Rencananya, setiap penerima manfaat nantinya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 2 juta per tahun dan akan diterimakan sebanyak 4 kali secara bertahap. Dimana, untuk setiap tahapnya sebesar Rp 500 ribu.

“Saya berharap, bantuan ini bisa sedikit membantu meringankan perekonomian masyarakat. Setelah 2 tahun mengalami keterbatasan, perayaan Lebaran tahun ini kembali bisa dilakukan. Meski sudah bisa merayakan Lebaran bersama, namun saya minta masyarakat tetap menjaga kesehatan,” kata Novita Hardiny, Kamis (04/05/2023) siang.

Dalam penyaluran bantuan PKH Plus itu, istri Bupati Trenggalek ini tidak lupa meminta doa restu kepada warga, untuk bisa menjalankan amanah melayani masyarakat sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang diemban bersama suami. Terlebih, masih teringat hingga sekarang di benaknya, bagaimana sosok suami yang sangat menginspirasi sehingga berani hijrah di usia sangat muda dari Surabaya ke Trenggalek. Dimana, saat itu meninggalkan kemapanan secara ekonomi demi bisa melayani warga masyarakat Trenggalek.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Meskipun anak-anak masih kecil, saya yakinkan suami bahwa mampu melaksanakan perjuangan kebermanfaatan bagi masyarakat di Trenggalek,” tambah Novita.

Masih menurut Ketua TP PKK Trenggalek, bahwa banyak kebanggaan yang didapatnya dari beberapa keputusan yang diambil oleh sang suami. Seperti halnya, tidak mengambil gaji sebagai bupati mulai awal menjabat hingga sekarang.

Gaji yang seharusnya menjadi haknya itu, urainya, malah justru diserahkan kepada BAZNAS Trenggalek. Tujuannya, untuk upaya penanganan kemiskinan di daerah yang dipimpinnya.

Dan, ujarnya, ini menjadi cikal bakal penanganan yang terintegrasi di Kabupaten Trenggalek, dengan program yang bernama Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK). “Banyak keputusan yang diambil untuk mensejahterakan masyarakat, yang menjadi inspirasi saya untuk bisa melakukan hal yang sama. Yakni, berjuang untuk masyarakat Trenggalek,” terang Novita. (mil/sit)

Dirinya menyampaikan, bantuan PKH pada periode pertama telah cair dan masyarakat berhak menerima dengan nominal Rp 400 ribu perKeluarga Penerima Manfaat (KPM). “Periode pertama sudah cair, sudah berjalan hari ini dan sekarang masih berlangsung,” paparnya.

Menurutnya, masyarakat bebas untuk mengambil uang bantuan tersebut, baik di ATM ataupun di agen atau semacamnya. Yang terpenting, jumlah yang sampai utuh dan tidak ada unsur pemaksaan dari agent atau dari siapapun.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Bebas mengambil dimanapun, yang terpenting tidak ada pemotongan,” imbuhnya.

Kendati demikian, tidak semua masyarakat bisa mengambil ke ATM. Hal itu, disebabkan ada yang letak geografisnya jauh dan lebih mudah mengambil di agen.

“Disarankan masyarakat untuk mengambil langsung ke ATM, karena gratis. Sedangkan di agen, biasanya ada biayanya,” ujarnya. (azm/gie)

Rapat gabungan tersebut, membahas sinkronisasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Beras Sejahtera Daerah (Restrada) dan Program Dinas Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, seusai rapat gabungan mengatakan bahwa ada tiga jenis program bantuan dari pemerintah. Yaitu, khusus untuk warga Kota Blitar, Pemkot menyediakan bantuan Rastrada. Sedangkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI, meliputi PKH dan BPNT.

“Dari tiga program tersebut, PKH dan BPNT ini memang masih terjadi tumpang tindih. Data ini langsung disetujui Kementerian sosial. Dan sampai saat ini pun, ternyata data fiks 2023 untuk penerima PKH dan BPNT ini belum bisa diakses atau dibuka,” kata Yohan Tri Waluyo.

Yohan menambahkan, namun kalau untuk data Bansos Rastrada tidak ada permasalahan. “Tadi dijabarkan Dinsos, di tahun 2023 ini penerima Rastrada turun sekitar 282. Jadi fiks nya penerima Rastrada di 2023 ini, total ada 9620 penerima. Jadi seluruh kelurahan sudah menerima,” imbuhnya.

