Dalam aksi itu, awalnya Kepala Dinas PKPLH, membiarkan massa perwakilan warga Kecamatan Watulimo, berada di luar. Hingga akhirnya, massa pun sempat menutup jalan yang ada di depan kantor dinas, dengan memarkirkan kendaraan pickup melintang dan membentangkan spanduk bertuliskan ‘Kami Melawan Karena Sudah Keterlaluan, Desa Kami Bukan TPA, Yang Selalu Dikasih Bau Busuk dan Udara Tercemar, Sehatmu Tidak Dapat Ditukar Uang’.

Hal tersebut, sontak membuat jalan Sumber, Kecamatan Karangan macet. Selang beberapa waktu, Kepala Dinas PKPLH didampingi OPD terkait, pun akhirnya keluar menemui aksi masa yang geram atas kinerja pemerintah yang tidak maksimal. “Pada dasarnya, pasca hearing di Kantor DPRD (Trenggalek, red) beberapa waktu lalu, kami mulai membahas solusi atas permasalahan ini. Dan saya pikir, aksi yang dilakukan di depan Kantor PKPLH, ini kurang pas. Karena kita undang mereka dengan baik-baik untuk bersama-sama mencari solusi. Tetapi, mereka seakan-akan menuduh kinerja kita yang tidak maksimal,” ungkap Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek, Muyoto Piranata, Selasa (07/02/2023) siang.

Dirinya menegaskan, jika dalam hearing di Kantor DPRD, ada dua solusi yang telah disepakati. Yang pertama, di tahun 2023 ini, relokasi dilakukan pada limbah pemindangan. Kedua, di tahun 2024, semua usaha pemindangan yang ada di pemukiman harus direlokasi ke tempat yang sudah ditentukan (Bengkorok).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Makanya, hari ini kami mengundang mereka dan beberapa OPD terkait untuk menindaklanjuti kedua solusi yang disepakati sebelumnya. Dan aksi yang dilakukan di kantor kami ini, terkesan dipaksakan,” imbuhnya.

Muyoto menyampaikan, jika di tahun 2023, limbah pemindangan akan direlokasi ke IPAL Bengkorok dan di awal tahun 2024, semua usaha pemindangan harus direlokasi ke Bengkorok. Jika tidak dipenuhi, maka akan ditutup.

Melihat dari tugas dan fungsinya (Tusi), Dinas PKPLH tidak diperbolehkan mengangkut limbah pemindangan. Mengingat, Tusi Dinas PKPLH ini hanya pengawasan, pencegah dan penghentian. “Artinya, kita (PKPLH) tidak boleh melakukan relokasi dengan mengangkut limbah dari sini ke sana. Bahkan, pengambilan limbah itu harus ada ijinnya dan yang bertanggungjawab atas pengangkutan limbah itu adalah dari pihak pemindang (pemilik usaha),” terang Muyoto.

Jika memang Pemerintah Daerah ditunjuk untuk membantu pemindahan limbah, ini juga harus merujuk kebijakan Bupati Trenggalek. Kadis PKPLH ini menerangkan, solusi jangka pendek yang diminta perwakilan masyarakat Kecamatan Watulimo adalah relokasi limbah pemindangan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang ditakutkan selama limbah tersebut diangkut ke Bengkorok, yakni kapasitas IPAL itu sendiri.

“Yang menjadi kekhawatiran saya saat ada produksi tinggi dan IPAL yang ada tidak mencukupi, maka akan memunculkan masalah baru. Tapi itu sudah menjadi kemauan mereka, jadi kita bantu angkut saja. Meski demikian akan kita upayakan agar itu nanti tidak kembali mencemari lingkungan,” paparnya. (mil/sit)

Penajaman program ini sendiri, dilakukan dengan bertujuan untuk mensinkronkan program-program yang tengah direncanakan dalam mewujudkan tema mengenai transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Demi mewujudkan ini, kepala daerah muda yang juga menjabat bupati muda itu, getol melakukan safari OPD.

“Hari ini kita melanjutkan safari OPD untuk penajaman program 2023. Saat ini sasarannya di Dinas PKPLH. Karena fungsi Dinas PKPLH saat ini, lebih banyak ke masalah lingkungan hidup. Di mana juga indikator kota hijau ini menjadi indikator baru di RPJMD,” ucap Bupati Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (03/02/2022) siang.

