tentunya akan memberatkan APBD.

Namun, dengan cicilan seperti ini memungkinkan setiap tahun akan ada APBD yang lebih besar yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan atau jembatan.

“Karena kita tahu dengan adanya refokusing ini anggaran kita banyak digunakan dalam penanganan Covid 19. Dan karena kita tidak punya fasilitas kesehatan yang mumpuni, bed yang kurang, seperti Kantor BKD yang digunakan untuk ruang isolasi. Terus juga Hotel Prigi, Rusunawa terus Puskesmas dialihkan untuk rumah sakit darurat,” tutupnya.

Jika pandemi masih seperti ini, sedangkan Pemerintah tidak memiliki fasilitas kesehatan yang mumpuni dan mencukupi kapasitasnya, tentu makin banyak uang yang digunakan untuk refocusing-refocusing dadakan (spontan) seperti ini.

Ia mengajak untuk berfikir jangka panjang suatu pembangunan. Sehingga APBD yang ada benar-benar bisa digunakan untuk membangun jalan maupun jembatan. Pada dasarnya, kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah saat ini semata-mata agar pelayanan dasar masyarakat bisa berjalan lebih baik. (mil/syn)

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga masih mempertimbangkan penentuan pihak ketiga pemberi pinjaman antara PT SMI atau Bank Jatim.

Baca juga:

• Wabup Malang Buka Program Skrining RHD dan Berharap Miliki Manfaat Besar untuk Generasi Muda
• Disdikbud Kota Malang Sebut Tren Minat Sekolah Swasta Kian Meningkat
• Dispendik on The Road 2026 di Gondanglegi, Berikan Pemahaman Tentang Dana BOS

“Sejauh ini, rencana pinjaman daerah masih dalam tahap komunikasi dengan berbagai pihak. Seperti ke PT SMI maupun pihak-pihal yang lain,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto saat dikonfirmasi Kamis (10/06/2021) sore.

Dikatakan Joko, mengingat saat ini pinjaman ke PT SMI tidak seperti tahun 2020. Makanya, Pemerintah Daerah masih harus mempertimbangkan keputusan yang akan diambil nanti.

“Kalau di tahun 2020 lalu, pinjaman itu berbunga 0 persen atau tidak berbunga. Tetapi tahun ini, pinjaman ke PT SMI sudah berbunga antara 5,3 – 6,1 persen,” imbuhnya.

Pihaknya menegaskan, terkait penentuan pinjaman ini juga masih akan dibahas lebih lanjut. Untuk menentukan, apakah pinjaman daerah akan bermuara ke PT SMI atau ke Bank Jatim.

Untuk nominal pinjaman, Sekda Joko menyebut jika nilainya lebih rendah dari rencana awal. “Awalnya, pinjaman daerah yang akan dilakukan sekitar Rp 460 milyar. Akan tetapi diturunkan menjadi Rp 25 milyar, kemudian diturunkan lagi menjadi Rp 150 milyar,” kata Sekda.

Masih terang mantan Kadis Pariwisata Kabupaten Trenggalek ini, mekanisme pinjaman ke PT SMI ada beberapa opsi jangka waktunya. Yakni 3 tahun, 5 tahun dan 8 tahun.

Sedangkan proses pembayarannya, juga langung dipotong pada Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, pinjaman ini persyaratannya juga sangat ketat, bahkan waktu pelaksanaan pembangunannya juga sangat pendek.

“Artinya, jika sekarang pinjaman itu disetujui. Maka pada akhir bulan Desember tahun 2021, pembangunan rumah sakit di Watulimo juga harus selesai,” tegasnya.

Disinggung terkait adanya potensi tsunami yang beredar akhir-akhir ini, rencana pembangunan rumah sakit itu juga terancam gagal. Pasalnya, pihak Kementerian Pekerjaan Umum menyarankan agar lokasi pembangunan rumah sakit dipindah.

Adanya saran dari kementerian ini, Pemerintah Daerah juga masih akan mempertimbangkannya.

“Sebenarnya pembangunan rumah sakit ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80, yang menyebutkan jika di kawasan Pantai Prigi Kecamatan Watulimo harus ada. Tapi setelah adanya informasi terkait potensi tsunami, kementerian minta supaya lokasinya dipindah. Dan Pemerintah Daerah masih akan mempertimbangkan hal ini,” jelas Sekda.

Ia menyampaikan, saat ini Pemerintah Daerah masih akan fokus pada rencana pinjaman ke PT SMI, apakah pinjaman itu disetujui atau tidak. Terlebih waktunya juga sangat mepet.

“Dikatakan mepet, karena jika pinjaman itu disetujui maka pencairan dana akan dilakukan bulan Juli. Sedangkan proses pembangunan rumah sakit harus selesai 31 Desember 2021. Ini yang akan menjadi fokus Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (mil/syn)