Dijelaskannya, dari Kementerian Sosial kaitannya dengan PKH dan BPNT, camat dan lurah selama ini belum memilik data terpadu terkait penerima PKH dan BPNT. “Diakui atau tidak diakui kecamatan dan kelurahan tidak mempunyai data penerima PKH dan BPNT. Jadi kelurahan hanya menerima surat undangan dan hanya menyalurkan saja,” ujarnya.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan, untuk memecahkan permaslahan ini, dari Komisi II meminta Dinsos dikala program PKH dan BPNT turun, kelurahan agar diberikan data penerima. “Nanti ke ]depannya penerima PKH dan BPNT ini akan disandingkan dengan Rastrada. Kalau masih ada yang ganda, nanti biar salah satu yang menerima,” jelasnya.

Yohan memastikan, kalau penerima Rastrada, yang jelas RT, RW dan kelurahan merupakan ujung tombak. Namun kaitannya dengan PKH dan BPNT, data langsung turun dari pusat, dan kelurahan hanya menerima undangannya. “Akhirnya yang terjadi tumpang tindih penerima program ini, akan tetap banyak,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar ini menyebut, hingga saat ini program PKH dan BPNT dari Kementerian Sosial belum turun. “Jika turun nanti, waktunya juga mepet. Data turun seminggu harus selesai. Kenapa harus secepat itu,” jelasnya.

Terkait kemiskinan di Kota Blitar, Yohan memaparkan, menurut data BPS sekitar  11 persen atau sekitar 16 ribu orang. Namun nyatanya dari program Dinsos yang digulirkan total ada 21 ribu. “Ini artinya masih di atas data BPN. Nah ini akan menjadi PR kita semua, baik DPRD, Dinsos, kecamatan dan kelurahan,” paparnya.

Untuk itu Komisi II dan OPD mitra kerja akan mencoba mensinkronkan data tersebut. “Ke depannya kita utamakan bagi masyarakat yang belum pernah menerima. Inilah yang kita perjuangkan. Yang kedua masyarakat kita ini, ada yang sebenarnya cukup atau kaya ini ternyata masih tidak malu dan menerima bantuan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Sad Sasmintarti, mengatakan bahwa data penerima bantuan PKH dan BPNT langsung diberikan dari Kemensos. Sehingga, Dinsos hanya menerima data saja.

“Dengan digelar rapat kerja ini, akan menjadi bahan evaluasi untuk ke depan agar Bansos tepat sasaran dan tidak ada penerima Bansos yang dobel. Pemkot juga akan berkolaborasi dengan camat,  lurah dan RT RW dalam pendataan Bansos ini,” kata Sad Sasmintarti. (jar/gie)

“Saya senang sekaligus bangga, kepada 11 perempuan yang berani menyatakan jika mereka lulus secara mandiri dari KPM PKH. Ini artinya, perempuan-perempuan yang dahulu belum memiliki pendapatan, saat ini sudah memiliki pendapatan sendiri. Ini sangat luar biasa,” ungkap Bupati Arifin, Senin (20/02/2023) siang.

Dijelaskan Bupati Trenggalek, dari 11 perempuan hebat ini, diantaranya telah berpendapatan dari bisnis online. Ada pula yang berjualan kebutuhan rumah tangga, maupun nasi bungkus dan juga sayur mayur.

“Saya hanya bisa mendoakan bisnis yang dijalani, ini bisa meningkatkan sektor ekonomi mereka dalam keluarga. Dan, bisa sukses sampai kedepannya,” imbuhnya.

Mas Ipin-sapaan akrabnya juga berharap kepada KPM PKH, bisa memanfaatkan bantuan yang diterima dengan baik. Memenuhi kebutuhan keseharian maupun biaya sekolah anak. Sedangkan kalau ada sisa diharapkan bisa ditabung.

“Saya minta, agar disisakan untuk bisa merintis usaha. Dengan begitu, kita harapkan bisa graduasi juga,” tegas Bupati Trenggalek.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Sementara itu, Novita Hardiny menyampaikan jika dirinya ingin mendorong KPM PKH di daerahnya semakin berdaya. Salah satunya, dengan memberikan kelas pemberdayaan bagi Keluarga Penerima Penerima Manfaat (KPM) PKH agar berpeluang lebih berdaya.

