As’at Dalam Jumpa Pers yang dilakukan di Pendopo Kabupaten Lumajang, Minggu (24/6/2018) membatalkan dan mencabut atau tidak memberlakukan lagi surat keputusan tentang hukuman disiplin pembebasan jabatan tersebut.

Sebelumnya Kegaduhan terjadi dilingkup Pemerintahan Lumajang, Masyarakat dikejutkan dengan keputusan Plt Bupati dr Buntaran Supriyanto M.Kes yang memberhentikan Sekda Lumajang Drs. Gawat Sudarmanto dari jabatannya.

Pada Sabtu (23/6/2018) Plt Bupati Lumajang dr. Buntaran Suprianto M.Kes mengatakan pada awak media bahwa ada tiga pejabat yang dibebaskan dari jabatannya karena dinilai melakukan pelanggaran berat dalam kapasitasnya sebagai ASN.

“Pada tanggal 22 Juni kemarin suratnya saya tandatangani. Sebenarnya akan saya berikan langsung surat itu kepada yang bersangkutan. Namun karena dipanggil keruangan saya, mereka tidak mau datang, akhirnya surat keputusan itu saya kirimkan kepada yang bersangkutan. Dan saya yakin surat itu sudah sampai kepada ketiga orang ini,” kata Buntaran.

Banyaknya masalah utama keamanan pangan adalah penggunaan pemanis dan pengawet yang melebihi takaran, penggunaan bahan kimia yang dilarang pada pangan seperti boraks, formalin, dan pewarna rhodamin B serta methanil yellow.

Banyak produk makanan yang tidak mengindahkan kesehatan, di pasaran, ini sangat membahayakan konsumen. hal ini disampaikan Plt Bupati Bupati Lumajang, dr. Buntaran Supriyanto, M.Kes., saat membuka Sosialisasi Bahan Berbahaya Pada Pangan dan Pengaruhnya Pada Kesehatan, di Gedung Guru, Sabtu (17/3/2018).

“Makanan tersebut mengadung zat kimia dan menggunakan bahan pengawet, maupun pemanis buatan. Zat kimia dan bahan pengawet yang dicampur dengan produks makanan, kemudian dikonsumsi secara rutin dalam jangka lama, akan membahayakan munculnya berbagai penyakit,” kata Buntaran.

Diungkapkannya, bahaya lainnya adalah, keracunan setelah mengkonsumsi pangan, akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan makanan sehat.

Plt. Bupati menyampaikan, dengan sosialisasi yang dilakukan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya zat kimia dan bahan pengawet dalam makanan yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi.

Pada sosialisasi kali ini, diselenggarakan secara dialogis, sehingga peserta bisa berdiskusi dengan nara sumber. Plt Bupati berharap peserta dapat bertanya sehingga banyak materi yang akan diuraikan tentang kegiatan tersebut. keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh semua masyarakat. (adi/yan)

Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lumajang, Drs. Aziz Fachrurrozi, MM. menginformasikan pada Media ini, bahwa penandatanganan komitmen bersama tersebut, dilakukan seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD se Jawa Timur bersama Gubernur, Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi pada rapat Koordinasi sekaligus Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ditambahkan, Pimpinan KPK RI, Laode M. Syarif menyampaikan, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan – penyidikan – penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.

Peran pejabat publik dan PNS, yaitu menolak segala bentuk korupsi serta berani melaporkan segala dugaan adanya tindak pidana korupsi, menolak dan melaporkan segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan, melaporkan harta kekayaan secara jujur dan benar serta menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kita jadikan korupsi musuh bersama, pegawai negeri / pejabat pemerintahan memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi serta mewujudkan masyarakat indonesia yang sejahtera, adil dan makmur serta indonesia yang bebas dari korupsi”, pesan pimpinan KPK.

Sementara itu, Sekretaris Itjen Kemendagri, Ir. Suteja, MM, mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya melaksanakan program pemberantasan korupsi. Ia mengharapkan setelah melaksanakan deklarasi ini dapat dipublikasikan, sehingga dapat menghadirkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Praktik korupsi birokrasi banyak dilakukan mulai dari korupsi kecil – kecilan, yaitu ditingkat keluruhan maupun kecamatan sampai dengan korupsi besar dalam proses perijinan maupun proses pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, seluruh pemerintah daerah harus dapat memandu penerapan praktik terbaiknya dalam menjalankan pemerintah daerah (adi/yan)

“Kabupaten Lumajang sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan Adipura, terakhir pada tahun 2017. Tentunya di tahun 2018 menjadi harapan seluruh masyarakat Lumajang untuk kembali mendapatkan penghargaan Adipura tersebut,” kata Buntaran (1/3/2018).

Menurut Plt Bupati, di beberapa titik dan lokasi, harus disediakan tempat sampah pilah 5 macam yaitu Organik, Plastik, Kertas, B3 dan Residu. Selain itu juga harus ada tempat pembuangan sampah pilah kering dan basah.

Plt Bupati juga meminta kepada seluruh Kepala Bagian/Kepala Dinas yang terkait melalui Puskesmas/Rumah Sakit, Sekolah, Terminal, Taman Kota agar segera memantau dan mengevaluasi akan kebersihan lingkungan yang ada di Kabupaten Lumajang, agar terbebas dari sampah.

Adipura sendiri bertujuan mendorong kepemimpinan pemkab kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha melalui penghargaan adipura untuk mewujudkan wilayah yang berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomi. (adi/yan)

Plt. Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes., meminta dinas terkait untuk segera mengatasinya, sehingga tidak berdampak semakin luas. Instansi terkait langsung dengan hal itu, daiantaranya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lumajang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang.

Lebih lanjut, Plt Bupati menyarankan, untuk antisipasi kerusakan yang lebih parah. Plt. Bupati juga meminta agar kawasan tersebut diberi tanda sehingga masyarakat juga tau dan ikut merawat situs tersebut.

Ketika dikonfirmasi media, Plt. Bupati menjelasakan saat ini pemerintah sudah menganggarkan untuk perawatan situs, namun memang belum menjadi prioritas, Ia berharap ke depan Bupati Lumajang yang nantinya akan terpilih bisa membuat program dan pendanaan sehingga kebutuhan perawatan situs dapat tertangani dengan baik.

Namun, untuk melakukan penanganan awal, Plt. Bupati meminta Kepala Disparbud Lumajang untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provisi Jawa Timur serta Badan Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur agar segera direkontruksi oleh tim ahli. (adi/yan)