Bertempat di Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek, Pjs Benny mengapresiasi peran kemanusiaan dalam hal ini PMI, di kalangan masyarakat. Dalam Muskerkab PMI ini juga dirumuskan rencana kerja PMI Trenggalek selama setahun kedepan di Tahun 2021.

Benny mengatakan, PMI sebagai lembaga independent non partisan mengemban tugas mulia di bidang kemanusiaan. “Dalam Muskerkab ini saya berharap untuk semakin tangguh dan profesional dalam menjalankan tugas dan program kerjanya,” ucapnya, Jumat (04/12/2020) siang.

Lebih lanjut Benny menyebut di bidang kemanusiaan tidak bisa semua orang bisa diberi amanah seperti ini.

“Mengemban tugas kemanusiaan itu tidak sembarang orang. bisa dilakukan. Dan untuk yang hari ini hadir disini, kalian semua merupakan orang-orang yang terpilih untuk bisa menjalankan amanah ini sesuai yang diharapkan,” imbuhnya.

Masih terang pria yang menjabat sebagai Kadis Kominfo Provinsi Jatim ini, setiap insan PMI hendaknya terus menguatkan jiwa kerelawanan dalam melaksanakan kewajiban, serta menjadikan PMI sebagai sebuah organisasi yang dekat dan dicintai masyarakat.

Pihaknya juga mengingatkan kepada seluruh pengurus dan relawan PMI Trenggalek agar terus mematuhi protokol kesehatan saat dimasa pandemi demi menghindari resiko penularan covid-19.

“Kami harapkan Musker ini menghasilkan urusan-urusan kegiatan sosial kemanusiaan yang memberikan manfaat di Kabupaten Trenggalek,” tutup Pjs Benny. (mil/ono)

Hal ini disampaikan Pjs.Bupati Benny Sampirwanto saat memimpin Apel Pemberian Reward dan Punishment penanganan covid-19 bersama Forkopimda di Halaman Mapolres Trenggalek. “Reward and Punishment diberikan kepada Tiga Pilar tingkat wilayah kecamatan terbaik dan terburuk dalam penilaian menekan angka penyebaran covid-19,” ungkap Pjs Benny saat dikonfirmasi usai apel, Selasa (20/10/2020) siang.

Lebih lanjut, salah satu Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim ini mengajak seluruh unsur di masyarakat, agar upaya penanganan covid yang sudah terbangun dengan baik ini bisa terus ditingkatkan. “Masyarakat Trenggalek para Forkopimda Trenggalek ini harus berbahagia, bahwa Trenggalek ini satu diantara 5 kabupaten terbaik di Jawa Timur dalam penanganan covid-19. Kita hampir dalam satu bulan ini berturut-turut selalu di zona kuning,” katanya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kadis Kominfo Provinsi Jawa Timur ini menyebut dengan pemberian sangsi dan penghargaan kepada jajaran Tiga Pilar di tingkat wilayah kecamatan bisa lebih memacu motivasi untuk bekerja lebih baik dalam sinergitas penanganan covid-19. “Kita semua berharap bahwa Trenggalek ini akan menjadi zona hijau, tetap memiliki optimisme,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Trenggalek AKBP Doni Satria Sembiring menjelaskan penilaian reward and punishment kali ini dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan. mulai dari 7 September sampai 17 Oktober 2020. “Penilaian reward dan punishment ini dilakukan selama 1 bulan. Terhitung sejak tanggal 7 September hingga 17 Oktober 2020,” jelas Kapolres.

Kapolres juga menyebut pemberian sangsi berupa bendera hitam bukanlah untuk mempermalukan, namun sebaliknya justru untuk membangun motivasi dari degradasi yang terbawah agar bisa terus meningkat menjadi lebih baik untuk menekan angka penyebaran covid-19. “Kita berharap segera ke hijau sehingga geliat masyarakat Trenggalek bisa segera bangkit dalam menatap masa depan,” pungkasnya. (mil/syn)

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jatim menyerahkan sertifikat PTSL dan BLT Dana Desa Sambirejo, Kecamatan Trenggalek. Termasuk, bantuan masker kepada tenaga ahli, penyerahan bantuan khusus BUMDES, bansos beras, bantuan kredit dana bergulir dari Bank Jatim, bantuan kredit pemulihan nasional, penyerahan kartu yang pesantren, bantuan kredit petani, bantuan presiden produktif usaha mikro, bantuan KUR super mikro dan bantuan kredit pemulihan ekonomi nasional dari BRI.

Pjs Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa selama masa pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang terdampak. Karenanya, dirinya berharap agar pandemi Covid-19, segera berlalu.