Tidak perlu modal yang besar, namun bisa lebih berdaya bagi keluarga. “Tadi ada yang menjual hasil pertanian secara online. Pengetahuan berjualan secara online menurut saya sangat diperlukan bagi KPM PKH. Makanya kedepannya, kita akan mendorong mereka agar semakin berdaya lagi,” kata Ketua Tim Penggerak PKK Trenggalek ini.

Disampaikan ibu tiga anak ini, graduasi dalam program sosial PKH sendiri ada dua, yakni mandiri dan reguler. Yang dimaksud graduasi mandiri, dimana KPM PKH itu secara sadar merasa dirinya sudah mampu dan minta dikeluarkan dari penerima bantuan sosial.

“Yang kedua adalah graduasi reguler. Dimana dilakukan graduasi karena ada verifikasi dari pendamping, setelah diverifikasi KPM itu ternyata sudah masuk dalam kategori yang sudah mampu, sehingga diusulkan untuk dikeluarkan dari KPM PKH,” jelasnya.

Dalam kegiatan Gebyar PKH ini, untuk graduasi mandiri, pemerintah mencoba berikan apresiasi kepada mereka yang lulus. Diharapkan dengan begitu bisa menjadi pemicu KPM PKH lain yang sudah mampu untuk melakukan hal yang sama.

“Walaupun mereka sudah masuk graduasi bukan berarti kita sudah melepaskan pengawasan terhadap mereka. Jadi mereka akan kita ikutkan dalam program program pelatihan dan juga kita lakukan pemantauan. Sehingga kita yakin yang graduasi ini betul-betul mandiri. Jangan sampai mereka di graduasi akhirnya masuk lagi dalam kategori miskin,” paar Novita.

Sesuai data yang ada, ada sebanyak 4.919 KPM PKH yang graduasi tahun 2023 ini. Dari angka itu, dua ratusan KPM yang menyatakan graduasi mandiri dari program sosial PKH. Sedangkan di Kecamatan Karangan, dari 248 KPM PKH yang graduasi, 11 PKM menyatakan graduasi secara mandiri. (mil/sit)

Melalui Plt Kepala Dinas Perdagangan, Tutik Purwaningsih, bupati yang kerap disapa Mas Dhito, itu mengatakan bahwa operasi pasar ini dilakukan untuk menekan angka inflasi daerah Kediri. Di samping itu, operasi pasar juga sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kediri, dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang berdomisili di daerah yang jauh dari akses distribusi pangan.

“Lokasi yang dipilih, juga di wilayah yang banyak terdaftar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH),” kata Tutik, Senin (07/11/2022) tadi.

Pihaknya menambahkan, dengan adanya operasi pasar, ini dapat menjaga stabilitas harga di sekitar daerah tersebut dan diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Adapun bahan pokok yang disediakan dalam operasi pasar, antara lain seperti beras, telur, cabe, minyak goreng kemasan hingga gula.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dalam operasi pasar ini, lanjut Tutik, Pemerintah Kabupaten Kediri menyediakan kurang lebih 1400 kilogram beras yang terbagi di tujuh titik tersebut. Sedangkan untuk telur, pertitik disediakan 50 hingga 100 kilogram, bawang merah 70 sampai 100 kilogram, serta minyak goreng kemasan 500 liter.

“Yang paling banyak, itu kita menyediakan beras, bawang merah dan minyak goreng,” tambahnya.

Sementara itu, di wilayah Barat sungai jadwal operasi pasar murah ini antara lain Desa Titik, Kecamatan Semen, pada 7 November, Desa Surat, Kecamatan Mojo, pada 10 November dan Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, pada 14 November 2022.

Empat titik lain, tersebar di Timur Sungai Brantas di Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, yang dilaksanakan pada 17 November, Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, pada 22 November, Desa Besowo, Kecamatan Kepung, pada 24 November serta Desa Mlancu, Kecamatan Kandangan, pada 29 November 2022. (kom/pan/sit)

“Kita berharap, ada perubahan mendasar. Bagaimana perubahan tersebut bisa mengangkat kemiskinan. Contohnya, inikan banyak produk jagung, bagaimana jagung ini dikelola dengan baik. Karena minyak jagung dan gula dari jagung, ini harganya mahal. Maka, ini perlu dimanfaatkan dengan baik, begitu pula sektor pertanian yang lain,” kata Tri Rismaharini.