Demi mewujudkan Kabupaten Trenggalek menjadi kota hijau, dirinya benar-benar menekankan area mana yang akan menjadi fokusnya. “Kita ingin menekankan betul area-area, 8 area kota hijau. Mulai dari perencanaan hijau, pengolahan sampah, energi, transportasi. Sampai dengan kualitas udara, air tadi kita bahas detil dan kami minta nanti programnya di breakdown lagi. Mana yang sasarannya individu harus melakukan apa untuk menuju kota hijau,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini mencontohkan, sesuai surat edaran yang dikeluarkan. Setiap masyarakat di Kabupaten Trenggalek harus menanam sedikitnya satu pohon. “Kemarin lingkungan hidup sudah mengeluarkan edaran yang saya tandatangani untuk setiap individu harus menanam pohon. Ini sebenarnya adalah program yang tidak harus berkonsekuensi anggaran, tetapi bisa mendukung tercapainya kota hijau di Trenggalek,” terang Bupati yang akrab disapa Mas Ipin.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Yang seperti ini, tambahnya, coba nanti kita minta di detailkan di semua area. “Sehingga, dalam penyusunan RKPD kita sudah tau prioritas-prioritas mana yang harus dianggarkan, mana yang harus didukung kebijakan dan mana yang harus dikerjasamakan dengan pihak swasta,” sambungnya.

Masih menurut Bupati Arifin, seperti pengelolaan sampah, selama ini berkonsekuensi biaya. Pihaknya mengeluarkan biaya banyak untuk pengelolaan sampah, padahal sampah itu berpotensi uang.

“Banyak perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian mendapatkan uangnya dari mengelola sampah,” kata Bupati Trenggalek.

Termasuk, lanjutnya, juga limbah medis. Kenapa tidak, kemudian kita kerjasamakan. Karena itu, Bupati mempersilahkan dinas terkait untuk mencari inisiator kolaborasinya.

“Dengan begitu, nanti ada konsekuensi penambahan PAD kita. Kalau PAD kita meningkat maka pelayanan ke masyarakat juga bisa semakin meningkat,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek, Muyono Piranata, menambahkan untuk mewujudkan kota hijau perlunya kerja kolaboratif semua dinas terkait dan tentunya tidak bisa hanya berpangku tangan hanya kepada satu dinas saja. “Ada delapan area kota hijau yang dimulai dari perencanaan hijau, pengolahan sampah, energi, transportasi. Sampai dengan kualitas udara, air dan yang lainnya. Tentunya ada kewenangan dinas lain didalamnya, maka dari itu perlu ada dukungan atau kerja kolaboratif untuk mewujudkan kota hijau ini,” ungkap Muyono. (mil/sit)

Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Sukarudin mengatakan jika rapat evaluasi ini digelar dalam rangka menindaklanjuti temuan terkait Tempat Pembuangan Sampah.

“Rapat evaluasi hari ini menindaklanjuti temuan Komisi III pasca sidak beberapa waktu lalu terkait 2 Tempat Pembuangan Sampah sementara yang belum digunakan. Meski pembangunan TPS tersebut sudah selesai dikerjakan,” ucap Sukarudin, Selasa (17/03/2020) siang.

Selain soal tempat pembuangan sampah, pihak DPRD Trenggalek juga membahas terkait hasil pekerjaan di tahun 2019 kemarin. Dan juga mengetahui progres kegiatan di tahun 2020 ini.

“Hasil yang disampaikan oleh Dinas PKPLH kepada kami adalah pada bulan April mendatang Dinas PKPLH akan mulai mengupload lelang pekerjaan langsung maupun lelang murni,” imbuhnya.

Dikatakan Sukarudin, dalam sidak yang dilakukan Komisi III, pihaknya menemukan tempat penampungan sampah sementara yang belum digunakan meski proses pengerjaannya sudah selesai.

Belum digunakannya tempat pembuangan sampah ini bukan tanpa alasan, Dinas PKPLH menyebutkan jika terkendala akses masuk. Diketahui, dalam perencanaannya pembangunan tempat pembuangan sampah ini belum mencakup sarana pendukung seperti akses masuk ke tempat ini.

“Tempat pembuangan sampah ini dikerjakan tanpa adanya dukungan sarana prasarana yang ada. Untuk sarana pendukung lainnya masih akan dianggarkan di tahun 2020,” kata Sukarudin.

Usai rapat evaluasi kali ini, Dinas terkait bersedia untuk segera menyelesaikan kekurangan seperti akses masuk menuju tempat pembuangan sampah.

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama pemerintah Desa demi memaksimalkan fungsi Tempat Pembuangan Sampah ini. Mengingat yang akan membangun akses menuju TPS ini adalah Pemerintah Desa setempat.

“Ini lokasinya ada di Desa Slawe Kecamatan Watulimo. Dan akses masuk yang akan dibangun Pemerintah Desa juga tidak jauh, hanya sekitar 10-15 meter persegi,” pungkas Sukarudin.

Komisi III DPRD Trenggalek berharap agar akses jalan ini segera diselesaikan, sehingga tempat pembuangan sampah yang ada bisa segera difungsikan. (mil/oso)