Divisi Teknis KPU Kota Batu, Erfanudin,  mengatakan bahwa hasil Pemilu 2019 jika di telisik ke masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), masih ada kategori surat suara rusak atau keliru coblos. Sementara untuk jumlahnya, itu luar biasa.

“Jadi dari hasil Pemilu 2019, meskipun melebihi target nasional 81 persen hingga mencapai 87 persen, tetapi dari angka prosentase itu 20 persen masih ada kategori surat suara yang rusak,” terangnya.

Baca Juga :

Dari penilaian tersebut, menurutnya, realita yang terjadi pada Pemilu 2019 itu dianggap sebagai pekerjaan rumah untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang. “Kenyataan yang terjadi pada Pemilu 2019, ini menjadi pekerjaan rumah di Pemilu 2024. Ke depan, pekerjaan rumah ini akan disampaikan ke penyelenggara tingkat KPPS, apakah ini kategori konsep pemahaman yang kurang komprehensif ataukah ada hal lain yang belum diketahui,” jelasnya.

Padahal, jelas Erfanudin, konsep dari demokrasi prosedural setelah tahun 2014 meringankan beban dari penyelenggaraan Pemilu. “Saat Pemilu 2019, dilihat di masing-masing TPS memang partisipasi pemilih di atas 80 persen. Kalau dilihat lagi, sekitar 15 sampai 20 persen ada surat suara yang rusak akibat keliru coblos atau yang lain. Ini pekerjaan rumah, yang harus kita antisipasi saat Pemilu 2024,” jelasnya. (put/gie)

Sosialisasi PKPU nomor 5 tahun 2020 dihadiri oleh Kajari Situbondo Nur Slamet SH MH. Ketua Bawaslu Murtapik S Sos, Kadisdukcapil Situbondo Drs H Sofwan Hadi M Si dan Kepala Bakesbangpol Drs H Edy Wiyono M Si serta dihadiri para komisioner KPU dan pengurus partai politik peserta Pilkada.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto SE dalam sambutannya mengatakan, bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini DPR RI dan KPU RI telah memutuskan bahwa Pemilihan Serentak Tahun 2020 akan tetap dilanjutkan namun dengan menggunakan protokol kesehatan.

“ Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita sebagai penyelenggara, namun saya mempunyai keyakinan dan harapan yang sangat tinggi bahwa dengan adanya protokol kesehatan akan menimbulkan norma baru sesuai dengan apa yang sering disebutkan Presiden Republik Indonesia, ” ujarnya.

Marwoto menyebutkan, bahwa Pilkada Serentak Tahun 2020 ini akan sangat berbeda karena seluruh tahapan dan jadwal akan disesuaikan dengan protokol kesehatan.

“ Kami meminta bantuan kepada semua pihak, wabil khusus pemerintah daerah dan juga Forum Pimpinan Daerah, yang paling pokok kami mohon bantuan kerjasamanya kepada para pimpinan partai politik dan peserta paslon perseorangan untuk sama-sama kita berdisiplin dalam pelaksanakan Pilkada tahun 2020, “pintanya.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo Marwoto SE. (her)

Lebih lanjut Marwoto menegaskan, tugas kami juga untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

” Juga kami akan berkoordinasi dan bersinergi antara seluruh lintas sektor terkait dalam solusi setiap tahapan, “ungkap Marwoto.

Pada kesempatan tersebut Kapolres Situbondo AKBP Sugandi SIK M Hum juga menyampaikan tentang peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 yang baru ini perlu disosialisakan kepada seluruh masyarakat termasuk kepada TNI Polri dimana pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang tertunda tetap akan dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 dengan tetap melakukan upaya pencegahan dengan protokol kesehatan.

“ Peraturan yang baru ini sudah disesuaikan dengan kondisi Covid-19, semua pelaksana, petugas keamanan maupun masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan, “ terang Kapolres AKBP Sugandi.

Kapolres AKBP Sugandi juga menegaskan, bahwa TNI Polri sudah siap melaksanakan pengamanan dan pengawalan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wabup Situbondo serta mengantisipasi perkembangan situasi Kamtibmas konvesional maupun di media sosial terkait Pilkada, pungkasnya. (her/yan)

Ahmad Udi Masjkur anggota Panwaslu Jombang, menjelaskan tindakan penertiban stiker tersebut dalam rangka penegakan hukum pemilu terkait dengan aturan masa kampanye.

