Pelaksanaan peresmian sendiri, ditandai dengan menghidup Miniature Circuit Breaker (MCB) di KWH (Kilo Watt Hour) Meter di Gedung Kelas MI, yang berada di Barat Gedung Pondok Pesantren (Ponpes) Misbahul Ulum.

Manager UP3 PLN Jember, Hamzah, pemasangan listrik gratis tersebut dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) PLN ke 75. Pemasangan sendiri, bukan hanya di MI Misbahul Ulum. Tetapi juga, ada sekitar 80 pelanggan yang telah dipasang secara gratis oleh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember – Unit Induk Distribusi (UID) Jawa timur.

“Dari total sekitar 80 pelanggan yang kami pasang gratis, salah satunya adalah MI Misbahul Ulum. Sementara dari total jumlah tersebut, 60 unit menyasar kepada Madrasah Ibtidaiyah dan 20 kepada rumah tinggal golongan tidak mampu,” katanya.

Masih menurut Hamzah, pada konsepnya biaya seperti penyambungan dan sertifikat layak operasi tetap berbayar di PLN. Namun, di HUT PLN ke 75 kali ini, semuanya dibayarkan dari anggaran Corporate social responsibility (CSR) PLN.

“Harapan kami, dengan masuknya listrik di madrasah ini dapat meningkatkan kwalitas proses belajar mengajar. Sehingga, akan melahirkan generasi handal yang mampu membawa Jember menjadi lebih maju dan juga menjadi pemimpin yang berakhlak,” harapnya.

Plt Bupati Jember, Drs KH A Muqit Arief, menyampaikan terima kasih kepada PLN, karena telah memberikan program pemasangan listrik gratis pada Madrasah Ibtidaiyah dan warga yang tidak mampu.

“Pemasangan listrik gratis ini adalah sebagai wujud nyata dari tema HUT PLN ke 75 yakni Menerangi Indonesia Mencerdaskan Bangsa,” ujarnya bangga. (bud/sit)

Kesiapan itu ditegaskan Dr Prima Idwan Mariza, SH Mhum, Kepala Kejaksaan Negeri Jember usai penandatanganan nota kesepahaman pada Rabu, 10 Juni 2020. Acara penandatanganan berlangsung secara daring.

Lebih lanjut Kajari menjelaskan, usai penandatangan itu Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Jember akan intens melakukan pendampingan terhadap PT. PLN (Persero) UP3 Jember, khususnya dalam permasalahan Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Sebagai Jaksa Pengacara Negara, kami akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi teman-teman di PLN UP3 Jember,” terangnya.

Kajari menilai ada potensi masalah yang dihadapi oleh PT. PLN (Persero) UP3 Jember. Ini setelah melihat laporan asset perusahaan setrum itu yang mencapai Rp. 1 triliun.

Selain itu masih ada piutang perusahaan. Ditambah potensi masalah dengan pihak ketiga. “Itu akan kami dampingi,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, kata Kajari, Kejari Jember bisa secara efektif dan efisien membantu PLN. “Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Agus Taufikurrahman, SH MH, menjelaskan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman atau MoU (memorandum of understanding) tersebut, JPN secara otomatis akan mendampingi ketika PLN ada permasalahan hukum.

“Kami akan secara langsung mendampinginya, tentunya ketika ada permasalahan hukum PLN memberikan surat kuasa khusus atau SKK kepada JPN,” tegas Agus.

Agus menyampaikan, di beberapa media memberitakan beberapa masyarakat yang mengajukan keberatan kepada PLN pasca kenaikan tagihan listrik secara tiba-tiba.

“Kami takutkan, ketika ada beberapa masyarakat mengajukan gugatan class action terhadap masalah tersebut. Nah, ketika ada gugatan semacam itu, kami secara otomatis akan mendampingi PLN UP3 Jember,” katanya

Terpisah, Manajer PT PLN (Persero) UP3 Jember, Hamzah, mengatakan, growth pertumbuhan pelanggan PLN UP3 Jember kini telah mencapai 1 juta pelanggan

Sementara omset penjualan tenaga listrik hingga Rp. 115 milyar, serta aset lebih dari Rp. 1 triliun, Hamzah memandang masalah hukum berpotensi muncul pada kegiatan transaksi penjualan energi listrik.

“Sehingga manajemen PLN UP3 Jember menimbang perlu mengadakan kerja sama dalam bantuan hukum dengan Kejaksaan Negeri Jember,” pungkasnya. (tog/yud/oso)

Akibatnya masyarakat yang berada atau ikut di wilayah tersebut, untuk kebutuhan sehari hari seperti penerangan rumah harus menggunakan minyak tanah dan memasak harus menggunakan kayu (liang) dan kompor.

“Kalau yang kaya ya.. menggunakan jenset untuk penerangan rumah, tapi kalau seperti saya ya menggunakan minyak, untuk memasak ya menggunakan Liang, ” ungkap salah satu warga Lengkong yang mengaku bernama Asir.

Diketahui Padamnya Aliran listrik tersebut akibat tiang Listrik yang digunakan sebagai penyanggah Kabel Tegangan Menengah (TM) banyak yang tumbang serta patah bahkan roboh.

Menanggapi hal tersebut Manager Area PT. Perusahaan Listrik Negara Jember – Lumajang Ardian Egusfi melalui siaran pers tertulisnya menyampaikan pihaknya terus melakukan Perbaikan terhadap belasan penyulang yang padam dan puluhan tiang listrik yang tumbang.

“Sekarang masih tinggal 245.119 pelanggan pelanggan PLN masih mengalami pemadaman listrik, jumlah tersebut menurun, dibandingkan sebelumnya ada 242.524 ribuan pelanggan yang mengalami pemadaman listrik, ” ujarnya Ardian Senin (18/2/2019) siang.

Ardian menerangkan, dampak peristiwa itu ada 14 penyulang padam, 849 gardu listrik rusak serta 43 tiang tumbang, patah dan roboh tetapi mulai kemaren kita mengadakan perbaikan sehingga saat ini sudah bertahap normal.

“Diketahui ada 12 penyulang normal dan 840 gardu normal serta 11 tiang listrik sudah berdiri tegak pihaknya menjamin untuk aliran listrik yang mengalami pemadaman akan hidup.” terangnya. (bud/yud/oso)

Pasalnya Kabupaten Jember ini menjadi salah-satu daerah dari 11 Kabupaten / kota di Jawa Timur yang tercatat hanya memiliki RE, 86 % atau dibawah 90 %.

Untuk itu diperlukan sinergi antara PLN dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember. Sinergi ini dilakukan agar PLN dapat mengetahui daerah mana saja yang belum dialiri listrik.

Demikian disampaikan manajer PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Jember Ardian Gusti didampingi jajarannya saat menemui Bupati dr Hj Faida, MMR di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat (8/2/2019) siang.

Menurut Ardian, target itu guna meningkatkan rasio elektrifikasi (RE), jumlah pelanggan PLN dibagi jumlah KK, Pemkab Jember sebelumnya telah mengambil langkah maju.

“Bupati telah mengajukan permohonan bantuan penyaluran listrik kepada Kementerian ESDM untuk warga kurang mampu di 78 dusun, ” lanjutnya.