Dalam keterangannya, Gus Farih-sapaan Ketua Fraksi PKB, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengikuti dari suara masyarakat yang berkembang. Karenanya, jika yang diinginkan adalah penyegaran, maka suara itu akan disuarakan.

“Sementara ini, kami belum merapatkan secara resmi terkait dengan sikap fraksi. Tetapi, menurut saya secara pribadi, itu ikut suara masyarakat yang berkembang,” tegasnya saat dihubungi Memontum.com melalui sambungan telepon, Sabtu (17/09/2022) tadi.

Dikatakan Gus Farih, jika memang dengan pergantian Dirut nantinya dilakukan dengan harapan bisa membuat PDAM Perumda Tugu Tirta Kota Malang lebih baik, maka itu tidak masalah. Karena yang utama, adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Malang.

“Ketika ada penyegaran perubahan di struktur PDAM, harapannyakan bisa membuat PDAM itu lebih baik, dalam memberikan pelayanan. Karenanya, tetap suara masyarakat nanti yang akan menjadi bahan pertimbangan kami (fraksi, red) untuk memberikan sikap itu,” tambahnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Lebih lanjut disampaikan, bahwa DPRD Kota Malang hanya bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Untuk kewenangan pencopotan Dirut, itu tetap berada di tangan pimpinan daerah Kota Malang.

“Kalau banyak yang menginginkan penyegaran itu, tentu akan kami suarakan dan kami sampaikan ke Wali Kota Malang, selaku pimpinan tertinggi. Karena yang bisa melepaskan (mengganti, red), adalah Pak Wali Kota. Kita cuma bisa sampaikan aspirasi dari masyarakat,” lanjutnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, menyampaikan bahwa pihaknya sebagai dewan hanya memberikan pengawasan terhadap kinerja dari perangkat daerah Kota Malang. Sedangkan kewenangan mengenai pencopotan jabatan Dirut tersebut, tetap berada pada pimpinan daerah Kota Malang. “Kewenangan untuk pencopotan tetap ada di Wali Kota. Yang terpenting sekarang, itu adalah kebutuhan air masyarakat bisa terpenuhi. Terutama, untuk mereka yang alirannya dari Sumber Pitu tersebut,” ujar Arief.

Bahkan, ujarnya, kajian baru dalam mengatasi permasalahan tersebut, juga sedang dilakukan. Yakni, dengan memanfaatkan air permukaan. Karena, bahwa sungai di Kota Malang, itu sangat banyak dan cukup bersih. Sehingga, nantinya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Supaya kita bisa mandiri, tidak bergantung dengan PDAM, yang khususnya ada di Sumber Pitu. Kita manfaatkan air permukaan, karena sungai di sini juga banyak,” imbuhnya. (rsy/sit)

Selain itu, menurutnya juga ada beberapa poin yang dianggap kurang bisa menyerap aspirasi para kader non kepengurusan. Dirinya menyebut ada beberapa keputusan dan kebijakan yang tidak pernah dirapatkan atau dibahas dalam sebuah forum resmi.

Salah satunya, ia menyebut ada beberapa kader yang dulu membelot dan tidak mendukubg keputusan DPP PKB saat Pilkada 2018, namun saat ini aktif menjadi pengurus inti DPC PKB Kota Malang. Bahkan menurutnya juga ada yang sempat keluar dari PKB dan saat itu nyaleg melalui partai lain.

“Kini menjadi pengurus inti di Dewan Syuro DPC PKB Kota Malang. Belum lagi, penunjukkan nama seseorang di posisi DPRD Kota Malang. Kami juga tidak pernah diajak runding oleh DPC PKB Kota Malang. Kami merasakan kepemimpinan DPC PKB Kota Malang, dalam hal ini ditengarai otoritas sewenang – wenang kepada anggotanya,” ujarnya.

Dirinya mengaku bahwa hak tersebut sangat disayangkan. Menurutnya, banyak kader PKB yang lebih senior dan memiliki loyalitas, namub tidak mendapatkan perhatian dari pengurus DPC. “Yang terjadi malah sebaliknya, yang ada malah dikesampingkan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC PKB Kota Malang Zaini Nashiruddin mengatakan bahwa hal itu sama sekali tidak benar. Sebab, menurutnya, segala keputusan yang diambil oleh DPC PKB, sebelumnya juga telah dikoordinasikan dengan jajaran Dewan Pengurus Wilayah (DPW).

“Itu tidak benar. Semuanya sudah kami koordinasikan. Dan semua keputusan yang diambil, juga dilakukan sesuai dengan peraturan di PKB,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPC PKB Kota Malang, Kamis (12/9/2019).

Bahkan, menurut Zaini, pernyataan tersebut sudah jelas bukan dari pengurus DPC. Sebab menurutnya, jika pengurus DPC sudah bisa dipastikan paham dengan mekanisme dan aturan yang ada dalam pengambilan segala keputusan. Namun begitu, menurutnya memang tidak semua forum harus melibatkan seluruh elemen DPC PKB.

“Artinya begini, kan ada porsinya masing-masing. Jadi tidak semua forum melibatkan ranting atau PAC. Ada bebeberapa kebijakan yang diambil hanya melalui pengurus harian, pimpinan DPC dan beberapa yang lainnya. Saya kira hal itu tidak hanya di PKB, organisasi lain juga seperti itu,” jeasnya.

Terlebih menurut Zaini, segala bentuk keputusan apapun dalam DPC PKB Kota Malang juga telah diketahui oleh DPW. “Dan saya juga yakin, dalam menentukan keputusannya, DPW pasti juga punya pertimbangan,” pungkasnya. (iki/yan)