“Yang paling terdampak akibat Covid-19 ini ada disektor ekonomi. Saya berharap, agar pandemi ini segera berlalu. Dengan begitu, sektor perekonomian bisa kembali pulih,” ucap Pjs Bupati Trenggalek.

Ditambahkan Benny, terkait penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek, Pemkab Trenggalek sudah berupaya maksimal memutus rantai penyebaran Covid-19. Salah satunya, seperti yang disampaikan Gubernur Jatim, agar melakukan eliminasi transisi Covid-19.

“Untuk Kabupaten Trenggalek, saat ini sudah masuk zona kuning. Artinya, tingkat penyebaran Covid-19, sudah menurun atau rendah. Tentu, kami berharap dari zona kuning ini bisa menjadi zona hijau,” harapnya.

Terkait keberadaan check point di tiga titik masuk Kabupaten Trenggalek, Pjs Bupati Trenggalek menegaskan, sudah dibubarkan. Namun, bukan berarti pembubaran check point ini akan mempengaruhi penanganan yang dilakukan Pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tetapi, pihaknya akan fokus dan menguatkan penanganan Covid-19 di tingkat desa.

“Kami juga sudah membentuk Tim Satgas. Baik itu di tingkat kecamatan maupun desa. Setiap hari, Satgas akan melakukan operasi yustisi bersama stakeholder terkait guna menekan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan,” jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kadis Kominfo Provinsi Jatim ini menjelaskan, terkait jumlah pasien Covid-19 yang ada di Kabupaten Trenggalek. Sampai saat ini, total ada 266 kasus.Di mana, 242 pasien kasus sembuh, 15 perawatan dan 9 meninggal dunia.

Di sektor pendidikan, dirinya menambahkan, untuk tingkat SMP dan SMA sudah mulai dibuka. Hal ini, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

“Untuk sektor perekonomian dan perdagangan, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan membantu para pelaku UMKM untuk berjualan online. Ini sudah dilaunching, sehingga untuk para pedagang di pasar tradisional, pembeli tidak perlu datang langsung ke pasar. Tetapi bisa masuk ke link pasartrenggalek.com dan bisa memilih atau berbelanja apapun yang diinginkan,” imbuhnya.

Disampaikan Benny, Kabupaten Trenggalek juga masuk dalam 19 Kabupaten di Jatim, yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada 9 Desember mendatang. Saat ini, tahapan Pilkada masuk masa kampanye. “Atas sinergitas berbagai elemen, Alhamdulillah tahapan Pilkada sejauh ini masih aman dan kondusif,” pungkas Pjs Bupati Trenggalek. (mil/sit)

Setelah sehari sebelumnya mengunjungi Kecamatan Durenan dan Pogalan, kali ini pria yang juga menjabat sebagai Kadiskominfo Jatim ini juga mengunjungi Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Tugu.

“Kita itu tujuannya adalah membangun teamwork yang bagus diantara jajaran Pemkab ini,” ucap Pjs Bupati Benny saat dikonfirmasi, Sabtu (10/10/2020) siang.

Selain ingin memperkuat kerjasama tim yang sudah terbangun dengan baik, Pjs Bupati juga mengingatkan kembali pada jajaran ASN di wilayah kecamatan untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilukada Trenggalek Tahun 2020.

“Saya berharap dalam rangka Pemilukada Trenggalek tahun ini, ASN bisa benar-benar netral. Dan tidak bergantung pada salah satu pasangan calon,” imbuhnya.

Tak hanya disitu saja, salah satu pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jatim ini juga meminta Satgas Covid-19 yang ada di Kecamatan maupun Desa untuk terus mengoptimalkan perannya guna mencegah resiko penyebaran covid-19.

“Kita minta ini diseriusi, desa-desa kan kemarin sudah ada Surat Edaran dari Bupati membentuk Satgas Kecamatan maupun Desa. Untuk desa betul-betul harus dipantau betul supaya tidak ada penambahan-penambahan kasus baru,” terang Pjs Bupati.

Lebih lanjut, Pjs Bupati juga berdiskusi apa saja yang menjadi permasalahan wilayah kecamatan. “Jadi memang ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut baik di internal kita di Pemkab maupun nanti dengan provinsi,” pungkasnya. (mil/syn)

Dalam amanat yang disampaikannya, Pj.Bupati menjelaskan untuk hari pertama bertugas, akan dimanfaatkan untuk membangun kebersamaan bersama seluruh jajaran. Dengan kebersamaan tersebut, diharapkan seluruh ASN bisa menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dengan lebih baik.