Mantan Wali Kota Surabaya ini juga menjelaskan, bahwa pihaknya juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam upaya untuk memperkuat perekonomian KPM PKH Malang Raya. Khususnya, Kabupaten Malang agar kesejahteraan mereka meningkat.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Saya berharap mereka mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki di Kabupaten Malang. Kalau mereka berusaha, kapasitas mereka jauh lebih besar,” imbuhnya.

Risma juga menyampaikan, bahwa Kementerian Sosial RI akan memberikan dukungan berupa peralatan untuk memulai usaha bagi ribuan KPM PKH yang berada di wilayah Malang Raya. “Oleh karenanya, saya minta warga Malang Raya, khususnya Kabupaten Malang, untuk segera berdiskusi mencatat apa saja potensi-potensi yang akan dikembangkan di setiap kecamatan dan segera dilaporkan apa saja yang dibutuhkan. Tujuannya, agar Kementerian Sosial RI segera memberikan bantuan dan dukungan,” tambahnya.

Risma juga menjelaskan, perlunya kolaborasi untuk membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat. “Saya yakin dengan pengalaman yang ada, kita bisa melakukan percepatan. Saya mengharapkan di Malang Raya, ini untuk kemiskinan akan turun,” terangnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan ini turut hadir diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, Staf Khusus Menteri Sosial RI, Direktur Jaminan Sosial, jajaran Kepala OPD Kabupaten Malang, serta 2500 KPM PKH se-Malang Raya. (cw1/gie)

Pemberian santunan dilanjutkan dengan buka puasa bersama anak yatim dan warga sekitar. Pemberian santunan, doa bersama hingga buka puasa merupakan bentuk rasa syukur menyambut ramadhan di tahun 2022.

“Selain sebagai bentuk kepedulian kepada kalangan Yatim, Dhuafa di Bulan Ramadhan, kegiatan yang bersumber dari sumbangsi iuran angkatan SDM PKH dan donatur ini dalam rangka turut membantu meringankan beban masyarakat,” ujar Ketua Angkatan, Zakariyah.

Pada Ramadan tahun lalu, SDM Program Keluarga Harapan memberikan sedikitnya 150 paket santunan di wilayah Kecamatan Paciran-Lamongan. Tahun ini, jumlah paket yang didistribusikan bisa menyamai tahun lalu.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Tentunya ini diharapkan sebagai bagian upaya menjemput keberkahan malam Lailatul Qadr, meskipun masih ditengah kondisi yg masih terus tidak menentu,” tambah Zakariyah.

Seperti tahun lalu, kegiatan ini rencana dilaksanakan di bergilir di wilayah lamongan, teknisnya sama seperti tahun lalu dimana pemberian paket santunan distribusikan melalui door to door ke rumah masing-masing penerima yang sudah terdata sesuai.

“Semoga ini adalah bentuk upaya nyata partisipasi SDM PKH Lamongan, dalam membantu masalah sosial. Bulan penuh Rahmad Hidayah ini kami mengapresiasi kegiatan yg dilaksanakan pendamping PKH Angkatan 2018,” sambut Kordinator Kabupaten PKH Lamongan.

Dirinya berharap, semangat berbagi kepada sesama di Bulan Ramadan akan terus dilakukan agar dapat membantu warga kurang mampu terutama dibulan puasa. (nif/zen/sit)

Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, yang dalam kesempatan itu hadir, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan pemberdayaan ekonomi ini. Pelatihan membuat sabun cair cuci piring oleh KPM PKH Desa Sumberejo, Kecamatan Pagak.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Malang, saya mengapresiasi setinggi-tingginya kegiatan pelatihan ini yang digelar secara mandiri oleh teman-teman PKH dalam rangka memberikan pelatihan kepada para ibu-ibu penerima manfaat PKH,” kata Wabup Didik Gatot Subroto.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya juga mengatakan, bahwa ibu-ibu yang mengikuti kegiatan ini tampak bersemangat tinggi dalam pelatihan. “Tentunya kami berharap, adanya pemberdayaan ekonomi. Sehingga kelak, mampu meningkatkan derajat agar tidak selamanya mendapatkan program PKH. Alhamdulillah, jika sebelumnya para penerima PKH dapat menerima bantuan dengan harus belanja di E Warong. Namun kini, sudah dapat sedikit kebebasan dari pemerintah pusat dengan bisa belanja tidak hanya di E Warong,” tambahnya.

