Sumber terpercaya wartawan koran ini menyebutkan, PKB yang awalnya akan mencalonkan Ketua DPC PKB, Abdul Ghofur, harus rela mundur. Sebab, Sholahuddin diduga membajak tiket Cabup Lamongan dari PKB. Yakni, melalui lobby tingkat tinggi antara Wapres KH. Maruf Amin (KMA) dengan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar. Sebab, bukan rahasia lagi jika Sholahuddin adalah aspri KH. Maruf Amin.

Pembajakan tiket Cabup dari PKB yang seharusnya menjadi milik Abdul Ghofur ini laksana api dalam sekam. Artinya, di permukaan tampak Pengurus DPC dan PAC PKB tunduk pada perintah DPP PKB. Namun, di belakang itu mereka dikabarkan akan melakukan penggembosan dari dalam.

Namun, bagaimana dengan PC NU? Data yang diperoleh koran ini menyebutkan kedua PC NU ini justru membuat surat dukungan. Hanya saja, surat dukungan yang ditandatangani kedua Ketua PC NU tersebut tidak mencantumkan kop dan logo NU. Namun, semua pihak faham dari dan kemana arah surat dukungan tersebut.

Sekretaris PC NU Lamongan, Imam Ghozali terang-terangan mengecam surat dukungan yang dikeluarkan oleh Ketua PC NU tersebut. Menurut dia, seharusnya NU tidak dijadikan ajang politik praktis untuk memenuhi ambisi kekuasan orang-orang tertentu.

“Saya jelas protes keras jika NU dijadikan ladang politik oknum-oknum tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

Tak puas berhasil menyandera PC NU dan PKB, Shohuddin juga meloby sejumlah partai yang memiliki kursi di DPRD Lamongan. Bahkan, ia sudah mendaftar di tiga partai yang telah membuka penjaringan. Yakni, DPC PDIP, DPD Partai Nasdem dan DPC Partai Gerindra.

Kepada sejumlah awak media, Sholahuddin tak malu-malu mengakui jika PAN membuka penjaringan, maka ia juga akan mendaftar.

“Memang banyak dinamika yang berkembang. Namun, jika seluruh dinamika ini bisa kita satukan, kenapa tidak,” elak mantan Kepala Desa Banyubang Kecamatan Solokuro ini.

Sholahuddin juga melakukan berbagai upaya untuk menggalang simpati publik. Salah satunya adalah dengan berjanji untuk tidak mengambil gaji jika terpilih sebagai bupati. Bahkan, ia sesumbar jika gaji bupati tak seberapa jika disandingkan dengan penghasilannya.

“Gaji bupati hanya satu persen dari gaji saya selama ini,” ujar Sholahuddin dalam acara di sebuah rumah makan di Kecamatan Deket. Kemarin. (nov/zen/yan)

Padahal, selain berstatus incumbent (wakil bupati mendampingi Bupati Fadeli) dan ketua Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU Lamongan, Kartika juga kader struktural PKB, menjabat wakil ketua DPW PKB Jatim.

Berbekal ketiga ‘modal’ tersebut ternyata tak cukup bagi DPC PKB Lamongan. Bahkan di internal PKB sendiri sudah bulat memutuskan hanya memintakan rekom ke DPP PKB untuk Sholahuddin, Asisten Pribadi (Aspri) Wapres KH Ma’ruf Amin sebagai calon bupati.

Keputusan tersebut tertuang dalam SK DPC PKB Lamongan Nomor 0192/SK/DPC-02/IV/B.1/X/2019 tentang usulan rekomendasi bakal calon bupati Lamongan periode 2020-2025 untuk mendapatkan rekomendasi DPP PKB.

SK dibacakan langsung oleh Ketua DPC Lamongan, H. Abdul Ghofur yang juga menjabat sebagai ketua DPRD Lamongan saat acara konsolidasi PKB untuk pemenangan Pilkada 2020 di Rumah Makan Aqila, Kecamatan Deket, Lamongan, Kemarin (28/10/2019).

Dalam isi SK juga disebutkan sejumlah pertimbangannya, di antaranya selama 30 tahun kader NU dan PKB di Lamongan selalu terpinggirkan dan tidak pernah menduduki jabatan strategis di semua lini Pemkab — padahal selama 10 tahun terakhir, Kartika yang kader NU menjabat wakil bupati.

Karena itu, lanjut Ghofur, PKB Lamongan hanya mengajukan satu nama calon bupati yang didasari keinginan yang sama dengan NU, yakni mewujudkan bupati berasal dari kader NU untuk dimintakan rekom ke DPP.

“Ibarat e wong iku wis arep-arep kapan duwe bupati sing asli kader NU, dan kader NU sing sembodo. Apalagi Pak Sholahuddin ikut mendirikan dan jadi ranting PKB saat baru berdiri,” katanya.

Ghofur menandaskan, keputusan PKB Lamongan memberangkatkan Sholahuddin adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap para kiai NU dan masyayikh, dengan memperhatikan masukan dari Tim 9 PCNU Babat dan PCNU Lamongan.

“Selaku ketua DPC PKB, prinsipnya sami’na wa atho’na kepada para kiai dan masyayikh serta pimpinan partai politik di atas,” tandasnya menegaskan. (tyo/zen/yan)