Menanggapi hal itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengaku bahwa masih menunggu surat edaran kebijakan PPKM tersebut. “Masih belum ditentukan, dan masih banyak versi yang keluar. Kenapa, ya nanti kita akan menunggu, tapikan biasanya itu ditindaklajuti surat edaran dari pusat masuk ke provinsi, provinsi buat surat edaran. Seperti PPKM Mikro dan pusat ke provinsi ke Kota,” kata Eri di Balai Kota Surabaya Kamis (01/07) tadi.

Baca Juga:

• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Lindungi Anak di Ruang Digital, DP3AK Jatim bersama Plato Foundation Gelar Safer Internet Day
• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly

Selain itu, tambah Eri, pihaknya siap menjalankan ketentuan sesuai regulasi dari pemerintah pusat. Menurutnya, apa bila ingin tuntas pandemi ini dengan baik, penanganan pandemi Covid-19, tidak boleh dilakukan setengah-setengah.

“Kalau kita lakukan PPKM darurat misalnya berlaku 14 hari, apakah benar benar bisa berjalan sampai tahunan, atau kita memilih tetap saparuh-separuh tapi tidak bisa bebas sampai satu tahun kedepan. Masa koyok ngene terus (kaya gini terus, red),” terangnya. Pasca diterapkannya kebijakan PPKM darurat ini, Eri berharap pertumbuhan di sektor ekonomi bisa semakin meningkat. “Bila kita memiliki dua minggu kita harus bersusah payah tapi setelah itu bertahun-tahun ke depan kita sudah bisa bergerak ekonomi kita lebih, yah cuman telung peluh persen, (60 persen). Ini kan pilihan kita nanti kalua kita dapatkan dengan forkompimda apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat,” ujarnya. (ade/ed2)

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Drs. Agus Triyono, M.Si. yang baru dilantik pada senin (kemarin-red) menyampaikan, bahwa tidak ada alasan lagi bagi ASN, yang PNS maupun yang non PNS tidak mengikuti Apel Pagi. “Tidak boleh ada ijin terlambat, kalau ijin terlambat berarti harus melakukan apel sendiri.” Menurut Pj. Sekda, Apel Pagi dilaksanakan hanya sebentar, maka para ASN dan Tenaga Kontrak. Untuk itu, diharapkan semua ASN dapat mengikuti Apel Pagi dengan rutin. “Tidak ada kata ijin terlambat,” tegas Pj. Sekda menandaskan. Kalau ada ASN ijin tidak mengikuti apel, bisa dikatakan tidak masuk kerja. Namun, PJ. Sekda masih mentolelir, apabila ada ASN yang ijin tidak ikut Apel dengan alasan sakit.

“Masalah kedisiplinan tenaga ASN yang PNS sudah jelas untuk presensi (daftar hadir) menggunakan android aplikasi “Siperlu” menjadi mudah monitoringnya. Namun untuk ASN non PNS ketidak-hadiran dalam pelaksanaan Apel, ditoleransi maksimal 4 kali dalam satu bulan,” tambahnya.

Drs. Agus Triyono, M.Si., mengingatkan, kepada OPD atau staf yang menangani keuangan atau retribusi, bahwa, kesalahan paling berat, apabila penyalahgunaan keuangan hasil retribusi pajak dan sejenisnya. Untuk itu, Pemakaian keuangan berkaitan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi merupakan pelanggaran paling berat, karena dapat merusak citra OPD yang menangani pajak dan retribusi.

“Tidak ada ampun, terkait dengan pemakaian keuangan yang menangani pajak dan retribusi. Pemerintah Daerah tidak mentolerir apapun backgroundnya, karena akan mempengaruhi citra dari pemerintah Kabupaten Lumajang,” tegasnya.(adi/yan)