Didik juga meyakini, dengan menuntut ilmu, maka nantinya akan dapat merubah konsep berpikir lebih maju. Dengan harapan, kelak mampu meningkatkan kesejahteraan, pendidikan dan perekonomian anak-anaknya ke depan sehingga lebih baik dibanding orang tuanya.

“Pelatihan KPM PKH semacam ini bisa dikolaborasikan dengan pemerintah untuk menggelar pelatihan berbasis desa. Misal di Desa Sumberejo yang berlatih membuat sabun cair untuk cuci piring, diharapkan setelah ini menjadi sebuah produk. Kemudian, oleh Pak Camat Pagak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi Kabupaten Malang bisa turut memasarkan produk ibu ibu KPM PKH ini ke warung-warung nasi yang ada di Kecamatan Pagak,” ujarnya. (cw1/gie)

Dalam lawatannya itu, mantan Wali Kota Surabaya tersebut, selain menyapa warga juga memberikan PKH (program keluarga harapan) dan membagikan kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada KPM (keluarga penerima manfaat).

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Selama kunjungan berlangsung, sambutan hangat pun diberikan oleh masyarakat Kabupaten Malang, utamanya warga di Desa Kanigoro-Pagelaran. Termasuk, selama pelaksanaan tatap muka berlangsung.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Mensos memuji upaya penanganan Penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Pemerintah Kabupaten Malang, dalam hal ini oleh Polres Malang. Itu karena, penyalahgunaan ini kerap terjadi di beberapa daerah.

Karenanya, Mensos Risma sempat menyesalkan kepada pihak atau oknum PKH yang dinilainya begitu tega, hingga menyalahgunakan kewenangannya sebagai pendamping PKH. Hingga hak yang seharusnya menjadi milik para PKH, tidak sampai diterima sepenuhnya akibat tindakan penyelewengan itu.

Menurutnya, ini keberhasilan Pemkab Malang dan Polres Malang, dalam penanganan tindakan tersebut bisa dijadikan symbol penyerahan kembali kartu kepada sejumlah PKH dalam kunjungan ke Balai Desa Kanigoro.

“Aksi penyelewengan ini bukan hal baru. Hak seutuhnya harus diterima penerima hak bantuan PKH, yakni lima tahun. Namun, justru disalahgunakan oleh seseorang oknum pendamping. Sehingga, para penerima kartu PKH dan buku tabungan baru kali ini sebagai symbol pengembalian hak bagi penerima PKH,” ujar Mensos Tri Risma.

Karenanya, Tri Risma pun menyampaikan terima kasih ke Bupati Malang, Wakil Bupati Malang dan pihak Polres Malang. Dirinya berharap, tidak ada lagi kejadian ini. Kemensos juga akan bantu penerima PKH untuk dibuatkan kartu yang baru.

Masih menurut Tri Risma, Kemensos dan Mabes Polri, sudah menjalin kerjasama terkait penanganan penyalahgunaan PKH. Hebatnya, Pemkab Malang dan Polres Malang, dinilainya memiliki respon cepat hingga dalam penanganan ini.

Pihaknya juga melaporkan ke Presiden Joko Widodo, bahwa hal atau masalah serupa juga masih banyak terjadi di tempat lain. Mensos juga sedang menunggu hasil penyidikan di beberapa daerah lainnya yang terjadi sejak tahun 2017.

Sementara itu, Bupati Malang, H Sanusi, menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja yang dilakukan Mensos. Dalam kesempatan itu pula, dirinya juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang.

“Hari ini Desa Kanigoro menerima barokah, karena dikunjungi Menteri Sosial. Karena, Bu Menteri akan memberikan bantuan kepada warga Kabupaten Malang. Kemudian, perlu disampaikan bahwa saat ini kita masih menghadapi Pandemi Covid-19. Saat ini, kami memberikan ventilator ke rumah sakit – rumah sakit di Kabupaten Malang. Tujuannya, untuk digunakan dalam memaksimalkan penanganan Pasien Covid-19,” kata Bupati Sanusi. (sit)