“Saya ingin membangun kebersamaan dengan teman-teman jajaran Pemkab ini, mulai Pak Sekda sampai dengan teman-teman staf disini,” kata Benny.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Diskominfo Provinsi Jatim ini juga menegaskan, ingin memacu kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengakselerasi capaian rencana program jangka menengah – panjang (RPJMD) yang telah disusun sebelumnya.

Sehingga, waktu yang relatif singkat di akhir Tahun 2020, bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Untuk itu, diperlukan kerja keras dan komitmen yang kuat di setiap OPD guna mewujudkan hal tersebut.

“Kita harus saling mengingatkan. Karena banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, yang harus diakselerasi, harus diingatkan, dan harus dibicarakan bersama,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Alumni Universitas Jember ini menekankan terkait netralitas ASN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. “Seluruh ASN di jajaran Pemkab Trenggalek, harus menjunjung netralitas dan tidak memihak terhadap salah satu kandidat,” terangnya.

Meskipun akan menjabat dalam waktu yang relatif singkat, namun Pj.Bupati Trenggalek, menegaskan akan memanfaatkan waktu yang tersedia dengan seoptimal mungkin. Terutama, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (mil/sit)

Dalam kesempatan itu, Pjs Bupati menyambut baik dengan digelarnya pelatihan pencarian dan pertolongan. Terlebih, dengan kondisi geografis Kabupaten Trenggalek, yang memiliki resiko kerawanan bencana alam yang cukup tinggi. Baik itu longsor, banjir, hingga tsunami.

“Dengan digelarnya pelatihan di Kabupaten Trenggalek, diharapkan sumber daya manusia (SDM) yang ada bisa lebih memiliki kesiapan disaat terjadi bencana. Setidaknya, bisa menangani bencana apapun jenisnya,” ujar Benny.

Lebih lanjut disampaikan pria yang juga Kepala Diskominfo Provinsi Jatim itu, besar harapan dengan pelatihan ini dapat menghasilkan semangat kemanusiaan. Serta, kesatuan pola pikir dan pola tindak yang sama dalam memberikan pelayanan dibidang pencarian dan pertolongan.

Deputi Bina Tenaga dan Potensi Basarnas, A. Haris Achadi, mengatakan dipilihnya Trenggalek menjadi lokasi pelatihan bukan tanpa alasan. Karena, pemberdayaan masyarakat Trenggalek sangat diperlukan, mengingat masuk wilayah beresiko.

“Pelatihan potensi ini menjadi prioritas nasional dan di tahun ini ditargetkan ada 2000 orang yang tergabung dalam pelatihan ini. Terbatasnya jumlah personel menjadi salah satu alasan digelarnya pelatihan potensi ini. Harapannya, masyarakat bisa berdaya dan memiliki sebuah keterampilan sesuai dengan wilayahnya,” ujarnya.

Menurut rencana, kegiatan akan digelar selama lima hari, terhitung sejak Senin dan akan berakhir pada 2 Oktober mendatang. Selama pelaksanaan, peserta pelatihan akan diberikan pengetahuan dan keterampilan teknis terkait substansi pencarian dan pertolongan. (mil/sit)

Pengukuhan dilakukan karena Bupati/Walikota sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara untuk mengikuti tahapan proses Pilkada Bupati Wakil Bupati pada 9 Desember mendatang.

Kepada 6 penjabat sementara yang telah dilantik, Gubernur Jatim Khofifah menitipkan pesan bahwa ada konsolidadi demokrasi yang harus segera dilakukan.

“Konsolidasi demokrasi tahun ini harus menghidupkan dengan berbagai upaya dari berbagai hal yang terkait dengan pandemi covid-19. “Termasuk dampak sosial, dampak ekonomi, dampak kesehatan, dampak pendidikan, dan kepastian koordinasi Forkopimda untuk menciptakan suasana aman tertib tekendali,” ucapnya.

Adapun Penjabat (Pj) Sementara lain yang dikukuhkan bersamaan dengan Penjabat Bupati Trenggalek, diantaranya adalah Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan.

“Ini semua harus kita bangun berseiringan, terutama di 6 kabupaten/kota yang malam hari ini penjabat sementaranya baru saja kita saksikan proses penyampaian petikan dari Keputusan Mendagri,” pesannya.

Perlu diketahui, pengukuhan ini diikuti oleh 6 Kabupaten/Kota di Jawa Timur ini akan berlaku terhitung mulai tanggal 26 September 2020 dan berakhir pada saat Bupati/Walikota selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara. (mil/syn)