Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag, Pasito, mengatakan ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh PKL Andansari, jika ingin berjualan di lokasi lapak Andansari dan aturan tersebut telah tercantum dalam TDUP. “Aturan yang berada di TDUP menyebutkan, apabila selama enam bulan PKL tidak melakukan aktivitas berjualan di lokasi itu, maka usahanya akan ditutup,” ungkap Pasito, Kamis (02/12/2021).

Baca juga

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Namun, Pasito menambahkan, walaupun ada aturan seperti itu, Disperindag tidak akan melakukannya dengan semena-mena untuk menutupnya. Tetapi, akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pedagang, dalam jangka waktu selama satu minggu. Apabila tidak ada respon, pihak Disperindag baru akan mengambil langkah untuk membawah  alat dagangnya ke gudang.

“Apabila barang yang telah di bawah ke gudang tidak diambil dalam jangka waktu yang telah di tentukan, yaitu tujuh hari, maka Disperindag tidak bertanggung jawab apabila ada kerusakan atas barang tersebut,” terangnya.

Pasito menjelaskan, untuk aturan pedagang yang ingin berjualan di tempat lokasi PKL Andansari, terkait ada biaya atau tidaknya, pihak Disperindag tidak tahu. “Sebab, hal itu sudah diserahkan kepada ketua paguyupan masing-masing dan juga sudah ada AD-ART di setiap paguyuban. Sementara ke dinas, sifatnya hanya melakukan perizinan,” ujarnya. (zud/zen/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Kabupaten Lamongan, Pasito, mengatakan bahwa Disperindag sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban PKL. Karena, tugas Disperindag hanyalah menata dan membina para PKL.

“Jika PKL yang berada di sekitar Alun- alun bisa ditampung di Andansari, maka Disperindag akan menampungnya di Andansari. Seluruhnya akan ditampung di sana dan itupun kalau cukup. Bila tidak cukup, maka akan dicarikan alternatif lain. Jadi, kita siap menata mereka di Andansari,” ungkap Pasito, Minggu (21/11/2021).

Pasito menuturkan, permintaan dari paguyupan PKL Andansari yaitu jarak 500 meter dari Alun-alun Lamongan, itu harus benar-benar seteril. Tidak ada PKL satu pun, yang berjualan di jarak yang telah di tentukan.

“Adapun jarak lokasi jalan tersebut, yaitu diantaranya, Jalan Lamongrejo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan A. Yani, Jalan Hasim Asari dan Jalan Ahmad Dahlan,” ujarnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Pasito juga menjelaskan, pihaknya sudah buatkan surat laporan dari hasil rapat dan saat ini masih dilakukannya penyiapan berkas mulai dari foto dan lainnya. Selanjutnya, nanti akan di sampaikan kepada Bapak Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi.

“Setelah itu, kami akan menunggu petunjuk dari Bapak Bupati Yuhronur Efendi. Apakah semua tim akan bergerak. Jadi, kita tunggulah nanti hasilnya seperti apa,” tuturnya.

Dengan adanya keadaan yang dialami oleh PKL Andansari, Pasito berharap, semoga bisa bersatu untuk segera melakukan penertiban. Artinya, mengambil solusi bukan hanya menertibkan dengan mengusir saja.

“Solusinya yaitu kita Disperindag memiliki kewenangan untuk menata di Andansari dan hanya itu tempat atau lokasi yang bisa untuk mengumpulkan para pedagang. Maka, harapannya ya bisa berkumpul disana bersama, bisnis bersama di Andansari dan menjadi satu. Sehingga, Masyarakat bisa memilih menu apa yang di pilih disana,” paparnya. (zud/zen/sit)

Ketua Paguyuban PKL Andansari blok III Bandeng Lele, Sugeng, mengatakan berjualan di lokasi PKL Andansari sangat sepi dan minim pendapatan. Itu karena, kurangnya daya pembeli yang datang ke lokasi.

“Penghasilan perhari tidak mesti, terkadang hanya Rp 25 ribu. Bahkan, terkadang hanya mendapatkan Rp 20 ribu per harinya,” ungkap Sugeng, Selasa (16/11/2021).

Menurut Sugeng, penyebab sepinya pembeli, diduga karena maraknya para PKL yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Sehingga, mengakibatkan para pembeli tidak mau datang ke lokasi PKL Andansari.

“Harapan saya, supaya PKL liar itu difokuskan di satu titik tempat. Sementara pemerintah yang berwenang, untuk membuatkan tempat bagi mereka supaya para pembeli bisa fokus ke satu tujuan dan tidak berjualan di trotoar lagi,” gerutunya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lamongan, Pasito, dikonfirmasi terpisah mengatakan, Disperindag Lamongan akan mengkonsep dan bekerja sama dengan pihak lain agar lokasi tersebut bisa berkembang.

“Di situ, nanti akan dijadikan pusat spicework, jaringan kerja atau pembisnis yang ada di situ. Nanti, kunjungan dari beberapa pembisnis datang kesitu memanfaatkan spicework dan mungkin akan bekerja sama dengan PKL di situ,” ungkapnya.

Selain itu, Pasito juga menambahkan, terkait Permintaan PKL Andansari untuk melakukan penertiban PKL liar yang berada di trotoar jalan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) siap melaksanakan penertiban itu.

Sedangkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, juga siap untuk membantu terkait pemberian rambu – rambu lalulintas, yaitu rambu larangan berjualan di lokasi tersebut,” paparnya. (zud/zen/sit)