Mujid Ridwan salah satu anggota Komisi I DPRD Gresik menyatakan, dalam dengar pendapat atau hearing yang digelar secara tertutup minggu kemarin menyatakan, bahwa komisinya tidak menemukan bukti ‘plesiran’ ratusan pejabat itu melanggar.

“Surat perjalanan dinasnya ada, dan tidak menggunakan anggaran APBD,” tegas Mujid usai dengar pemdapat secara tertutup beberapa waktu yang lalu. Pernyataan Mujid yang mempertegas bahwa melaksanakan kegiatan dinas ke luar negeri namun tidak menggunakan anggaran APBD terdengar tidak lazim lantaran tidak masuk akal.

“Kok aneh, masak dinas tapi menggunakan uang pribadi. Ini kan tidak masuk akal. Mungkin hanya Gresik yang mampu. Kabupaten lain diseluruh Indonesia bisa mencontoh Gresik, atau paling tidak studi banding ke Gresik. Ini hebat sekali pejabatnya,” ungkap Muslih Hasyim tokoh pemuda NU, Senin (27/11/2017).

Mantan Ketua Tim Sahabat SQ ini menegaskan, pernyataan Komisi I patut dipertanyakan kredibilitasnya sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat mereka mestinya paham, mungkinkah tugas dinas dibiayai uang pribadi?

“Ini (Komisi I) patut dipertanyakan. Dan tidak masuk akal Komisi I percaya begitu saja bahwa tugas dinas menggunakan uang pribadi,” tandasnya. Pengurus jajaran Satkornas Banser Pusat ini menegaskan, ‘plesiran’ pejabat pemkab Gresik ke Malaysia sangat tidak etis dan tidak pantas. Masalahnya banyak persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat pejabatnya foya-foya keluar negeri.

“Sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat. APBD kritis, masyarakatnya kesulitan ekonomi bupati dan pejabatnya foya-foya ke luar negeri,” ungkapnya. Jika memang harus ke Malaysia untuk bertemu dengan TKI mestinya tidak membawa ratusan pejabat. Cukup dinas terkait. “Apa urgensinya ?. Dan harus diungkap benarkah mereka menggunakan uanh pribadi. Karena hanya pejabat di Gresik yang mau menggunakan uang pribadi untuk kegiatan dinasnya,” pungkasnya. (sgg/yan)

Mereka menilai langkah pejabat Pemkab Gresik ini tidak elok disaat kondisi masyarakat dihadapkan dengan ekonomi susah. Apalagi banyak masyarakat membutuhkan uluran tangan pemerintah terkait sakit yang dideritanya.

Selain itu pihaknya juga menilai kepergian 120 rombongan Bupati ke Malaysia merupakan pentuk pemborosan anggaran.” Ini pemborosan, terlepas menggunakan uang pribadi atau APBD. Kan masih banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pejabat khusunya mereka yang hidupnya pas pasan.

Dan menurut data kami diantaranya Mohamad Atan warga Driyorejo yang menyandang penyakit microsipaly itu juga dari kalangan warga miskin yang penuh berharap bantuan dari pemerintah Gresik, tapi mana buktinya selama ini,” ujar Umi Khulsum melaluhi telephon.

Tak hanya di Driyorejo Umi juga menyebutkan di Desa Wedani Kecamatan Cerme juga banyak warga masyarakat yang masih membutuhkan pertolongan lantaran tak mampu membayar ongkos berobat sehingga harus memakai BPJS mandiri.

“Seharusnya daripada dibuat plesir seperti itu, kan mending untuk kegiatan sosial. Jangan rame bersosial hanya pada waktu kampanye saja, sangat di sayangkan jika pemerintah sudah mengeluarkan dana banyak hanya dikemas dalam bentuk keakraban. Terlepas itu biaya sendiri,” pungkasnya.

Senada apa yang di sampaikan anggota FPG DPRD Gresik Wongso Negoro, kalau benar kepergian 120 pejabat Pemkab Gresik bersama staf itu pakai uang pribadi dan setiap orang ditarik Rp 5,5 juta, maka sedikitnya ada uang terkumpul Rp 660 juta.” Itu uang tak sedikit, ” ungkap politisi Golkar asal Menganti ini.