“Dalam pkpu no 4 telah diatur terkait dengan alat peraga kampanye (APK) dan juga bahan kampanye, disitu banyak ketentuannya,” ujar Udi.

Lebih lanjut, Udi menjelaskan, salah satunya stiker itu termasuk bahan kampanye. Ukurannya pun sudah ditentukan, dan di PKPU No 4 ditentukan juga letak-letak pemasangan bahkan fasilitasnya juga dari KPU.

“Stiker yang kita tertibkan hari ini karena tidak sesuai ketentuan KPU dan juga bukan difasilitasi KPU. Itu termasuk pelanggaran,” jelasnya.

Udi menambahkan, penertiban tersebut bersifat berkelanjutan. Dan tetap mengedepankan upaya-upaya persuasif kepada pihak terkait yakni paslon.

Sementara itu, sopir angkutan umum sangat berpartisipasi melakukan penertiban tersebut dengan mencopot sendiri stiker paslon yang menempel di mobilnya.

“Sebelumnya kita sudah sosialisasikan dan paslon ketika dikoordinasikan sudah memberi imbauan. Mereka menyadari dan alhamdulilah mereka berpatisipasi hingga mencopot sendiri stiker-stiker tersebut. Itu sebagai bentuk pengawasan partisipatif, kesadaran hukum dan ketaatan hukum sehingga tidak sampai terjadi eksekusi,” pungkasnya. (ham/yan)

Salah satu anggota legislatif DPRD Jombang,Masud Zuremi yang juga selaku ketua tim pemenangan pasangan calon no urut 2 Nyono Suharli dan Subaidi mukhtar misalnya, ia mengaku sangat prihatin atas pkpu no 4 tahun 2017 .

Menurutnya , peraturan tersebut seakan mengerdilkan peran partai politik yang dimana setiap anggota parpol atau kader Parpol yang duduk sebagai anggota legislatif dilarang ikut kampanye, meghadiri bahkan sebagai Jurkam bagi pasangan Calon yg diusungnya.

Ia menambahkan,Karena kalau dirunut DRPD adalah unsur partai politik dimana keberangkatannya melalui proses pencalegan yg dilakukan oleh Parpol. Demikian juga setiap pasangan Cagub Cawagub, Cabup Cawabup, cawali cawawaali yang pastinya diusung juga oleh partai Politik atau gabungan partai politik.

Namun, ini telah menjadi aturan yang diberlakukan dengab alasan bahwa anggota DPRD mendapatkan hak Gaji, tunjangan dan fasilitas lain dari APBN APBD, Sehingga setara dg ASN atau pejabat negara. Sehingga diharuskan cuti diluar tanggungan negara.

“Secara Pribadi saya sangat prihatin dg PKPU NO 4 tahun 2017 yg mengatur tentang bagi para pejabat /DPR,DPD,DPR Prop /kab / kota yg harus izin Cuti untuk hadir dlm kampanye Pilkada.Maka kami bs menerima dg hati yg berat.,” Ujar Masud Zuremi.

Selain itu ,masud zuremi berharap juga dengan KPUD sendiri ataupun Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) untuk tidak melanggar PKPU lainnya yang berkaitan dengan Pilkada.

Lebih lanjut, PKPU no 1 tahun 2017 misalanya, yang mana peraturan tersebut menyatakan bahwa masa kampanye serta pengadaan alat peraga kampanye dilanaksanakan oleh KPU selaku pihak penyelenggafa tertanggal 15 februari 2018 hingga 23 juni 2018 . Akan tetapi sampai sekarang juga belum direalisasikan, dan itu juga bagian dari bentuk pelanggaran.

“Hal semacam ini (PKPU no 1 Tahun 2017.red) pun harus ada perhatian publik. Sehingga ketika itu menyangkut kader parpol yang ada di DPRD berkaitan dengan proses pilkada, seakan hanya dari parpol yang selalu mendapat aturan yg sangat ketat. Dan semoga Pilkad berjalan aman dan Kondusif,” pungkas Masud Zuremi yang juga selaku ketua DPC PKB Jombang.

Terpisah, Muhamad syarif Hidayatulloh, anghota legislatif dan ketua Komisi D yang juga menjabat sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon Bupati Jombang no urut 1 Munjidah Wahab dan Sumrambah tak banyak berkomentar terhadap peraturan tersebut. Ia mengaku akan mengikuti peraturan yang berlaku.

“Saya mengikuti peraturan yang berlaku mas,” pungkas Muhamad Syarif yang juga Ketua DPD partai Demokrat Jombang itu. (ham/yan)